SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
Ina Purmini
Auditor Madya
Inspektorat Kab. Cirebon
1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah
5. PP 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 57/Pj/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor Per 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. KMK Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan
Bendaharawan Pemerintah untuk Memungut, Menyetor,
dan Melaporkan PPN dan PPn BM beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 31 :
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha
Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya meliputi :
a. minyak mentah (crude oil);
b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang
siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
c. panas bumi;
d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,
batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar
(feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit,
gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer,
nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa,
perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers
earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras,
yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
dan
f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih
nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2.Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
a. beras;
b. gabah;
c. jagung;
d. sagu;
e. kedelai;
f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak
beryodium;
g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah,
tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti,
dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau
tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan,
diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur
yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses
didinginkan maupun dipanaskan, tidak
mengandung tambahan gula atau bahan lainnya,
dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik,
baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas,
dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak
dikemas; dan
k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,
ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah,
termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan
dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun
tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan
oleh usaha jasa boga atau katering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
1. Jasa pelayanan kesehatan medis,
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa
pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel
dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan,
5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang
meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi
seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan
konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan,
7. Jasa pendidikan,
8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang
dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran
radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah
atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh
sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan
udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis
jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti
pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin
Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik
tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat
parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau katering.
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap
transaksi pembelian barang atau perolehan jasa
dari pihak ketiga, misalnya :
a. pembelian alat tulis kantor
b. pembelian seragam untuk keperluan dinas
c. pembelian komputer
d. pembelian bahan/material bangunan
e. perolehan jasa pemasangan jaringan komputer,
f. perolehan jasa perawatan AC kantor,
g. perolehan jasa atas perbaikan peralatan kantor
h. Pembayaran atas sewa gedung/kantor/tanah,
dll.
Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang
dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang
dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.
Namun demikian, terdapat beberapa transaksi
pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga
yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, mendapat
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut
dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;
d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan
Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
e. pembayaran atas rekening telepon;
f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;
g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
TARIF PPN : 10% dari DPP (dasar pengenaan pajak)
Contoh :
1. Pembayaran atas pembelian 1 unit laptop sebesar
Rp.6.600.000,- (harga sesuai RAB/sudah termasuk pajak)
Perhitungan :
Cara 1.
a. Dihitung DPP dulu : 100/110 x harga bruto
DPP = 100/110 x Rp.6.600.000,-
= Rp.6.000.000,-
b. PPN = 10% x DPP
= 10% x Rp.6.000.000,-
= Rp.600.000,-
Cara 2. Langsung dihitung pajak PPN dengan rumus sbb. :
PPN = 10/110 x harga bruto
= 10/110 x Rp.6.600.000,-
= Rp.600.000,-
Karena pembelian tersebut >Rp.2.000.000,- maka dikenakan juga
PPh ps. 22, dengan perhitungan sbb. :
Cara 1.
PPh ps. 22 = 1,5% x DPP
= 1,5% x Rp.6.000.000,- = Rp.90.000,-
Cara 2.
PPh ps. 22 = 1,5% x (harga bruto – PPN)
= 1,5% x (Rp.6.600.000,- - Rp.600.000,-)
= 1,5% x Rp.6.000.000,- = Rp.90.000,-
Jika rekanan/toko tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif
PPh ps. 22 100% lebih tinggi, yaitu 3%.
Perhitungan :
PPh ps 22 = 3% x Rp.6.000.000,-
= Rp.180.000,-
PPh ps. 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun (gaji, upah,honor, tunjangan,uang
makan dan pembayaran lainnya) yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 :
a. Pegawai (pegawai tetap dan tidak tetap)
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli
warisnya;.
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara
lain meliputi,
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri
dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,
foto model, peragawan/ peragawati,pemain drama, penari,
pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator,
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik,
computer dan system aplikasinya, telekomunikasi,
elektronika, fotografi serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor multilevel marketing atau direct selling;dan
kegiatan sejenisnya.
d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya
dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
1. peserta perlombaan dalam segala bidang,
antara lain perlombaan olahraga, seni,
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan
sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
5. peserta kegiatan lainnya
Pengurangan
1.Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan
biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan,
iuran pensiun, dan PenghasilanTidak Kena Pajak.
2.Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta
pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak
adalah jumlah penghasilan bruto setelah
dikurangi bagian penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Tarif
1. Tarif pemotongan adalah tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, sbb. :
a.s.d Rp.50.000.000,- = 5%
b.>Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta = 15%
c.>Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta = 25%
d.>Rp.500 juta = 30%
2.Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib
Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
1. Penghasilan tetap (Siltap) Kuwu dan perangkat desa, dikenakan
PPh ps.21 setelah dikurangi PTKP.
2. Lapisan PTKP adalah sbb. :
Tanggungan
PTKP
setahun sebulan
Diri pegawai (TK/0) 36.000.000,- 3.000.000,-
Pegawai yg kawin (K/0)
39.000.000,- 3.250.000,-
Pegawai Kawin,
tanggungan 1 (K/1)
42.000.000,- 3.500.000,-
K/2
45.000.000,- 3.750.000,-
K/3
48.000.000,- 4.000.000,-
Contoh :
1. Siltap Kuwu/bulan Rp.3.600.000,-
Kuwu sudah kawin dengan tanggungan 1 (K/1)
Perhitungan : (per tahun)
Penghasilan per bulan =Rp.3.600.000,- x 12 bln
=Rp.43.200.000,-
PTKP utk K/1 =Rp.42.000.000,-
Penghasilan setahun – PTKP = Rp.43.200.000-Rp.42.000.000
= Rp.1.200.000
Penghasilan s.d. Rp.50.000.000,- = tarif 5%
PPh ps. 21 = 5% x Rp.1.200.000,-
= Rp.60.000,-
Bila Kuwu tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20% lebih
tinggi = 5% x 120% x Rp.1.200.000,- (6%)
= Rp.72.000
Contoh :
2. Siltap Kuwu/bulan Rp.3.600.000,-
Kuwu sudah kawin dengan tanggungan 1 (K/1)
Perhitungan : (per bulan)
Penghasilan =Rp.3.600.000,-
PTKP utk K/1 =Rp.3.500.000,-
Penghasilan/bulan – PTKP = Rp.3.600.000-Rp.3.500.000,-
= Rp.100.000,-
Penghasilan s.d. Rp.50.000.000,- = tarif 5%
PPh ps. 21 = 5% x Rp.100.000,-
= Rp.5.000 ,-
Bila Kuwu tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20%
lebih tinggi = 5% x 120% x Rp.100.000,- (6%)
= Rp.6.000,-
2. Dibayarkan honor panitia pelaksana kegiatan fisik (sebagai
anggota) M. Rahmat Rp.500.000,-
(Untuk penghasilan yang tidak berkesinambungan/tidak
diterima secara rutin setiap bulan, dikenakan pajak final PPh.
Ps 21 dengan tarif pasal 17.)
Perhitungan :
PPh ps. 21 = 5% x jumlah bruto
= 5% x Rp.500.000,-
= Rp.25.000,-
Bila M. Rahmat tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20%
lebih tinggi = 5% x 120% x Rp.500.000,-
= Rp.30.000
Perhitungan yang sama untuk honor/insentif RT/RW, BPD, MUI,
LPMD, TP. PKK, Linmas, KT, dll.
3. Dibayarkan upah tukang untuk mengerjakan perbaikan kantor
desa kepada Sdr. Mahmud sebesar Rp.350.000,- (5 hari x
Rp.70.000,-)
Sdr. Mahmud adalah tukang yang dibayar dengan upah harian.
Ketentuan perpajaknnya adalah :
a.tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal
penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum
melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan
sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan
jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
4. Dibayarkan honor tenaga ahli/narasumber dan moderartor PNS untuk
kegiatan diklat Pengelolaan Keuangan Desa kepada Sdr. Andi
pangkat/gol. Pembina (IV/a) Rp.450.000,- Sdr. Rima pangkat/gol
Penata Tk. I (III/d) sebesar Rp.400.000,- dan Sdr. Budi pangkat/gol
Pengatur (II/c) Rp.300.000,-
Perhitungan :
Untuk PNS pengenaan pajak diatur sbb. (PP 80/2010) :
- Gol I, II = 0%
- Gol III = 5%
- Gol IV = 15%
Pajak PPh 21 :
- Sdr. Andi = 15% x Rp.450.000,- = Rp.67.500,-
- Sdr. Rima = 5% x Rp.400.000,- = Rp.20.000,-
- Sdr. Budi = tidak dipotong pajak PPh ps.21.
Bila Sdr. Andi dan Rima tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 20%
lebih tinggi, sbb. :
- Sdr. Andi = 15% x 120% x Rp.450.000,- = Rp.81.000,- (18%)
- Sdr. Rima = 5% x 120% x Rp.400.000,- = Rp.24.000,- (6%)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang
dipungut oleh:
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi
atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah
maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang
lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan
barang yang tergolong sangat mewah.
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:
1,5% x harga beli/dpp (tidak termasuk PPN).
Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif
PPh Pasal 22 atau 3%
Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan
apabila:
a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian
Rp2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa
faktur;
b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air
minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Tarif dan Objek PPh Pasal 23
1. 15% dari jumlah bruto atas:
a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan
final, bunga, dan royalti;
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
a. Jasa penilai;
b. Jasa Aktuaris;
c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d. Jasa perancang;
q. Jasa sehubungan dengan software komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan
mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi
z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa. Jasa katering atau tata boga.
Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi
dari tarif PPh Pasal 23
Contoh :
1. Dibayarkan biaya perbaikan/service komputer sebesar
Rp.500.000,-
Perhitungan pajak PPh ps. 23 adalah :
PPh ps. 23 = 2% x jumlah bruto
= 2% x Rp.500.000,-
= Rp.10.000,-
PPN tidak dikenakan karena transaksi pembayaran hanya
Rp.500.000,- (tidak diatas Rp.1.000.000,-)
Jika rekanan tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 100% lebih
tinggi (4%) sehingga PPh 23 sbb. :
PPh ps. 23 = 4% x Rp.500.000,- = Rp.20.000,-
Jika service komputer berupa pembelian spare part dan jasa
servicenya dipisahkan maka dikenakan PPh ps. 23 atas jasa
servicenya saja. Untuk pembelian spare part dikenakan PPN dan
PPh ps.22 jika pembelian >Rp.1.000.000,- (PPN) atau
>Rp.2.000.000,- (PPN dan PPh ps. 22)
2. Dibayar ongkos perbaikan mebelair sebesar Rp.2.200.000,-
Perhitungan :
Pembayaran ini dikenakan PPN 10% karena nilai pembayaran
>Rp.1.000.000,-
PPN 10% = 10/110 x Rp.2.200.000,-
= 200.000,-
PPh ps.23 2%= 2% x Rp.2.200.000 – Rp.200.000,-
= Rp.40.000,-
Bila rekanan/toko tidak mempunyai NPWP, tarif pajak PPh ps.
23 100% lebih tinggi atau 4%
3. Dibayar biaya jasa catering untuk pemesanan mamin rapat
musyawarah desa sebesar Rp.1.500.000,-
Perhitungan :
Atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN, karena jasa
catering merupakan salah satu jenis jasa yang
dikecualikan/dibebaskan PPNnya.
PPh ps.23 = 2% x Rp.1.500.000,-
= Rp.30.000,-
Bila rekanan/pihak catering tidak mempunyai NPWP maka
tarif PPh ps. 23 100% lebih tinggi atau 4%, sehingga pajak PPh
ps. 23 yang dipotong 4% x Rp.1.500.000,- = Rp.60.000,-
4. Dibayar biaya sewa tenda untuk kegiatan pilwu sebesar
Rp.1.500.000,-
Perhitungan :
Atas transaksi tersebut dikenakan PPN, karena
>Rp.1.000.000,-
PPN 10% = 10/110 x Rp.1.500.000,-
= Rp.136.363,-
PPh ps.23 = 2% x Rp.1.500.000,- - Rp.136.363,-
= Rp.27.273,-
Bila rekanan tidak mempunyai NPWP maka tarif PPh ps. 23
100% lebih tinggi atau 4%, sehingga pajak PPh ps. 23 yang
dipotong 4% x Rp.1.363.637,- = Rp.54.546,-
1. Atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari
persewaan tanah dan atau bangunan berupa
tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoran, rumah
kantor, toko, rumah toko, gudang dan
industri, terutang Pajak Penghasilan yang
bersifat final.
2. Yang tidak termasuk persewaan tanah dan
atau bangunan yang terutang Pajak
Penghasilan yang bersifat final apabila
persewaan kamar dan ruang rapat di hotel
dan sejenisnya.
3. Atas penghasilan dari persewaan tanah dan
atau bangunan dikenakan PPh final sebesar
10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan tanah dan/atau bangunan.
4. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah
yang dibayarkan/terutang oleh penyewa
termasuk biaya perawatan, pemeliharaan,
keamanan, fasilitas lainnya, dan service
charge (baik perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun disatukan).
Contoh :
1. Dibayarkan biaya sewa gedung untuk acara pisah sambut
Kuwu lama dengan Kuwu baru sebesar Rp.5.500.000,-
Perhitungan :
PPN = 10/110 x Rp.5.500.000,-
= Rp.500.000,-
PPh ps.4 (2) = 10% x (Rp.5.500.000,- - Rp.500.000,-)
= Rp.500.000,-
Bila sewa gedung/ruang di hotel tidak dikenakan pajak PPN
dan PPh pasal 4 (2).
Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong
dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal
pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:
JENIS PAJAK TANGGAL PENYETORAN TANGGAL PELAPORAN
PPh Pasal 21 Paling lama tgl 10 bln berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 22 pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran
Paling lama 14 hari setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 23 Paling lama tgl 10 bln berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 4 (2) Paling lama tgl 10 bln berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
PPN Bendahara pengeluaran
sebagai Pemungut PPN
paling lama tanggal 7 (tujuh)
bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;
Paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir;
Pajak Restoran (Perbup. No.10/2012)
1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
Restoran.
2. Restoran yang menjadi objek Pajak Restoran adalah
Restoran yang nilai penjualannya di atas Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) setiap bulannya.
3. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
4. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per
seratus).
5. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
6. Berdasarkan Surat Edaran Bupati, dalam rangka
mengoptimalkan PAD Bendahara diwajibkan melakukan
pemungutan atas pajak restoran.
Contoh :
1. Dibayarkan pembelian mamin rapat di warung ‘Sederhana’
sebesar Rp.1.100.000,- (sudah termasuk pajak)
Perhitungan :
Pajak daerah 10% x harga beli (DPP)
DPP = 100/110 x Rp.1.100.000,-
= 1.000.000,-
Pajak daerah =10% x Rp.1.000.000,-
= Rp.100.000,-
Atau cara 2. langsung dicari pajak daerahnya
Pajak daerah = 10/110 x Rp.1.100.000,-
= Rp.100.000,-
SEKIAN.....TERIMA KASIH....
SEMOGA BERMANFAAT

More Related Content

What's hot

Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfkppnbandaaceh
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfSlide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfssuser996aee1
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28TV Desa
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapSupri yanto
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Manajemen aset
Manajemen aset Manajemen aset
Manajemen aset 93220872
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptxBahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptxgunawan263560
 

What's hot (20)

Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdfPerpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
Perpajakan dalam PBJ melalui Swakelola.pdf
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdfSlide PMK 66 2023 Natura.pdf
Slide PMK 66 2023 Natura.pdf
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Manajemen aset
Manajemen aset Manajemen aset
Manajemen aset
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptxBahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
 

Similar to Perpajakan desa

BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfOoThaib
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bmdesy diana
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahraSinduaji
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxMirahAmelia
 
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENAR
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENARKULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENAR
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENARadaisumselbabel21
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.pptAlleAldine
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
 
Bkpjkp 1
Bkpjkp 1Bkpjkp 1
Bkpjkp 1nay1314
 
Pertemuan 14.pptx
Pertemuan 14.pptxPertemuan 14.pptx
Pertemuan 14.pptxSaveFile1
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 

Similar to Perpajakan desa (20)

BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdf
 
Bab i ppn
Bab i ppnBab i ppn
Bab i ppn
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
 
Mat brev-a
Mat brev-aMat brev-a
Mat brev-a
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
 
PPN dan PPnbm
PPN dan PPnbmPPN dan PPnbm
PPN dan PPnbm
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
 
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENAR
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENARKULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENAR
KULIAH PAJAK UNTUK PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG BENAR
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Bkpjkp 1
Bkpjkp 1Bkpjkp 1
Bkpjkp 1
 
Pertemuan 14.pptx
Pertemuan 14.pptxPertemuan 14.pptx
Pertemuan 14.pptx
 
Pertemuan 8 pajak
Pertemuan 8 pajakPertemuan 8 pajak
Pertemuan 8 pajak
 
Uu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 PjlsUu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 Pjls
 
Ppn & p pn bm
Ppn & p pn bmPpn & p pn bm
Ppn & p pn bm
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 
Acong
AcongAcong
Acong
 

More from Inspektorat

Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanInspektorat
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Inspektorat
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoInspektorat
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 

More from Inspektorat (8)

Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risiko
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
 

Perpajakan desa

  • 2. 1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 3. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • 3. 5. PP 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 57/Pj/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 8. KMK Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPn BM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
  • 4. Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 31 : Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  • 6. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi : a. minyak mentah (crude oil); b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; c. panas bumi; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
  • 7. 2.Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi : a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
  • 8. i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
  • 9. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, 2. Jasa pelayanan sosial 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. 4. Jasa keuangan, 5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. 6. Jasa keagamaan, 7. Jasa pendidikan, 8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
  • 10. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 11. Jasa tenaga kerja 12. Jasa perhotelan 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 17. Jasa boga atau katering.
  • 11. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misalnya : a. pembelian alat tulis kantor b. pembelian seragam untuk keperluan dinas c. pembelian komputer d. pembelian bahan/material bangunan e. perolehan jasa pemasangan jaringan komputer, f. perolehan jasa perawatan AC kantor, g. perolehan jasa atas perbaikan peralatan kantor h. Pembayaran atas sewa gedung/kantor/tanah, dll.
  • 12. Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu: a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. pembayaran untuk pembebasan tanah; c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  • 13. d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero); e. pembayaran atas rekening telepon; f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. TARIF PPN : 10% dari DPP (dasar pengenaan pajak)
  • 14. Contoh : 1. Pembayaran atas pembelian 1 unit laptop sebesar Rp.6.600.000,- (harga sesuai RAB/sudah termasuk pajak) Perhitungan : Cara 1. a. Dihitung DPP dulu : 100/110 x harga bruto DPP = 100/110 x Rp.6.600.000,- = Rp.6.000.000,- b. PPN = 10% x DPP = 10% x Rp.6.000.000,- = Rp.600.000,-
  • 15. Cara 2. Langsung dihitung pajak PPN dengan rumus sbb. : PPN = 10/110 x harga bruto = 10/110 x Rp.6.600.000,- = Rp.600.000,- Karena pembelian tersebut >Rp.2.000.000,- maka dikenakan juga PPh ps. 22, dengan perhitungan sbb. : Cara 1. PPh ps. 22 = 1,5% x DPP = 1,5% x Rp.6.000.000,- = Rp.90.000,- Cara 2. PPh ps. 22 = 1,5% x (harga bruto – PPN) = 1,5% x (Rp.6.600.000,- - Rp.600.000,-) = 1,5% x Rp.6.000.000,- = Rp.90.000,- Jika rekanan/toko tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif PPh ps. 22 100% lebih tinggi, yaitu 3%. Perhitungan : PPh ps 22 = 3% x Rp.6.000.000,- = Rp.180.000,-
  • 16. PPh ps. 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (gaji, upah,honor, tunjangan,uang makan dan pembayaran lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 : a. Pegawai (pegawai tetap dan tidak tetap) b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;. c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi, 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris; 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya; 3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
  • 17. 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12. distributor multilevel marketing atau direct selling;dan kegiatan sejenisnya.
  • 18. d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang 5. peserta kegiatan lainnya
  • 19. Pengurangan 1.Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan PenghasilanTidak Kena Pajak. 2.Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • 20. Tarif 1. Tarif pemotongan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sbb. : a.s.d Rp.50.000.000,- = 5% b.>Rp.50 juta s.d. Rp.250 juta = 15% c.>Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta = 25% d.>Rp.500 juta = 30% 2.Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  • 21. 1. Penghasilan tetap (Siltap) Kuwu dan perangkat desa, dikenakan PPh ps.21 setelah dikurangi PTKP. 2. Lapisan PTKP adalah sbb. : Tanggungan PTKP setahun sebulan Diri pegawai (TK/0) 36.000.000,- 3.000.000,- Pegawai yg kawin (K/0) 39.000.000,- 3.250.000,- Pegawai Kawin, tanggungan 1 (K/1) 42.000.000,- 3.500.000,- K/2 45.000.000,- 3.750.000,- K/3 48.000.000,- 4.000.000,-
  • 22. Contoh : 1. Siltap Kuwu/bulan Rp.3.600.000,- Kuwu sudah kawin dengan tanggungan 1 (K/1) Perhitungan : (per tahun) Penghasilan per bulan =Rp.3.600.000,- x 12 bln =Rp.43.200.000,- PTKP utk K/1 =Rp.42.000.000,- Penghasilan setahun – PTKP = Rp.43.200.000-Rp.42.000.000 = Rp.1.200.000 Penghasilan s.d. Rp.50.000.000,- = tarif 5% PPh ps. 21 = 5% x Rp.1.200.000,- = Rp.60.000,- Bila Kuwu tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi = 5% x 120% x Rp.1.200.000,- (6%) = Rp.72.000
  • 23. Contoh : 2. Siltap Kuwu/bulan Rp.3.600.000,- Kuwu sudah kawin dengan tanggungan 1 (K/1) Perhitungan : (per bulan) Penghasilan =Rp.3.600.000,- PTKP utk K/1 =Rp.3.500.000,- Penghasilan/bulan – PTKP = Rp.3.600.000-Rp.3.500.000,- = Rp.100.000,- Penghasilan s.d. Rp.50.000.000,- = tarif 5% PPh ps. 21 = 5% x Rp.100.000,- = Rp.5.000 ,- Bila Kuwu tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi = 5% x 120% x Rp.100.000,- (6%) = Rp.6.000,-
  • 24. 2. Dibayarkan honor panitia pelaksana kegiatan fisik (sebagai anggota) M. Rahmat Rp.500.000,- (Untuk penghasilan yang tidak berkesinambungan/tidak diterima secara rutin setiap bulan, dikenakan pajak final PPh. Ps 21 dengan tarif pasal 17.) Perhitungan : PPh ps. 21 = 5% x jumlah bruto = 5% x Rp.500.000,- = Rp.25.000,- Bila M. Rahmat tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi = 5% x 120% x Rp.500.000,- = Rp.30.000 Perhitungan yang sama untuk honor/insentif RT/RW, BPD, MUI, LPMD, TP. PKK, Linmas, KT, dll.
  • 25. 3. Dibayarkan upah tukang untuk mengerjakan perbaikan kantor desa kepada Sdr. Mahmud sebesar Rp.350.000,- (5 hari x Rp.70.000,-) Sdr. Mahmud adalah tukang yang dibayar dengan upah harian. Ketentuan perpajaknnya adalah : a.tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  • 26. 4. Dibayarkan honor tenaga ahli/narasumber dan moderartor PNS untuk kegiatan diklat Pengelolaan Keuangan Desa kepada Sdr. Andi pangkat/gol. Pembina (IV/a) Rp.450.000,- Sdr. Rima pangkat/gol Penata Tk. I (III/d) sebesar Rp.400.000,- dan Sdr. Budi pangkat/gol Pengatur (II/c) Rp.300.000,- Perhitungan : Untuk PNS pengenaan pajak diatur sbb. (PP 80/2010) : - Gol I, II = 0% - Gol III = 5% - Gol IV = 15% Pajak PPh 21 : - Sdr. Andi = 15% x Rp.450.000,- = Rp.67.500,- - Sdr. Rima = 5% x Rp.400.000,- = Rp.20.000,- - Sdr. Budi = tidak dipotong pajak PPh ps.21. Bila Sdr. Andi dan Rima tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi, sbb. : - Sdr. Andi = 15% x 120% x Rp.450.000,- = Rp.81.000,- (18%) - Sdr. Rima = 5% x 120% x Rp.400.000,- = Rp.24.000,- (6%)
  • 27. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  • 28. Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah: 1,5% x harga beli/dpp (tidak termasuk PPN). Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 atau 3% Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila: a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur; b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  • 29. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif dan Objek PPh Pasal 23 1. 15% dari jumlah bruto atas: a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu: a. Jasa penilai; b. Jasa Aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa perancang;
  • 30. q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi z. Jasa kebersihan atau cleaning service; aa. Jasa katering atau tata boga. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
  • 31. Contoh : 1. Dibayarkan biaya perbaikan/service komputer sebesar Rp.500.000,- Perhitungan pajak PPh ps. 23 adalah : PPh ps. 23 = 2% x jumlah bruto = 2% x Rp.500.000,- = Rp.10.000,- PPN tidak dikenakan karena transaksi pembayaran hanya Rp.500.000,- (tidak diatas Rp.1.000.000,-) Jika rekanan tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi (4%) sehingga PPh 23 sbb. : PPh ps. 23 = 4% x Rp.500.000,- = Rp.20.000,- Jika service komputer berupa pembelian spare part dan jasa servicenya dipisahkan maka dikenakan PPh ps. 23 atas jasa servicenya saja. Untuk pembelian spare part dikenakan PPN dan PPh ps.22 jika pembelian >Rp.1.000.000,- (PPN) atau >Rp.2.000.000,- (PPN dan PPh ps. 22)
  • 32. 2. Dibayar ongkos perbaikan mebelair sebesar Rp.2.200.000,- Perhitungan : Pembayaran ini dikenakan PPN 10% karena nilai pembayaran >Rp.1.000.000,- PPN 10% = 10/110 x Rp.2.200.000,- = 200.000,- PPh ps.23 2%= 2% x Rp.2.200.000 – Rp.200.000,- = Rp.40.000,- Bila rekanan/toko tidak mempunyai NPWP, tarif pajak PPh ps. 23 100% lebih tinggi atau 4%
  • 33. 3. Dibayar biaya jasa catering untuk pemesanan mamin rapat musyawarah desa sebesar Rp.1.500.000,- Perhitungan : Atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN, karena jasa catering merupakan salah satu jenis jasa yang dikecualikan/dibebaskan PPNnya. PPh ps.23 = 2% x Rp.1.500.000,- = Rp.30.000,- Bila rekanan/pihak catering tidak mempunyai NPWP maka tarif PPh ps. 23 100% lebih tinggi atau 4%, sehingga pajak PPh ps. 23 yang dipotong 4% x Rp.1.500.000,- = Rp.60.000,-
  • 34. 4. Dibayar biaya sewa tenda untuk kegiatan pilwu sebesar Rp.1.500.000,- Perhitungan : Atas transaksi tersebut dikenakan PPN, karena >Rp.1.000.000,- PPN 10% = 10/110 x Rp.1.500.000,- = Rp.136.363,- PPh ps.23 = 2% x Rp.1.500.000,- - Rp.136.363,- = Rp.27.273,- Bila rekanan tidak mempunyai NPWP maka tarif PPh ps. 23 100% lebih tinggi atau 4%, sehingga pajak PPh ps. 23 yang dipotong 4% x Rp.1.363.637,- = Rp.54.546,-
  • 35. 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2. Yang tidak termasuk persewaan tanah dan atau bangunan yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final apabila persewaan kamar dan ruang rapat di hotel dan sejenisnya.
  • 36. 3. Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. 4. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
  • 37. Contoh : 1. Dibayarkan biaya sewa gedung untuk acara pisah sambut Kuwu lama dengan Kuwu baru sebesar Rp.5.500.000,- Perhitungan : PPN = 10/110 x Rp.5.500.000,- = Rp.500.000,- PPh ps.4 (2) = 10% x (Rp.5.500.000,- - Rp.500.000,-) = Rp.500.000,- Bila sewa gedung/ruang di hotel tidak dikenakan pajak PPN dan PPh pasal 4 (2).
  • 38. Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut: JENIS PAJAK TANGGAL PENYETORAN TANGGAL PELAPORAN PPh Pasal 21 Paling lama tgl 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 23 Paling lama tgl 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 4 (2) Paling lama tgl 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPN Bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • 39. Pajak Restoran (Perbup. No.10/2012) 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 2. Restoran yang menjadi objek Pajak Restoran adalah Restoran yang nilai penjualannya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. 3. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering; 4. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus). 5. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 6. Berdasarkan Surat Edaran Bupati, dalam rangka mengoptimalkan PAD Bendahara diwajibkan melakukan pemungutan atas pajak restoran.
  • 40. Contoh : 1. Dibayarkan pembelian mamin rapat di warung ‘Sederhana’ sebesar Rp.1.100.000,- (sudah termasuk pajak) Perhitungan : Pajak daerah 10% x harga beli (DPP) DPP = 100/110 x Rp.1.100.000,- = 1.000.000,- Pajak daerah =10% x Rp.1.000.000,- = Rp.100.000,- Atau cara 2. langsung dicari pajak daerahnya Pajak daerah = 10/110 x Rp.1.100.000,- = Rp.100.000,-