KATA PENGANTAR      Puji syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T. atas selesainya Laporan Akhir dariEvaluasi Kinerja Pemban...
DAFTAR ISI    KATA PENGANTAR ................................................................................................
Keluarga Berencana ..............................................................................             31          ...
     iv 
DAFTAR TABEL    Tabel 1. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional dan             Provinsi Sumatera Barat ............
DAFTAR GAMBAR    Gambar 1.    Indeks Kriminalitas, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan                                      ...
Gambar 18.   Nilai Persentase Realisasi Investasi PMDN dan Nilai Rencana                 PMDN Yang Disetujui dan Pertumbuh...
     vii 
DAFTAR LAMPIRAN    Tabel 6. Indikator dari Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan             Damai ......................
                                         BAB I                                   PENDAHULUANLatar Belakang       Menurut U...
        Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalahEvaluasi ex-post untuk melihat efektivitas ...
     2. Untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan prioritas / program (outcome) dalam       RPJMN 2010-2014 dengan prioritas...
BAB II              HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai    1. In...
dengan asumsi juga terjadi peningkatan dalam jumlah petugas keamanan dan    penegak hukum yang proposional.           Gamb...
Permasalahan ekonomi yang dihadapi baik disebabkan oleh kenaikan BBM, TDL    maupun oleh faktor kesulitan ekonomi lainnya....
peledakan bom di Bali, Jakarta dan daerah lainnya, adalah karena terdapatnya    tempat-tempat maksiat dan banyak melibatka...
8 
(6) Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset                daerah.B.   Agenda Pembangunan Indonesia...
Data korupsi dari laporan masyarakat yang berkenaan dengan dugaan    tindak pidana korupsi tidak dimiliki oleh kejaksaan. ...
menonjol adalah mark up pengadaan tanah dan pengadaan barang. Bahkan pada    tahun 2008 dalam media masa Kejaksaan menyata...
2) Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan       Satu Atap          Sekitar 84 % dari kabupaten...
(baca satu pintu). Indikator yang mendorong dibentuknya kantor pelayanan satu    pintu adalah: (1) Pajak daerah, dan (2) I...
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan oleh BPK terhadap pengelolaan    Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun A...
Besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ditetapkan    dalam Peraturan Gubernur semestinya dalam Pe...
berpendidikan sarjana. Akses perempuan dalam pekerjaan di lingkungan    pemerintahan juga meningkat yang terlihat dari per...
meningkat dan berpengaruh pada jumlah perempuan di parlemen. Demikian juga    meningkatnya pendidikan bagi perempuan banya...
(4) Meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat (legal culture) anti korupsi           dan perlindungan kepada masyaraka...
17. Prevalensi Gizi kurang    18. Persentase tenaga kesehatan per penduduk    19. Angka kematian ibu melahirkan    20. Cak...
Pertanian       42. Nilai tukar petani       43. PDRB sektor pertanian       44. Produktivitas tenaga kerja pertanian     ...
atas SMP dan ini menyebabkan rata-rata lama sekolah tergolong rendah yaitu 8,26    tahun pada tahun 2008.         Gambar 7...
Pendidikan    1) Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI           Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sumatera Barat mening...
Ketiga adalah pertumbuhan daya tampung sekolah SD di Provinsi    Sumatera Barat yang disebabkan oleh pertambahan jumlah se...
Disamping itu, apabila dilihat angka kelulusan SMP/MTs prestasi    pendidikan SMP/MTs tidak menggembirakan karena angka ke...
kemiskinan tetap tinggi. Kedua, karena pemerintah baik pada tingkat nasional    maupun kabupaten / kota hanya memprioritas...
Faktor penting penyebab naiknya angka melek aksara 15 tahun keatas di    Provinsi Sumatera Barat adalah makin membaiknya a...
26 
Kesehatan    1) Umur Harapan Hidup (UHH)             Umur harapan hidup merupakan indikator keberhasilan pembangunan    bi...
AKB Sumatera Barat mengalami penurunan yang signifikan selama    pelaksanaan RPJMN. Penurunan AKB ini disebabkan oleh dua ...
medis seperti pemeriksaan kehamilan, penolong persalinan dan pemberian    imunisasi terhadap bayi juga akan lebih besar. H...
dibandingkan dengan prevalensi gizi buruk pada awal pelaksanaan RPJMN di    Sumatera Barat.    4) Prevalensi Gizi Kurang  ...
pelayanan tenaga medis. Hal ini mungkin disebabkan karena peningkatan jumlah    penduduk yang tidak dibarengi dengan penam...
7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)          Cakupan kunjungan ibu hamil pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera    Barat ...
dapat   dengan   mudah    memutuskan     untuk   menggunakan    atau   berhenti    menggunakan alat kontrasepsi KB.       ...
2) Jumlah Akseptor KB Baru           Perkembangan jumlah akseptor KB baru dapat dijadikan sebagai salah    satu indikator ...
relatif kecil. Hal ini terbukti dari peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun    2006 menjadi 1,44 %.                  ...
35 
pelaksanaan program pembangunan bidang keluarga berencana di Sumatera    Barat. Penurunan TFR ini dapat dilakukan melalui ...
Gambar 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor                     Terhadap PDRB dan Total Investasi PMDN dan PMA ...
lain : letak geografis (lokasi), infrastruktur, sumberdaya manusia, lahan dan    potensi permintaan daerah.    3) Persenta...
Gambar 15. Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin dan                    Tingkat Pengangguran Terbuka    5) Laju In...
39 
produktivitas tenaga kerja pertanian (Rp juta) diakibatkan oleh terjadinya inflasi    pada produk pertanian terutama bahan...
Penyebabnya antara lain adalah potensi sumber alam dan ekonomi daerah    relatif rendah, infrastruktur kurang memadai (jal...
Gambar 17. Nilai Persentase Realisasi Investasi PMA                      dan Nilai Rencana PMA Yang Disetujui dan         ...
gejolak politik dalam negeri semasa pemilihan umum calon legislatif dan pemilihan    presiden. Rendahnya realisasi PMDN te...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand

1,705 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Sumatera Barat oleh Tim Universitas Andalas

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Sumbar - Unand

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T. atas selesainya Laporan Akhir dariEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun2010 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunannasional. EKPD Tahun 2010 ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untukmenilai kinerja pembangunan nasional yang telah dilaksanakan tahun 2004–2009 secarasektoral dan regional. Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Barat akan melakukan 2 bentukevaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) yaitu evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004–2009 dan evaluasi relevansiRPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMN 2010–2014. Sasaran kegiatan EKPD Tahun 2010 di Provinsi Sumatera Barat ini adalahtersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di ProvinsiSumatera Barat dan evaluasi relevansi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMN2010-2014. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagipelaksanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun2011-2015. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihakatas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Terutamasekali ucapan terima kasih kepada Bappenas RI melalui Deputi Bidang Evaluasi KinerjaPembangunan atas kepercayaan dan kerjasamanya. Terima kasih juga kami sampaikankepada jajaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan kami masih mengharapkanbantuannya dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan berbagai kajian tentangpembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang, Desember 2010 Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS Rektor Universitas Andalas i 
  2. 2. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. vii Bab I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 2 Keluaran ................................................................................................................. 3 Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009 ...................... 4 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 4 1. Indikator ............................................................................................. 4 2. Analisis Pencapaian Indikator ............................................................... 4 3. Rekomendasi Kebijakan ..................................................................... 7 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 8 1. Indikator ............................................................................................... 8 2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................................ 8 3. Rekomendasi Kebijakan ...................................................................... 16 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17 1. Indikator ................................................................................................ 17 2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................................. 19 IPM ...................................................................................................... 19 Pendidikan ............................................................................................. 21 Kesehatan ............................................................................................. 26 ii 
  3. 3. Keluarga Berencana .............................................................................. 31 Ekonomi Makro .................................................................................... 35 Investasi ................................................................................................. 39 Infrastruktur ............................................................................................ 44 Pertanian ................................................................................................. 47 Kehutanan .............................................................................................. 49 Kelautan ................................................................................................ 51 Kesejahteraan Sosial .............................................................................. 54 3. Rekomendasi Kebijakan ..................................................................... 58 D. KESIMPULAN .......................................................................................... 64 Bab III RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2011-2015................................................................... 67 1. Pengantar ................................................................................................ 67 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat …………………………………………………………………… 67 3. Rekomendasi Kebijakan .......................................................................... 83 a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat .............. 83 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN ....................................................... 84 Bab IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ………………………………………. 85 1. Kesimpulan ............................................................................................ 85 2. Rekomendasi ......................................................................................... 85 LAMPIRAN ................................................................................................................. 91       iii 
  4. 4.   iv 
  5. 5. DAFTAR TABEL Tabel 1. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ..................................................................... 68 Tabel 2. Kata Kunci Visi dan Tujuan Pembangunan Nasional ........................ 86 Tabel 3. Contoh Kata Kunci Program Aksi Untuk Setiap Tujuan Pembangunan ................................................................................... 87 Tabel 4. Contoh Beberapa Program Aksi Kementerian Dalam Mencapai Tiga Tujuan Pembangunan ................................................ 88 Tabel 5. Pengelompokan Prioritas Pembangunan Nasional ............................ 89                   iv 
  6. 6. DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Indeks Kriminalitas, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 5 Persentase Penduduk Miskin ………………………………….. Gambar 2. Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional, Tingkat Pengangguran Terbuka dan, Persentase Penduduk Miskin …. 6 Gambar 3. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan dan Pajak Daerah ............................. 10 Gambar 4. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap, Pajak Daerah dan Investasi PMDN ....................................................................................... 11 Gambar 5. Gender Development Index, Jumlah PNS Perempuan Pada Instansi Vertikal dan Jumlah PNS Laki-laki Pada Instansi Vertikal ..................................................................................... 14 Gambar 6. Gender Empowerment Measurement, Angkatan Kerja Perempuan dan Angkatan Kerja Laki-laki ................................. 15 Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk Miskin, Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah dan Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Keatas yang Menamatkan Pendidikannya diatas SMP.................................. 20 Gambar 8. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, Angka Putus Sekolah SD dan Laju Pertumbuhan Pembangunan Sekolah SD ........... 21 Gambar 9. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD, Angka Putus Sekolah SD dan Laju Pertumbuhan Pembangunan Sekolah SD …………... 22 Gambar 10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas, Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah SD ……..…… 24 Gambar 11. Angka Kematian Bayi, Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk ......................... 27 Gambar 12. Persentase Penduduk Ber-KB dan Persentase Penduduk Miskin ………………………………………..…………………….. 32 Gambar 13. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Penduduk Ber-KB………….. ………….………………..…………………….. 34 Gambar 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor Terhadap PDRB dan Total Investasi PMDN dan PMA .………………….. 36 Gambar 15. Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka …….………………………….. 38 Gambar 16. Laju Inflasi, Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian ………………………….. 39 Gambar 17. Nilai Persentase Realisasi Investasi PMA dan Nilai Rencana PMA Yang Disetujui dan Persentase Panjang Jalan Nasional Dalam Kondisi Baik ……………………………………………….. 41  v 
  7. 7. Gambar 18. Nilai Persentase Realisasi Investasi PMDN dan Nilai Rencana PMDN Yang Disetujui dan Pertumbuhan Sektor Pertanian ….. 43 Gambar 19. Persentase Panjang Jalan Nasional Kondisi Baik dan Kondisi Sedang, Persentase Pertumbuhan Kendaraan Truk dan Persentase Pertumbuhan Volume Angkutan Barang …………. 44 Gambar 20. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis, Jumlah Embung, Luas Penghijauan, Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat dan Persentase Penduduk Miskin ………………………………………………………………. 50 Gambar 21. Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi .......………….………………………………………… 55 Gambar 22. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Ekonomi ...…………..………………………………….…………. 57 Gambar 23. Pengelompokan Prioritas Pembangunan Nasional ..…………. 90 Gambar 24. Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Dengan Tujuan Pembangunan .……..………………………………….…………. 90    vi 
  8. 8.   vii 
  9. 9. DAFTAR LAMPIRAN Tabel 6. Indikator dari Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai .................................................................................................. 91 Tabel 7. Indikator dari Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis ......................................................................................... 92 Tabel 8. Indikator dari Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat .............. 93                   vii 
  10. 10.   BAB I PENDAHULUANLatar Belakang Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatutahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematisdengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilaisejauhmana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan selama periodetertentu. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuaidengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah(Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauhmanapelaksanan RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014.Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu samadengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMDtidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN. Untuk itu perlu dilakukan evaluasirelevansi prioritas / program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi. Di dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD ini,dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaanRPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD denganRPJMN 2010-2014. 1 
  11. 11.   Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalahEvaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) denganmengacu pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adildan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerjayang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukanidentifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsidengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasionaldan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasipotensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapunprioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan TataKelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) KetahananPangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) LingkunganHidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)Perekonomian lainnya. Hasil EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaanpembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu,hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambilkebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukanyang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan haltersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah.Tujuan dan Sasaran Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah; 2 
  12. 12.   2. Untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan prioritas / program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas / program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: 1. Tersedianya data / informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah; 2. Tersedianya data / informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014.Keluaran Hasil yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah : 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk setiap provinsi; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014.  3 
  13. 13. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai 1. Indikator Untuk mewujudkan Agenda Indonesia Yang Aman dan Damai indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Indeks kriminalitas 2. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional 3. Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional 4. Jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional 2. Analisis Pencapaian Indikator 1) Indeks Kriminalitas Sampai tahun 2009 indeks kriminalitas menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks kriminalitas ditentukan oleh banyak aspek. Diantara aspek tersebut adalah rationalitas jumlah petugas keamanan dengan jumlah penduduk, rationalitas biaya untuk penegakan hukum serta angka / tingkat penggangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dua variabel sebagai indikator pendukung yang mempengaruhi indeks kriminalitas adalah : (1) Tingkat penggangguran terbuka dan (2) Persentase penduduk miskin. Namun demikian walupun kedua variabel ini menunjukkan kecenderungan menurun tetapi tidak mempengaruhi indeks kriminalitas di Sumatera Barat karena kedua variabel tersebut masih relatif tinggi sehingga belum mempunyai dampak dalam penurunan tindak kriminalitas. Tahun 2008 dan 2009 indeks kriminalitas meningkat sekalipun angka pengangguran dan persentase penduduk miskin menurun. Jika dihubungkan dengan jumlah narapidana di Rutan/LP maka ditemukan bahwa banyak narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika daripada tindak pidana lainnya sehingga membaiknya kondisi ekonomi tidak berdampak pada penurunan indeks kriminalitas. Pengaruh kedua indikator ini akan terlihat jika tingkat pengangguran dan persentase penduduk miskin dapat diturunkan lebih rendah 4 
  14. 14. dengan asumsi juga terjadi peningkatan dalam jumlah petugas keamanan dan penegak hukum yang proposional. Gambar 1. Indeks Kriminalitas, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin 263  240  175  165  155   122  Indeks Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana per 10.000 penduduk (2000 = 100) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Persentase Penduduk Miskin (%) 2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Kasus kejahatan konvensional yang terjadi dalam periode 2005-2009, cenderung meningkat walaupun dapat ditangani, sejak penyidikan sampai penuntutan dan penjatuhan hukuman oleh hakim, diantara pelaku ada yang sudah divonis dan menjalani hukuman. Sekalipun kasus yang terjadi dapat diselesaikan instansi yang berwenang namun jumlah kejahatan terus meningkat. Kejahatan konvensional yang dapat ditangani oleh Kejaksaan sampai proses di Pengadilan adalah kejahatan narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap anak, KDRT, kehutanan, pencurian, perampokan, curanmor, judi yang tergolong kasus penting. Mayoritas dari narapidana yang ditahan di Rutan/LP adalah pelaku kejahatan narkotika. Peningkatan kejahatan konvensional umumnya dipengaruhi oleh indikator : (1) Tingkat pengangguran terbuka dan (2) Persentase penduduk miskin. 5 
  15. 15. Permasalahan ekonomi yang dihadapi baik disebabkan oleh kenaikan BBM, TDL maupun oleh faktor kesulitan ekonomi lainnya. Walaupun kecenderungan kedua indikator ini menurun tetapi belum mampu menurunkan kejahatan konvensional. Dari data kriminal yang ada, faktor penyebabnya adalah masih relatif tingginya tingkat kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan disamping masih rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Meningkatnya jumlah kasus yang tertangani disebabkan faktor kelembagaan, kesadaran hukum dan partisipasi serta koordinasi yang dilakukan. Namun demikian penyelesaian kasus saja belum dapat dijadikan ukuran aman dan damai. Gambar 2. Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin 2.567 2.565 2.006 1.794 965                Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (Perkara) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Persentase Penduduk Miskin (%) 3) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Kejahatan transnasional di Provinsi Sumatera Barat seperti money loundring, kasus terorisme tahun 2004-2009 berdasarkan data Kejaksaan tidak ada atau belum terjadi. Hal itu disebabkan karena di Sumatera Barat tidak terdapat objek vital yang menjadi sasaran teroris seperti usaha yang melibatkan kepentingan asing terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Faktor lain seperti 6 
  16. 16. peledakan bom di Bali, Jakarta dan daerah lainnya, adalah karena terdapatnya tempat-tempat maksiat dan banyak melibatkan orang asing. Lokasi / kawasan sasaran seperti itu boleh dikatakan tidak terdapat di Sumatera Barat. Tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif merata disebabkan pola distribusi / kepemilikan tanah mengakibatkan jaringan teorisme sulit untuk merekrut anggotanya. Kasus money loundring ini juga tidak ditemukan di Sumatera Barat. Dalam bidang ekonomi, perkembangan daerah relatif tidak menonjol / tidak ada pengusaha besar yang potensial melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian sejak 2005-2009 tidak terjadi tindak pidana transnasional di Sumatera Barat. Tidak adanya kasus transnasional dari 2004-2009 selain disebabkan oleh kondisi yang diuraikan di atas, juga didukung oleh kondisi sosial budaya kekerabatan di Sumatera Barat yang egaliter dan tidak radikal. Ancaman terhadap Sumatera Barat Yang Aman dan Damai akan muncul jika persoalan kemasyarakatan tidak tertangani dengan baik. Persoalan tersebut antara lain mengenai tata ruang yang menimbulkan kerusakan lingkungan (terjadi bencana) penanganan saat bencana dan pasca bencana. 3. Rekomendasi Kebijakan (1) Meningkatkan koordinasi penegakan hukum antara pemerintah provinsi dengan instansi pusat yang mempunyai otoritas dalam penegakan hukum serta pengembangan struktur hukum, substansi hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka supremasi hukum. (2) Meningkatkan kerukunan hidup antara kelompok sosial dalam masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM. (3) Menekan angka kriminalitas dan kejahatan konvensional dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta menciptakan kondisi masyarakat yang patuh dan sadar hukum. (4) Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana (tersusunnya dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana, terbentuknya kelembagaan, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat). (5) Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dengan membuka lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan melalui kebijakan pemerintah. 7 
  17. 17.
  18. 18. (6) Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.B. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Adil dan Demokratis 1. Indikator Untuk mewujudkan Agenda Indonesia Yang Adil dan Demokratis indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Pelayanan Publik 1. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan. 2. Persentase kabupaten / kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. 3. Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demokrasi 1. Gender Development Index (GDI) 2. Gender Empowerment Meassurement (GEM) 3. Angkatan Kerja Laki-laki 4. Angkatan Kerja Perempuan 5. Jumlah PNS Laki-laki Pada Instansi Vertikal 6. Jumlah PNS Perempuan Pada Instansi Vertikal 2. Analisis Pencapaian Indikator Pelayanan Publik 1) Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan selama 2005-2009 cenderung meningkat. Peningkatan penanganan korupsi tahun 2009, didukung oleh kebijakan kejar tayang untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di lingkungan kejaksaan, karena tahun 2009 terjadi penggantian kepemimpinan nasional yang salah satu agendanya peningkatan pemberantasan korupsi. 8 
  19. 19. Data korupsi dari laporan masyarakat yang berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi tidak dimiliki oleh kejaksaan. Partisipasi masyarakat muncul umumnya setelah kasus korupsi ditangani kejaksaan kemudian ada desakan, demo untuk menuntaskan kasus tersebut. Tidak adanya laporan masyarakat tentang terjadinya korupsi disebabkan karena di daerah tidak terdapat LSM yang intens memperhatikan korupsi sekaliber Indonesian Corruption Watch (ICW). Terjadi penurunan terutama dari tahun 2006-2008 antara lain disebabkan karena (1) hambatan yuridis dan struktural dalam penanganan kasus korupsi, karena ada syarat izin untuk penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi, dan (2) peningkatan penerimaan pajak daerah. Ketentuan hukum yang menyulitkan penegak hukum menangani kasus korupsi karena ada peraturan perundang-undangan yang tidak menciptakan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) bagi yang disangka melakukan tindak pidana korupsi serta adanya persyaratan izin dari kepala negara yang merupakan hambatan struktural jika akan dilakukan penyidikan. Ketentuan hukum yang mempersulit tersebut antara lain adalah : 1. Undang-undang Kejaksaan sendiri yang menempatkan kejaksaan sebagai alat perlengkapan pemerintah bukan alat negara yang masuk dalam lingkungan kekuasaan yudikatif, sehingga proses penyidikan dapat diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. 2. Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirasa sangat menghambat penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah, karena baru boleh dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Apalagi proses tersebut membutuhkan waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan, baru proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Realisasi penerimaan pajak daerah sejak tahun 2005 menunjukkan peningkatan sampai tahun 2009 dan peningkatan ini sejalan dengan persentase kasus korupsi yang ditangani pemerintah. Efektivitas pemberantasan korupsi sejak 2004 sampai 2009 dapat dilihat dari cukup banyaknya kasus ditangani oleh kejaksaan, seperti kasus pengadaan tanah, kasus penyetoran pajak negara, kasus dana transmigrasi, pengadaan barang, kasus upah pungut dari bunga deposito dana APBD, dan yang sangat 9 
  20. 20. menonjol adalah mark up pengadaan tanah dan pengadaan barang. Bahkan pada tahun 2008 dalam media masa Kejaksaan menyatakan akan memeriksa 4 kepala daerah sebagai tersangka korupsi, dan sampai sekarang sudah beberapa sekda yang jadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya sampai 2010 tidak satupun kepala daerah yang dijadikan tersangka, sehingga persepsi masyarakat pemberantasan korupsi masih sebatas wacana dengan penegakan hukum yang disebut tebang pilih. Gambar 3. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan dan Pajak Daerah Menurunnya penanganan kasus disebabkan persoalan regulasi yang menghambat proses pemeriksaan karena memerlukan izin, persoalan anggaran dan sumberdaya manusia. Penurunan tahun 2008 selain persoalan di atas juga munculnya serangan balik dari koruptor serta melemahnya tekanan dari NGO. Selain itu menurunnya tekanan masyarakat yang kritis terhadap aparatur penegak hukum dalam penanganan korupsi, sehingga nampaknya penanganan kasus masih setengah hati dan terkesan memang tebang pilih. Penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi masih sarat dengan kepentingan politik. Karena pemberantasan korupsi merupakan kewenangan Pusat yakni otoritas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,sementara kewenangan Pemerintahan Daerah sebatas melakukan koordinasi. 10 
  21. 21. 2) Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Sekitar 84 % dari kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Kantor Pelayanan Satu Pintu yang diatur di dalam Peraturan Daerah masing-masing. Peningkatan terjadi karena didorong kebijakan Pusat, sehingga daerah mau tidak mau harus membuat SKPD tersebut. Dengan ditetapkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah terjadi perkembangan signifikan jumlah kabupaten / kota yang memiliki Kantor Pelayanan Satu Pintu karena daerah-daerah menyusun OTK baru. Dari 19 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2008 sebanyak 16 kabupaten / kota telah memiliki kantor pelayanan satu pintu dan sudah ditetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah. Gambar 4. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap, Pajak Daerah dan Investasi PMDN 84.21 73.68 31.58 21.05 10.5 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap (%) Pajak Daerah (Rp Juta) Investasi PMDN (Rp Milyar) Kebutuhan terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan tidak berbelit karena meningkatkanya kegiatan ekonomi atau dunia usaha yang memerlukan pelayanan. Hal itu dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan 1 (satu) atap 11 
  22. 22. (baca satu pintu). Indikator yang mendorong dibentuknya kantor pelayanan satu pintu adalah: (1) Pajak daerah, dan (2) Investasi PMDN. Dari Gambar 4 terlihat bahwa Investasi PMDN cendrung meningkat demikian juga penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain peningkatan kegiatan ekonomi telah mendorong terbentuknya kantor pelayanan satu pintu. Namun demikian pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Satu Pintu belum mencakup seluruh urusan pelayanan pemerintahan daerah. Masih ada keengganan dinas, atau kantor untuk menyerahkan urusan pelayanan yang tadinya menjadi kewenangan dinas atau kantornya ke Kantor Pelayanan Satu Pintu tersebut, artinya di daerah urusan pelayanan masih terjadi tarik menarik kewenangan. Bahkan, terdapat pula keluhan semakin dibentuk Kantor Pelayanan Satu Pintu, pelayanan bukannya semakin baik, tetapi muncul arogansi birokrat di kantor baru tersebut. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Di Bidang Penanaman Modal maka pelayanan penanaman modal dilakukan dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pasal 12 PP tersebut menegaskan Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh pemerintah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kantor Penanaman Modal (PDKPM). Bidang-bidang perizinan yang mencakup pertambangan, investasi cenderung terjadi tarik menarik antara SKPD. Sehingga Kantor Pelayanan Satu Pintu kurang efektif, meskipun peraturan dan kelembagaan sudah ada. PP 27 tahun 2009 tersebut menimbulkan kerancuan pengaturan, karena PP itu menghendaki Kantor Pelayanan tersendiri khusus dalam bidang penanaman modal. Untuk itu diperlukan sinkronisasi pengaturan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak rancu. 3) Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Indikator pelayanan publik diukur dari kemampuan daerah (SKPD) mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Terdapat 4 (empat) tingkatan penilai pengelolaan keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (adverse), Tidak Memberikan Penilaian (disclaimer). BPK melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan provinsi penilaiannya bukan SKPD. 12 
  23. 23. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2009, Laporan No. 156/S/XVIII.PDG/07/2010, tanggal 19 Juli 2010, penilaian BPK RI adalah predikat Disclaimer (tidak menyatakan / memberikan pendapat). Karena penilaian tersebut adalah pengelolaan keuangan provinsi secara keseluruhan dan BPK memberi predikat disclaimer untuk provinsi, maka predikat untuk SKPD tidak dapat diketahui. Jadi SKPD di Sumatera Barat yang memiliki pelaporan keuangan dengan predikat WTP adalah 0 % (nol persen). Beberapa alasan penilaian BPK yang menetapkan predikat Disclaimer: 1. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mampu dijelaskan alasannya oleh para pejabat pengelola pada SKPD. 2. Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam sistem pencatatan transaksi keuangan. 3. Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (PTGR) yang belum diselesaikan. 4. Kurang tertibnya Penataan dan Pengamanan Aset, meskipun aset yang tidak didukung bukti-bukti kepemilikan, proses penghapusan dan pelepasan hak atas aset serta penyertaaan modal. Langkah Pemberantasan KKN dilakukan dengan cara mengantisipasi tidak terjadinya KKN dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas, yaitu tidak saling memberi dan menerima diantara pejabat dengan penyedia barang / jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan oleh pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Hal itu sebagai komitmen untuk tidak melakukan KKN. Dalam upaya clean government untuk meminimalisir KKN telah dilaksanakan service excellent dalam proses pengadaan barang dan jasa tetapi cakupannya masih sangat terbatas. Peningkatan manajemen keuangan dilakukan dengan mengintegrasikan pengelolaan keuangan dengan Pendapatan Daerah dalam satu lembaga Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD). Untuk terwujud good governance dalam pengelolaan keuangan telah ditetapkan Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun beberapa Peraturan Daerah yang berkenaan dengan keuangan yang langsung menimbulkan beban keuangan malah diatur oleh Peraturan Gubenur sehingga terjadi penyelundupan norma. 13 
  24. 24. Besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur semestinya dalam Peratuan Daerah. Demokrasi 1) Gender Development Index (GDI) Pembangunan demokrasi dilihat dari indikator pendukung GDI di Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dari angka nasional dan juga meningkat dari tahun ke tahun. Angka Gender Development Index (GDI) meningkat sejak tahun 2004 sampai 2008. Gambar 5. Gender Development Index, Jumlah PNS Perempuan Pada Instansi Vertikal dan Jumlah PNS Laki-laki Pada Instansi Vertikal Peningkatan GDI disebabkan oleh (1) Jumlah PNS perempuan pada instansi vertical dan (2) Jumlah PNS laki-laki pada instansi vertikal. Selain itu peningkatan tersebut disebabkan efektifnya program pengarusutamaan jender, perbaikan tingkat pendidikan dan akses perempuan dalam pekerjaan. Pengarusutamaan gender efektif terlihat dari meningkatnya jumlah PNS perempuan golongan III dan IV setiap tahun baik untuk pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi, maupun jumlah pegawai perempuan pada instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Perbaikan tingkat pendidikan pegawai perempuan terlihat juga pada besarnya persentase PNS perempuan yang 14 
  25. 25. berpendidikan sarjana. Akses perempuan dalam pekerjaan di lingkungan pemerintahan juga meningkat yang terlihat dari persentase perempuan yang sarjana, pascasarjana semakin banyak yang PNS. Peningkatan PNS perempuan golongan III dan IV serta semakin banyak PNS perempuan yang sarjana membawa pengaruh pada semakin meningkat PNS yang menduduki jabatan publik (jabatan struktural di lingkungan pemerintahan provinsi dan instansi vertikal). Hal itu didukung oleh kebijakan pada birokrasi pemerintahan karena terdapat SKPD yang nomenklaturnya menghendaki jabatan itu diisi oleh PNS perempuan. 2) Gender Empowerment Meassurement (GEM) Angka Gender Empowerment Meassurement Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat selama 2004-2008. Peningkatan terjadi karena meningkatnya persentase perempuan di parlemen dan jumlah perempuan dalam pekerjaan professional. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka GEM di Provinsi Sumatera Barat lebih baik dari rata-rata nasional. Gambar 6. Gender Empowerment Measurement, Angkatan Kerja Perempuan dan Angkatan Kerja Laki-laki Pemilihan Umum legislatif tahun 2004 dan keanggotaanya ditetapkan akhir 2004, sehingga tahun 2005 terlihat peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Peningkatan itu juga didorong perubahan kebijakan adanya kuota perempuan 30% di Parpol, sehingga secara signifikan mereka yang menjadi calon legislatif 15 
  26. 26. meningkat dan berpengaruh pada jumlah perempuan di parlemen. Demikian juga meningkatnya pendidikan bagi perempuan banyak mereka yang menjadi profesional seperti dokter spesialis, notaris, ekonom, pengusaha dan lain-lain, bahkan dalam tahun 2009 ada mereka yang terpilih menjadi anggota DPD. Peningkatan GEM dapat disebabkan oleh : (1) Angkatan kerja perempuan dan (2) Angkatan kerja laki-laki, serta indikator lain berupa (a) meningkatnya aktivitas politik, (b) adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan dan (c) perbaikan tingkat pendidikan perempuan. Indikator keberhasilan pembangunan dibidang demokrasi yang secara nasional diukur dengan tingkat keberhasilan Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Meassurement (GEM) serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, presiden dan pemilihan kepala daerah belum lagi akurat. Karena konsep demokrasi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (government from the people, by the people and to the people), maka penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi rakyat dalam mengambil kebijakan. Dalam bidang gender terlihat peningkatan baik pada GDI maupun GEM, yang tergambar dari keterlibatan perempuan dalam bidang dan jabatan politik, pemerintahan dan kalangan profesional. Pada masa yang akan datang mengukur keberhasilan pembangunan demokrasi tidak hanya dengan menggunakan indikator GDI dan GEM, tetapi juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dan juga keterlibatan dalam penentuan kebijakan pemerintahan. 3. Rekomendasi Kebijakan (1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih kompetitif yang memiliki standar dari segi waktu, biaya dan prosedur atau mekanisme dan dapat memberikan insentif bagi rakyat miskin. (2) Meningkatkan peranan kelembagaan pengawas internal dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan dan aset daerah. (3) Meningkatkan penataan aturan hukum agar lebih mendukung penanganan korupsi sehingga tidak diskriminasi dalam proses pemeriksaan kasus dengan menghapuskan izin pemeriksaan dari presiden. 16 
  27. 27. (4) Meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat (legal culture) anti korupsi dan perlindungan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam penanganan korupsi. (5) Meningkatkan penataan sistem keuangan dan sistem pengajian/tunjangan pejabat publik yang lebih adil, pantas dan kepastian yang jelas. (6) Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan perempuan yang menduduki jabatan publik . (7) Meningkatkan sistem administrasi penduduk dalam mendukung partisipasi politik warga.C. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 1. Indikator Fokus análisis dalam mewujudkan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat akan menggunakan indikator utama sebagai berikut : 1. Indeks pembangunan manusia Pendidikan 2. Angka partisipasi murni tingkat SD/MI 3. Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI 4. Rata-rata nilai akhir tingkat SMP/MTs 5. Rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA 6. Angka putus sekolah SD 7. Angka putus sekolah SMP/MTs 8. Angka putus sekolah Sekolah Menengah 9. Angka melek aksara 15 tahun keatas 10. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs 11. Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah 12. Laju pertumbuhan pembangunan sekolah SD 13. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan diatas SMP Kesehatan 14. Umur Harapan Hidup (UHH) 15. Angka Kematian Bayi (AKB) 16. Prevalensi Gizi buruk 17 
  28. 28. 17. Prevalensi Gizi kurang 18. Persentase tenaga kesehatan per penduduk 19. Angka kematian ibu melahirkan 20. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 21. Cakupan imunisasi Keluarga Berencana 22. Persentase penduduk ber-KB 23. Laju pertumbuhan penduduk 24. Total Fertility Rate (TFR) 25. Akseptor KB baru 26. Klinik baru Ekonomi Makro 27. Laju pertumbuhan ekonomi 28. Persentase ekspor terhadap PDRB 29. Persentase output manufaktur terhadap PDRB 30. Pendapatan per kapita 31. Laju inflasi Investasi 32. Nilai rencana PMA yang disetujui 33. Nilai persentase realisasi investasi PMA 34. Nilai rencana PMDN yang disetujui 35. Nilai persentase realisasi investasi PMDN 36. Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA Infrastruktur 37. Persentase panjang jalan nasional dalam kondisi Baik Sedang Buruk 38. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap 39. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap 40. Persentase pertumbuhan kendaraan truk 41. Persentase pertumbuhan volume angkutan barang 18 
  29. 29. Pertanian 42. Nilai tukar petani 43. PDRB sektor pertanian 44. Produktivitas tenaga kerja pertanian 45. Pertumbuhan sektor pertanian Kehutanan 46. Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 47. Jumlah embung 48. Luas penghijauan 49. Produksi hasil hutan kayu bulat Kelautan 50. Jumlah tindak pidana perikanan 51. Luas kawasan konservasi laut Kesejahteraan Sosial 52. Persentase penduduk miskin 53. Tingkat pengangguran terbuka 54. Jumlah penduduk miskin 55. Pajak daerah 2. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Sumatera Barat adalah indikator yang menggambarkan dimensi pembangunan manusia di provinsi ini. IPM Sumatera Barat cenderung naik dan ini menjelaskan makin membaiknya pembangunan manusia di Sumatera Barat. Pada tahun 2008 IPM Sumatera Barat jauh di bawah IPM Provinsi Riau dan Kepri. Hal ini menunjukkan rendahnya pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut. Rendahnya IPM Sumatera disebabkan oleh rendahnya IPM 10 kabupaten (dengan IPM pada tahun 2008 di bawah 70), sedangkan kecilnya kenaikan IPM Sumatera Barat disebabkan oleh lebih kecilnya kenaikan IPM di tiga kabupaten (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Agam, dan Pasaman Barat). Semua itu disebabkan oleh rendahnya kenaikan persentase penduduk yang berpendidikan di 19 
  30. 30. atas SMP dan ini menyebabkan rata-rata lama sekolah tergolong rendah yaitu 8,26 tahun pada tahun 2008. Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk Miskin, Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah, Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Menamatkan Pendidikannya diatas SMP Angka putus sekolah SMP/MTs dan Sekolah Menengah penyebab rendahnya persentase penduduk yang berpendidikan di atas SMP/MTs. Angka putus sekolah tersebut tinggi dan masih fluktuatif. Persentase angka putus sekolah SMP/MTs dan Sekolah Menengah tersebut lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk yang berumur antara 16-18 tahun yang bersekolah di perkotaan sebanyak 73,41 %, dan yang berumur antara 19-24 tahun yang bersekolah di perkotaan sebanyak 32,41 %. Di daerah perdesaan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang bersekolah hanya 59,09 %, bahkan persentase penduduk yang berumur 19-24 tahun yang bersekolah jauh lebih kecil yaitu 9,40%. Semua itu berkaitan dengan angka kemiskinan. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, tetapi penurunannnya rendah dan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat masih tinggi (masih 9,54 % pada tahun 2009). Tingginya angka kemiskinan menyebabkan banyak anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan di atas SMP/MTs karena orangtua tidak mampu membiayai pendidikan mereka. 20 
  31. 31. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sumatera Barat meningkat mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 dengan peningkatan 0,25 - 0,28 % setiap tahun sampai tahun 2008. Semenjak tahun 2006 sampai tahun 2009 terus terjadi kenaikan APM SD/MI setiap tahun. Ada tiga indikator yang menyebabkan naiknya APM Provinsi Sumatera Barat: (1) APM tingkat SD, (2) APS tingkat SD dan (3) Pertumbuhan Pembangunan SD. Pertama. Kenaikan APM yang cukup berarti di banyak kabupaten / kota seperti di Kabupaten Agam, Solok, Sijunjung, Tanah Datar dan Solok Selatan. Hal ini, disebabkan oleh dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kebijakan sekolah dasar gratis di kabupaten tersebut. Gambar 8. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, Angka Putus Sekolah SD dan Laju Pertumbuhan Pembangunan Sekolah SD Kedua. Penurunan angka putus sekolah SD di Provinsi Sumatera Barat disebabkan adanya program BOS dan kebijakan biaya sekolah SD gratis di beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan bantuan BOS dan biaya sekolah gratis dari pemerintah kabupaten / kota, anak-anak dari keluarga miskin dapat menyelesaikan pendidikan SD-nya. 21 
  32. 32. Ketiga adalah pertumbuhan daya tampung sekolah SD di Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh pertambahan jumlah sekolah SD. Pada tahun 2004 ada sebanyak 3.969 buah SD, pada tahun tahun 2005 naik menjadi 4.007 buah, kemudian pada tahun 2006 naik lagi menjadi 4.012 buah, dan pada tahun 2007 dan 2008 naik masing-masing menjadi 4.017 dan 4.032. Dengan demikian, dari tahun 2004 sampai 2008 telah terjadi penambahan sekolah sebanyak 63 buah. 2) Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan cendrung meningkat selama tahun 2004-2008. Fluktuasi APK pendidikan SD/MI di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh terjadinya penurunan APK SD/MI yang cukup tajam di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok pada tahun 2005 dan 2008. Gambar 9. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD, Angka Putus Sekolah SD dan Laju Pertumbuhan Pembangunan Sekolah SD 3) Rata-rata Nilai Akhir Tingkat SMP/MTs Rata-rata nilai akhir SMP/MTs di Provinsi Sumatera Barat berfluktuatif dan cendrung meningkat. 22 
  33. 33. Disamping itu, apabila dilihat angka kelulusan SMP/MTs prestasi pendidikan SMP/MTs tidak menggembirakan karena angka kelulusan menurun. Pada tahun ajaran 2008/2009 kelulusan siswa SMP/MTs pada Ujian Nasional adalah 96,04 %, tetapi pada tahun ajaran 2009/2010 persentase kelulusan menurun menjadi 84,95%. Penyebab tingginya ketidaklulusan adalah sangat rendahnya nilai mata ujian Bahasa Inggris dan IPA. 4) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA Berbeda dengan rata-rata nilai akhir SMP/MTs, rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA cenderung naik semenjak tahun 2005 sampai tahun 2008. Akan tetapi, dalam hal kelulusan siswa SMA/SMK/MA dalam Ujian Nasional, walaupun persentase kelulusannya tinggi, terjadi penurunan prestasi pendidikan menengah atas di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ajaran 2008/2009 kelulusan siswa SMA/SMK/MA pada Ujian Nasional adalah 98,70 %, tetapi pada tahun ajaran 2009/2010 persentase kelulusan menurun menjadi 96,15%. Penyebab tingginya ketidaklulusan adalah naiknya persentase siswa dengan nilai sangat rendah untuk mata ujian Bahasa Indonesia dan Biologi. 5) Angka Putus Sekolah Tingkat SD Angka putus sekolah tingkat SD terus menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dengan penurunan di atas 2 %. Penyebab penurunan angka putus sekolah SD adalah adanya program BOS dan kebijakan biaya sekolah SD gratis di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan bantuan BOS dan biaya sekolah gratis dari pemerintah kabupaten/kota, anak-anak dari keluarga miskin dapat menyelesaikan pendidikan SD-nya. 6) Angka Putus Sekolah SMP/MTs Berbeda dengan angka putus sekolah SD, angka putus sekolah SMP/MTs berfluktuasi dan cenderung menurun. Penyebab naik turunnya angka putus sekolah SMP/MTs adalah kesulitan orangtua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya di SMP/MTs. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dua faktor. Pertama adalah tidak membaiknya secara berarti perekonomian di Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan angka 23 
  34. 34. kemiskinan tetap tinggi. Kedua, karena pemerintah baik pada tingkat nasional maupun kabupaten / kota hanya memprioritaskan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang mengakibatkan subsidi pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin yang melanjutkan ke SMA/MA sangat tidak memadai. 7) Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Angka putus sekolah Sekolah Menengah di Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun tiga tahun terakhir dan meningkat pada tahun 2009. Penyebab naiknya angka putus Sekolah Menengah relatif sama dengan angka putus sekolah SMP/MTs yaitu tingkat kemiskinan dan belum diprioritaskannya dalam pembangunan tingkat nasional dan kabupaten / kota. 8) Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas Angka melek aksara 15 tahun keatas di Provinsi Sumatera Barat terlihat makin membaik karena cenderung naik setiap tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Angka melek aksara 15 tahun keatas mencapai 97,98 % pada tahun 2009. Pencapaian di Provinsi Sumatera Barat dalam hal angka melek aksara 15 tahun keatas telah melampaui target nasional. Gambar 10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas, Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah SD 24 
  35. 35. Faktor penting penyebab naiknya angka melek aksara 15 tahun keatas di Provinsi Sumatera Barat adalah makin membaiknya angka melek aksara 15 tahun keatas di daerah perkotaan, rata-rata di bawah 1 % pada tahun 2009. Tingginya angka buta aksara di daerah kabupaten (utamanya di Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman) penyumbang penting kecilnya penurunan angka melek aksara 15 tahun keatas. Selain dari itu, banyaknya anak-anak usia SD/MI yang bersekolah dan menamatkan studi merupakan faktor lain penyebab naiknya angka melek aksara. Hal ini terlihat dari angka APM SD yang naik dan Angka Putus Sekolah yang menurun. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia SD yang menamatkan studinya naik di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006. Hal ini tentunya membuat naiknya angka melek huruf. Naiknya APM SD/MI menyebabkan naiknya persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah yang melek huruf. 9) Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar SMP/MTs Persentase guru SMP/MTs yang layak mengajar cenderung meningkat. dan mencapai 86,14 % pada tahun 2007. Penyebab kenaikan adalah terjadinya peningkatan persentase guru-guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1 dan Diploma IV serta jumlah guru yang tersertifikasi. Guru-guru SMP/MTs yang telah berkualifikasi S1 dan DIV mencapai 80,38 % dan yang telah tersertifikasi mencapai 2.458 guru-guru SMP/MTs pada tahun 2007. 10) Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Sekolah Menengah Persentase guru Sekolah Menengah yang layak mengajar naik cukup tinggi dari tahun 2004 sampai 2007. Terjadi kenaikan sekitar 11,35 % dalam rentang waktu tersebut. Kenaikan sekitar 4,14 % setiap tahun. Penyebab kenaikan persentase guru yang layak mengajar di Sekolah Menengah Atas adalah naiknya persentase guru-guru SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1 dan Diploma IV serta jumlah guru SMA/SMK/MA yang tersertifikasi. Pada tahun 2006 sebanyak 83,12 % guru-guru SMA telah berpendidikan S1 dan DIV, pada tahun 2009 guru-guru SMA yang berpendidikan S1 dan DIV naik menjadi 87,36 %. 25 
  36. 36. 26 
  37. 37. Kesehatan 1) Umur Harapan Hidup (UHH) Umur harapan hidup merupakan indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka umur harapan hidup akan semakin tinggi. Umur harapan hidup penduduk Sumatera Barat pada awal RPJMN adalah 67,6 tahun. Angka ini selalu mengalami peningkatan selama lima tahun pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat sehingga pada tahun 2009 umur harapan hidup penduduk Sumatera Barat telah mencapai 70,40 tahun. Umur harapan hidup penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 2,8 tahun selama pelaksanaan lima tahun pelaksanaan RPJMN. Peningkatan umur harapan hidup merupakan indikasi dari keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan di Sumatera Barat. Peningkatan umur harapan hidup sangat erat kaitannya dengan tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat berhubungan positif dengan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah perilaku hidup sehat masyarakat itu sendiri, kecukupan gizi, ketersediaan pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas kesehatan maupun dari segi tenaga medis yang tersedia. Kecukupan gizi dipengaruhi oleh tingkat perekonomian masyarakat. Dalam analisis ini tingkat perekonomian masyarakat yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disamping itu prilaku hidup sehat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dalam analisis ini tingkat pendidikan masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2) Angka Kematian Bayi (AKB) Semakin rendah angka kematian bayi mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program bidang kesehatan dalam RPJMN. AKB Sumatera Barat pada awal pelaksanaan RPJMN adalah sebesar 42,25 orang per 1.000 kelahiran hidup. AKB Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan selama pelaksanaan RPJMN, sehingga pada tahun 2009 AKB Sumatera Barat mencapai angka 26,00 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan AKB ini mengindikasikan keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan, seperti penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil dan melahirkan. 26 
  38. 38. AKB Sumatera Barat mengalami penurunan yang signifikan selama pelaksanaan RPJMN. Penurunan AKB ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu (a) ketersediaan layanan kesehatan, dan (b) kemampuan untuk memperoleh layanan kesehatan. Ketersediaan layanan kesehatan diindikasikan dengan persentase tenaga kesehatan per penduduk, sedangkan kemampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan diindikasikan dengan persentase penduduk miskin. Jika dihubungkan dengan kedua indikator di atas terlihat bahwa penurunan AKB Sumatera Barat lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan untuk memperoleh layanan kesehatan dibandingkan dengan ketersediaan layanan kesehatan. Gambar 11. Angka Kematian Bayi, Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk Gambar 11 memperlihatkan bahwa AKB berhubungan positif dengan persentase penduduk miskin. Penurunan AKB sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin. Berkurangnya persentase penduduk miskin adalah sebagai akibat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kemampuan untuk pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat semakin meningkat. Peningkatan persentase tenaga kesehatan per Penduduk merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari tenaga 27 
  39. 39. medis seperti pemeriksaan kehamilan, penolong persalinan dan pemberian imunisasi terhadap bayi juga akan lebih besar. Hal ini pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan angka kematian bayi. Namun demikian pelayanan kesehatan dari segi ketersediaan tenaga medis seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 11 tidak mengalami perubahan yang berarti selama pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. 3) Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi gizi buruk adalah persentase balita yang mengalami kekurangan gizi akut. Penurunan prevalensi gizi buruk mengindikasikan keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan. Prevalensi balita yang mengalami gizi buruk pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah sebesar 3,90 %. Angka ini mengalami peningkatan yang drastis menjadi 10,80% pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin memburuknya kondisi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak balita mereka. Pada umumnya gizi buruk ini terjadi pada keluarga miskin. Disamping itu juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu-ibu muda tentang gizi, sehingga anak-anak balita mereka tidak diberikan asupan gizi yang cukup. Prevalensi gizi buruk menurun secara drastis menjadi 2,90 % pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan, terutama dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. namun demikian, prevalensi gizi buruk kembali naik menjadi 5,9 % pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Hal ini membuat pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan harus diupayakan lebih intensif. Hal ini berakibat menurunnya prevalensi gizi buruk menjadi 2,40 % pada tahun keempat dan 2,20 % pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan di Sumatera Barat adalah cukup berhasil, terutama dalam hal penurunan prevalensi gizi buruk. Hal ini diperlihatkan oleh angka prevalensi gizi buruk pada akhir pelaksanaan RPJMN lebih rendah 28 
  40. 40. dibandingkan dengan prevalensi gizi buruk pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. 4) Prevalensi Gizi Kurang Penurunan prevalensi gizi kurang mengindikasikan keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan. Prevalensi balita yang mengalami gizi kurang pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah sebesar 17,70 %. Angka ini sedikit naik menjadi 19,60% pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin kurang baiknya kondisi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak balita mereka. Pada umumnya gizi kurang ini terjadi pada keluarga kurang mampu. Disamping itu juga mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu-ibu muda tentang gizi, sehingga anak-anak balita mereka tidak diberikan asupan gizi yang cukup. Prevalensi gizi kurang menurun secara drastis menjadi 12,90 % pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan, terutama dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. namun demikian, prevalensi gizi kurang kembali naik menjadi 14,3 % pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Untuk mengatasi peningkatan ini maka pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan harus diupayakan lebih intensif pada tahun berikutnya. 5) Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk Persentase tenaga kesehatan per penduduk, yaitu perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk Sumatera Barat secara keseluruhan. Peningkatan angka persentase tenaga kesehatan per penduduk mengindikasikan keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan. Artinya adalah penduduk mempunyai kesempatan yang semakin besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis. Persentase tenaga kesehatan per penduduk pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah sebesar 0,17 %. Angka ini sedikit turun menjadi 0,12 % sampai pada tahun keempat pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Penurunan ini mengindikasikan semakin berkurangnya kesempatan masyarakat mendapatkan 29 
  41. 41. pelayanan tenaga medis. Hal ini mungkin disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan penambahan tenaga kesehatan. Persentase tenaga kesehatan per penduduk sedikit mengalami peningkatan, yaitu menjadi 0,16 % pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Angka ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah tenaga medis seiring dengan penambahan jumlah penduduk. 6) Angka Kematian Ibu Melahirkan Kematian ibu melahirkan juga berpengaruh terhadap angka kematian bayi, semakin tinggi angka kematian ibu melahirkan maka angka kematian bayi juga akan semakin tinggi. Jika ibu meninggal pada saat melahirkan maka anak yang dilahirkan tidak akan memperoleh Air Susu Ibu (ASI). Hal ini berakibat terhadap berkurangnya kekebalan tubuh bayi, sehingga pada akhirnya meningkatkan angka kematian bayi. Angka kematian ibu melahirkan pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah 235 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya selama pelaksanaan RPJMN 2005-2009 di Sumatera Barat, sehingga pada tahun 2009 angka kematian ibu melahirkan mencapai 208 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan ini tidak terlepas dari semakin baiknya fasilitas kesehatan yang tersedia baik untuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan (persalinan), meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilan dan semakin besarnya akses untuk memperoleh layanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan. Terjadinya penurunan angka kematian ibu melahirkan sebagaimana dikemukakan di atas tidak terlepas dari pemeriksaan kehamilan. Berdasarkan petunjuk kesehatan, seorang ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Dengan adanya pemeriksaan kehamilan ibu maka kondisi kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya dapat diketahui, sehingga tindakan preventif untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. 30 
  42. 42. 7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan kunjungan ibu hamil pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah 80,5 %. Angka ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat, sehingga pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat cakupan kunjungan ibu hamil mencapai 94,4 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil adalah sejalan dengan penurunan angka kematian bayi di Sumatera Barat selama tahun 2004-2009. 8) Cakupan Imunisasi Peningkatan cakupan imunisasi akan berdampak positif terhadap penurunan angka kematian bayi. Bayi yang mendapat imunisasi lengkap akan mempunyai tingkat ketahanan tubuh lebih baik dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan imunisasi. Cakupan imunisasi pada awal pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat adalah 58,99 %. Angka ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 mencapai 61,02 %. Keluarga Berencana 1) Persentase Penduduk ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) Persentase Penduduk ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan atau memakai alat kontrasepsi dengan seluruh pasangan usia subur. Semakin besar persentase penduduk ber-KB mengindikasikan keberhasilan pembangunan bidang keluarga berencana. Persentase penduduk ber-KB di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan. Peningkatan CPR ini mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang keluarga berencana di Sumatera Barat. Peningkatan CPR ini dilakukan melalui penyuluhan ber-KB kepada masyarakat secara intensif, penyediaan alat kontrasepsi yang memadai, dan penyediaan layanan KB kepada masyarakat. CPR Sumatera Barat cenderung menurun pada tahun keempat dan kelima pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat. Berfluktuasinya CPR di Sumatera Barat disebabkan karena pada umumnya alat kontrasepsi yang digunakan adalah alat kontrasepsi jangka pendek, seperti suntik KB dan pil KB, sehingga peserta KB 31 
  43. 43. dapat dengan mudah memutuskan untuk menggunakan atau berhenti menggunakan alat kontrasepsi KB. Penggunaan alat kontrasepsi KB dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin baik kondisi sosial ekonomi masyarakat maka penggunaan alat kontrasepsi cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dicerminkan oleh persentase penduduk miskin. Apabila terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, maka penggunaan alat kontrasepsi KB cenderung menurun, seperti terlihat pada Gambar 12. Pada tahun 2005 terjadi penurunan CPR, sedangkan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun yang sama. Disamping itu penyuluhan KB yang dilakukan oleh pemerintah penyuluh KB lapangan dan kampanye KB melalui media masa baik cetak maupun elektronik diduga akan dapat berpengaruh terhadap CPR. Gambar 12. Persentase Penduduk Ber-KB dan Persentase Penduduk Miskin Semakin intensif penyuluhan KB yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB akan meningkat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut KB juga akan meningkat. Peningkatan CPR yang relatif kecil selama pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sumatera Barat mungkin disebabkan oleh kurang gencarnya penyuluhan KB yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui penyuluhan KB lapangan maupun penyuluhan melalui media masa cetak dan elektronik. 32 
  44. 44. 2) Jumlah Akseptor KB Baru Perkembangan jumlah akseptor KB baru dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program KB. Perkembangan jumlah akseptor KB baru selalu mengalami peningkatan selama pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Sumatera Barat. Meskipun jumlah akseptor KB baru di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahunnya selama periode 2004-2009, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan CPR yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh akseptor KB lama yang tidak bertahan dalam waktu yang lama menjadi akseptor KB. Kondisi ini didukung oleh relatif besarnya persentase akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi KB jenis pil KB dan suntik KB. Dari hasil SDKI 2007 terlihat bahwa jumlah akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi KB jenis pil KB dan suntik KB adalah sebesar 38,6%. Penggunaan alat kontrasepsi KB kedua jenis ini membuat akseptor KB mudah untuk berhenti menjadi akseptor KB. 3) Jumlah Klinik KB Ketersediaan klinik KB akan berpengaruh positif terhadap CPR, semakin banyak klinik KB yang tersedia maka CPR akan meningkat. Berfluktuasinya CPR selama pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh ketersediaan jumlah klinik KB yang fluktuatif pada periode tersebut. Jumlah klinik KB pada tahun 2009 sebanyak 642 buah. Jumlah klinik KB di Provinsi Sumatera Barat hanya mengalami peningkatan sebesar 1,33 % pertahun selama periode 2004-2009. 4). Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan indikator utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana dalam analisis ini. Pelaksanaan program pembangunan bidang keluarga berencana dapat dikatakan berhasil apabila laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat pada awal pelaksanaan RPJMN adalah sebesar 1,58 %. Angka ini mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN di Sumatera Barat, yakni menjadi 0,84%. Berarti pada tahun 2005 penduduk Sumatera Barat hanya mengalami pertumbuhan yang 33 
  45. 45. relatif kecil. Hal ini terbukti dari peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 menjadi 1,44 %. Gambar 13. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Penduduk Ber-KB Penurunan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat selama pelaksanaan RPJMN 2004-2009 berhubungan positif dengan penggunaan alat kontrasepsi KB, semakin tinggi CPR maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin rendah, seperti terlihat pada Gambar 13. Dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti program Keluarga Berencana mengakibatkan menurunnya angka kelahiran, sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan CPR pada tahun berjalan akan berakibat terhadap penurunan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun berikutnya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang cukup signifikan pada tahun 2005 disebabkan oleh angka CPR Sumatera Barat yang cukup tinggi pada tahun 2004 disamping faktor lainnya. 5) Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Semakin rendah TFR berarti pelaksanaan program KB semakin berhasil. TFR Sumatera Barat cenderung menurun. Penurunan TFR ini mengindikasikan keberhasilan 34 
  46. 46. 35 
  47. 47. pelaksanaan program pembangunan bidang keluarga berencana di Sumatera Barat. Penurunan TFR ini dapat dilakukan melalui penyuluhan ber-KB kepada masyarakat secara intensif, penyediaan alat kontrasepsi yang memadai dan penyediaan layanan KB kepada masyarakat. Ekonomi Makro 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat meningkat hingga tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 6% dan menurun cukup tajam mencapai 4,16% pada tahun 2009. Dengan demikian dalam kurun waktu 2004-2009, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung menurun dan lebih rendah dari target RPJMD 2006-2010. Menurun dan relatif rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat antara lain disebabkan oleh: (1) Penurunan total investasi PMA dan PMDN, (2) Penurunan dari peranan ekspor dalam PDRB. Realisasi investasi PMA dan PMDN cenderung menurun sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 realisasi investasi menurun tajam sekitar 50% dari realisasi investasi tahun 2007. Penurunan yang tajam ini tentu akan berlanjut setelah terjadinya gempa besar pada akhir tahun 2009 (30 September 2009) yang mengakibatkan hancurnya sarana prasarana ekonomi sehingga relatif terhentinya kegiatan ekonomi daerah. Peranan ekspor dalam PDRB menunjukkan penurunan yang tajam pada tahun 2009, sedangkan ekspor Sumatera Barat didominasi oleh produk pertanian. Kondisi di atas mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menurun dan sulit dapat ditingkatkan kecuali sektor industri dapat dikembangkan sehingga nilai tambah akan meningkat demikian juga lapangan pekerjaan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum berkembang atau masih didominasi oleh sektor pertanian dimana sektor industri manufaktur masih sulit untuk dikembangkan. Kontribusi output manufaktur dalam PDRB yang bergerak sekitar 12% selama kurun waktu 2004-2009. Rendahnya persentase output manufaktur menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur kurang berkembang yang antara lain disebabkan oleh rendahnya arus investasi baik PMA maupun PMDN. 35 
  48. 48. Gambar 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor Terhadap PDRB dan Total Investasi PMDN dan PMA 3559.76  ‐48.92  ‐95.93  ‐1098.64  Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Persentase Ekspor Terhadap PDRB (%) Total Investasi PMA dan PMDN 2) Persentase Ekspor Terhadap PDRB Persentase ekspor terhadap PDRB selama periode 2004-2009 memperlihatkan peningkatan cukup berarti walaupun terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2009. Peningkatan persentase ekspor terhadap PDRB sampai tahun 2008 antara lain disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil pertanian (agro-industry) yang tidak terganggu dengan krisis keuangan dunia. Sedangkan pada tahun 2009, penurunan terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor produk hasil olahan pertanian untuk kebutuhan dalam negeri dengan menerapkan pajak ekspor terhadap hasil pertanian seperti CPO dan coklat (cacao). Kebijakan ini tentu merugikan para petani karena penurunan ekspor berarti jatuhnya harga pada tingkat petani. Ekspor Sumatera Barat juga sulit ditingkatkan karena struktur ekonomi yang agraris dimana ekspor manufaktur hanya berkisar 12% dalam periode yang sama. Peningkatan ekspor produk manufaktur banyak mendapat kendala antara 36 
  49. 49. lain : letak geografis (lokasi), infrastruktur, sumberdaya manusia, lahan dan potensi permintaan daerah. 3) Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB Perkembangan output manufaktur relatif konstan yaitu sekitar 12% dan cenderung menurun pada tahun 2009 dan diperkirakan akan sulit berkembang jika investasi tidak dapat ditingkatkan terutama setelah terjadinya gempa 30 September 2009. Sulit berkembangnya sektor industri manufaktur baik karena jumlah industri yang masih terbatas maupun karena penurunan realisasi investasi PMA dan PMDN sejak tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa investasi pada tahun 2008 menurun tajam sekitar 50% dari realisasi investasi tahun 2007. 4) Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2004-2009 walaupun tingkatan pendapatan ini masih relatif rendah yaitu sekitar Rp 16 juta perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita antara lain disebabkan oleh menurun- nya tingkat pengangguran terbuka dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yang cukup berarti yaitu dari 12,74 % (2004) menjadi 7,90 % (2009). Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama. Demikian pula jumlah penduduk miskin cenderung menurun yang merupakan indikasi terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pendapatan perkapita sangat erat hubungannya dengan struktur ekonomi, ekonomi Sumatera Barat yang masih didominasi oleh sektor pertanian dimana peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB berkisar sekitar 24%. Demikian pula tenaga kerja yang tergantung hidupnya dari sektor ini sekitar 47 % selama periode yang sama. Disamping itu rendahnya produktivitas mengakibatkan persentase penduduk miskin masih relatif tinggi dan persentase penduduk miskin lebih banyak terdapat di perdesaan : pada tahun 2009 sekitar 11 % di desa dan 7,5 % di kota. Dengan demikian program pembangunan di desa harus lebih ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan pembangunan sektor pertanian. 37 
  50. 50. Gambar 15. Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka 5) Laju Inflasi Perkembangan tingkat inflasi menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2005 (20,47 %) dan mencapai terendah pada tahun 2009 (2,05 %). Perkembangan inflasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh permintaan dan terhambatnya pasokan dan distribusi bahan pangan yang terjadi secara nasional. Tingkat inflasi yang tinggi setelah bahan pangan adalah pada kelompok barang perumahan dan sandang. Selain itu kebijakan menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) turut mendorong inflasi. (Lihat: Laporan Bank Indonesia Sumatera Barat, 2009). Tingginya tingkat inflasi bahan pangan terkait dengan laju pertumbuhan sektor pertanian di Sumatera Barat yang cenderung menurun. Menurunnya pertumbuhan sektor pertanian dipengaruhi oleh infrastruktur pertanian dan teknologi serta keterampilan petani sehingga mengakibatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian menjadi rendah. Rendahnya produksi bahan pangan mengakibatkan pasokan bahan pangan terbatas sehingga mendorong tingginya tingkat inflasi di kelompok bahan pangan. Produktivitas tenaga kerja pertanian (Rp juta) yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa harga produk pertanian meningkat lebih tinggi dari penurun produktifitas produksi pertanian. Dengan demikian terjadinya peningkatan 38 
  51. 51. 39 
  52. 52. produktivitas tenaga kerja pertanian (Rp juta) diakibatkan oleh terjadinya inflasi pada produk pertanian terutama bahan pangan. Dari Gambar 16. terlihat bahwa penurunan tingkat pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan pendapatan tenaga kerja pertanian (Rp Juta) memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi yang tinggi dari bahan pangan. Gambar 16. Laju Inflasi, Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian Investasi 1) Nilai Rencana PMA yang Disetujui Rencana investasi PMA yang disetujui oleh pemerintah sangat berfluktuasi dimana terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2009. Bagian terbesar dari rencana investasi PMA dalam periode 2004-2009 berada pada bidang industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Jumlah proposal PMA yang mendapat persetujuan mengalami peningkatan. Capaian pertumbuhan rencana investasi PMA di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari kinerja nasional di bidang investasi. Capaian realisasi investasi daerah Sumatera Barat menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat rendah selama periode 2004-2009. Kinerja nasional mencapai rata-rata 23,39 % per tahun sementara capaian Sumatera Barat hanya 0,50 %. 39 
  53. 53. Penyebabnya antara lain adalah potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah, infrastruktur kurang memadai (jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik), pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dll masih kurang, adanya masalah/konflik tanah ulayat yang tidak mudah diselesaikan. 2) Nilai Persentase Realisasi Investasi PMA Pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah Sumatera Barat selama kurun waktu 2004 – 2009 mengalami fluktuasi yang cukup besar namun cenderung menurun. Realisasi investasi PMA sebagian besar terlaksana di bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Dalam daftar rencana investasi PMA bagian terbesar adalah pada bidang industri pengolahan dan hampir seluruhnya dapat direalisasikan. Sementara itu rencana investasi dibidang perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan tingkat realisasi yang sangat rendah atau secara rata hanya mencapai 25 % dari yang direncanakan. Walaupun angka pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah Sumatera Barat relatif kecil, namun kontribusinya bagi pembangunan ekonomi daerah cukup besar karena telah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha secara umum di daerah Sumatera Barat. Gambar 17 juga menggambarkan kecenderungan yang hampir sama antara rencana dan realisasi investasi PMA selama periode 2004-2009, baik ditinjau dari nilai investasi maupun bidang kegiatannya yang memperlihatkan perkembangan yang sama. Dari kenyataan ini terungkap bahwa rencana investasi yang diajukan dan kemudian disetujui sudah sama dengan potensi ekonomi daerah yaitu di bidang pertanian, perdagangan dan jasa. 40 
  54. 54. Gambar 17. Nilai Persentase Realisasi Investasi PMA dan Nilai Rencana PMA Yang Disetujui dan Persentase Panjang Jalan Nasional Dalam Kondisi Baik 62.65 62.33 54.98 61.82 43.95 38.64 Nilai Persentase Realisasi Investasi PMA (US $ Juta) Nilai Rencana PMA Yang Disetujui (US $ Juta) Persentase Panjang Jalan Nasional Dalam Kondisi Baik (%) 3) Nilai Rencana Investasi PMDN Yang Disetujui Persetujuan rencana investasi PMDN berfluktuasi selama periode 2004- 2009 dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2004 rencana investasi PMDN yang disetujui bernilai Rp 712,30 milyar dan menurun pada tahun 2009 akan tetapi secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Rencana investasi PMDN sebagian besar berada di bidang pertanian, industri pengolahan dan jasa. Rendahnya minat terhadap investasi dalam negeri ini dapat dikaitkan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, terjadinya penurunan kinerja ekonomi global sehingga mempengaruhi rencana investasi dibidang perkebunan dan perikanan yang mengandalkan pasar ekspor. Sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Kedua, investasi di bidang perkebunan yang merupakan bagian terbesar dari investasi fasilitas di Sumatera Barat ternyata juga dipengaruhi oleh jadwal siklus peremajaan tanaman terutama untuk komoditas sawit dan karet. Ketiga, adanya 41 
  55. 55. gejolak politik dalam negeri semasa pemilihan umum calon legislatif dan pemilihan presiden. Rendahnya realisasi PMDN tercermin dalam pertumbuhan sektor pertanian dimana sebagian besar investasi PDMN terlaksana dibidang perkebunan. 4) Nilai Realisasi Investasi PMDN Pertumbuhan PMDN di daerah Sumatera Barat selama kurun waktu 2004- 2009 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara itu laju pertumbuhan investasi PMDN di daerah Sumatera Barat jauh lebih rendah dari angka nasional. Secara rata-rata selama kurun waktu 2004-2009 laju pertumbuhan investasi PMDN di Sumatera Barat hanya mencapai 2,1 % sedangkan capaian nasional adalah sebesar 32,70 % selama periode yang sama. Walaupun terjadi stagnasi dalam kegiatan penanaman modal dalam negeri, namun indikator lain menunjukkan bahwa operasional perusahaan-perusahaan PMDN tetap berjalan normal. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan PMDN selama periode pengamatan tersebut yaitu dari 157 perusahaan pada tahun 2004 menjadi 167 perusahaan pada tahun 2009. Hal yang sama juga terlihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan PMDN yang mengalami peningkatan dari 41.914 orang pada tahun 2004 menjadi 46.990 pada tahun 2009. Dari Gambar 18 terlihat bahwa kecenderungan pertumbuhan rencana dan realisasi investasi PMDN hampir sama dalam periode 2004-2009, baik ditinjau dari nilai investasi maupun bidang kegiatannya yang memperlihatkan perkembangan yang sama. Dari kenyataan ini terungkap bahwa rencana investasi yang diajukan dan kemudian disetujui sudah sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di daerah ini. Beberapa indikator lain juga dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan investasi di Sumatera Barat seperti konsumsi semen dan penyaluran kredit investasi. Konsumsi semen di daerah Sumatera Barat meningkat signifikan dari sekitar 40.000 ton pada tahun 2007 naik menjadi 90.000 ton pada tahun 2009. Untuk tahun-tahun selanjutnya diperkirakan konsumsi semen ini akan naik terus mengingat banyaknya investasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk rehabilitasi bangunan yang rusak akibat gempa 30 September 2009. Data Bank Indonesia juga mengungkapkan adanya peningkatan dalam penyaluran 42 

×