Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, fungsi, dan unsur-unsur penting yang membentuk kekuatan suatu negara seperti sumber daya manusia, wilayah, dan sumber daya alam."

1. 1
PENG.JIWA KEWIRAANPENG.JIWA KEWIRAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
OLEH
DEDI SUPRIADI BS,Drs.M.Si

2. SASARAN P K NSASARAN P K N
WAWASAN KEWARGA-WAWASAN KEWARGA-
NEGARAAN INDONESIANEGARAAN INDONESIA
PERCAYAPERCAYA
DIRI SBGDIRI SBG
BANGSABANGSA
KOMITMENKOMITMEN
BELABELA
NEGARANEGARA
KETERAMPILANKETERAMPILAN
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
PARTISIPASIPARTISIPASI
SOSPOLSOSPOL
SIKAP DANSIKAP DAN
TANGGUNGTANGGUNG
JAWABJAWAB
DEMOKRATISDEMOKRATIS
WARGAWARGA
NEGARA YANGNEGARA YANG
CERDAS DANCERDAS DAN
BAIKBAIK
KOGNITIF AFEKTIF
PSIKOMOTOR
HOLISTIK
(Komprehensif
- integral )

3. KOMPETENSIKOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAANPENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN
BERTUJUAN UNTUK
MENGUASAI :
~ Kemampuan berfikir,
~ Bersikap rasional, dan
dinamis,
~ Berpandangan luas sebagai
manusia intelektual.
Mengantarkan Mahasiswa
selaku warganegara,
memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara,
untuk : - bela negara.
- cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, untuk :
- kesadaran berbangsa
- mempunyai ketahanan
nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehensif-
Integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

4. PERLU NEGARA ?PERLU NEGARA ?

5. Pengertian Negara (1)Pengertian Negara (1)
 Negara:Negara: Diterjemahkan dari kata-kata asing, yaitu:Diterjemahkan dari kata-kata asing, yaitu: StateState
(Inggris);(Inggris);StaatStaat (Belanda & Jerman);(Belanda & Jerman); EtatEtat (Prancis)(Prancis)
 NegaraNegara: (1) Integrasi dari kekuasaan politik;(2): (1) Integrasi dari kekuasaan politik;(2)
organisasi pokok dari kekuasaan politik; (3) alat dariorganisasi pokok dari kekuasaan politik; (3) alat dari
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengaturmasyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat; (4)hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat; (4)
organisasi yg ada dalam suatu wilayah yang dapatorganisasi yg ada dalam suatu wilayah yang dapat
memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semuamemaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan golongan lainnya dan dapat menetapkangolongan golongan lainnya dan dapat menetapkan
tujuan dari kehidupan bersamatujuan dari kehidupan bersama

6. (2)(2)
 NegaraNegara adalah suatuadalah suatu wilayahwilayah di permukaandi permukaan bumibumi yangyang
kekuasaannya baikkekuasaannya baik politikpolitik,, militermiliter, ekonomi, sosial maupun, ekonomi, sosial maupun
budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayahbudayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut.tersebut.
 Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyaiNegara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai
rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yangrakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang
menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaanmenerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan
negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itunegara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu
berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan,berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan,
yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegangyakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negarakekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara
itu berada.itu berada.

7. (3)(3)
 Alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikanAlat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakatpersoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat
 Suatu masyarakat yang diintegrasikan karenaSuatu masyarakat yang diintegrasikan karena
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yangmempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang
secara sah lebih besar daripada individu atau kelompoksecara sah lebih besar daripada individu atau kelompok
yang merupakan bagian dari masyarakat ituyang merupakan bagian dari masyarakat itu
 Asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalamAsosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam
suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yangsuatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang
dilaksanakan oleh suatu pemerintah yg untuk itu diberidilaksanakan oleh suatu pemerintah yg untuk itu diberi
kekuasaan memaksakekuasaan memaksa

8. MENURUT PARA AHLIMENURUT PARA AHLI
 Georg JellinekGeorg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telahNegara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman di wilayah tertentu.berkediaman di wilayah tertentu.
 Georg Wilhelm Friedrich HegelGeorg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dariNegara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universalkemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
 Roelof KrannenburgRoelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatuNegara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendirigolongan atau bangsanya sendiri..
 Roger F. SoltauRoger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atauNegara adalah alat (agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakatmengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat..

9.  Prof. R. DjokosoetonoProf. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulanNegara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan
manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
 Prof. Mr. SoenarkoProf. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerahNegara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah
tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagaitertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai
sebuah kedaulatan.sebuah kedaulatan.
 AristotelesAristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupiNegara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi
beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiribeberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri
sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatansepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan
bersama.bersama.

10. Syarat /unsur adanya NegaraSyarat /unsur adanya Negara
 PendudukPenduduk: sejumlah orang yang mendiami wilayah: sejumlah orang yang mendiami wilayah
negara itu, yang secara sosiologis disebut warga darinegara itu, yang secara sosiologis disebut warga dari
negara itu. 50% etnis jawa, suku makasar –bugis 3,68%,negara itu. 50% etnis jawa, suku makasar –bugis 3,68%,
Batak 2,04%, Bali 1,88%, Lombok 1,5%, Aceh 1,4%,Batak 2,04%, Bali 1,88%, Lombok 1,5%, Aceh 1,4%,
Tionghoa 2,8%.Tionghoa 2,8%.
 Wilayah:Wilayah: sebagai landasan materiil, yang memilikisebagai landasan materiil, yang memiliki
batasan/teritorial terletak dari dua benua yaitu benuabatasan/teritorial terletak dari dua benua yaitu benua
Asia dan Australia.Asia dan Australia.
 Pemerintah:Pemerintah: sekelompok orang yang diberisekelompok orang yang diberi
kewenangan untuk mengatur penduduk dan wilayahkewenangan untuk mengatur penduduk dan wilayah
dalam negara itu. Sistim Pemerintahan RI Presidensial,dalam negara itu. Sistim Pemerintahan RI Presidensial,
dalam implementasinya menerapkan sistemdalam implementasinya menerapkan sistem
Desenralisasi.Desenralisasi.

11. Tugas Negara (1)Tugas Negara (1)
 Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaanMengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan
yang asosial agar tidak membahayakanyang asosial agar tidak membahayakan
 Mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatanMengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan
manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainyamanusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya
tujuan-tujuan masyarakat seluruhnyatujuan-tujuan masyarakat seluruhnya
 Menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasiMenentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama-satu sama lainkemasyarakatan disesuaikan satu sama-satu sama lain

12. Fungsi Negara (2)Fungsi Negara (2)
 Melaksanakan Pengaturan ketertiban (law andMelaksanakan Pengaturan ketertiban (law and
order)order)
 Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuranMengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyatnyarakyatnya
 Pertahanan dan KeamananPertahanan dan Keamanan
 Menegakkan keadilan (justice) menurut hak danMenegakkan keadilan (justice) menurut hak dan
kewajibankewajiban

13. Sifat Negara/organisasiSifat Negara/organisasi
 Sifat Memaksa, dapat memaksanakan sesuaiSifat Memaksa, dapat memaksanakan sesuai
kekuasaan dengan jalur hukum/kekuasaankekuasaan dengan jalur hukum/kekuasaan
 Sifat Monopoli, setiap negara menguasai hal halSifat Monopoli, setiap negara menguasai hal hal
tertentu demi tujuan negara dengan tanpatertentu demi tujuan negara dengan tanpa
saingan.saingan.
 Sifat Mencakup semua (totalitas), semua menjadiSifat Mencakup semua (totalitas), semua menjadi
kewenangan negara, misal semua orang wajibkewenangan negara, misal semua orang wajib
pajak, semua warga wajib membela negara, dstpajak, semua warga wajib membela negara, dst

14. Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
(Lembaga negara setelah(Lembaga negara setelah
amandemen UUD 45)amandemen UUD 45)
 Badan Legislasi, MPR, DPR, DPDBadan Legislasi, MPR, DPR, DPD
 Badan EksikutifBadan Eksikutif
 Badan YudikatifBadan Yudikatif
** Mahkamah Agung ( MA )Mahkamah Agung ( MA )
** Mahkamah Konstitusi ( MK )Mahkamah Konstitusi ( MK )
** Komisi Yudisial ( KY ).Komisi Yudisial ( KY ).

15. Klasifikasi NegaraKlasifikasi Negara
Jumlah
Penguasa
Bentuk Positif Bentuk Negatif
Satu Orang Monarki Tirani
Sekelompok
Orang
Aristokrasi Oligarki
Banyak Orang Demokrasi Mobokrasi

16. Bentuk NegaraBentuk Negara
> Negara Kesatuan:> Negara Kesatuan:
** Negara kesatuan dgn sistem SentralisasiNegara kesatuan dgn sistem Sentralisasi
** Negara kesatuan dgn sistemNegara kesatuan dgn sistem Desentralisasi,Desentralisasi,
(Pola penyerahan wewenang Pemerintahan oleh(Pola penyerahan wewenang Pemerintahan oleh
pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur danpemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI )menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI )
 Negara Serikat ( Federasi ), bentuk negara yangNegara Serikat ( Federasi ), bentuk negara yang
merupakan gabungan dari beberapa Negramerupakan gabungan dari beberapa Negra
bagian, kekuasaan ada dalam negara federasibagian, kekuasaan ada dalam negara federasi
merupakan negara bagianmerupakan negara bagian

17. Elemen kekuatan negaraElemen kekuatan negara
 Sumber daya ManusiaSumber daya Manusia
 Teritorial NegaraTeritorial Negara
 Sumber daya alamSumber daya alam
 Kapasitas Pertanian dan IndustriKapasitas Pertanian dan Industri
 Kekuatran Militer dan dan MobilitasnyaKekuatran Militer dan dan Mobilitasnya
 Elemen kekuatan yang tidak terwujud, faktorElemen kekuatan yang tidak terwujud, faktor
yang mendukung kekuatan Negara berupayang mendukung kekuatan Negara berupa
Kepribadian, kepemimpinan, persatuan bangsaKepribadian, kepemimpinan, persatuan bangsa

18. Tata urut perundangan IndonesiaTata urut perundangan Indonesia
> 1966 ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966> 1966 ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966
1.1. UUD1945UUD1945
2.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR
3.3. Undang Undang/Peraturan pengganti UUUndang Undang/Peraturan pengganti UU
4.4. Peraturan Pemerintah ( PP )Peraturan Pemerintah ( PP )
5.5. Keputusan PresidenKeputusan Presiden
6.6. Peraturan pelaksana, seperti: PerarturanPeraturan pelaksana, seperti: Perarturan
menteri, Interuksi menteri, dll.menteri, Interuksi menteri, dll.

19.  Ketetapan MPR No.III tahun 2000Ketetapan MPR No.III tahun 2000
1.1. Undang Undang dasar 1945Undang Undang dasar 1945
2.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR
3.3. Undang UndangUndang Undang
4.4. Peraturan Pemerintah pengganti UUPeraturan Pemerintah pengganti UU
5.5. Peraturan Pemerintah ( PP )Peraturan Pemerintah ( PP )
6.6. Keputusan PresidenKeputusan Presiden
7.7. Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.

20.  Tgl. 24 mei 2004 disempurnakan , melalui UUTgl. 24 mei 2004 disempurnakan , melalui UU
No. 10 tahun 2004.No. 10 tahun 2004.
1.1. Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
2.2. UU/Peraturan Pemerintah pengganti UUUU/Peraturan Pemerintah pengganti UU
3.3. Peraturan Pemerintah ( PP )Peraturan Pemerintah ( PP )
4.4. Peraturan PresidenPeraturan Presiden
5.5. Peraturan Daerah, meliputi Perda Provinsi,Peraturan Daerah, meliputi Perda Provinsi,
Perda Kab/Kota, dan Peraturan Desa.Perda Kab/Kota, dan Peraturan Desa.

21. Perbedaan pemberlakuan tataPerbedaan pemberlakuan tata
urut Perundanganurut Perundangan
1966 ketetapan MPRS
No.XX/MPRS/1966
Ketetapan MPR No.III
tahun 2000
Tgl. 24 mei 2004
disempurnakan ,
melalui UU No. 10
tahun 2004.
1. UUD1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang Undang/
Peraturan pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
( PP )
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan pelaksana,
seperti: Perarturan menteri,
Interuksi menteri, dll.
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
pengganti UU
5. Peraturan Pemerintah
( PP )
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.
1. UUD 1945
2. UU/P Pemerintah
pengganti UU
3. Peraturan Pemerintah
( PP )
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah,
meliputi Perda Provinsi,
Perda Kab/Kota, dan
Peraturan Desa.

22. Identitas NasionalIdentitas Nasional
Manifestasi nilai nilai budaya yang tumbuh danManifestasi nilai nilai budaya yang tumbuh dan
berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsaberkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa
(nation) dengan ciri ciri khas dan dengan ciri ciri yg(nation) dengan ciri ciri khas dan dengan ciri ciri yg
khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainkhas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain
dalam kehidupannya (wibisono Koento:2005)dalam kehidupannya (wibisono Koento:2005)
Identitas yang melekat pada kelompok yang lebihIdentitas yang melekat pada kelompok yang lebih
besar yang diikat oleh kesamaan kesamaan baikbesar yang diikat oleh kesamaan kesamaan baik
fisik (budaya,bahasa…), maupun non fisik (citafisik (budaya,bahasa…), maupun non fisik (cita
cita, keinginan…),cita, keinginan…),
Identitas Nasional /Bangsa melahirkan tindakanIdentitas Nasional /Bangsa melahirkan tindakan
kelompok (collective action) disebut Atribut Nas.kelompok (collective action) disebut Atribut Nas.

28. 28
PENG.JIWA KEWIRAANPENG.JIWA KEWIRAAN

30. Parameter Identitas NasionalParameter Identitas Nasional
1.1. Pola PrilakuPola Prilaku
2.2. Lambang LambangLambang Lambang
3.3. Alat PerlengkapanAlat Perlengkapan
4.4. Tujuan yang ingin dicapaiTujuan yang ingin dicapai

31. KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
 kewarganegaraankewarganegaraan merupakan keanggotaanmerupakan keanggotaan
seseorang dalam satuan politik tertentu (secaraseseorang dalam satuan politik tertentu (secara
khusus: negara) yang dengannya membawa hakkhusus: negara) yang dengannya membawa hak
untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
 Seseorang dengan keanggotaan yang demikianSeseorang dengan keanggotaan yang demikian
disebutdisebut warga negarawarga negara..

32. WarganegaraWarganegara
 Penduduk yang menghuni suatu negara disebutPenduduk yang menghuni suatu negara disebut
warganegarawarganegara
 Dahulu penduduk disebut kawula atau hamba,Dahulu penduduk disebut kawula atau hamba,
tetapi bersamaan dengan diterimanya konseptetapi bersamaan dengan diterimanya konsep
negara di abad ke-19, disebut warganegaranegara di abad ke-19, disebut warganegara
 Dengan status warganegara, maka setiap orangDengan status warganegara, maka setiap orang
adalah subyek hukum yang mempunyai hak danadalah subyek hukum yang mempunyai hak dan
kewajiban yang samakewajiban yang sama

33.  Warganegara: adalah penduduk yang memilikiWarganegara: adalah penduduk yang memiliki
hubungan tidak terputus dengan tanah airnya,hubungan tidak terputus dengan tanah airnya,
dan dengan konstitusi dimanapun dia beradadan dengan konstitusi dimanapun dia berada
 Pengertian ini mengandung makna,orang sebagaiPengertian ini mengandung makna,orang sebagai
subyek yg ikut menentukan ada tidaknya negarasubyek yg ikut menentukan ada tidaknya negara
 Makna lain adalah adanya nilai kemerdekaanMakna lain adalah adanya nilai kemerdekaan
manusia atas dominasi negaramanusia atas dominasi negara

34.  Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsepKewarganegaraan merupakan bagian dari konsep
kewargaankewargaan ((citizenshipcitizenship). Di dalam pengertian ini, warga). Di dalam pengertian ini, warga
suatu kota atau kabupaten disebut sebagaisuatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kotawarga kota
atauatau warga kabupatenwarga kabupaten, karena keduanya juga merupakan, karena keduanya juga merupakan
satuan politik.satuan politik.
 Kewarganegaraan memiliki kemiripan denganKewarganegaraan memiliki kemiripan dengan
kebangsaan (kebangsaan (nationalitynationality). Yang). Yang membedakan adalahmembedakan adalah
hak-hak untuk aktif dalam perpolitikanhak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada. Ada
kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpakemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa
menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukummenjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum
merupakan subyek suatu negara dan berhak atasmerupakan subyek suatu negara dan berhak atas
perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalamperlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam
politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politikpolitik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik
tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

35.  Di bawah teori kontrak sosial, statusDi bawah teori kontrak sosial, status
kewarganegaraan memiliki implikasi hak dankewarganegaraan memiliki implikasi hak dan
kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraankewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan
aktif",aktif", seorang warga negara disyaratkan
untuk menyumbangkan kemampuannya
bagi perbaikan komunitas melalui
partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja
sukarela, dan berbagai kegiatan serupa
untuk memperbaiki penghidupan
masyarakatnya.

36. NEGARA INDONESIANEGARA INDONESIA
 Indonesia adalah salah satu negara di dunia dari 193 negaraIndonesia adalah salah satu negara di dunia dari 193 negara
anggota PBBanggota PBB
 Indonesia adalah negara merdeka, yaitu bebas mandiri, dan tidakIndonesia adalah negara merdeka, yaitu bebas mandiri, dan tidak
dibawah kekuasaan atau kendali negara lain.dibawah kekuasaan atau kendali negara lain.
 Indonesi berpenduduk no. 4 di dunia, setelah China, India,Indonesi berpenduduk no. 4 di dunia, setelah China, India,
Amerika, yaitu sekitar 241 juta jiwa.Amerika, yaitu sekitar 241 juta jiwa.
 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yangIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang
mempunyai 17.508 pulau.mempunyai 17.508 pulau.
 Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antaraWilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antaraSamudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara
pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadipulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi
 1.9 juta mil persegi,1.9 juta mil persegi,

37. Tujuan Negara IndonesiaTujuan Negara Indonesia
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

38. BENTUK DAN KEDAULATANBENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1 (UUD 1945)Pasal 1 (UUD 1945)
 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik.yang berbentuk Republik.
 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undangdilaksanakan menurut Undang-Undang
DasarDasar
 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

39. WARGA NEGARA DANWARGA NEGARA DAN
PENDUDUKPENDUDUK
Pasal 26 UUD45Pasal 26 UUD45
(1)(1) Yang menjadi warga negara ialah orangYang menjadi warga negara ialah orang
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.undang sebagai warga negara.
(2)(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia danPenduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal diorang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.Indonesia.
(3)(3) Hal-hal mengenai warga negara danHal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undangundang.penduduk diatur dengan undangundang.

40. HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN
WARGANEGARAWARGANEGARA
Dalam UUD45 pasal 27Dalam UUD45 pasal 27
 (1)(1) Segala warga negara bersamaa kedudukannyaSegala warga negara bersamaa kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibdi dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itumenjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.dengan tidak ada kecualinya.
 (2)(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaanTiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagidan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.kemanusiaan.
 (3)(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikutSetiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.serta dalam upaya pembelaan negara.

41. Pasal 28DPasal 28D
 (3)(3) Setiap warga negara berhak memperolehSetiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahankesempatan yang sama dalam pemerintahan
Pasal 28EPasal 28E
 (1)(1) Setiap orang bebas memeluk agama danSetiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilihberibadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,pekerjaan,
memilih kewarganegaraan,memilih kewarganegaraan, memilih tempatmemilih tempat
tinggal diwilayah negara dantinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembalimeninggalkannya, serta berhak kembali

42. A G A M AA G A M A
Pasal 29Pasal 29
 (1)(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang MahaNegara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa.Esa.
 (2)(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiapNegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurutmasing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.agamanya dan kepercayaannya itu.

43. PENDIDIKANPENDIDIKAN
Pasal 31Pasal 31
 (1)(1) Setiap warga negara berhak mendapatSetiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. ****)pendidikan. ****)
 (2)(2) Setiap warga negara wajib mengikutiSetiap warga negara wajib mengikuti pendidikanpendidikan
dasar dan pemerintah wajibdasar dan pemerintah wajib membiayainya.membiayainya.
 (3)(3) Pemerintah mengusahakan danPemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikanmenyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dannasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangkaketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diaturmencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengandengan undang-undangundang-undang

44. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurangkurangnya dua puluh persen darisekurangkurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara sertaanggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari aggaran pendapatan dan belanja daerahdari aggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanuntuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasionalpendidikan nasional

45. FAKIR MISKINFAKIR MISKIN
Pasal 34Pasal 34
(1)Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh(1)Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh
negara.negara.
(2)Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi(2)Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi
seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakatseluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai denganyang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.martabat kemanusiaan.
(3)Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas(3)Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umumpelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.yang layak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal
ini diatur dalamini diatur dalam undang-undangundang-undang

46. UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANGUU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:
Setiap orang yang sebelum berlakunya UUSetiap orang yang sebelum berlakunya UU
tersebut telah menjadi WNItersebut telah menjadi WNI
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariAnak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
ayah dan ibu WNIayah dan ibu WNI
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariAnak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah WNI dan ibu warga negara asingseorang ayah WNI dan ibu warga negara asing
(WNA), atau sebaliknya(WNA), atau sebaliknya

47.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariAnak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memilikiseorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki
kewarganegaraan atau hukum negara asal sangkewarganegaraan atau hukum negara asal sang
ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepadaayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada
anak tersebutanak tersebut
 Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hariAnak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia darisetelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorangperkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang
WNIWNI
 Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dariAnak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
ibu WNIibu WNI

48.  anak yang lahir di luar perkawinan yang sah darianak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNIibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukansebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atausebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau
belum kawinbelum kawin
 anak yang lahir di wilayah negara Republikanak yang lahir di wilayah negara Republik
Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas statusIndonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya.kewarganegaraan ayah dan ibunya.
 anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayahanak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah
megara Republik Indonesia selama ayah danmegara Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya tidak diketahuiibunya tidak diketahui

49.  anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesiaanak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia
apabila ayah dan ibunya tidak memilikiapabila ayah dan ibunya tidak memiliki
kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannyakewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
 anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesiaanak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia
dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan daridari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikannegara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutankewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkananak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah ataupermohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau
ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpahibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia.atau menyatakan janji setia.

50.  Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagiSelain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
 anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah,anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah,
belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakuibelum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui
secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraansecara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan
asingasing
 anak WNI yang belum berusia lima tahun, yanganak WNI yang belum berusia lima tahun, yang
diangkat secara sah sebagai anak oleh WNAdiangkat secara sah sebagai anak oleh WNA
berdasarkan penetapan pengadilanberdasarkan penetapan pengadilan
 anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yangberada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang
ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraanayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan
IndonesiaIndonesia
 anak WNA yang belum berusia lima tahun yanganak WNA yang belum berusia lima tahun yang
diangkat anak secara sah menurut penetapandiangkat anak secara sah menurut penetapan
pengadilan sebagai anak oleh WNI.pengadilan sebagai anak oleh WNI.

51.  Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagiKewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi
seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:
 Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah Republikberada dan bertempat tinggal di wilayah Republik
Indonesia, yang ayah atau ibunya memperolehIndonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh
kewarganegaraan Indonesiakewarganegaraan Indonesia
 Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahunAnak warga negara asing yang belum berusia lima tahun
yang diangkat anak secara sah menurut penetapanyang diangkat anak secara sah menurut penetapan
pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesipengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesi

52.  Di samping perolehan status kewarganegaraan sepertiDi samping perolehan status kewarganegaraan seperti
tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehantersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proseskewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses
pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawinpewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin
secara sah dengan warga negara Indonesia dan telahsecara sah dengan warga negara Indonesia dan telah
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnyatinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya
lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidaklima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak
berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadiberturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi
warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,
asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

53.  Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UUBerbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU
Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkanKewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan
dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anakdwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak
yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampaiyang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai
usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal iniusia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini
dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahundicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun
2007.2007.
 Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip RepublikDari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik
Indonesia menganut asas kewarganegaraanIndonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinisius sanguinis;;
ditambah denganditambah dengan ius soliius soli terbatas.terbatas.

54. ius sanguinisius sanguinis
 Ius sanguinisIus sanguinis atauatau jus sanguinisjus sanguinis adalah hakadalah hak
kewarganegaraan yang diperoleh seseorangkewarganegaraan yang diperoleh seseorang
(individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah(individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah
atau ibu biologisnya.atau ibu biologisnya.
 Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarahKebanyakan bangsa yang memiliki sejarah
panjang menerapkan asas ini, seperti negara-panjang menerapkan asas ini, seperti negara-
negara di Eropa dan Asia Timur.negara di Eropa dan Asia Timur.

55. ius soliius soli
 us solius soli atauatau jus solijus soli (bahasa Latin "hak untuk wilayah")(bahasa Latin "hak untuk wilayah")
adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapatadalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat
diperoleh individu berdasarkan tempat lahir di wilayahdiperoleh individu berdasarkan tempat lahir di wilayah
dari suatu negara.dari suatu negara.
 Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).
 Biasanya peraturan perolehan nasionalitas atauBiasanya peraturan perolehan nasionalitas atau
kewarganegaraan suatu negara berdasarkan kelahiran dikewarganegaraan suatu negara berdasarkan kelahiran di
wilayah tersebut diberikan oleh hukum (wilayah tersebut diberikan oleh hukum (lex soli)lex soli)..
 Banyak negara memberikanBanyak negara memberikan lex solilex soli tertentu, dan initertentu, dan ini
merupakan aturan yang paling umum untukmerupakan aturan yang paling umum untuk
memperoleh kewarganegaraan.memperoleh kewarganegaraan.

56. KONSTITUSI DAN RULE OFKONSTITUSI DAN RULE OF
LAWLAW
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Bhs perancis Constituer ya ng berartiBhs perancis Constituer ya ng berarti
membentuk, Maksudnya bahwa Konstitusi yaitumembentuk, Maksudnya bahwa Konstitusi yaitu
pembentukan suatu negara atau menyusun danpembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara.menyatakan aturan suatu negara.
Istilah UUD terjemahan dari Bhs BelandaIstilah UUD terjemahan dari Bhs Belanda
Gronwet, Wet itu Undang Undang Dasar, grondGronwet, Wet itu Undang Undang Dasar, grond
berarti tanah atau dasar.berarti tanah atau dasar.
Konstitusi adalah peraturan tertulis maupunKonstitusi adalah peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur Pemerintahan.tidak tertulis yang mengatur Pemerintahan.

57. Hakikat dan fungsi KonstitusiHakikat dan fungsi Konstitusi
 Adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusiaAdanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia
dan warga negaranyadan warga negaranya
 Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negaraDitetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara
yang bersifat fundamentalyang bersifat fundamental
 Adanya Pembagian dan pembatas dan TugasAdanya Pembagian dan pembatas dan Tugas
ketatanegaraan yang fundamental.ketatanegaraan yang fundamental.
 Setiap UUD memuat ketentuan: OrganisasiSetiap UUD memuat ketentuan: Organisasi
Negara, Hak dan Kewajiban warga negara,Negara, Hak dan Kewajiban warga negara,
Negara. Prosedur mengubah UUD. ( BudiardjoNegara. Prosedur mengubah UUD. ( Budiardjo
1996)1996)

58. Fungsi KonstitusiFungsi Konstitusi
 Taat aturan dalam pendirian lembaga permanenTaat aturan dalam pendirian lembaga permanen
 Taat aturan dalam hubungan negara denganTaat aturan dalam hubungan negara dengan
warga negara serta dengan negara lainwarga negara serta dengan negara lain
 Sumber hukum dasar yang tertinggi, seluruhSumber hukum dasar yang tertinggi, seluruh
peraturan harus mengacu kepada konstitusi.peraturan harus mengacu kepada konstitusi.

59. Dinamika Pelaksanaan UUD45Dinamika Pelaksanaan UUD45
 UUD 45, berlaku 18 Agustus 1945 s/d 27UUD 45, berlaku 18 Agustus 1945 s/d 27
Desember 1949Desember 1949
 Konstitusi RIS, berlaku 27 Desember 1949 s/dKonstitusi RIS, berlaku 27 Desember 1949 s/d
17 Agustus 195017 Agustus 1950
 UUDS, berlaku 15 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959UUDS, berlaku 15 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959
 UUD45, berlaku 5 Juli 1959 s/d 1999, PeralihanUUD45, berlaku 5 Juli 1959 s/d 1999, Peralihan
dari ORLA(1959 s/d 1966) ke ORBA ( 1966 –dari ORLA(1959 s/d 1966) ke ORBA ( 1966 –
1998 )1998 )
 UUD 45, hasil Amandemen.UUD 45, hasil Amandemen.

60. Proses Amandemen UUD45Proses Amandemen UUD45
a.a. Sidang umum MPR 19 September 1999,Sidang umum MPR 19 September 1999,
perubahan 8 pasal tentang hak dan kewajibanperubahan 8 pasal tentang hak dan kewajiban
Presiden dan wakil Presiden, serta hak LegislatifPresiden dan wakil Presiden, serta hak Legislatif
b.b. Sidang tahunan MPR 18 Agustus 2000,Sidang tahunan MPR 18 Agustus 2000,
Tambahan dan perubahan 5 Bab 25 pasalTambahan dan perubahan 5 Bab 25 pasal
mengenai otonomi daerah, DPR, wilayahmengenai otonomi daerah, DPR, wilayah
negara,kewarganegaraan,hak dasar (HAM),negara,kewarganegaraan,hak dasar (HAM),
pertahanan dan keamanan, serta perlengkapanpertahanan dan keamanan, serta perlengkapan
negaranegara

61. c. Sidang tahunan MPR 9 November 2001,c. Sidang tahunan MPR 9 November 2001,
Tambahan dan perubahan 3 bab 24 pasalTambahan dan perubahan 3 bab 24 pasal
tentang kedaulatan dan negara Indonesia,MPR,tentang kedaulatan dan negara Indonesia,MPR,
pencalonan Presiden dan wakil, pemakzulan, hakpencalonan Presiden dan wakil, pemakzulan, hak
presiden, kementrian negaraDPD, pemilu,presiden, kementrian negaraDPD, pemilu,
keuangan negara,BPK,MA,kekuasaankeuangan negara,BPK,MA,kekuasaan
kehakiman, KY, MKkehakiman, KY, MK
d. Sidang tahunan MPR 10 Agustus 2002,d. Sidang tahunan MPR 10 Agustus 2002,
perubahan ke 1,2,3, dan 4 ditetapkan sebagaiperubahan ke 1,2,3, dan 4 ditetapkan sebagai
perubahan UUD1945. Perubahan diputuskanperubahan UUD1945. Perubahan diputuskan
dalam rapat Paripurna MPR.dalam rapat Paripurna MPR.

62. Pengertian Rule of LawPengertian Rule of Law
Rule of law adalah kekuasaan undang undangRule of law adalah kekuasaan undang undang
yang terorganisasi /Penegakan Hukum.yang terorganisasi /Penegakan Hukum.
Friedman (1959, membedakan 2 pengertian:Friedman (1959, membedakan 2 pengertian:
- Secara formal ( in the formal sense ) yaitu- Secara formal ( in the formal sense ) yaitu
kekuasaan umum yang terorganisasi (0rganizedkekuasaan umum yang terorganisasi (0rganized
public power) artinya semua negara memiliki aparatpublic power) artinya semua negara memiliki aparat
penegak hukum.penegak hukum.
- Secara hakiki/materil (ideological- Secara hakiki/materil (ideological
sense),menegakan hukum yg menyangkut ukuransense),menegakan hukum yg menyangkut ukuran
hukum, yaitu baik dan buruk (just and unjust law)hukum, yaitu baik dan buruk (just and unjust law)

63. Latar belakang&FungsiLatar belakang&Fungsi
Rule of LawRule of Law
Latar belakang Rule of lawLatar belakang Rule of law
Untuk membatasi kekuasaan absolut negara, iniUntuk membatasi kekuasaan absolut negara, ini
konsep dari common law dimana segenap lapisankonsep dari common law dimana segenap lapisan
masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaanmasyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaan
menjungjung tinggi supermasi hukum yangmenjungjung tinggi supermasi hukum yang
dibangun di atas prinsip keadilan dan egaliter.dibangun di atas prinsip keadilan dan egaliter.
Fungsi Rule of LawFungsi Rule of Law
untuk jaminan formal rasa keadilan masyarakat.untuk jaminan formal rasa keadilan masyarakat.
secara formal termuat dalam UUD45,ps 1, 24, 27,secara formal termuat dalam UUD45,ps 1, 24, 27,
dan 28 D.dan 28 D.

64. Lembaga penegak hukumLembaga penegak hukum
1.1. KepolisianKepolisian
2.2. KejaksaanKejaksaan
3.3. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
4.4. Badan Peradilan:Badan Peradilan:
a.a. Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)
b.b. Mahkamah Konstitusi ( MK )Mahkamah Konstitusi ( MK )
c.c. Pengadilan negeriPengadilan negeri
d.d. Pengadilan TinggiPengadilan Tinggi

65. Tujuan Komnas HAMTujuan Komnas HAM
(a)(a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagiMengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila,pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila,
UUD45, dan Piagam PBB serta DekkarasiUUD45, dan Piagam PBB serta Dekkarasi
Universal hak asasi Manusia.Universal hak asasi Manusia.
(b)(b) Meningkatkan perlindungan dan penegakanMeningkatkan perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia guna perkembangannyahak asasi manusia guna perkembangannya
pribadi manusia Indonesia seutuh danpribadi manusia Indonesia seutuh dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagaikemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupanbidang kehidupan

66. HAM Permasalah & PenegakanHAM Permasalah & Penegakan
HAM di Indonesia didasarkan kepada konstitusi NKRIHAM di Indonesia didasarkan kepada konstitusi NKRI
yaitu;yaitu;
>> Pembukaan UUD45 (alinea I),Pembukaan UUD45 (alinea I),
>> Pancasila sila keempat,Pancasila sila keempat,
>> Batang tubuh UUD45 (Ps.27,29, 30),Batang tubuh UUD45 (Ps.27,29, 30),
>> UU N0.39/1999 tentang HAM,UU N0.39/1999 tentang HAM,
>> UU no.26/2000 tentang pengadilan HAM.UU no.26/2000 tentang pengadilan HAM.
>> PP No.7 tahun 2005 Program penegakan hukumPP No.7 tahun 2005 Program penegakan hukum
dan HAM meliputi; Pemberantasan Korupsi,dan HAM meliputi; Pemberantasan Korupsi,
antiterorisme, dan pembasmian penggunaan Narkotikaantiterorisme, dan pembasmian penggunaan Narkotika
dan obat obat berbahayadan obat obat berbahaya

67. Ham menuru konsepHam menuru konsep
Negara Barat/ LiberalismeNegara Barat/ Liberalisme
 Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlakIngin meninggalkan konsep Negara yang mutlak
 Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas,Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas,
negara sebagai koordinator dan pengawasnegara sebagai koordinator dan pengawas
 Filosofi dasar; hak asasi tertanam pada diriFilosofi dasar; hak asasi tertanam pada diri
individu manusia.individu manusia.
 Hak asasi lebih dulu ada dari pada tata negaraHak asasi lebih dulu ada dari pada tata negara

68. Pemikiran HAM sudah MerdekaPemikiran HAM sudah Merdeka
 Periode 1945-1950, penekannya pada;Periode 1945-1950, penekannya pada;
a.a. Hak untuk merdeka ( self determination )Hak untuk merdeka ( self determination )
b.b. Hak kebebasan untuk berserikat melaluiHak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan.organisasi politik yang didirikan.
c.c. Hak kebebasan untuk menyampaikanHak kebebasan untuk menyampaikan
pendapat terutama diparlemen.pendapat terutama diparlemen.
Keluarlah maklumat Pemerintah tgl 3Keluarlah maklumat Pemerintah tgl 3
November 1945 tentang Partai Politik, untukNovember 1945 tentang Partai Politik, untuk
mengatur aliran yg ada dalam masyaakatmengatur aliran yg ada dalam masyaakat
terbentuk sebelum pemilu DPR 1946.terbentuk sebelum pemilu DPR 1946.

69. Periode 1950 - 1959Periode 1950 - 1959
Pemikiran HAM lebih kepada penekananPemikiran HAM lebih kepada penekanan
kebebasan Demokrasi Liberal yg berintikankebebasan Demokrasi Liberal yg berintikan
Kebebasan Individu. Munculah LembagaKebebasan Individu. Munculah Lembaga
Demokrasi :Demokrasi :
a.a.Partai politik dengan berbagai macam IdeologiPartai politik dengan berbagai macam Ideologi
b.b.Kebebasan pers bersifat liberalKebebasan pers bersifat liberal
c.c.Pemilu dengan sistem multi partaiPemilu dengan sistem multi partai
d.d.Parlemen sebagai lembaga kontrol PemerintahParlemen sebagai lembaga kontrol Pemerintah
e.e.Wacana HAM yg kondusif, Pemerintah memberiWacana HAM yg kondusif, Pemerintah memberi
kebebasankebebasan

70. Periode 1959 - 1966Periode 1959 - 1966
Periode ini tidak mendapatkan Ruang kebebasanPeriode ini tidak mendapatkan Ruang kebebasan
/pemasungan HAM, seperti; Hak sipil, untuk/pemasungan HAM, seperti; Hak sipil, untuk
berserikat, berkumpul, menyampaikaberserikat, berkumpul, menyampaika
pendapat,dll.pendapat,dll.
Pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yangPemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang
ketat oleh kekuasaan) baik hak sipil dan hakketat oleh kekuasaan) baik hak sipil dan hak
politik warganegara, Karena sistempolitik warganegara, Karena sistem
Pemerintahan berubah dari Parlementer menjadiPemerintahan berubah dari Parlementer menjadi
sistem Demokrasi terpimpinsistem Demokrasi terpimpin

71. Periode 1966 - 1998Periode 1966 - 1998
Dapat dilihat dalam tiga ukuran waktu yg berbeda;Dapat dilihat dalam tiga ukuran waktu yg berbeda;
 1967 awal pemerintahan Presiden Soeharto,1967 awal pemerintahan Presiden Soeharto,
berusaha melindungi kebebasan dasar manusia,berusaha melindungi kebebasan dasar manusia,
adanya uji materi (judical ceview) MAadanya uji materi (judical ceview) MA
 1970-1980, pemasungan HAM dengan sikap1970-1980, pemasungan HAM dengan sikap
defensip (bertahan), represif (kekerasan),defensip (bertahan), represif (kekerasan),
tercermin produk hukum bersifat membatasitercermin produk hukum bersifat membatasi
(restriktif) , alasan bahwa HAM produk barat(restriktif) , alasan bahwa HAM produk barat
yang tidak sesuai nilai nilai luhur budaya bangsayang tidak sesuai nilai nilai luhur budaya bangsa
yang tercemin dalam Pancasilayang tercemin dalam Pancasila

72. >> 1990 an , kurun waktu ini tidak lagi dam bentuk1990 an , kurun waktu ini tidak lagi dam bentuk
wacana lagi, dengan dibentuknya Lembagawacana lagi, dengan dibentuknya Lembaga
penegakan HAM , Komnas HAM berdasarkanpenegakan HAM , Komnas HAM berdasarkan
Kepres no. 50 tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993,Kepres no. 50 tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993,
memberikan kebebasan menurut UUD45memberikan kebebasan menurut UUD45
amandemen, Piagam PPB, Piagam Mukadimahamandemen, Piagam PPB, Piagam Mukadimah

73. Periode 1998 - sekarangPeriode 1998 - sekarang
Adanya amandemen UUD45 terkait denganAdanya amandemen UUD45 terkait dengan
HAM dan ditetapkan UU no. 39/1999 tentangHAM dan ditetapkan UU no. 39/1999 tentang
HAM.( Hak hidup, hak berkeluarga danHAM.( Hak hidup, hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkanmelanjutkan keturunan, hak mengembangkan
diri, hak memperoleh keadilan hak atasdiri, hak memperoleh keadilan hak atas
kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak ataskebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas
kesejahtraan, hak turut serta dalamkesejahtraan, hak turut serta dalam
Pemerintahan, hak wanita dan hak anakPemerintahan, hak wanita dan hak anak
Pemerintah memberikan perlindungan dalamPemerintah memberikan perlindungan dalam
asfek; hak politik, sosial, ekonomi, budaya,asfek; hak politik, sosial, ekonomi, budaya,
keamanan, hukum, dan Pemerintahan.keamanan, hukum, dan Pemerintahan.

74. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
1.1. Geopolitik, berasal dari dua suku kata ‘Geopolitik, berasal dari dua suku kata ‘GeoGeo berartiberarti
bumi’. ‘Politik dari yunanibumi’. ‘Politik dari yunani PoliteiaPoliteia berartiberarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)
dandan teiateia berarti urusan’. Bhs.Inggris Politics yaituberarti urusan’. Bhs.Inggris Politics yaitu
suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dansuatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan
alat yang digunakan untuk mencapai citaalat yang digunakan untuk mencapai cita
cita/tujuan.cita/tujuan.
2.2. Politik suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan,Politik suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan,
jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapaijalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai
tujuan tertentu yang dikehendaki.tujuan tertentu yang dikehendaki.
3.3. Untuk mempertahankan Negara, harusUntuk mempertahankan Negara, harus
mempunyai kesatuan cara pandang ( WANUS )mempunyai kesatuan cara pandang ( WANUS )

75.  Def.Wanus: Cara pandang bangsa IndonesiaDef.Wanus: Cara pandang bangsa Indonesia
mengenai dirimengenai diri dandan tanah airnyatanah airnya sebagai negarasebagai negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan nyangkepulauan dengan semua aspek kehidupan nyang
beragam.beragam.
 Arah pandangnya ke dalam untuk mewujudkanArah pandangnya ke dalam untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan segenap aspekpersatuan dan kesatuan segenap aspek
kehidupan . Karena kita berbhineka tunggal ika.kehidupan . Karena kita berbhineka tunggal ika.
 Arah pandang keluar, demi terjaminnyaArah pandang keluar, demi terjaminnya
kepentingan Nasional dalam dunia yang serbakepentingan Nasional dalam dunia yang serba
berubah dan melaksanakan ketertiban Dunia.berubah dan melaksanakan ketertiban Dunia.

76. BENTUK WAWASANBENTUK WAWASAN
NUSANTARANUSANTARA
1.1. Wanus sebagai landasan konsep KetahananWanus sebagai landasan konsep Ketahanan
Nasional ( Tanas ).Nasional ( Tanas ).
2.2. Wanus sebagai wawasan PembangunanWanus sebagai wawasan Pembangunan
Nasional.Nasional.
3.3. Wanus sebagai wawasan pertahanan danWanus sebagai wawasan pertahanan dan
keamanan Negara.keamanan Negara.
4.4. Wanus sebagai wawasan kewilayahanWanus sebagai wawasan kewilayahan

77. GEOSTRATEGIGEOSTRATEGI
1.1. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakanStrategi adalah ilmu dan seni menggunakan
semua sumber daya bangsa untuksemua sumber daya bangsa untuk
melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalammelaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam
keadaan perang dan damai. Geostrategi adalahkeadaan perang dan damai. Geostrategi adalah
suatu strategi dalam memanfaatkan kondisisuatu strategi dalam memanfaatkan kondisi
geografis negara dalam menentukan kebijakan,geografis negara dalam menentukan kebijakan,
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan cita citatujuan dan sasaran untuk mewujudkan cita cita
proklamasi dan tujuan nasional.proklamasi dan tujuan nasional.
2.2. Geostrategi/Tanas adalah kondisi kehidupanGeostrategi/Tanas adalah kondisi kehidupan
nasional yang harus diwujudkan.nasional yang harus diwujudkan.

78. Fungsi geostrategiFungsi geostrategi
Sebagai daya tangkal, untuk menangkal segalaSebagai daya tangkal, untuk menangkal segala
bentuk ancaman, gangguan, hambatan, danbentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan terhadap identitas, integritas, eksitensitantangan terhadap identitas, integritas, eksitensi
bangsa, dalam Aspek Ketahanan;bangsa, dalam Aspek Ketahanan;
a.a. Aspek ideologiAspek ideologi
b.b. Aspek PolitikAspek Politik
c.c. Aspek EkonomiAspek Ekonomi
d.d. Aspek sosial budayaAspek sosial budaya
e.e. Aspek pertahanan keamananAspek pertahanan keamanan

79. Komponen Astragatra (8 gatra)Komponen Astragatra (8 gatra)
Komponen terdiri dari 8 gatra (aspek), terbagi 2Komponen terdiri dari 8 gatra (aspek), terbagi 2
klasifikasi;klasifikasi;
1.1. Trigatra ( 3 unsur ): Aspek Geografi,Trigatra ( 3 unsur ): Aspek Geografi,
Sumber daya manusia, Keadaan danSumber daya manusia, Keadaan dan
Kemampuan Penduduk.Kemampuan Penduduk.
2.2. Pancagtra ( 5 Aspek ); Ketahanan bidangPancagtra ( 5 Aspek ); Ketahanan bidang
Idologi, Ketahanan nasional dibidang Politik,Idologi, Ketahanan nasional dibidang Politik,
Tanas dibidang Ekonomi, Tanas dibidangTanas dibidang Ekonomi, Tanas dibidang
sosial budaya, Tanas dibidang Hankamsosial budaya, Tanas dibidang Hankam

80. PRESENTASI INDIVIDU PKNPRESENTASI INDIVIDU PKN
1. Wanus sebagai landasan konsep dan1. Wanus sebagai landasan konsep dan
Wilayah Ketahanan NasionalWilayah Ketahanan Nasional
( Tanas ).( Tanas ).
2.Wanus sebagai wawasan2.Wanus sebagai wawasan
Pembangunan Nasional.Pembangunan Nasional.
3. Wanus sebagai wawasan pertahanan3. Wanus sebagai wawasan pertahanan
dan keamanan Negara.dan keamanan Negara.

81. 4. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek4. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek
ideologiideologi
5. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek5. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek
PolitikPolitik
6. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek6. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek
EkonomiEkonomi
7. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek7. Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal Aspek
Sosial Budaya.Sosial Budaya.

82. 6.Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal6.Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal
Aspek Pertahanan dan KemananAspek Pertahanan dan Kemanan
7.Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal7.Fungsi geostrategi Sebagai daya tangkal
Aspek Sosial Budaya.Aspek Sosial Budaya.
8. SDM salah satu elemen ekuatan8. SDM salah satu elemen ekuatan
bangsabangsa

83. 9. Demokrasi ditinjau dari kepentingan9. Demokrasi ditinjau dari kepentingan
UmatUmat
10. Konsep Demokrasi dalam10. Konsep Demokrasi dalam
pandanganpandangan BaratBarat
11.Konsep Demokrasi dalam pandangan11.Konsep Demokrasi dalam pandangan
BaratBarat