Mou penatausahaan keuangan 2015

1. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 893.8/ Huk.Org/2015
dengan
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : .........................................
Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas (06-05-2015), kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. H. TATANG MULYANA, SH.,
MM
: Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
berkedudukan di jalan Alun-Alun Nomor 2
parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H. HERRY HUDAYA : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Provinsi Jawa Barat yang
berkedudukan di Jalan Windu No. 26
Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Jaawa Barat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah
sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Penatausahaaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
I. OBJEK KERJASAMA

2. Pasal 1
Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Penatausahaaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
Pasal 2
(1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaaan
Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang sesuai perencanaan, maka PIHAK
KESATU telah menyepakati kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaaan
Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaaan Keuangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dari tanggal 17 sampai
dengan 22 Mei 2015 diikuti oleh 40 (epmat puluh) orang siswa bertempat di Kabupaten
Pangandaran.
II. TUJUAN KERJASAMA
Pasal 3
Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keahlian dan
keterampilan Aparatur Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam
melaksanakan tugas khususnya dalam hal Teknis Penatausahaaan Keuangan.
III. DASAR HUKUM
Pasal 4
1.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) yang telah diubah untuk Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890) ;
2.
Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keungan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. 5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan
Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan
Daerah ( Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Hubungan
Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
10.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2004 tentang Standar Manajemen
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Jawa Barat;
11.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi
Jawa Barat;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
13.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten
Pangandaran;
14.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5
(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Menyiapkan calo siswa diklat;

4. b. Melaksanakan konsultasi dan koordinaasi;
c. Menyiapkan sarana diklat peserta serta fsilitasnya, antara lain :
• Ruang belajar dan ruang diskusi;
• Konsumsi;
• Alat perlengkapan belajar mengajar;
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
d. Melaksanakan monitoring dan evalusi penyelenggaraan;
e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
f. Menghadiri Upacara Pembukaan dan Penutupan;
V. PEMBIAYAAN
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Penatausahaaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2015, dibebankan kepada PIHAK KESATU.
VI. LAIN - LAIN
Pasal 8
1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaaan Keuangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
2) Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam
dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama
ini;
Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan
tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5. PIHAK KEDUA
Dr. H. HERRI HUDAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19600430 198511 1 001
PIHAK KESATU
H. TATANG MULYANA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 198603 1 012

6. PIHAK KEDUA
Dr. H. HERRI HUDAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19600430 198511 1 001
PIHAK KESATU
H. TATANG MULYANA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 198603 1 012