Dokumen ini membahas konsep dasar ekonomi politik dan pendekatan-pendekatan untuk memahami politik dan ekonomi. Ekonomi politik merupakan pendekatan supradisipliner yang melihat politik dan ekonomi saling mempengaruhi. Politik dapat diartikan sebagai pemerintahan, publik, atau alokasi nilai oleh pihak berwenang. Sedangkan ekonomi dapat dipahami melalui pendekatan kalkulasi ekonomi, penyediaan kebutuhan, atau se
2. Ide ekonomi politik justru muncul karena adanya perbedaan antara ilmu politik dan ilmu
ekonomi. Namun keduanya saling mempengaruhi satu sama lain (Caporaso dan Levine,
1992). Terdapat fenomena tertentu yang dirasa perlu untuk dianalisa dengan
menghadirkan kedua ilmu tersebut bersamaan
Ekonomi politik merupakan pendekatan dalam ilmu sosial
yang bersifat supradisiplin atau melampaui batas-batas
disiplin (Uphoff dan Ilchman, 1972)
3. Berbagai definisi politik
• “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (Laswell, 1936)
• “pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan” (Morgenthau, 1948)
• “seni dan ilmu pemerintahan” (Schattschneider, 1960)
• “pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan” (Easton, 1953)
• “konflik murni, yaitu antara sini melawan sana” (Schmitt, 1976)
• “penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan
lewat kebijakan publik” (Crick, 1962)
4. Tiga pandangan tentang politik yang dianggap
masuk akal, koheren dan memiliki kaitan
dengan ekonomi
Politik sebagai pemerintahan.
Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme
formal dari sebuah negara secara keseluruhan
meliputi semua institusi, undang-undang,
kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama
dalam pemerintahan
5. Politik sebagai publik.
Publik didefinisikan sebagai kegiatan yang
melibatkan orang lain dalam urusan yang cukup
besar (Caporaso dan Levine, 1992).
Istilah publik ini bisa mengacu pada pengertian
res publica yaitu ikatan-ikatan dan komitmen
bersama antara orang-orang yang tidak
memiliki ikatan keluarga maupun kedekatan
hubungan personal.
6. Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak
yang berwenang
Pendekatan ini menunjukkan akan adaya
kemiripan antara politik dan ekonomi, yaitu
sama-sama metode alokasi nilai. Nilai bisa
diartikan sebagai sumber daya dan gagasan.
Mirip tapi tak sama, dalam ekonomi alokasi
dilakukan melalui pertukaran secara sukarela.
Sedangkan dalam politik alokasi nilai dilakukan
dengan penggunaan kewenangan
7. 3 pendekatan untuk memahami ekonomi
Kalkulasi Ekonomi
Kalkulasi ekonomi adalah cara untuk memanfaatkan
apa yang tersedia demi memenuhi kebutuhan.
Pendekatan ini memiliki pokok bahasan yaitu, pilihan
dan efisiensi. Pilihan-pilihan tindakan untuk memenuhi
kebutuhan sebaik mungkin dengan adanya berbagai
hambatan dan peluang. Efisiensi tindakan terkait
dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk
mendapatkan kebutuhan sebanyak mungkin
8. Ekonomi sebagai Penyediaan Kebutuhan
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai
kegiatan produksi dan reproduksi barang yang
diperlukan. Penekanan tidak pada efisiensi
produksi tetapi pada produksi materi untuk
mempertahankan kelangsungan hidup
9. Ekonomi sebagai Perekonomian
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar
tempat pertukaran property pribadi dan
berorientasi pada mengejar kepentingan
pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri
sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi
dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.
10. Ekonomi sebagai Perekonomian
Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai pasar
tempat pertukaran property pribadi dan
berorientasi pada mengejar kepentingan
pribadi. Pasar memiliki aturan main sendiri
sehingga di dalam masyarakat terbagi menjadi
dua yaitu wilayah ekonomi dan wilayah politik.
Editor's Notes
Segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu di luar pemerintahan, tidak bersifat politik. Pemerintah dianggap sebagai lokus proses politik
Namun tidak lantas apa yang diluar pemerintahan tidak memiliki relevansi politik. Hanya saja fokus utama tetap pada pemerintah. Apa yang diluar pemerintah dianggap sebagai masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh politik pemerintah
Tidak semua yang ada di dalam pemerintah bisa dianggap proses politik, misal keinginan politisi untuk mendapatkan posisi tertentu agar dipandang memiliki kompetensi lebih oleh masyarakat.
Pendekatan ini mengabaikan apa yang biasa disebut input politik
Dua pandangan tentang public, pertama public sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Pandangan ini menolak penyataan bahwa public adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada pencarian keuntungan pribadi. Pandangan kedua, public adalah sesuatu yang keberadaannya, makna, dan tujuannya tidak dapat direduksi menjadi kepentingan pribadi.
Oleh Dewey, melandaskan pencarian makna public pada asumsi yang menyatakan bahwa dunia dimana ada beberapa individu saling bertransaksi satu sama lain. Dia mengatakan bahwa public adalah himpunan dari semua orang yang pilihannya dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi dari pertukaran pasar. Pandangan ini mirip dengan pandangan neoklasik yaitu konsep eksternalitas. Namun keduanya beda, karena Dewey membahas pada kepentingan dan pilihan. Kepentngan publik bisa terpengaruh (mendapatkan udara yang bersih karena mereka mengidap penyakit pernapasan), namun bisa saja tidak memiliki pilihan public yang sama (karena mereka tidak mengerti hubungan antara penyakit pernapasan dengan udara yang bersih)
Dewey juga mengatakan, bahwa dalam pertukaran, kesetaraan status memiliki arti penting. Kesetaraan status akan menciptakan keuntungan masing-masing pihak dalam pertukaran. Maka kelompok orang-orang yang dianggap lemah posisinya dalam pertukaran harus menjadi tanggungan negara karena pertukaran tersebut dianggap berat sebelah dan akan merugikan salah satu pihak. Urusan ini bisa dianggap sebagai urusan public
Perilaku apa dan pakaian apa yang pantas di tempat-tempat umum bukanlah urusan politik
Bagi Easton, mengatakan kewenangan bisa terjadi di luar negara. Dia mengatakan bahwa ilmu politik tidak berusaha menelaah institusi-institusi negara tertentu melainkan menelaah kegiatan yang dijalankan lewat berbagai macam institusi.
Fokus kewenangan dalam pendekatan ini memunculkan pertanyaan sejauh mana jangkauan sistem kewenangan? Jawaban pertama, kewenangan hanya digunakan jika pertukaran pribadi mengalami kegagalan atau dampaknya tidak secara langsung bisa saling menguntungkan. Kedua, kewenangan digunakan untuk menegakkan hak-hak, persamaan derajat, pemberian layanan kesehatan secara universal, keadilan dengan kata lain tujuan yang tidak bisa dicapai oleh pasar. Ketiga, kewenangan digunakan untuk pemberlakuan keinginan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya secara paksa.
Pola pemikiran ini bersifat statis karena beranggapan bahwa sumber daya terbatas namun tujuan yang hendak dicapai selalu bisa dipastikan. Maka yang terjadi adalah tindakan menyesuaikan diri dengan kondisi bukan tindakan perubahan atau pengembangan.
Pendekatan ini bisa digunakan tidak hanya pada tindakan-tindakan ekonomi, namun bisa pula digunakan untuk tindakan politik dan lain-lain. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa tindakan manusia selalu memiliki tujuan. Tindakan manusia termotivasi oleh tujuan.
Pendekatan ini juga meneliti tentang produksi dan dan sirkulasi barang. Namun kegiatan tersebut ditafsirkan berdasarkan konsep efisiensi dan pilihan. Padahal tidak selalu produksi harus efisien
Pendekatan ini menjelaskan bahwa proses kehidupan melibatkan materi di dalam masyarakat. Marx membuat istilah hubungan materialistik. Hubungan materialistic adalah hubungan antara orang dengan orang yang lain. Hubunungan ini tergantung pada kebutuhan mereka dan apa mode produksi mereka.
Arti materi tidak hanya merujuk pada kondisi fisik barang namun lebih dari itu materi juga memiliki arti upaya manusia untuk mengerahkan dan mengarahkan energinya untuk menyediakan materi tersebut. Pengartian materi hanya pada kondisi fisik barang tidak akan bisa menjelaskan orang mau membuat barang dan mendistribusikan barang.
Oleh karena itu hubungan materil mengacu pada hubungan antar orang dan hubungan antara orang dengan institusi sosial (institusi=batasan dan dukungan perilaku orang)
Titik tolak penyediaan kebutuhan bukan lagi pada individu seperti halnya pada pendekatan kalkulasi ekonomi akan tetapi pada sistem atau struktur reproduksi dalam masyarakat.
Hambatan dalam pendekatan ini bukanlah keterbatasan sumber daya melainkan sejarah dari proses ekonomi. Sejarah ini terkait besarnya ukuran surplus ekonomi dan cara pemanfaatan surplus ekonomi.
Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Letak perbedaan ini adalah pada institusi kepemilikan pribadi (private property). Institusi ini membuat orang terlibat dengan orang lainnya dan mendorong orang untuk memiliki orientasi tertentu di dalam upayanya mencapai tujuan pribadi.
Perekonomian ini menjadi wilayah orang mengejar kepentingan pribadinya dan dia dibenarkan untuk mengedepankan urusan pribadinya.
Tujuan dari sebuah perekonomian sebagai institusi yang memiliki realitas sendiri biasanya dipahami sebagai tujuan utuk mengakumulasi capital dan menumbuhkan kegiatan ekonomi. Adam Smith memandang bahwa akumulasi kekayaan adalah pembenaran utama bagi pasar untuk meregulasi dirinya sendiri