ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ETIKA PEMERINTAHAN
disampaikan dalam
TOT Diklat Pimpemdagri di BPSDM Provinsi Sulsel
Oleh :
Bambang Hendarsyah
Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDM
Kementerian Dalam Negeri
Makassar, 18 Mei 2019
Kontak :
0813-927-12345
bambanghendarsyah@gmail.com
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sistematika Pembahasan
Penjelasan konten Etika Pemerintahan
Kontekstualisasi Etika Pemerintahan
Simulasi Etika Pemerintahan

Konten Etika Pemerintahan
Dasar
Filosofi
Peta Fungsi Kompetensi
Pemaketan Standar Kompetensi

Dasar Penyelenggaraan
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2 -218 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Pimpemdagri;
16.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ Tentang Pedoman Umum Penyusunan Pedoman
Umum Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)

KOMPETENSI
Sosial Kultural
TeknisManajerial
Pemerintahan
Kompetensi ASN
Dasar: 1. UU 23/2014; PP 12/2017; PP 18/2016
2. Permendagri 108 tentang Kompetensi Pemerintahan
Dasar: 1. UU 5/2014; PP 11/2017
2. Permenpan RB 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

Kompetensi Pemerintahan
(Dasar: UU 23/2014 Pasal 233)
1. Kebijakan Desentralisasi;
2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3. Pemerintahan Umum;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
7. Etika Pemerintahan

Unsur-Unsur Kompetensi
Knowledge
SkillAttitude
KOMPETEN
Lingkungan
Kerja
Pengalaman
Kerja
Pendidikan
Pelatihan

1. ARGUMEN HISTORIS
2. ARGUMEN FILOSOFIS-KONSEPTUAL
3. ARGUMEN YURIDIS
4. ARGUMEN SOSIOLOGIS
5. ARGUMEN PSIKOPOLITIK
ARGUMEN UTAMA PENYELENGGARAAN
PIMPEMDAGRI

2.Kontekstualisasi Etika Pemerintahan

FUNGSI PEMERINTAHAN
PELAYANAN KEADILAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN
PELINDUNGAN KENYAMANAN
Sumber: UU Nomor 30/2014-Pasal 1 (2), diolah.
PENGATURAN KETERTIBAN

Etika Pelayanan Publik
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan
Kepentingan Umum
Tertib Penyelenggaraan Negara
AZAS-AZASUMUM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Kepastian Hukum
Akuntabilitas
UU 28/1999

Asas-asas Penyelenggaraan
Kebijakan dan Manajemen ASN
Kepastian Hukum
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterpaduan
Delegasi
Netralitas
Akuntabilitas
Efektif dan efisien
Keterbukaan
Tidak Diskriminatif
Persatuan dan Kesatuan
Keadilan dan Kesetaraan
Kesejahteraan

Peta Fungsi Etika Pemerintahan

FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
ETIKA
PEMERINTAHAN
Pelaksanaan
Etika
Individu
1. Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
2. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
3. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
4. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
Publik
5. Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
6. Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
Pelaksanaan
Etika Organisasi
7. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam
Organisasi
8. Melakukan Diplomasi Organisasi
9. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi
10. Melakukan Kajian Informasi Organisasi
11. Menangani Permintaan Informasi
Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi
12. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
13. Mengidentifikasi Potensi Korupsi Dalam Organisasi
14. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi
Dalam Organisasi
15. Melakukan Pendataan Kasus Korupsi
PEMETAAN FUNGSI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Standar Kompetensi Etika Pemerintahan
pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
untuk Diklat Pimpemdagri

JUDUL UNIT MENGELOLA HUBUNGAN DENGAN UNSUR MEDIA INFORMASI
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan
ruang lingkup
pemberitaan
1. Tingkat aktualitas peristiwa sesuai kebutuhan dianalisis;
2. Minat masyarakat terhadap peristiwa dirumuskan;
3. Kebutuhan jangkauan berita ditetapkan;
4. Pokok-pokok bahan berita ditetapkan;
5. Pesan khusus untuk memperluas dampak berita dirumuskan.
2. Melakukan
klarifikasi
pemberitaan
1. Kontak media informasi tingkat lokal, regional dan nasional diinventarisir;
2. Proses dan prosedur dalam menjalin kerja sama dengan media informasi ditetapkan;
3. Model publikasi ditetapkan dengan mengacu kepada prosedur pelaksanaan informasi publik;
4. Substansi informasi diformulasikan;
5. Strategi pemberitaan ditentukan.
3. Melakukan
klarifikasi
pemberitaan
1. Ketidaksesuaian berita dievaluasi;
2. Sumber ketidaksesuaian berita ditelusur;
3. Dampak ketidaksesuaian berita dianalisis berdasarkan skala kepentingan;
4. Strategi klarifikasi ditetapkan ;
5. Perkembangan berita klarifikasi dimonitor.
4. Menjadi juru
bicara dalam
proses
pemberitaan
1. Teknik komunikasi publik ditetapkan sesuai dengan karakteristik media dan pola pemberitaan;
2. Karakteristik audien diidentifikasi;
3. Arah tanggapan diprediksi;
4. Teknik menanggapi dilakukan secara efektif untuk membuat berita dipahami sesuai pesan yang diinginkan;
5. Pencapaian tujuan pemberitaan dievaluasi;
6. Dalam situasi krisis, isi pesan disampaikan dengan daya simpati dan empati serta memuat pesan mengacu kepada kondidi
peristiwa;
7. Dalam wawancara tak terencana, pesan disampaikan dengan mengacu kepada informasi yang sudah diketahui dengan pasti;
8. Etika pegawai ditampilkan dalam ucapan dan tindakan ketika menyampaikan pemberitaan untuk menampilkan citra positif
organisasi dan profesi.
5. Mengevaluasi
berita di
media
1. Berita terkait organisasi dibawahi kewenangannya dimonitor secara periodik;
2. Klasifikasi berita positif dan berita negatif dianalisis;
3. Metode monitoring berita ditetapkan;
4. Tingkat kualitas berita disimpulkan;
5. Langkah tindak lanjut hasil evaluasi ditetapkan.

Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk JPT Madya:
Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
1. Menetapkan ruang lingkup pemberitaan Antisipatif.
2. Melakukan kerja sama publikasi Ramah.
3. Melakukan klarifikasi pemberitaan
4. Menjadi juru bicara dalam proses pemberitaan
5. Mengevaluasi berita di media

Sikap Kerja
1. Diplomatis.
2. Antisipatif.
3. Investigatif.
4. Ramah.
5. Cermat

Keterampilan Kerja
1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi;
b. pelayanan publik; c. sistem pemerintahan; d. komunikasi masa;
e. media komunikasi; f. komunikasi lintas budaya; g. manajemen
konflik; h. manajemen resiko; i. tindak pidana korupsi; j. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; k. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan l. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan
menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data;
b. diplomasi; c. dialog; d. memberikan konsultasi kepada orang
lain; e. literasi; f. komputer; g. komunikasi; h. mengelola emosi;
dan i. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi .

pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

JUDUL UNIT MEMBUAT STRATEGI PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK
1. Mengembangkan
model penerapan
nilai-nilai dalam
etika pelayanan
publik
1. Nilai-nilai yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik diidentifikasi
2. Profesionalisme yang diperlukan dalam pelayanan publik dikomunikasikan kepada pegawai
lain
3. Pegawai dilatih untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mendahulukan yang utama
4. Kapasitas kompetensi pegawai dipetakan
5. Komitmen terhadap kepentingan organisasi ditampilkan dengan menghindari prioritas
kepentingan pribadi
6. Strategi penyelesaian masalah etika yang terjadi dalam lingkungan organisasi ditetapkan
7. Prosedur pengaduan pelanggaran etika ditetapkan
2. Menyelesaikan
konflik kepentingan
1. Fakta, data, dan informasi konflik dianalisa secara komprehensif
2. Bobot kepentingan dalam konflik dirumuskan
3. Strategi penyelesaian konflik ditetapkan
3. Merancang
implementasi etika
dalam budaya
organisasi
1. Kekuatan, kelemahan dan ancaman untuk melaksanakan etika dalam organisasi
diidentifikasi
2. Unsur manajemen dalam organisasi dianalisis
3. Respon terhadap kebijakan organisasi dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi
perbaikan
4. Budaya organisasi ditetapkan
4. Mengimplementasi-
kan etika dalam
pengambilan
keputusan
1. Dialog berkenaan dengan penerapan nilai-nilai budaya dilakukan untuk mengembangkan
komitmen dalam implementasi etika
2. Bimbingan diberikan terkait dengan pemberdayaan pegawai dalam membangun komitmen
implementasi etika
3. Tuntutan perubahan dan isu aktual yang membutuhkan pertimbangan etis dianalisis
4. Model pengambilan keputusan berbasis etika ditetapkan

Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk JPT Pratama:
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
1. Mengembangkan model penerapan nilai-nilai dalam
etika pelayanan publik.
2. Menyelesaikan konflik kepentingan.
3. Merancang implementasi etika dalam budaya
organisasi.
4. Mengimplementa sikan etika dalam pengambilan
keputusan.
5. Melakukan evaluasi penerapan etika pelayanan publik
pada kinerja organisasi.

Sikap Kerja
1. Tegas;
2. Investigatif;
3. Rasa Ingin Tahu;
4. Ansipatif;
5. Koordinatif;
6. Penuh pertimbangan;
7. Teliti.

Keterampilan Kerja
1.Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. nilai-
nilai histori setempat; c. pelayanan publik; d. manajemen sumber
daya manusia; e. memimpin; f. sistem pemerintahan; g. tata kelola
perubahan; h. manajemen konflik; i. manajemen resiko; j.
manajemen perubahan; k. tindak pidana korupsi; l. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; m. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan n. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
menginterpretasikan data pada berbagai media data; b. diplomasi
organisasi; c. dialog; d. memberikan konsultasi kepada orang lain;
e. literasi; f. komputer; g. komunikasi; dan h. menerapkan tata
kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi

pada Administrator

JUDUL UNIT MENERAPKAN ETOS KERJA PELAYANAN PUBLIK
1. Menerapkan
standar etika
1. Interpretasi standar etika didiskusikan dengan pimpinan organisasi untuk memastikan dukungan dan
kesamaan pemahaman
2. Historis penerapan etika diinventarisir untuk digunakan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang
3. Standar etika ditetapkan
2. Melaksanakan
standar etika
1. Etika pelayanan publik dan konsekuensi pelanggaran etika dijelaskan kepada pegawai lain sesuai dengan
tingkat pemahaman, pengalaman dan kebutuhan khusus mereka
2. Perilaku kerja pegawai lain dinilai dengan merujuk kepada standar etika
3. Konsultasi hasil penilaian diberikan secara tepat waktu, konstruktif, dan konsisten
4. Penyelesaian pelanggaran etika ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur kerahasiaan dan netralitas
3. Melakukan
pendampingan
pada situasi
konflik
kepentingan
1. Kebutuhan penyelesaian konflik kepentingan yang dihadapi oleh pegawai lain, diinventarisir sesuai dengan
kebutuhan dan situasi yang akan dihadapi
2. Sumber konflik kepentingan diidentifikasi
3. Langkah-langkah penyelesaian konflik ditetapkan
4. Mengembangkan
model etos kerja
1. Penjabaran operasional perilaku yang diharapkan ditetapkan melalui hasil konsultasi dengan pimpinan
2. Konsistensi perilaku kerja personal diinventarisir untuk memberikan model perilaku yang diharapkan
3. Petunjuk pelaksanaan perilaku kerja yang sesuai standar etika disusun sebagai rujukan pengembangan
pegawai dan dasar penerapan penilaian pelanggaran etika
4. Petunjuk pelaksanaan dijelaskan kepada pegawai lain dengan menggunakan konteks penjelasan yang sesuai
dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan khusus mereka
5. Model pengambilan keputusan berbasis standar etika digunakan
6. Resiko pelanggaran etika diprediksi terkait dengan perubahan situasi dalam pelaksanaan tugas kerja
7. Usulan perbaikan peraturan kerja organisasi disusun untuk menyesuaikan dengan model etos kerja
organisasi
8. Laporan pelanggaran ditangani secara tertutup dan segera, serta merujuk kepada pedoman standar etika
9. Aplikasi teknologi yang menunjang penerapan etos kerja diidentifikasi

Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk Administrator:
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
1. Menerapkan standar etika;
2. Melaksanakan standar etika;
3. Melakukan pendampingan pada situasi konflik
kepentingan;
4. Mengembangkan model etos kerja.

Sikap Kerja
1. Tegas;
2. Investigatif;
3. Rasa Ingin Tahu;
4. Ansipatif;
5. Koordinatif;
6. Penuh pertimbangan;
7. Teliti.

Keterampilan Kerja
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi;
b. pelayanan publik; c. manajemen sumber daya manusia;
d. memimpin; e. tindak pidana korupsi; f. sistem pemerintahan;
g. tata kelola perubahan; h. manajemen konflik; i. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; j. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi,diperlukan bukti
menginterpretasikan data padaberbagai jenis media data;
b. menafsirkan regulasi; c. mentoring; d. memberikan konsultasi
kepada orang lain; e. literasi; f. mencari referensi;
g. komputer; h. komunikasi; dan i. menerapkan tata kelola
informasi, kerahasiaan, dan privasi.

pada Pengawas

JUDUL UNIT MELAKUKAN PENGAWASAN PENERAPAN NILAI PELAYANAN PUBLIK
1. Mengawasi
penerapan nilai
pelayanan publik
dalam
pelaksanaan tugas
1. Pengetahuan tentang etika pelayanan publik ditafsirkan
2. Pemahaman etika pelayanan publik diterapkan
3. Penafsiran regulasi pelayanan publik dan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
diinformasikan kepada pegawai lain
4. Penerapan etika dalam pelaksanaan tugas dikonsultasikan dengan pimpinan
5. Pegawai lain dipandu untuk menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja
6. Perbedaan etika pelayanan publik dengan etika sektor lain dijelaskan kepada pegawai lain
untuk mendorong kepatuhan
7. Dugaan pelanggaran etika diidentifikasi
8. Dugaan pelanggaran etika dikonsultasikan dengan pihak yang relevan, dalam rangka
pelaksanaan tugas pengawasan
2. Menerapkan etika
pelayanan publik
dalam
pengambilan
keputusan
1. Potensi pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan diidentifikasi
2. Informasi terkini terkait etika pelayanan publik ditelusuri
3. Model pelaksanaan tugas disesuaikan dengan regulasi terkini
4. Diskusi dengan pegawai lain terkait perbaikan penerapan etika pelayanan publik dilakukan
5. Pemahaman pegawai lain terhadap penerapan etika pelayanan publik dikonfirmasi
6. Konflik kepentingan kerja diselesaikan dengan merujuk kepada etika pelayanan publik
7. Pencegahan pelanggaran etika oleh pegawai lain di bawah kewenangannya dilaksanakan

Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk Pengawas:
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
1. Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam
pelaksanaan tugas.
2. Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan
keputusan.

Sikap Kerja
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
Publik
1. Ramah.
2. Rasa ingin tahu.
3. Proaktif.
4. Tekun.
5. Teliti.

Keterampilan Kerja
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b.
pelayanan publik; c. manajemen; d. memimpin; e. hubungan antar
manusia; f. tindak pidana korupsi; g. urusan pemerintahan; h. kode
etik pemerintahan dan kode etik perilaku; i. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan j. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data;
b. menafsirkan regulasi; c. melatih; d. memberikan konsultasi
kepada orang lain; e. komunikasi; dan f. menerapkan tata kelola
informasi, kerahasiaan, dan privasi.

Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)

Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri
Konfigurasi Standar Kompetensi
Konstekstualisasi Standar Kompetensi ke
dalam Standar Perangkat Pembelajaran
Komposisi Standar Perangkat
Pembelajaran
Contoh

Konfigurasi Standar Kompetensi

PANDUAN PENILAIAN
BATASAN VARIABEL
1.1 K, S, A
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
2.
3
4.
KRITERIA
UNJUK KERJA
ELEMEN
KOMPETENSI
DESKRIPSI UNIT
JUDUL UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT
KODE UNIT diisi dengan
sejumlah huruf dan angka
sesuai dengan kategori
fungsi utama pekerjaan.
Satu pekerjaan yang diakui,
terukur & terobservasi
Penjelasan lebih lanjut
tentang judul unit dan dapat
berisi informasi tambahan
tentang unit tersebut
ELEMEN
KOMPETENSI (EK)
merupakan
Kompetensi Dasar
yang merupakan tugas-
tugas yang membentuk
rangkaian proses
tercapainya pekerjaan
sesuai judul unit
kompetensi
Memberi konteks serta
kondisi untuk
memenuhi indikator unjuk
kerja ditempat dimana
pekerjaan
dilaksanakan
Pada kolom ini berisi:
Peraturan perundang-
undangan, SOP, Kebijakan
Perusahaan, Manual,
Peralatan dan bahan yang
dibutuhkan
Panduan Penilaian berisi tentang panduan
pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi
yang mungkin dipersyaratkan.
Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan
Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
Level kompetensi Kunci
KONFIGURASI UNIT KOMPETENSI
KRITERIA UNJUK
KERJA (KUK)
merupakan Indikator
Keberhasilan yang
merupakan rumusan
tentang tindakan -
tindakan yang
menjadi patokan
untuk menilai
pelaksanaan suatu
pekerjaan oleh
seseorang/individu

Kontekstualisasi Standar Kompetensi
ke dalam Standar Perangkat Pembelajaran

Penerapan SKKNI
Telusur & Ekivalensi dengan Sistem Diklat, Sertifikasi & SOP Organisasi
SKKNI
PENERAPAN DALAM
DIKLAT
SERTIFIKASI
PENERAPAN PADA
ORGANISASI
Judul Unit
Judul Learning material/
Judul Mata Diklat
Skema sertifikasi
unit kompetensi
Judul SOP
Deskripsi
unit
Ruang lingkup diklat
Ruang lingkup
asesmen
Ruang lingkup SOP
Elemen
Pencapaian hasil
pembelajaran/
Judul Bab
Elemen asesmen
Langkah-langkah
proses
KUK
Kriteria evaluasi belajar/
Indikator keberhasilan
Kriteria pencapaian
Kompetensi
Instruksi kerja
Batasan
Veriabel
Kontektualisasi diklat
Kontektualisas
asesmen &
spesifikasi
Spesifikasi sesuai
dengan konteks
Panduan
Penilaian
Evaluasi Penduan asesmen
Pengawasan &
pengendalian

Kriteria Penyusunan SP2PDN
Judul Unit Kompetensi=Judul Mata Diklat
Setiap Bab menjelaskan:
Pengetahuan, Keterampilan & Sikap Kerja
KUK = Indikator Keberhasilan = Sub Pokok
Bahasan
Elemen Kompetensi=Kompetensi Dasar=Pokok
Bahasan

Kompetensi Pemerintahan: Etika Pemerintahan
Pengetahuan Kerja

Sasaran Intervensi Etika
Keteladanan
Pemimpin
Budaya Kerja
Organisasi

FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
UNIT
KOMPETENSI
(UK)
Etika
Pemerintahan
Pelaksanaan
Etika Individu
Menerapkan
Etos Kerja
Pelayanan
Publik
Menerapkan
Etos Kerja
Pelayanan
Publik
Pemetaan Fungsi:
Etika Pemerintahan
METODE DEDUKTIF

Susunan Buku Informasi
Judul Unit Kompetensi=Judul Mata Diklat
Setiap Bab dapat menjelaskan:
Pengetahuan, Keterampilan & Sikap Kerja
KUK = Indikator Keberhasilan = Sub Bab
Elemen Kompetensi=Kompetensi Dasar=Bab

Informasi Kunci
• Etika diartikan sebagai moral,
• Etiket berarti sopan santun.
• Etik diartikan sebagai prinsip-prinsip yang berhubungan
dengan perbuatan benar atau salah.
• Etis adalah perbuatan yang beretika baik.
• Etos diartikan sebagai sifat atau adat.
• Standar Etika mencakup: peraturan perundang-
undangan, kode etik, aturan organisasi, visi dan misi
organisasi, pedoman pelaksanaan tugas, kebijakan
pemerintah, perintah pimpinan, dan norma hukum dan
norma sosial.
• Konsekuensi Pelanggaran Etika terdiri atas: (1) Sanksi
Administratif; (2) Sanksi Perdata; dan (3) Sanksi Pidana.

Nilai-Nilai Dasar Pegawai ASN
Dasar: UU ASN pasal 5
a. Memegang teguh ideologi Pancasila
b.Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia
d.Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
h.Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
m.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
n.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
o.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karier

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
Dasar: UU ASN pasal 5
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
b.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
d.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,
efektif, dan efisien
h.Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri
sendiri atau untuk orang lain.

Disiplin ilmu yang
mempelajari ttg nilai
nilai yang dianut
manusia beserta
pembenarannya. Nilai nilai
hidup
dan hak hak
yang
mengatur
tingkah
laku manusia.Ilmu ttg apa yg
baik dan apa yg
Buruk dan ttg hak
dan kewajiban
moral
Kumpulan asas atau
nilai yg berkenaan
dengan ahlak
Nilai
mengenai
Benar dan
salah
Yg dianut
suatu
Golongan
atau
masyarakat
Kebiasaan,
Adat atau Ahlak
dan Watak
Etika
Bertens,
2000
Solomon,
1987
DepDikBud,
1988

(Nana Rukmana DW – Standar etika Publik)
Fungsi Etika

Manusia
menentukan
apa yang
baik dan
buruk
berdasar
penalaran
atau logika
Manusia
secara
naluriah atau
otomatis
mampu
membedakan
hal yang baik
dan buruk
Etika diambil
dari
pengalaman
dan
dirumuskan
sebagai
kesepakatan
Ketentuan
baik dan
buruk
datang
dari Yang
Maha
Kuasa
Aliran Pemikiran Etika

55
Agama
ETIKA
FilsafatTradisi
Politik
Administrasi
Hukum
SUMBER
ETIKA
PENERAPAN
ETIKA
Kontekstualisasi Etika

PERBUATAN NILAI
MELAKUKANNYA LAGI
KEBIASAAN
S I F A T
KARAKTER
Proses Aktualisasi Nilai Menjadi Karakter
NILAI YANG DIHIDUPI
Perilaku yang dilakukan
terus-menerus membentuk
kebiasaan (habit)
Kebiasaan yang sangat
menonjol, diulangi pada
berbagai kondisi dan situasi.
Sifat yang sangat
menonjol, melekat
pada diri (pola
pikir, pola rasa,
pola laku)

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
(Zeithaml et.al, 1990)
TANGIBLES: Appearance of physical facilities, equipment,
personnel, and communication materials;
RELIABILITY: Ability to perform the promised service
dependably and accurately;
RESPONSIVENESS : Willingness to help customers and
provide prompt service;
ASSURANCE: Knowledge and courtesy of employees and
their ability to convey trust and confidence; and
EMPATHY: Caring, individualized attention the firm provides
its customers.

3. Simulasi Etika Pemerintahan

Contoh Latihan untuk Administrator

JUDUL UNIT MENERAPKAN ETOS KERJA PELAYANAN PUBLIK
1. Menerapkan
standar etika
1. Interpretasi standar etika didiskusikan dengan pimpinan organisasi untuk memastikan dukungan dan kesamaan
pemahaman
2. Historis penerapan etika diinventarisir untuk digunakan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang
3. Standar etika ditetapkan
2. Melaksanakan
standar etika
1. Etika pelayanan publik dan konsekuensi pelanggaran etika dijelaskan kepada pegawai lain sesuai dengan tingkat
pemahaman, pengalaman dan kebutuhan khusus mereka
2. Perilaku kerja pegawai lain dinilai dengan merujuk kepada standar etika
3. Konsultasi hasil penilaian diberikan secara tepat waktu, konstruktif, dan konsisten
4. Penyelesaian pelanggaran etika ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur kerahasiaan dan netralitas
3. Melakukan
pendampingan
pada situasi
konflik
kepentingan
1. Kebutuhan penyelesaian konflik kepentingan yang dihadapi oleh pegawai lain, diinventarisir sesuai dengan kebutuhan
dan situasi yang akan dihadapi
2. Sumber konflik kepentingan diidentifikasi
3. Langkah-langkah penyelesaian konflik ditetapkan
4. Mengembangkan
model etos kerja
1. Penjabaran operasional perilaku yang diharapkan ditetapkan melalui hasil konsultasi dengan pimpinan
2. Konsistensi perilaku kerja personal diinventarisir untuk memberikan model perilaku yang diharapkan
3. Petunjuk pelaksanaan perilaku kerja yang sesuai standar etika disusun sebagai rujukan pengembangan pegawai dan
dasar penerapan penilaian pelanggaran etika
4. Petunjuk pelaksanaan dijelaskan kepada pegawai lain dengan menggunakan konteks penjelasan yang sesuai dengan
tingkat kewenangan dan kebutuhan khusus mereka
5. Model pengambilan keputusan berbasis standar etika digunakan
6. Resiko pelanggaran etika diprediksi terkait dengan perubahan situasi dalam pelaksanaan tugas kerja
7. Usulan perbaikan peraturan kerja organisasi disusun untuk menyesuaikan dengan model etos kerja organisasi
8. Laporan pelanggaran ditangani secara tertutup dan segera, serta merujuk kepada pedoman standar etika
9. Aplikasi teknologi yang menunjang penerapan etos kerja diidentifikasi

Bab I. Pendahuluan
Bab II. Menerapkan Standar Etika
Bab III. Melaksanakan Standar Etika
Bab IV. Melakukan Pendampingan Pada
Situasi Konflik Kepentingan
Bab V. Mengembangkan Model Etos Kerja
Bab VI. Penutup

TUJUAN
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
Peserta mampu
menerapkan etos kerja
pelayanan publik dengan
baik.
Tujuan Umum:

TUJUAN
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
Peserta dapat:
1.Menerapkan standar etika;
2.Melaksanakan standar etika;
3.Melakukan pendampingan
pada situasi konflik
kepentingan;
4.Mengembangkan model
etos kerja.
Tujuan Khusus:

LATAR BELAKANG
TUJUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENGGUNAAN BUKU INFORMASI
BAB I. Pendahuluan
A
B
C

MENDISKUSIKAN INTERPRETASI STANDAR ETIKA
MENGINVENTARISIR HISTORIS PENERAPAN
ETIKA
MENETAPKAN STANDAR ETIKA
BAB II. Menerapkan Standar Etika
A
B
C

MENJELASKAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN KONSEKUENSI
PELANGGARAN ETIKA
MENILAI PERILAKU KERJA PEGAWAI LAIN
MEMBERIKAN KONSULTASI HASIL PENILAIAN
MENETAPKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA
BAB III. Melaksanakan Standar Etika
A
B
C
D

MENGINVENTARISIR KEBUTUHAN PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN YANG DIHADAPI OLEH PEGAWAI LAIN
MENGIDENTIFIKASI SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK
A
B
C
BAB IV. Melakukan Pendampingan Pada
Situasi Konflik Kepentingan

BAB V. MENGEMBANGKAN MODEL ETOS KERJA
A. MENETAPKAN PENJABARAN OPERASIONAL PERILAKU YANG DIHARAPKAN
B. MENGINVENTARISIR KONSISTENSI PERILAKU KERJA PERSONAL
C. MENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PERILAKU KERJA YANG SESUAI
D. MENJELASKAN PETUNJUK PELAKSANAAN
E. MENGGUNAKAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS STANDAR ETIKA
F. MEMPREDIKSI RESIKO PELANGGARAN ETIKA
G. MENYUSUN USULAN PERBAIKAN PERATURAN KERJA ORGANISASI
H. MENANGANI LAPORAN PELANGGARAN
I. MENGIDENTIFIKASI APLIKASI TEKNOLOGI YANG MENUNJANG PENERAPAN ETOS
KERJA

KESIMPULAN
REKOMENDASI
BAB VI. Penutup
A
B

DOMAIN
KOMPETENSI
METODE
UJI
PENJELASAN CONTOH
Pengetahuan
(Knowledge)
Tes
tertulis
Menggunakan sejumlah pertanyaan
tertulis untuk menggali jawaban dari
peserta penilaian.
Pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang membutuhkan jawaban
singkat, essay, pilihan ganda, atau
melengkapi kalimat.
Tes lisan Menggunakan pertanyaan-pertanyaan
lisan untuk memperoleh jawaban lisan
dari peserta penilaian, yang menunjukan
kemampuan peserta penilaian dalam hal
mendengarkan, menginterpretasi, dan
mengkomunikasikan gagasan yang dia
miliki.
Pertanyaan-pertanyaan lisan
terbuka ataupun tertutup yang
diajukan oleh penilai kepada
peserta penilaian.
Keterampilan
(Skill)
Observasi Mengamati peserta penilaian ketika
melakukan kegiatan yang menunjukan
kompetensi yang dia miliki.
Mengamati peserta penilaian
ketika membuat suatu produk.
Simulasi,
bermain
peran,
studi
kasus
Menciptakan situasi yang menyerupai
kondisi tempat peserta penilaian bekerja.
● Simulator penerbangan.
● Interaksi bermain peran dengan
pelanggan.
● Studi kasus yang berkaitan
dengan kasus-kasus yang
biasanya muncul atapun kasus
baru yang harus dipecahkan oleh
peserta penilaian.
Sikap
/Perilaku
(Attitude)
Portofolio Peserta penilaian menunjukan berbagai
bukti yang mendukung kompetensi yang
dia miliki.
Sertifikat pelatihan, piagam
penghargaan, laporan pihak
ketiga.

Prosedur Interpretasi
Terhadap Standar Kompetensi
STANDAR
KOMPETENSI
METODE UJI
PERANGKAT
UJI
JENIS BUKTI
DIMENSI
KOMPETENSI

AGENDA 1
Core Competency Pemerintahan
Kebijakan Desentralisasi:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah:
Pemerintahan Umum:
Pengelolaan Keuangan Daerah:
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah:
Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD:
Etika Pemerintahan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Mengidentifikasi
akar penyebab
masalah yang
terjadi di lingkup
organisasi peserta
diklat sesuai
dengan lingkup
jabatannya
Define A
Problem
• Menggali solusi
dan inovasi dari
organisasi lain
untuk kemudian
bisa direplikasi
sesuai kebutuhan
organisasi asal
peserta
Studi
Lapangan • Simulasi aplikasi
pemecahan
masalah
kepemimpinan
dan pemerintahan
berdasarkan kasus
yang terpilih
Geladi
• Rumusan strategi
yang akan
diterapkan di
organisasi asal
peserta sesuai
tahapan kerja
dalam Standar
Kompetensi
Back Home
Action Plan
AGENDA 2
Tahapan Pembelajaran
REHEARSAL & BHAP

KONTEN BAHAN TAYANG
1. Cover diupayakan seragam;
2. Memuat Dasar Penyelenggaraan Diklat;
3. Menampilkan Model Penyelenggaraan Diklat;
4. Menampilkan Kompetensi Pemerintahan yang
hendak dibangun & Pemilihan Minat
Kompetensi;
5. Menampilkan Tahapan Pembelajaran &
Pemilihan Minat Tahapan;
6. Menampilkan substansi sesuai kebutuhan.

83
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
Salam Kebangsaan
INDONESIA RAYA

ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Similar to ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (20)

More from b hendarsyah

More from b hendarsyah (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN