SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Regulasi Jabatan
Fungsional Terapis Gigi
dan Mulut
Pusat Peningkatan Mutu – Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
LANDASANYURIDIS
 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tenang Aparatur Sipil Negera
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan ASN
 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025
 Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil
 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
Peserta mampu
memahami
regulasi Jabatan
Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut
Tujuan Khusus
Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan,
peran dan fungsi Jabfung TGM
kategori, jenjang dan tunjangan Jabfung
TGM
mekanisme pengangkatan dalam Jabfung
TGM penilaian kinerja TGM.
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat
menjelaskan:
Materi Pokok 1.
Kedudukan,
tanggungjawab,
kewenangan, peran dan
fungsi jabfung TGM
Materi Pokok 2
Kategori, jenjang dan
tunjangan Jabfung
TGM
Materi Pokok 3
Mekanisme
Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional
TGM
III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
Sub materi pokok:
• Kedudukan
• Tanggung jawab
• Kewenangan
• Peran
• Fungsi
• Pelantikan dan
pengambilan
sumpah/janji
Sub materi pokok:
• Kategori
• Jenjang jabatan
• Tunjangan
jabatan TGM
Sub materi pokok:
• Pengangkatan
pertama
• Perpindahan dari
jabatan lain
• Promosi
Materi Pokok 4
Penilaian Kinerja
Sub materi pokok:
• SKP
• Perilaku kerja
• Target angka
kredit
• Angka kredit
pemeliharaan
Ceramah Interaktif
Bahan tayang, modul,
laptop, LCD,
Flipchart, Spidol
Langkah 1.
Pengkondisian
Langkah 2.
Pembahasan per
Mata Pelatihan
V. M E D I A D A N A L AT
B A N T U
IV. METODE
VI. LANGKAH-LANGKAH
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA
INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI
(PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat
Mutu
Unit
pembina
Unit
kepegawai-
an
Unit
Pelatih-
an
1. Menyusun naskah
akademik dan matriks butir
kegiatan;
2. Mensosialisasikan
jabfungkes;
3. Melakukan pembinaan;
4. memfasilitasi ukom;
5. Memutakhirkan data
jabfungkes;
6. Memonev Jabatan
Fungsional yang menjadi
binaannya;
1. Menyusun & melaksanakan kebijakan
teknis jabfungkes
2. Memonev pengembangan
jabfungkes;
3. Mengoordinasikan hasil
binwas jfk
1. Merencanakan kebutuhan pelatihan
dan pengembangan program
pelatihan Jabfungkes;
2. Menyusun kurikulum dan modul
pelatihan jabfungkes
3. Mengevaluasi pasca pelatihan jfk
1. Usul formasi CASN;
2. Usul & Tetapkan ASN dalam
Jabfungke
3. Susun usul mutasi Jabfung
kes;
4. Susun usulan jenis dan jumlah
kebutuhan jabfungkes
5. Sharing data
19 Tugas Instansi Pembina
(Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik
profesi & kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
jabfung
s Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
Unit Pembina Jabfung Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2
3
Apoteker
Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Dokter Pendidik Klinis
7 Fisioterapis
8 Okupasi Terapis
9 Ortotis Prostetis
10 Perawat
11 Terapis Gigi dan Mulut
12 Perekam Medis
13 Teknisi Gigi
14 Refraksionis Optisien
15 Terapis Wicara
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan
17 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis
19 Pranata Labkes
20 Radiografer
21 Teknisi Elektromedis
NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik,
Ditjen P2P
22 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa &
NAPZA, Ditjen P2P
23 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen
Kesmas
28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabfung Kesehatan
Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK  SKP
Tunjangan
PNS (JFU/JFT/JA)
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompeten
si Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2
Pemenuhan Angka
Kredit
SKP
Formasi
PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
Uji Kompetensi
Kualifikasi < D III atau > D IV/S1
(rekrutmen,tubel atau ibel)
Pengembangan Kompetensi
dan
Uraian Materi
01
Terapis Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan
Instansi Pemerintah
02
Kedudukan Terapis Gigi dan Mulut
sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta
jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi
unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban
kerja dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Materi Pokok 1. Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi jabfung TGM
KEDUDUKAN
Tanggung Jawab
Terapis Gigi dan Mulut bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Terapis Gigi dan Mulut.
Kewenangan
Pejabat fungsional TGM diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai
dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Peran
Dengan kompetensi yang dimiliki, Terapis
Gigi dan Mulut dapat berperan sebagai
sumber daya manusia kesehatan gigi yang
mempunyai peran dalam pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut dalam aspek
promotif, dan preventif pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut.
Fungsi
Terapis Gigi dan Mulut, sesuai dengan
pengetahuan dan kemampuan profesionalnya,
berfungsi memberikan layanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut kepada individu,
keluarga dan masyarakat.
Materi Pokok 2. Kategori, Jenjang dan Tunjangan Jabfung
TGM
Kategori
◦ Jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut
merupakan jabatan fungsional yang terdiri
dari kategori keterampilan dan keahlian
Jenjang Jabatan
1. Jenjang jabatan fungsional Terapis
Gigi dan Mulut kategori keterampilan
:
- Terampil
- Mahir
- Penyelia
2. Jenjang jabatan fungsional Terapis
Gigi dan Mulut kategori keahlian :
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
Tunjangan Jabtan Fungsional TGM
◦ Dalam penetapan tunjangan jabatan fungsional terapis
gigi dan mulut proses evaluasi jabatan dilaksanan
dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.
◦ Berdasarkan ketentuan, terdapat 9 kriteria yang
digunakan untuk menilai jabatan fungsional terapis gigi
dan mulut yaitu : Pengetahuan, Pengawasan Penyelia,
Pedoman, Kompleksitas, Ruang Lingkup dan Dampak,
Hubungan Personal, Tujuan Hubungan, Tuntutan Fisik,
Kondisi Lingkungan
PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
JABATAN
FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN
GOLONGAN/
RUANG
TGM
Keterampilan
Terampil
a. Pengatur Muda II/b
b. Pengatur II/c
c. Pengatur Tingkat I II/d
Mahir
a. Penata Muda III/a
b. Penata Muda Tingkat I III/b
Penyelia
a. Penata III/c
b. Penata Tingkat I III/d
PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
JABATAN
FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN
GOLONGAN/
RUANG
TGM Ahli
Pertama a. Penata Muda Tingkat I III/b
Muda a. Penata III/c
b. Penata Tingkat I III/d
Madya
a. Pembina IV/a
b. Pembina Tingkat I IV/b
c. Pembina Utama Muda IV/c
Materi Pokok 3. Mekanisme Pengangkatan dalam Jabfung TGM
Pengangkatan Pertama
• Pengangkatan
pertama merupakan
pengangkatan yang
diperuntukan untuk
mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan
Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut dari
Calon PNS.
Perpindahan dari Jabatan
Lain
• Pengangkatan Jabatan
Fungsional melalui
perpindahan dari
jabatan lain harus
mempertimbangkan
ketersediaan lowongan
jenjang jabatan
fungsional yang akan
diduduki.
Promosi
Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut melalui Promosi,
dilaksanakan dalam hal:
• PNS yang belum
menduduki Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut; atau
• kenaikan jenjang Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut satu tingkat lebih
tinggi dalam satu kategori
Jabatan Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut.
Persyaratan jabatan untuk pengangkatan pertama
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi
kategori keterampilan;
e. berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatn Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
bagi kategori keahlian;
f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut;
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; (DIHAPUS
sesuai PP 17 tahun 2020) dan
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Alih Kategori
a. Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut keahlian;
b. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi
sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;
c. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian
d. berusia paling tinggi sesuai ketentuan
Pengangkatan Perpindahan
dari Jabatan Lain
 lulus uji kompetensi
 pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
asuhan kesehatan gigi dan mulut paling singkat 2 (dua) tahun
 berusia paling tinggi:
 53 (lima puluh tiga) tahun: Jabatan Fungsional TGM kategori
keterampilan, Jabatan Fungsional TGM Ahli Pertama, dan
Jabatan Fungsional TGM Ahli Muda;
 55 (lima puluh lima) tahun: Jabatan Fungsional TGM Ahli
Madya
• SKP
Target kinerja Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan dan untuk masing-masing jenjang diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan
sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
• Perilaku Kerja
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut
• Target Angka Kredit
Berisi tentang target angka kredit untuk masing-masing jenjang baik kategori keahlian maupun
keterampilan
• Angka Kredit Pemeliharaan
Angka kredit pemeliharaan diperuntukan bagi Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan
dan Keahlian yang telah memenuhi jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia
lowongan jabatan.
Materi Pokok 4. Penilaian Kinerja
TARGET ANGKA KREDIT
JENJANG
ANGKA KREDIT
MINIMAL
TERAMPIL 5
MAHIR 12,5
PENYELIA 25
Target Angka kredit bagi TGM kategori
keterampilan setiap tahun ditetapkan
paling sedikit
KETERAMPILAN
KETERAMPILAN
KEAHLIAN
Target Angka kredit bagi TGM kategori
keahlian setiap tahun ditetapkan paling
sedikit
JENJANG
ANGKA KREDIT
MINIMAL
PERTAMA 12,5
MUDA 25
MADYA 37,5
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud
tidak berlaku bagi TGM Penyelia dan TGM
Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi
dalam jenjang jabatan yang didudukinya
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN
TERAMPIL
TERAMPIL = 4
TGM
KETERAMPILAN
KEAHLIAN
MAHIR = 10
PENYELIA = 10
PERTAMA = 10
MUDA = 20
MADYA = 30
REFERENSI
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS
1
2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen PNS
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Terapis Gigi dan Mulut
Rancangan SKB Menkes dan BKN
tentang Juklak Jabfung TGM
5
6 Rancangan Juknis Jabfung TGM
Rancangan Perpres Tunjangan
Jabfung TGM
7
3
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaimranzzagung
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"
Kualifikasi dan Pendidikan  Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"Kualifikasi dan Pendidikan  Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"
Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"Kanaidi ken
 
Silabus dan rpp bk
Silabus dan rpp bkSilabus dan rpp bk
Silabus dan rpp bkDenzi Sagara
 
Medical staff bylaws revisi 2
Medical staff bylaws revisi 2Medical staff bylaws revisi 2
Medical staff bylaws revisi 2ANAS MULDER
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPatenPisan1
 
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxMateri Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxAndri619674
 
Sop pemulangan pasien
Sop pemulangan pasienSop pemulangan pasien
Sop pemulangan pasienasthuty
 
Paparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesPaparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesWiandhariEsaBBPKCilo
 
dokumen rencana program PPI 2019.doc
dokumen rencana program PPI 2019.docdokumen rencana program PPI 2019.doc
dokumen rencana program PPI 2019.docKamilKhalil1
 
320925861-SK-tim-TB-dots.docx
320925861-SK-tim-TB-dots.docx320925861-SK-tim-TB-dots.docx
320925861-SK-tim-TB-dots.docxSangidYahya3
 

What's hot (20)

Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widyaKebijakan jabfung 210321_daring_widya
Kebijakan jabfung 210321_daring_widya
 
8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk
 
Mi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporanMi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporan
 
Mi 2 jabfung adminkes
Mi 2 jabfung adminkesMi 2 jabfung adminkes
Mi 2 jabfung adminkes
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
 
Mi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinanMi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinan
 
Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"
Kualifikasi dan Pendidikan  Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"Kualifikasi dan Pendidikan  Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"
Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) _BimTek "Standar AKREDITASI RUMAH SAKIT"
 
Mi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasiMi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasi
 
KATA PENGANTAR PROGRAM KERJA UKS
KATA PENGANTAR PROGRAM KERJA UKSKATA PENGANTAR PROGRAM KERJA UKS
KATA PENGANTAR PROGRAM KERJA UKS
 
Mi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmkMi4. ppt sdmk
Mi4. ppt sdmk
 
Silabus dan rpp bk
Silabus dan rpp bkSilabus dan rpp bk
Silabus dan rpp bk
 
Medical staff bylaws revisi 2
Medical staff bylaws revisi 2Medical staff bylaws revisi 2
Medical staff bylaws revisi 2
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.pptPaparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
Paparan kredensial 23 agustus 2022.ppt
 
Mi 1 dasar-dasar adminkes
Mi 1 dasar-dasar adminkesMi 1 dasar-dasar adminkes
Mi 1 dasar-dasar adminkes
 
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxMateri Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
 
Sop pemulangan pasien
Sop pemulangan pasienSop pemulangan pasien
Sop pemulangan pasien
 
Paparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesPaparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkes
 
dokumen rencana program PPI 2019.doc
dokumen rencana program PPI 2019.docdokumen rencana program PPI 2019.doc
dokumen rencana program PPI 2019.doc
 
320925861-SK-tim-TB-dots.docx
320925861-SK-tim-TB-dots.docx320925861-SK-tim-TB-dots.docx
320925861-SK-tim-TB-dots.docx
 

Similar to Jabfung TGM

MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxMPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxagus997845
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21WiandhariEsaBBPKCilo
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxpesonabaturulin
 
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptxBAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptxMyorie
 
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfk
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfkBahan kabid kebijakan pengembangan jfk
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfkBidangTFBBPKCiloto
 
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanKebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
 
01 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 201401 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 2014Surono Way
 
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesPaparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesWiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMWiandhariEsaBBPKCilo
 
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdf
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdfMODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdf
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdfPromIt5
 
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptxKebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptxixanzzz
 
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdf
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdfPERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdf
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdfrisanty
 
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptx
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptxPPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptx
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptxMayaKirana
 
Buku pedoman P3KGB 2014
Buku pedoman P3KGB 2014Buku pedoman P3KGB 2014
Buku pedoman P3KGB 2014asih gahayu
 
Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]Baso Kalla
 
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptxPaparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptxicank_z
 
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-dHerlovina Megasari
 

Similar to Jabfung TGM (20)

MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxMPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
 
Modul mpi 1
Modul mpi 1Modul mpi 1
Modul mpi 1
 
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptxBAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
 
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfk
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfkBahan kabid kebijakan pengembangan jfk
Bahan kabid kebijakan pengembangan jfk
 
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional KesehatanKebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
 
01 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 201401 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 2014
 
1. Manajemen SDM.pptx
1. Manajemen SDM.pptx1. Manajemen SDM.pptx
1. Manajemen SDM.pptx
 
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkesPaparan kebijakan pelatihan adminkes
Paparan kebijakan pelatihan adminkes
 
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGMModul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdf
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdfMODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdf
MODUL JABATAN FUNGSIONAL PKM.pdf
 
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptxKebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
 
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdf
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdfPERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdf
PERATURAN_MENTERI_PANRB_NO_37_TAHUN_2019 PERAWAT GIGI.pdf
 
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptx
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptxPPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptx
PPT RANCANGAN AKTUALISASI .pptx
 
Buku pedoman P3KGB 2014
Buku pedoman P3KGB 2014Buku pedoman P3KGB 2014
Buku pedoman P3KGB 2014
 
Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]
 
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptxPaparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917  c.pptx
Paparan KAPUS proses inpassing jabfungkes 260917 c.pptx
 
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo

Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1WiandhariEsaBBPKCilo
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanWiandhariEsaBBPKCilo
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo (14)

Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
 
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGMModul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
 
Mi 8 KTI
Mi 8 KTIMi 8 KTI
Mi 8 KTI
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
 
Program kesehatan
Program kesehatanProgram kesehatan
Program kesehatan
 
Bt fasilitasi adminkes 1 2020
Bt fasilitasi adminkes 1 2020Bt fasilitasi adminkes 1 2020
Bt fasilitasi adminkes 1 2020
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Adminkes penyusunan kebjk prog
Adminkes penyusunan kebjk progAdminkes penyusunan kebjk prog
Adminkes penyusunan kebjk prog
 
Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes Persiapan pelayanan adminkes
Persiapan pelayanan adminkes
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 

Jabfung TGM

  • 1. Regulasi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Pusat Peningkatan Mutu – Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
  • 2. LANDASANYURIDIS  Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tenang Aparatur Sipil Negera  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN  Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025  Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan  Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
  • 4. Tujuan Khusus Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi Jabfung TGM kategori, jenjang dan tunjangan Jabfung TGM mekanisme pengangkatan dalam Jabfung TGM penilaian kinerja TGM. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan:
  • 5. Materi Pokok 1. Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi jabfung TGM Materi Pokok 2 Kategori, jenjang dan tunjangan Jabfung TGM Materi Pokok 3 Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional TGM III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK Sub materi pokok: • Kedudukan • Tanggung jawab • Kewenangan • Peran • Fungsi • Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Sub materi pokok: • Kategori • Jenjang jabatan • Tunjangan jabatan TGM Sub materi pokok: • Pengangkatan pertama • Perpindahan dari jabatan lain • Promosi Materi Pokok 4 Penilaian Kinerja Sub materi pokok: • SKP • Perilaku kerja • Target angka kredit • Angka kredit pemeliharaan
  • 6. Ceramah Interaktif Bahan tayang, modul, laptop, LCD, Flipchart, Spidol Langkah 1. Pengkondisian Langkah 2. Pembahasan per Mata Pelatihan V. M E D I A D A N A L AT B A N T U IV. METODE VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
  • 7.
  • 8. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA
  • 9. INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016) Kemenkes Puskat Mutu Unit pembina Unit kepegawai- an Unit Pelatih- an 1. Menyusun naskah akademik dan matriks butir kegiatan; 2. Mensosialisasikan jabfungkes; 3. Melakukan pembinaan; 4. memfasilitasi ukom; 5. Memutakhirkan data jabfungkes; 6. Memonev Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya; 1. Menyusun & melaksanakan kebijakan teknis jabfungkes 2. Memonev pengembangan jabfungkes; 3. Mengoordinasikan hasil binwas jfk 1. Merencanakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan program pelatihan Jabfungkes; 2. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan jabfungkes 3. Mengevaluasi pasca pelatihan jfk 1. Usul formasi CASN; 2. Usul & Tetapkan ASN dalam Jabfungke 3. Susun usul mutasi Jabfung kes; 4. Susun usulan jenis dan jumlah kebutuhan jabfungkes 5. Sharing data
  • 10. 19 Tugas Instansi Pembina (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017) a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian KHK m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yg inovatif n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung s Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
  • 11. Unit Pembina Jabfung Kesehatan No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2 3 Apoteker Asisten Apoteker 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis 10 Perawat 11 Terapis Gigi dan Mulut 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara 4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan 17 Teknisi Transfusi Darah 5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis 19 Pranata Labkes 20 Radiografer 21 Teknisi Elektromedis
  • 12. NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL 6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 22 Entomolog Kesehatan 7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 23 Psikolog Klinis 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan 9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian 10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis 11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Unit Pembina Jabfung Kesehatan
  • 13. Mutasi / Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Penugasan Khusus Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Pengangkatan Pertama Bekerja PAK  SKP Tunjangan PNS (JFU/JFT/JA) Pengembangan Karir Formasi Penilaian Kinerja Uji Kompeten si Kualifikasi Formasi Ukom Inpassing/ Promosi/ Perpindahan Jabatan Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan / Pelatihan (bimtek, e- learning, pelatihan jarak jauh, magang) Perencanaan Pengangkatan Berhenti Alih Puncak Karir Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Pengembangan Satker Sistem Informasi Panev Formasi Latsar CPNS Satker Pengembangan Kompetensi 1 2
  • 14. Pemenuhan Angka Kredit SKP Formasi PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL Uji Kompetensi Kualifikasi < D III atau > D IV/S1 (rekrutmen,tubel atau ibel) Pengembangan Kompetensi dan
  • 15. Uraian Materi 01 Terapis Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah 02 Kedudukan Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi Pokok 1. Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi jabfung TGM KEDUDUKAN
  • 16. Tanggung Jawab Terapis Gigi dan Mulut bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut. Kewenangan Pejabat fungsional TGM diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Peran Dengan kompetensi yang dimiliki, Terapis Gigi dan Mulut dapat berperan sebagai sumber daya manusia kesehatan gigi yang mempunyai peran dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam aspek promotif, dan preventif pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Fungsi Terapis Gigi dan Mulut, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, berfungsi memberikan layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga dan masyarakat.
  • 17. Materi Pokok 2. Kategori, Jenjang dan Tunjangan Jabfung TGM Kategori ◦ Jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut merupakan jabatan fungsional yang terdiri dari kategori keterampilan dan keahlian Jenjang Jabatan 1. Jenjang jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan : - Terampil - Mahir - Penyelia 2. Jenjang jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian : - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya Tunjangan Jabtan Fungsional TGM ◦ Dalam penetapan tunjangan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut proses evaluasi jabatan dilaksanan dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku. ◦ Berdasarkan ketentuan, terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk menilai jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yaitu : Pengetahuan, Pengawasan Penyelia, Pedoman, Kompleksitas, Ruang Lingkup dan Dampak, Hubungan Personal, Tujuan Hubungan, Tuntutan Fisik, Kondisi Lingkungan
  • 18. PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN GOLONGAN/ RUANG TGM Keterampilan Terampil a. Pengatur Muda II/b b. Pengatur II/c c. Pengatur Tingkat I II/d Mahir a. Penata Muda III/a b. Penata Muda Tingkat I III/b Penyelia a. Penata III/c b. Penata Tingkat I III/d
  • 19. PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN GOLONGAN/ RUANG TGM Ahli Pertama a. Penata Muda Tingkat I III/b Muda a. Penata III/c b. Penata Tingkat I III/d Madya a. Pembina IV/a b. Pembina Tingkat I IV/b c. Pembina Utama Muda IV/c
  • 20. Materi Pokok 3. Mekanisme Pengangkatan dalam Jabfung TGM Pengangkatan Pertama • Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan yang diperuntukan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dari Calon PNS. Perpindahan dari Jabatan Lain • Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Promosi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui Promosi, dilaksanakan dalam hal: • PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut; atau • kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
  • 21. Persyaratan jabatan untuk pengangkatan pertama a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi kategori keterampilan; e. berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatn Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi kategori keahlian; f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; (DIHAPUS sesuai PP 17 tahun 2020) dan h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • 22. Alih Kategori a. Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut keahlian; b. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; c. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian d. berusia paling tinggi sesuai ketentuan
  • 23. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain  lulus uji kompetensi  pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut paling singkat 2 (dua) tahun  berusia paling tinggi:  53 (lima puluh tiga) tahun: Jabatan Fungsional TGM kategori keterampilan, Jabatan Fungsional TGM Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional TGM Ahli Muda;  55 (lima puluh lima) tahun: Jabatan Fungsional TGM Ahli Madya
  • 24. • SKP Target kinerja Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dan untuk masing-masing jenjang diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. • Perilaku Kerja Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut • Target Angka Kredit Berisi tentang target angka kredit untuk masing-masing jenjang baik kategori keahlian maupun keterampilan • Angka Kredit Pemeliharaan Angka kredit pemeliharaan diperuntukan bagi Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan dan Keahlian yang telah memenuhi jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan. Materi Pokok 4. Penilaian Kinerja
  • 25. TARGET ANGKA KREDIT JENJANG ANGKA KREDIT MINIMAL TERAMPIL 5 MAHIR 12,5 PENYELIA 25 Target Angka kredit bagi TGM kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit KETERAMPILAN KETERAMPILAN KEAHLIAN Target Angka kredit bagi TGM kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit JENJANG ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAMA 12,5 MUDA 25 MADYA 37,5 Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi TGM Penyelia dan TGM Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya
  • 26. ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN TERAMPIL TERAMPIL = 4 TGM KETERAMPILAN KEAHLIAN MAHIR = 10 PENYELIA = 10 PERTAMA = 10 MUDA = 20 MADYA = 30
  • 27. REFERENSI Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 1 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Rancangan SKB Menkes dan BKN tentang Juklak Jabfung TGM 5 6 Rancangan Juknis Jabfung TGM Rancangan Perpres Tunjangan Jabfung TGM 7 3