SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
EKONOMI
POLITIK: KONSEP
DASAR
Ide ekonomi politik justru muncul karena adanya perbedaan antara ilmu politik dan ilmu
ekonomi. Namun keduanya saling mempengaruhi satu sama lain (Caporaso dan Levine,
1992). Terdapat fenomena tertentu yang dirasa perlu untuk dianalisa dengan
menghadirkan kedua ilmu tersebut bersamaan
Ekonomi politik merupakan pendekatan dalam ilmu sosial
yang bersifat supradisiplin atau melampaui batas-batas
disiplin (Uphoff dan Ilchman, 1972)
Berbagai definisi politik
• “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (Laswell, 1936)
• “pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan” (Morgenthau, 1948)
• “seni dan ilmu pemerintahan” (Schattschneider, 1960)
• “pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan” (Easton, 1953)
• “konflik murni, yaitu antara sini melawan sana” (Schmitt, 1976)
• “penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan
lewat kebijakan publik” (Crick, 1962)
Tiga pandangan tentang politik yang dianggap
masuk akal, koheren dan memiliki kaitan
dengan ekonomi
Politik sebagai pemerintahan.
Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme
formal dari sebuah negara secara keseluruhan
meliputi semua institusi, undang-undang,
kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama
dalam pemerintahan
Politik sebagai publik.
Publik didefinisikan sebagai kegiatan yang
melibatkan orang lain dalam urusan yang cukup
besar (Caporaso dan Levine, 1992).
Istilah publik ini bisa mengacu pada pengertian
res publica yaitu ikatan-ikatan dan komitmen
bersama antara orang-orang yang tidak
memiliki ikatan keluarga maupun kedekatan
hubungan personal.
Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak
yang berwenang
Pendekatan ini menunjukkan akan adaya
kemiripan antara politik dan ekonomi, yaitu
sama-sama metode alokasi nilai. Nilai bisa
diartikan sebagai sumber daya dan gagasan.
Mirip tapi tak sama, dalam ekonomi alokasi
dilakukan melalui pertukaran secara sukarela.
Sedangkan dalam politik alokasi nilai dilakukan
dengan penggunaan kewenangan
3 pendekatan untuk memahami ekonomi
Kalkulasi Ekonomi
Kalkulasi ekonomi adalah cara untuk memanfaatkan
apa yang tersedia demi memenuhi kebutuhan.
Pendekatan ini memiliki pokok bahasan yaitu, pilihan
dan efisiensi. Pilihan-pilihan tindakan untuk memenuhi
kebutuhan sebaik mungkin dengan adanya berbagai
hambatan dan peluang. Efisiensi tindakan terkait
dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk
mendapatkan kebutuhan sebanyak mungkin
Ekonomi sebagai Penyediaan Kebutuhan
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai
kegiatan produksi dan reproduksi barang yang
diperlukan. Penekanan tidak pada efisiensi
produksi tetapi pada produksi materi untuk
mempertahankan kelangsungan hidup
Ekonomi sebagai Perekonomian
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar
tempat pertukaran property pribadi dan
berorientasi pada mengejar kepentingan
pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri
sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi
dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.
Ekonomi sebagai Perekonomian
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar
tempat pertukaran property pribadi dan
berorientasi pada mengejar kepentingan
pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri
sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi
dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.

More Related Content

What's hot

Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Ary Ajo
 
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesar
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesarAglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesar
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesarPangestu S
 
ekonomi politik - pendekatan klasik
 ekonomi politik - pendekatan klasik ekonomi politik - pendekatan klasik
ekonomi politik - pendekatan klasikBadrotuz Zahro
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikBadrotuz Zahro
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
ekonomi politik keynesian
 ekonomi politik keynesian ekonomi politik keynesian
ekonomi politik keynesianBadrotuz Zahro
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptShasyaGatot
 
Ppt corporate social responsibility (csr)
Ppt corporate social responsibility (csr)Ppt corporate social responsibility (csr)
Ppt corporate social responsibility (csr)Luthfi Indallah
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasikekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasikBadrotuz Zahro
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiSugeng Budiharsono
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSri Suwanti
 

What's hot (20)

Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
 
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesar
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesarAglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesar
Aglomerasi dan Deglomerasi dalam lokasi industri by Pangestu chaesar
 
ekonomi politik - pendekatan klasik
 ekonomi politik - pendekatan klasik ekonomi politik - pendekatan klasik
ekonomi politik - pendekatan klasik
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosialPertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
 
ekonomi politik keynesian
 ekonomi politik keynesian ekonomi politik keynesian
ekonomi politik keynesian
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
 
Ppt corporate social responsibility (csr)
Ppt corporate social responsibility (csr)Ppt corporate social responsibility (csr)
Ppt corporate social responsibility (csr)
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasikekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Ekonomi publik
Ekonomi publikEkonomi publik
Ekonomi publik
 

Similar to 1. ekopol konsep dasar

Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)nurul khaiva
 
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas XRPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas XDiva Pendidikan
 
TUGAS PTE MIKRO KEL 12
TUGAS PTE MIKRO KEL 12TUGAS PTE MIKRO KEL 12
TUGAS PTE MIKRO KEL 12Devinaaulia2
 
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomiPertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomiBagus Aji
 
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPT
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPTKumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPT
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPTtanyatata83
 
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptx
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptxKUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptx
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptxTanya Tata Putri Srikandi
 
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdfEkonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdfradianrama1
 
Pengangtar ilmu ekonomi
Pengangtar ilmu ekonomiPengangtar ilmu ekonomi
Pengangtar ilmu ekonomiNeyna Fazadiq
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiJan Purba
 
Prinsip ekonomi islam
Prinsip ekonomi islamPrinsip ekonomi islam
Prinsip ekonomi islamwasunu
 
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politikRezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politikArifRachmanPutra1
 
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...norma 28
 
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptx
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptxKumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptx
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptxTanya Tata Putri Srikandi
 

Similar to 1. ekopol konsep dasar (20)

Slide 1 (pe)
Slide 1 (pe)Slide 1 (pe)
Slide 1 (pe)
 
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
 
Bab 8 ideologi
Bab 8 ideologiBab 8 ideologi
Bab 8 ideologi
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Sistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaSistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesia
 
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas XRPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X
RPP SMK Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X
 
TUGAS PTE MIKRO KEL 12
TUGAS PTE MIKRO KEL 12TUGAS PTE MIKRO KEL 12
TUGAS PTE MIKRO KEL 12
 
Ekonomi
EkonomiEkonomi
Ekonomi
 
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomiPertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
 
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPT
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPTKumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPT
Kumpulan Teori Pengantar Ekonomi MikroPPT
 
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptx
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptxKUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptx
KUMPULAN TEORI PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 9pptx
 
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdfEkonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf
Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf
 
Pengangtar ilmu ekonomi
Pengangtar ilmu ekonomiPengangtar ilmu ekonomi
Pengangtar ilmu ekonomi
 
Materi 7
Materi 7Materi 7
Materi 7
 
Public choice
Public choicePublic choice
Public choice
 
Kesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisiKesejahteraan adalah kondisi
Kesejahteraan adalah kondisi
 
Prinsip ekonomi islam
Prinsip ekonomi islamPrinsip ekonomi islam
Prinsip ekonomi islam
 
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politikRezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik
Rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik
 
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...
 
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptx
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptxKumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptx
Kumpulan Teori Ekonomi Mikro Kelompok 9 .pptx
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (13)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

1. ekopol konsep dasar

  • 2. Ide ekonomi politik justru muncul karena adanya perbedaan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Namun keduanya saling mempengaruhi satu sama lain (Caporaso dan Levine, 1992). Terdapat fenomena tertentu yang dirasa perlu untuk dianalisa dengan menghadirkan kedua ilmu tersebut bersamaan Ekonomi politik merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang bersifat supradisiplin atau melampaui batas-batas disiplin (Uphoff dan Ilchman, 1972)
  • 3. Berbagai definisi politik • “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (Laswell, 1936) • “pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan” (Morgenthau, 1948) • “seni dan ilmu pemerintahan” (Schattschneider, 1960) • “pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan” (Easton, 1953) • “konflik murni, yaitu antara sini melawan sana” (Schmitt, 1976) • “penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik” (Crick, 1962)
  • 4. Tiga pandangan tentang politik yang dianggap masuk akal, koheren dan memiliki kaitan dengan ekonomi Politik sebagai pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme formal dari sebuah negara secara keseluruhan meliputi semua institusi, undang-undang, kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan
  • 5. Politik sebagai publik. Publik didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urusan yang cukup besar (Caporaso dan Levine, 1992). Istilah publik ini bisa mengacu pada pengertian res publica yaitu ikatan-ikatan dan komitmen bersama antara orang-orang yang tidak memiliki ikatan keluarga maupun kedekatan hubungan personal.
  • 6. Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang Pendekatan ini menunjukkan akan adaya kemiripan antara politik dan ekonomi, yaitu sama-sama metode alokasi nilai. Nilai bisa diartikan sebagai sumber daya dan gagasan. Mirip tapi tak sama, dalam ekonomi alokasi dilakukan melalui pertukaran secara sukarela. Sedangkan dalam politik alokasi nilai dilakukan dengan penggunaan kewenangan
  • 7. 3 pendekatan untuk memahami ekonomi Kalkulasi Ekonomi Kalkulasi ekonomi adalah cara untuk memanfaatkan apa yang tersedia demi memenuhi kebutuhan. Pendekatan ini memiliki pokok bahasan yaitu, pilihan dan efisiensi. Pilihan-pilihan tindakan untuk memenuhi kebutuhan sebaik mungkin dengan adanya berbagai hambatan dan peluang. Efisiensi tindakan terkait dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan kebutuhan sebanyak mungkin
  • 8. Ekonomi sebagai Penyediaan Kebutuhan Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai kegiatan produksi dan reproduksi barang yang diperlukan. Penekanan tidak pada efisiensi produksi tetapi pada produksi materi untuk mempertahankan kelangsungan hidup
  • 9. Ekonomi sebagai Perekonomian Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar tempat pertukaran property pribadi dan berorientasi pada mengejar kepentingan pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.
  • 10. Ekonomi sebagai Perekonomian Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar tempat pertukaran property pribadi dan berorientasi pada mengejar kepentingan pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.

Editor's Notes

  1. Segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu di luar pemerintahan, tidak bersifat politik. Pemerintah dianggap sebagai lokus proses politik Namun tidak lantas apa yang diluar pemerintahan tidak memiliki relevansi politik. Hanya saja fokus utama tetap pada pemerintah. Apa yang diluar pemerintah dianggap sebagai masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh politik pemerintah Tidak semua yang ada di dalam pemerintah bisa dianggap proses politik, misal keinginan politisi untuk mendapatkan posisi tertentu agar dipandang memiliki kompetensi lebih oleh masyarakat. Pendekatan ini mengabaikan apa yang biasa disebut input politik
  2. Dua pandangan tentang public, pertama public sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Pandangan ini menolak penyataan bahwa public adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada pencarian keuntungan pribadi. Pandangan kedua, public adalah sesuatu yang keberadaannya, makna, dan tujuannya tidak dapat direduksi menjadi kepentingan pribadi. Oleh Dewey, melandaskan pencarian makna public pada asumsi yang menyatakan bahwa dunia dimana ada beberapa individu saling bertransaksi satu sama lain. Dia mengatakan bahwa public adalah himpunan dari semua orang yang pilihannya dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi dari pertukaran pasar. Pandangan ini mirip dengan pandangan neoklasik yaitu konsep eksternalitas. Namun keduanya beda, karena Dewey membahas pada kepentingan dan pilihan. Kepentngan publik bisa terpengaruh (mendapatkan udara yang bersih karena mereka mengidap penyakit pernapasan), namun bisa saja tidak memiliki pilihan public yang sama (karena mereka tidak mengerti hubungan antara penyakit pernapasan dengan udara yang bersih) Dewey juga mengatakan, bahwa dalam pertukaran, kesetaraan status memiliki arti penting. Kesetaraan status akan menciptakan keuntungan masing-masing pihak dalam pertukaran. Maka kelompok orang-orang yang dianggap lemah posisinya dalam pertukaran harus menjadi tanggungan negara karena pertukaran tersebut dianggap berat sebelah dan akan merugikan salah satu pihak. Urusan ini bisa dianggap sebagai urusan public Perilaku apa dan pakaian apa yang pantas di tempat-tempat umum bukanlah urusan politik
  3. Bagi Easton, mengatakan kewenangan bisa terjadi di luar negara. Dia mengatakan bahwa ilmu politik tidak berusaha menelaah institusi-institusi negara tertentu melainkan menelaah kegiatan yang dijalankan lewat berbagai macam institusi. Fokus kewenangan dalam pendekatan ini memunculkan pertanyaan sejauh mana jangkauan sistem kewenangan? Jawaban pertama, kewenangan hanya digunakan jika pertukaran pribadi mengalami kegagalan atau dampaknya tidak secara langsung bisa saling menguntungkan. Kedua, kewenangan digunakan untuk menegakkan hak-hak, persamaan derajat, pemberian layanan kesehatan secara universal, keadilan dengan kata lain tujuan yang tidak bisa dicapai oleh pasar. Ketiga, kewenangan digunakan untuk pemberlakuan keinginan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya secara paksa.
  4. Pola pemikiran ini bersifat statis karena beranggapan bahwa sumber daya terbatas namun tujuan yang hendak dicapai selalu bisa dipastikan. Maka yang terjadi adalah tindakan menyesuaikan diri dengan kondisi bukan tindakan perubahan atau pengembangan. Pendekatan ini bisa digunakan tidak hanya pada tindakan-tindakan ekonomi, namun bisa pula digunakan untuk tindakan politik dan lain-lain. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa tindakan manusia selalu memiliki tujuan. Tindakan manusia termotivasi oleh tujuan. Pendekatan ini juga meneliti tentang produksi dan dan sirkulasi barang. Namun kegiatan tersebut ditafsirkan berdasarkan konsep efisiensi dan pilihan. Padahal tidak selalu produksi harus efisien
  5. Pendekatan ini menjelaskan bahwa proses kehidupan melibatkan materi di dalam masyarakat. Marx membuat istilah hubungan materialistik. Hubungan materialistic adalah hubungan antara orang dengan orang yang lain. Hubunungan ini tergantung pada kebutuhan mereka dan apa mode produksi mereka. Arti materi tidak hanya merujuk pada kondisi fisik barang namun lebih dari itu materi juga memiliki arti upaya manusia untuk mengerahkan dan mengarahkan energinya untuk menyediakan materi tersebut. Pengartian materi hanya pada kondisi fisik barang tidak akan bisa menjelaskan orang mau membuat barang dan mendistribusikan barang. Oleh karena itu hubungan materil mengacu pada hubungan antar orang dan hubungan antara orang dengan institusi sosial (institusi=batasan dan dukungan perilaku orang) Titik tolak penyediaan kebutuhan bukan lagi pada individu seperti halnya pada pendekatan kalkulasi ekonomi akan tetapi pada sistem atau struktur reproduksi dalam masyarakat. Hambatan dalam pendekatan ini bukanlah keterbatasan sumber daya melainkan sejarah dari proses ekonomi. Sejarah ini terkait besarnya ukuran surplus ekonomi dan cara pemanfaatan surplus ekonomi.
  6. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Letak perbedaan ini adalah pada institusi kepemilikan pribadi (private property). Institusi ini membuat orang terlibat dengan orang lainnya dan mendorong orang untuk memiliki orientasi tertentu di dalam upayanya mencapai tujuan pribadi. Perekonomian ini menjadi wilayah orang mengejar kepentingan pribadinya dan dia dibenarkan untuk mengedepankan urusan pribadinya. Tujuan dari sebuah perekonomian sebagai institusi yang memiliki realitas sendiri biasanya dipahami sebagai tujuan utuk mengakumulasi capital dan menumbuhkan kegiatan ekonomi. Adam Smith memandang bahwa akumulasi kekayaan adalah pembenaran utama bagi pasar untuk meregulasi dirinya sendiri