Sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan keseluruhan satuan dan aktivitas pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional baru terwujud dengan UU No. 2 Tahun 1989 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2003, yang mengatur tujuan, prinsip, hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan.

1. Sistem Pendidikan NasionalSistem Pendidikan Nasional
Pertemuan 5Pertemuan 5
Nuning Wuryanti, M.PdNuning Wuryanti, M.Pd

2. PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Nasional merupakan
pelaksanaan pendidikan suatu
negara berdasarkan sosio kultural,
psikologis, ekonomis, dan politis.
Pendidikan tersebut ditujukan
untuk membentuk ciri khusus atau
watak bangsa yang bersangkutan,
yang sering disebut kepribadian
nasional.

3. SISTEM PENDIDIKAN NASIONALSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Satu keseluruhan yang terpaduSatu keseluruhan yang terpadu
dari semua satuan dan aktivitasdari semua satuan dan aktivitas
pendidikan yang berkaitan satupendidikan yang berkaitan satu
dengan lainnya untukdengan lainnya untuk
mengusahakan tercapainyamengusahakan tercapainya
tujuan pendidikan pendidikantujuan pendidikan pendidikan
nasional.nasional.

4. Amanat UUD 1945, pasal 31:Amanat UUD 1945, pasal 31:
Ayat 1; Setiap warga negara berhak mendapatAyat 1; Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikanpendidikan
Ayat 2; Setiap warga negara wajib mengikutiAyat 2; Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajibpendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainyamembiayainya
Ayat 3; Pemerintah mengusahakan danAyat 3; Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sitem pendidikanmenyelenggarakan satu sitem pendidikan
nasional, dalam rangka meningkat- kan keimanannasional, dalam rangka meningkat- kan keimanan
dan ketaqwaan, meningkatkan akhlaq mulia dandan ketaqwaan, meningkatkan akhlaq mulia dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diaturmencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undangdengan undang-undang
Ayat 4; Negara memprioritaskan anggaranAyat 4; Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBNpendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN
serta dari APBD untuk memunuhi kebutuhanserta dari APBD untuk memunuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasionalpenyelenggaraan pendidikan nasional

5. Sejarah Undang-undang yang mengatur
tentang pendidkan nasional di Indonesia:
 UU No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan
dan Pengajaran di Sekolah
 UU No.12/1954 tentang berlakukan UU No.
4/1950
 UU No. 22/1961 tentang Perguruan Tinggi
 UU no 14 PRPS/1965 tentang Majelis
Pendidikan Nasional
 UU No. 19 PNPS/1965 tentang Pokok-Pokok
Sistem Pendidikan Nasional Pancasila

6. Ilmu Pendidikan Sistematis
 Uraian tentang pemikiran yang tersusun dengan
lengkap mengenai masalah-masalah pendidikan
(Prof. Dr. M.J.Langeveld)
 Teori pendidikan meliputi pengetahuan dan
pengalaman yang disusun secara logis-
sistematis mengenai kegiatan-kegiatan dan
usaha-usaha yang dijalankan dengan tujuan
mengubah tingkah laku manusia ke arah yang
diinginkan (Dr.W.P.Napitupulu)

7. Semua undang-undang tersebut bukanlahSemua undang-undang tersebut bukanlah
merupakan undang-undang tentang satumerupakan undang-undang tentang satu
sistem pendidikan nasional sebagaimanasistem pendidikan nasional sebagaimana
dikehendaki oleh UUD 1945, pasal 31.dikehendaki oleh UUD 1945, pasal 31.
Undang-undang tentang sistem pendidikanUndang-undang tentang sistem pendidikan
nasional sejak 1945 baru terwujud dengannasional sejak 1945 baru terwujud dengan
terealisasinya Undang-Undang Sistemterealisasinya Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional, yakni:Pendidikan Nasional, yakni:
- UU No. 2 Tahun 1989, yangUU No. 2 Tahun 1989, yang
disempurnakan dengandisempurnakan dengan
- UU No. 20 tahun 2003.UU No. 20 tahun 2003.

8. Undang-Undang Sisdiknas No.20/2003Undang-Undang Sisdiknas No.20/2003
 Dasar (pasal 2):Dasar (pasal 2):
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila danPendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945UUD 1945
 Fungsi dan Tujuan (pasal 3):Fungsi dan Tujuan (pasal 3):
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangPendidikan nasional berfungsi untuk mengembang
-kan kemampuan dan membentuk watak serta-kan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalamperadaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
Bertujuan untuk berkembangnya potensi pesertaBertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan ber-didik agar menjadi manusia yang beriman dan ber-
taqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, sehattaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, sehat
berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi wargaberilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab.negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

9. Prinsip-prinsip Pendidikan (ps.4):Prinsip-prinsip Pendidikan (ps.4):
(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis
dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengandan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaimenjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukankeagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa.bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu
kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dankesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna.multimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan pesertadidikpembudayaan dan pemberdayaan pesertadidik
yang berlangsung sepanjang hayat.yang berlangsung sepanjang hayat.

10. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi
keteladanan, membangun kemauan, danketeladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalammengembangkan kreativitas peserta didik dalam
proses pembelajaranproses pembelajaran
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan(5) Pendidikan diselenggarakan dengan
mengembangkan budaya membaca, menulis,mengembangkan budaya membaca, menulis,
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6) Penddikan diselenggarakan dengan(6) Penddikan diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen masyarakatmemberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan danmelalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.pengendalian mutu layanan pendidikan.

11. Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutumemperoleh pendidikan yang bermutu
(2) Warga negara yg memiliki kelainan fisik emosional,(2) Warga negara yg memiliki kelainan fisik emosional,
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperolehmental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
pend.khusus.pend.khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang
serta masyarakat adat yg terpencil berhak memperolehserta masyarakat adat yg terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khususpendidikan layanan khusus
(4) Warga negara yg memiliki potensi kecerdasan dan(4) Warga negara yg memiliki potensi kecerdasan dan
bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

12. Pasal 6Pasal 6
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh
tahun sampai dengan limabelas tahuntahun sampai dengan limabelas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasarwajib mengikuti pendidikan dasar
(2) Setiap warga negara bertanggungjawab(2) Setiap warga negara bertanggungjawab
terhadap keberlangsunganterhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.penyelenggaraan pendidikan.

13. Hak dan Kewajiban Orang TuaHak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7Pasal 7
(1) Orang tua berhak berperan serta dalam(1) Orang tua berhak berperan serta dalam
memilih satuan pendidikan danmemilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentangmemperoleh informasi tentang
perkembangan pendidikan anaknya.perkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar,(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar,
berkewajiban memberikan pendidikanberkewajiban memberikan pendidikan
dasar kepada anaknya.dasar kepada anaknya.

14. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan (ps. 13-16)Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan (ps. 13-16)
 Jalur pendidikan terdiri atas pendidikanJalur pendidikan terdiri atas pendidikan
formal, nonformal, dan informal yangformal, nonformal, dan informal yang
dapat saling melengkapi dandapat saling melengkapi dan
memperkaya.memperkaya.
 Jenjang pendidikan formal terdiri atasJenjang pendidikan formal terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah,pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi.dan pendidikan tinggi.
 Jenis pendidikan mencakup pendidikanJenis pendidikan mencakup pendidikan
umum, kejuruan, akademik, profesi,umum, kejuruan, akademik, profesi,
vakasi, keagamaan, dan khusus.vakasi, keagamaan, dan khusus.

15. Wajib Belajar (ps. 34)Wajib Belajar (ps. 34)
 Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapatSetiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat
mengikuti program wajar.mengikuti program wajar.
 Pemerintah dan pemda menjaminPemerintah dan pemda menjamin
terselenggaranya wajar minimal pada jenjangterselenggaranya wajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya.pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
 Wajar merupakan tanggungjawab negara yangWajar merupakan tanggungjawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikandiselenggarakan oleh lembaga pendidikan
pemerintah, pemerintah daerah, danpemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.masyarakat.
 Ketentuan tentang wajar diatur lebih lanjutKetentuan tentang wajar diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.dengan peraturan pemerintah.

16. Bahan Diskusi:Bahan Diskusi:
 Apakah amanat UUD 1945 pasal 31sudahApakah amanat UUD 1945 pasal 31sudah
diwujudkan?diwujudkan?
Berikan penjelasan anda!Berikan penjelasan anda!
 Menurut anda UU No 20 Tahun 2003 pasal 3Menurut anda UU No 20 Tahun 2003 pasal 3
sudah tercapai?sudah tercapai?
Berikan penjelasan dan alasan dari pendapatBerikan penjelasan dan alasan dari pendapat
anda!anda!
 Coba anda membuat formula yang mungkinCoba anda membuat formula yang mungkin
dapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuandapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan
nasional negara Indonesia yang tercantumnasional negara Indonesia yang tercantum
dalam UUD 1945 (mencerdaskan kehidupandalam UUD 1945 (mencerdaskan kehidupan
bangsa)!bangsa)!

17. MotivasiMotivasi
 Tidak ada masalah tanpa adaTidak ada masalah tanpa ada
penyelesaiannyapenyelesaiannya
 Mungkin karena keterbatasan kita,Mungkin karena keterbatasan kita,
rendahnya rasa syukur kita, dan perilakurendahnya rasa syukur kita, dan perilaku
kita yang membatasi kemampuan kita tukkita yang membatasi kemampuan kita tuk
mewujudkan kemuliaan masa depanmewujudkan kemuliaan masa depan
bangsabangsa
 Marilah kita awali dari yang kecil; dari diriMarilah kita awali dari yang kecil; dari diri
kita…………………………kita…………………………