tugas hukum bisnis form fakultas ilmu komputer unsub

1. 1
1. PENGERTIAN HUKUM
1.1 HUKUM MENURUT PARA PAKAR HUKUM
a. Platohukum adalah sistem peraturan-peraturanyang teratur dan tersusun baik
yangmengikat masyarakat. “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem
pemerintahan yang lebih baik,dengan konsepnya mengenai Negara keadilan
yang dijalankan atas dasar normanormatertulis atau undang-undang.
b. Aristotelesmembagi menjadi dua pengertian, yaknihukum positif dan hukum
alamHukum positif adalah dimana masyarakatmenaati dan menerapkan hukum
tersebutuntuk anggota masyarakat itu sendiri.Ditentukan oleh penguasa
negara.Hukum Alam adalah aturan semesta alamdan sekaligus aturan hidup
bersama melaluiundang-undang. Berlaku dimana-mana
c. Thomas Aquinas (1225 – 1275) Pembedaan hukum yang berasal dariTuhan
(wahyu) dan hukum yang dijangkauoleh akal manusia sendiri.Aturan alam
semesta tergantung padaTuhan yang menciptakan. Hukum berasaldari Tuhan.
d. Thomas Hobbes (1588 – 1679)Hukum adalah semata apa yang dikehendaki oleh
penguasa.
e. Karl Von Savigny (1779 – 1861)Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk
melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian
kekuasaan secara diam-diam.Hukum berakar pada sejarah manusia,dimana
akarnya dihidupkan olehkesadaran, keyakinan dan kebiasaanwarga negara.
f. Roscoe Pound (1870-1964) Diartikan sebagai tata hukum (hubungan
antaramanusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang
mempengaruhi individu lainnya, atau tatasosial, atau tata ekonomi).diartikan
sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangandari putusan-putusan pengadilan dan
tindakanadministratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutanoleh manusia
sebagai individu ataupun kelompokkelompok manusia yang mempengaruhi
hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).
g. Hans Kelsen (1881-1973)Hukum adalah suatu tatanan
perbuatanmanusia.Hukum bukanlah sebuah peraturan,melainkan seperangkat

2. 2
peraturan yangmengandung semacam kesatuan yangdipahami melalui sebuah
sistem.
h. Mochtar Kusumaatmadja Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya
memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup
lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu
dalam kenyataan.
i. Menurut E. utrecthtHukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau
larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan
dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.” E. Utrecht mengartikan keberadaan
hukum ini yaitu, “hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi
atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum karena dalam penegakan
hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli penguasa.”
j. Van kanHukum sebagai seluruh peraturan hidup manusia yang bersifat memaksa
demi melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat, tujuan
hukum yakni menjaga ketertiban dan perdamaian.” Didirikannya Peraturan
hukum membuat orang akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan
hidup manusia dengan cara yang tertib. sehingga tercapai tujuan kedamaian
dalam hidup bermasyarakat.
k. Satjipto RaharjoPengertian hukum tersebut dibahas dari perspektif filsafati dan
bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk
menciptakan keadilan.
2. HUKUM DI EROPA
2.1 CIVIL LAW
Civil Lawadalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara
EropaKontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena
hukumRomawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar IustinianusCorpus

3. 3
Iuris Civilis.Karena banyak dianut negara Eropa Kontinental,Civi Lawsering
dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa
Kontinentaljuga menganut sistem Civil Law
SistemCivil Lawmemiliki 3 karakteristik, yaitu:
(1) adanya kodifikasi;
(2) hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi
sumber hukum yang terutama; dan
(3) sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorialmaksudnya, bahwa dalam
sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan
memutus perkara. Hakim aktif dalammenemukan fakta dancermat dalam menilai
alat bukti. Hakim di dalam.Civil Law berusaha mendapatkangambaran lengkap dari
peristiwa yang dihadapinya sejak awal
2.2 COMMON LAW
Common Law,adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan
Saksa yang mendiami sebagian besar Inggrissehingga disebut juga sistem Anglo-
Saxon. Negara-negara bekas jajahan Inggris menganut sistemCommon Law. Akan
tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahanInggris mengembangkan sistem yang
berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipunmasih dalam kerangka sistemCommon
Law. Perkembangan politik, ekonomi, danteknologi Amerika Serikat yang lebih pesat
dari pada yang terjadi di Inggris,menyebabkan Amerika Serikat banyak bertransaksi
dengan negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat
yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Ole h
karena itulah sistemCommonLawpada saat ini lazim disebut sebagai sistemAnglo-
American.
Sisstem Common Law mempunyai 3 karakteristik, yaitu:
(1) yurisprudensidipandang sebagai sumber hukum yang terutama,
(2) dianutnya doktrinstaredecisis,dan

4. 4
(3) adanya adversary system dalam proses peradilan.
Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama karena 2 hal, yaitu alas an psikologis
dan alasan praktis. Alasan psikologis maksudnya setiap orang yang ditugasi
untukmenyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alas an
pembenaratau putusan-putusannya merujuk kepada putusan yang telah ada
sebelumnyadaripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri.
Sedangkan alasan praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang
seragam karenasering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kebiasaan dari
pada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.
2.3 PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
Berikut tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap sistem hukum yang telah di
bahas secara singkat di atas :
Siste
m
Huku
m
Common Law Civil Law Hukum
Islam
Kriteri
a
Penga
nut
Inggris dan Negara
jajahannya
AS Eropa Kontinetal Jazira
Arab,Afrik
a
Timur,Asi
a
Tenggara
karakt
eristik
1.Yurisprudensiseb
agaisumberhukum
yangterutama
1.Yurisprudensiseb
agaisumberhukum
yangterutama
1.Adanya
kodifikasi
2.Hakim
1.Tidak
dapat
diubah

5. 5
2.Dianutnyadoktrin
taredecisis
3.Adversarysystem
dalam
prosesperadilan
2.Dianutnyadoktrin
staredecisis
3.Adversary
Systemdalam
prosesperadilan
tidakterikatkepada
preseden
3.Sistemperadilanb
ersifatinkuisitoria
2.Fleksibe
l dan
sesuai
dengan
perkemba
ngan
jaman
Sumb
er
Huku
m
Yurisprudensi
judge made law
Yurisprudensi
case lawdan
perundang-
1.Peraturan
-Perundang-
Undangan
1. Al
Q
ur
an
2. Su
nn
ah
3. Ij
m
a’
3. TUJUAN HUKUM
3.1 TUJUAN HUKUM
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan
(individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat, serta negara. Di Indonesia
(yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali) setelah merdeka, sudah
seharusnya bila hukum pidana Indonesia (bukan hukum pidana di Indonesia) disusun
dan dirumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan
individu sebagai warga negara
dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan pancasila.Dengan
demikian tujuan hukum Pidana Indonesia adalah pengayoman semuakepentingan

6. 6
secara serasi.Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah
memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar
penjatuhan pidana bertolak pangkal dan pemikiran sebagai berikut:
a. Ketuhanan (Theologis)
Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada
pemindahan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena petindak telah
berdosa (quia peccatum est). Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan
kepadanya, sedang negara sebagai pembuat undang-undang. Penguasaan adalah
abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat dengan pidana
penganut ajaran ini adalah Thomas van Aquino.
b. Falsafah (Wijsbegeerte)
Berdasarkan ajaran “kedaulatan rakyat” dari J.J. Roussdau yang berarti ada
persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, rakyat berdaulat dan menentukan
bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya dengan
imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara.5 Hukum Pidana – Endah
Lestari D.,SH,MH. Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
c. Perlindungan hukum (Juridis)
Dasar pemindahan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk
menjamin ketertiban hukum. Ajaran ini dipelopori oleh Bentham, van Hamel dan
Simons.Sedangkan alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan
pokok sebagai berikut:
1. Teori pembalasan (teori absolut)
Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana. Pembalasan yang berupa pidana mutlak harus diberikan kepada pelaku
tindak pidana tanpa mempersoalkan akibat dan masa depan terpidana, seperti

7. 7
pepatah: darah bersabung darah, nyata bersabung nyawa, atau oog o moog, tand
om tand.
2. Teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan)
Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau bergantung kepada tujuan
pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat dan mencegah terjadinya
kejahatan. Teori ini mempersoalkan akibat dari pemidanaan terhadap penjahat di
samping kepentingan masyarakat serta pencegahan untuk masa mendatang.
3. Teori gabungan (Vereenigings – theorie)
Penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi hakim, penjahat
maupun masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan
dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan mempertimbangkan masa lalu (seperti
pembalasan) juga mempertimbangkan masa depan (seperti tujuan), maka teori ini
ingin memperbaik kelemahan pada dua teori sebelumnya.
3.2 KUHP,UU DAN PERATURAN PEMERINTAH
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (“KUHP”) merupakan produk peraturan perundang-undangan
warisan masa penjajahan Belanda. Menurut buku “Hukum Perdata Indonesia” yang
ditulis olehAbdulkadir Muhammad (hlm. 5), Burgerlijk Wetboek atau KUHPer adalah
kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagaian besar serupa
dengan Code Civil Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis). Demikian juga hal nya
dengan KUHP, menurut artikel Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di
Indonesia (diunduh dari uma.ac.id) yang ditulis Ahmad Bahiej, dosen Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (hlm. 6), KUHP adalah merupakan suatu
kodifikasi hukum pidana Belanda.
Lalu, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPer dan KUHP
Belanda ini diusahakan kerajaan Belanda supaya dapat diberlakukan pula di Hindia
Belanda (Indonesia) pada waktu itu. Abdulkadir menjelaskan (hlm. 6) KUHPer untuk

8. 8
Hindia Belanda (Indonesia) disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada
tanggal 16 Mei 1846, melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada
tanggal 1 Mei 1848. Sedangkan menurut penjelasan umum draft Rancangan
Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RUU KUHP”) yang
ada di DPR, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dariWetboek van
Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang berlaku sebagai undang-undang
berdasarkan Staatsblad 1915 : 732.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP dan KUHPer tersebut masih
berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945 (“UUD”) yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang
ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini.” Maka KUHP dan KUHPer sebagai Undang-Undang sampai saat ini
masih berlaku di Indonesia, selama belum digantikan oleh undang-undang baru. Hal
tersebut juga dijelaskan Abdulkadir (hlm. 6).
Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa KUHP dan KUHPer merupakan
suatu undang-undang yang dikitabkan (dikodifikasikan) sehingga disebut sebagai
suatu kitab undang-undang, dan sampai saat ini KUHP dan KUHPer tersebut masih
berlaku di Indonesia.
4. REVOLUSI PERANCIS
4.1 PENGERTIAN REVOLUSI PERANCIS
Sebelum terjadinya peristiwa penyerangan benteng Bastille di Prancis,
masyarakat Prancis menginginkan perubahansistem ketatanegaraan di
wilayahnya.Hal ini diakibatkan dari penderitaan rakyat yang sangat menderita akibat
daribeban pajak yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu,terjadilah perpecahan di
kalangan masyarakat Prancis, yaitu antara kaum Royalis yang taat kepada raja dan
kaum republiken yang menginginkan dilakukannya perubahansistem ketatanegaraan
di Prancis. Sementara itu, dengan bercermin dari apa yang terjadi di Prancis, telah
meng ilhami kaum Patriot Belanda untuk mulai melakukan propagandamenentang

9. 9
rezimStaadhouder Willem V dari dinasti Oranye yang saat itu berkuasa.Bertolak dari
apa yang terjadi di Prancis, mereka melakukan upaya untuk menggantikan sistem
ketatanegaraan mereka. Atas bantuan dari pemerintah Prancis, kaum Patriot
berhasil mendirikan Republik Bataf pada 25 Januari 1795. Secara umum,
negeriBelanda berada di bawah kekuasaan Prancis dari 1795 sampai dengan 1813.
Dari periode tersebut, secara umumpemerintahan di Belanda dapat dibagi menjadi
3, yakni pemerintahan Republik Bataf di bawahRaadpensionaris Jan Rutger
Schimmelpenninck (1795—1806), Kerajaan Belanda di bawahRaja Louis (Lodewijk)
Napoléon (1806—1810), dan langsung di bawah KaisarNapoléon Bonaparte (1810—
1813). Keadaan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi wilayah koloni di
Hindia Timur.
Penerapan Ide Revolusi Prancis olehGubernur Jenderal Daendels (1808—
1811)Sejak menjabat sebagai gubernurjenderal 14 Januari 1808,
Daendelsmelaksanakan apa yang ditugaskannya yang telah ditetapkan dalam
instruksi yangditerimanya dari Raja Louis. Instruksi yang diterimanya dijalankan
berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam Revolusi Prancis, antara lain bahwa hak
milik adalah suci. Olehkarena itu, negara akan melindungi semua hal yang telah
menjadi milik seseorang,institusi, atau negara. Selain itu, Daendels juga menghargai
prinsipliberté(kebebasan),yaitu dengan membebaskan parabudak, dan melarang
sistem anak semang yang saat itumasih berlaku di Jawa. Prinsip ini diterapkan dalam
pemberian kebebasan bagi penduduk untuk menjalankan ibadah sesuaikepercayaan
masing-masing. Prinsip égalité (persamaan) diterapkan khususnya dalam bidang
peradilan.
4.2 TUJUAN REVOLUSI PERANCIS
Negeri Belanda pada 1795, yaitu tatkala didirikannya Republik Bataf,
hingga1813, tatakala Napoléon Bonaparte tertangkapdan dibuang ke pulau Elba,
berada dibawah dominasi Prancis. Masa pemerintahan Republik Bataf (1795—1806)
merupakanpemerintahan demokratis yang mengikuti model pemerintahan Prancis,

10. 10
yaitu mengikutisistemDirectoire yang saat itu berlaku di Prancis. Dampak Republik
Bataf terhadapwilayah koloni Hindia Timur tidak begitu besar, hal ini disebabkan
oleh terputusnyahubungan antara Eropa dan wilayah koloninya sebagai akibat dari
blokade laut yang dilakukan oleh Inggris. Sementara itu, ketika sistem pemerintahan
di Prancis berubahmenjadi kekaisaran (sejak 1 Januari 1805), negeri Belanda juga
diubah menjadi Kerajaan Belanda dengan Louis (Lodewijk) Napoléon sebagai rajanya
(sejak Juli 1806).Mengingat bahwa Prancis memiliki kepentingan untuk
menyelamatkan Hindia Timur dari ancaman Inggris, Raja Louis mengirimkan perwira
militer kuat yang diharapkan mampu untuk menjaga martabat Prancis di wilayah
ini.Upaya menjaga martabat Prancis ini dijabarkan dalam instruksi yang diberikan
oleh Raja Louis kepada GubernurJenderal, Gubernur Jenderal dan Dewan
Hindia,serta pembubaran Pemerintahan Tinggidi Batavia. Ide-ide Revolusi Prancis
kebebasan (liberté)dan persamaan (égalité)ditegakkan oleh wakil pemimpin Prancis
di wilayah Hindia Timur.Dalam perkembangan selanjutnya, Daendels
memproklamirkan bahwa wilayah Hindia Timur merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kekaisaran Prancis di bawah kaisar Napoléon Bonaparte tatkala ia
menerima instruksi dari Menteri AngkatanLaut dan Koloni pada Februari 1811.
Konsekuensi dari penerapan instruksi ini adalahmengganti bendera Belanda dengan
bendera Prancis, dan mengganti sumpah yangsetiap kali harus diangkat pada saat
melantik pejabat baru di Hindia Timur. Inti darisumpah yang harus diangkatnya
adalah para pejabat tunduk dan loyal terhadappemimpin besar mereka, Kaisar
Napoléon.Walaupun belum merata di semua sektor kehidupan, ide Revolusi Prancis
yang berupa kebebesan (Liberté)dan persamaan (égalité) telah dilaksanakan di
HindiaTimur. Walaupun dalam kondisidarurat perang akibat ancaman serangan
Inggris,Daendels telah menjalankan ide-ide Revolusi Prancis yang tertuang dalam
instruksiyang diberikan kepadanya. Walapun di mata orang Eropa yang tinggal di
Hindia TimurDaendels dianggap sebagai gubernur jenderal yang memiliki watak yang
keras, dan bertangan besi, namun di mata pemerintah Prancis Daendels dianggap

11. 11
berhasil mempertahankan martabat Prancis di wila yah kekuasaannya, yakni di
Hindia Timur.
5. HUKUM BISNIS
5.1 PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Definisi hukum bisnis adalah Peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh
pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh
kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta
semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis
lainnya.
Berdasarkan definisi hukum bisnis tersebut diatas, maka dapat dikatakan pula bahwa
hukum bisnis merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur lalu
lintas kegiatan ekonomi agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bidang
ekonomi di Indonesia. Apabila kaidah hukum dalam bidang bisnis ini dilanggar, maka
akan mendapatkan sanksi yang tegas.
5.2 RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS
Ruang Lingkup Hukum Bisnis antara lain: kontrak bisnis, jual-beli, bentuk-bentuk
perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing,
kepailitan dan likuidasi, merger, akuisisi, konsolidasi dan pemisahan perusahaan,
perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuhan, hak atas
kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, keagenan dan
distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional,
hukum pengangkutan
5.3 E-COMMERCE
1. Mariza Arfina dan Robert Marpaung menjelaskan e commerce merupakan cara
berbelanja dan berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet
dimana terdapat website yang dapat menyediakan layana get and deliver
2. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi,
dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen

12. 12
untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi
melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
Kegiatan e-commerce ini merupakan aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business)
yang berhubungan dengan transaksi komersial, misalnya: transfer dana secara
elektronik, SCM (supply chain management), pertukaran data elektronik (electronic
data interchange /EDI), pemasaran online (online marketing), atau e-pemasaran (e-
marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), dll.
Refensi
Michael Bogdan, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum(Penerjemah: Derta Sri
Widowatie), Nusa Media, Bandung, hlm. 289-300
http://statushukum.com/definisi-hukum-bisnis.html, hari rabu jam 18.00 15 Aprir 2014
http://en.wikipedia.org ,http://www.hukumonline.com