LK-JIP TAHUn 2020.docx

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS KESEHATAN
VISI“MeningkatkanKualitasPelayananKesehatanyang
TerjangkaudanMerataBagiSeluruhMasyarakat”
LKJ-IP
2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(LKJ-IP) TAHUN
2020

LaporanAkuntabilitasInstansiPemerintah(LKj-IP)T.A2020 Page 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala limpahan berkat, karunia, petunjuk dan perlindungan-Nya yang senantiasa
memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah, sehingga kami dapat melaksanakan
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami di bidang kesehatan tahun 2020.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disebut LKj-IP Sebagai perwujudan
kewajiban suatu instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan Keberhasilan /
kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima dan
Penyusunan Kinerja ( PK ) Tahun 2020 melalui Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan
(Renja-OPD) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan
oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
Berdasarkan uraian diatas maka OPD-Dinas Kesehatan Kabupaten Ende adalah
salah satu organisasi/lembaga pada pemerintah di bidang Kesehatan berkewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Ende, di
bidang kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran
mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya serta kemajuan
yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.
Ende, 01 Februari 2021
Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende
Vitalis Kako,SH
Pembina Tk I
NIP.19651106 199903 1 004

SISTEMATIKAPENYUSUNAN LKj-IP
BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN
BAB II : RENCANA STRATEGI
A. RENSTRAORGANISASI
1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN DAN SASARAN :
3.1 TUJUAN
3.2 SASARAN
B. PENETAPAN KINERJA
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. INDIKATOR KINERJA
2. CAPAIAN KINERJA
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
D. LANGKA-LANGKA ANTISIPATIF YANG DIAMBIL
BAB IV: PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN

LAMPIRAN :
1. RENCANA STRATEGIK (RS) LIMA TAHUN
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020
3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) 2020
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) T.A 2020 Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Kesehatan Tahun 2020, yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang dapat membawa terwujudnya Visi Kabupaten
Ende.
Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas
Pemerintahan di bidang tertentu. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, sebagai salah satu
OPD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
pembangunan di Bidang Kesehatan. Penerapan sistem akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah melalui Perencanaan Stratejik merupakan langkah-langkah Proses
Perencanaan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lokal, nasional dan global. Dalam Rangka Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran serta Kebijakan Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Renstra dan RPJMD
Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sehingga terarah, efektif, efisien dan
berkesinambungan serta terimplementasikan secara bertahap selama 5 (Lima) tahun
sesuai skala prioritas dan anggaran pembiayaanya,yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai Pelaksana dari Program dan Kegiatan Pemerintah, OPD dalam hal ini
Dinas Kesehatan menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud
pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawabnya dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj-IP). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
pemangku kepetingan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan
sistem dan proses kebijakan kinerja pemerintahan yang baik (good governance
pervormance)
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
Maksud penyusunan LKj-IP Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2020, adalah
sebagai berikut :
a) Sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Ende atas
capaian kinerja yang diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020.
b) Sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Program Kegiatan dan manajemen
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende bagi upaya perbaikan kinerja di masa
datang.
2. TUJUAN
a) Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan tahun
2020;
b) Untuk dijadikan umpan balik upaya peningkatan kinerja secara terus menerus;
c) Sebagai strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan
datang.

C. GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN OPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE
Secara Kelembagaan, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ende berdasarkan Pasal 3
Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksakan urusan
wajib Pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan
 Untuk melksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan
menyelenggarakan Fungsi :
 Perumusan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan dibidang Kesehatan
masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan
Kesehatan,Kefarmasian,sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Sumber
Daya Kesehatan
 Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai dengan Lingkup Tugasnya
 Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait
dengan Bidang Kesehatan
2. Struktur Organisasi
Secara Kelembagaan OPD Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
Kesehatan, dibantu sekretaris dan 4 bidang Dinas, serta 1 Unit Pelaksana Teknis,
yang meliputi : (1) Sekretariat, (2) Bidang Kesehatan Masyarakat ; (3) Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (4) Bidang Pelayanan Kesehatan; (5)
Bidang Sumber Daya Kesehatan, serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yaitu :
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan 25 Puskesmas.

Secara rinci Uraian Jabatan Struktural dan Fungsional dalam mendukung Tugas dan Fungsi
Kepala Dinas Kesehatan, dibantu oleh :
1. Sekretariat terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu :
- Sub bagian Penyusunan Program Data dan Evaluasi
- Sub bagian Tatausaha, Kepegawaian dan Umum
- Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (Tiga) Seksi :
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gisi
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesehatan Lingkungan,Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 3 (Tiga)
Seksi :
- Seksi Surveylance dan Imunisasi
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan jiwa
4. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan terdiri dari 3 (Tiga)
Seksi :
- Seksi Kefarmasian
- Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 (Tiga) Seksi
- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Seksi Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

6. UPTD Lab. Kesehatan Daerah :
- Tata Usaha
UPTD Dinas kesehatan Kecamatan dalam melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsinya merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan, yang
melaksanakan Teknis Pelayanan Kesehatan di Bidang Kesehatan dan
Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Struktur Organisasi DinasKesehatan KabupatenEnde Tahun 2019
Perbub Ende
Nomor :35 Tahun 2016
Kepala Dinas
Sekretariat
Seksi
Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi
Kesehatan Keluiarga
dan Gizi
Bidang
Kesehatan
Masyarakat
Bidang
Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit
Bidang
Pelayanan Kesehatan
Bidang
Sumber Daya
Kesehatan
Sub Bagian
Penyusn.
Program Data
dan Evaluasi
Sub Bagian
Hukum Kepegawaaian dan Umum
Sub Bagian
Keu. &Pengelolaan Aset
Seksi
Kesehatan Keluarga
Seksi
Pencegahan dan
Menular dan Kesehatan
Jiwa
Seksi
Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Seksi
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Seksi
Sarana dan
Prasarana
Seksi
Kefarmasian
Seksi
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer
Seksi
Pencegahan dan
Menular
Seksi
Surveylance dan Imunisasi
Jabatan Fungsional
UPTD

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Ende di Uraikan sebagai beriut :
1. Kepala Dinas
a. Tugas
1) Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan
mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintah bidang
kesehatan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan
pemerintah daerah
2) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana
dan staf dinas
b. Fungsi
1) Menyusun/perumusan program dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang kesehatan
2) Pelaksanaan pengkajian kesehatan di bidang kesehatan dan hubungan
antar lembaga
3) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka
pelaksanaan kesehatan
4) Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dengan lembaga dan
organisasi yang bergerak dibidang kesehatan baik dalam negeri
maupun luar negeri
5) Pemberian rekomendasi, perijinan, asistensi, konsultasi dan supervisi
kepada instansi atau pihak lain yang terkait dalam bidang kesehatan
6) Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan

7) Pelaksanaan identifikasi masalah-masalah strategis untuk menjamin
pelaksanaan kesehatan
8) Pelaksanaan tugas kesekretariatan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah baik tertulis
maupun lisan
2. Sekretariat
a. Tugas
Melaksanakan pembinaan Administrasi yang meliputi koordinasi bidang,
pengelolaan urusan ketatausahaan, penyusunan program, keuangan dan
perlengkapan
b. Fungsi
1) Pengelolaan ketatausahaan meliputi kepegawaian Administrasi umum,
rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
2) Pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan
3) Pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pelaporan
4) Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
kegiatan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, baik tertulis
maupun lisan
A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. Melaksanakan urusan surat menyurat
2. Memberikan pelayanan teknis dan Administrasi

3. Menyelenggarakan Administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan urusan umum dan urusan rumah tangga
5. Melaksanakan hubungan masyarakat
6. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor
7. Menyelenggarakan hukum dan organisasi
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, baik
tertulis maupun lisan
B. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji
pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya
2. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan
biaya lainnya
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan
4. Melaksanakan urusan bendahara, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut LHP dan perlengkapan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, baik
tertulis maupun lisan
C. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
1. Menghimpun data dan mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan
anggaran
2. Menghimpun data secara sistematis dan mengkoordinasikan

program kesehatan
3. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka
penyusunan laporan secara deskriptif maupun statistik
pelaksanaan kegiatan
4. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan kesehatan
5. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi
dan ketatalaksanaan
6. Menyimpan data secara sistematis serta memelihara kesehatan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,
baik tertulis maupun lisan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang kesehatan masyarakat.
b. Fungsi
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan pemberdayaan
dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatankeluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan,pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
c. Fungsi Seksi - Seksi Bidang Kesehatan Masyarakat
 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Fungsi
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular,pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
kesehatan jiwa; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
kesehatan jiwa.
c. Fungsi Seksi – seksi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaankebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporandi bidang
surveilans dan imunisasi.
 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporandi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaankebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporandi bidang pencegahan
danpengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan.
b. Fungsi
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, serta peningkatan
mutu dan pelayanan kesehatan tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
mutu dan pelayanan kesehatan tradisional;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
mutu dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
mutu dan pelayanan kesehatan tradisional.

c. Fungsi Seksi – seksi Bidang Pelayanan Kesehatan
 Seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai tugas Penyiapan
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan primer.
 Seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai tugas penyiapan
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan kesehatan rujukan.
 Seksi peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu
dan pelayanan kesehatan tradisional.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 Tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
sumberdaya kesehatan.
 Fungsi
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian,
sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya
manusia kesehatan;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian,
sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, sarana
dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
 Fungsi Seksi – seksi Bidang Sumber Daya Kesehatan
 Seksi kefarmasian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kefarmasian.
 Seksi sarana prasarana kesehatan mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporandi bidang
sarana prasarana kesehatan.
 Seksi sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
sumber daya manusia kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melakukan
kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan kegiatan operasional
dilapangan dlam rangka meningkatkan pelayanan terpadu dengan instansi
teknis lainnya maupun peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh petugas operasional dan petugas fungsional
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
Dinas Kesehatan sesuai dengan keahliannya masing-masing
2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas
dipimpin oleh fungsional senior yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
Mengenai tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam (nomor 1)
diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
2) SUMBER DAYA MANUSIA (KETENAGAAN)
a) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
1. Jabatan Struktural
Tabel : 1. Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Tahun 2020
No Jabatan Eselon
Pendidikan
Jml
SMA Diploma S1 S2
1. Kepala Dinas II/b - - - 1 1
2. Sekretaris Dinas III/a 1 1
3. Kepala Bidang III/b 1 2 1 4
4. Kasubag IV/a 2 1 3

5. Kepala Seksi IV/a 2 3 4 3 12
6 Kepala UPT IV/a 1 1
7 Kepala TU IV/b 1 1
Jumlah 23
Sumber Data : Bagian Tata Usaha, 2020
2. Jabatan Fungsional
Tabel : 2. Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Tahun 2017
No Jabatan
Pendidikan
Jml
SMP SLTA Diploma S1
1. Fungsional Umum 3 15 3 14 35
2. Fungsional Khusus 3 7 1 1 12
Jumlah 47
b) Puskesmas
1. Jabatan Struktural
Tabel : 3 Jabatan Struktural Puskesmas Tahun 2020
No Jabatan
Pendidikan
Jml
SLTA D3 S1 S2
1. Kepala Puskesmas 10 14 1 25
Jumlah 25

2. Jabatan Fungsional
Tabel : 4 Jabatan Fungsional Puskesmas Tahun 2020
No Jabatan
Jml
SMP SLTA Diploma S1 Jumlah
1. Fungsional Umum 6 45 1 7 59
2. Fungsional Khusus 0 75 489 53 614
Jumlah 673
SumberData : Bagian Tata Usaha, 2020
Tabel : 5. Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi
Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kota Ende Tahun 2020
No PENDIDIKAN JUMLAH
I MEDIS
1 Dokter Umum 15
2 Dokter Gigi 6
II SARJANA KESEHATAN LAIN
1 Magister Kesehatan Masyarakat 8
2 Sarjana Kesehatan Masyarakat 25
III PARAMEDIS
1 Sarjana Keperawatan 15
2 D3 Keperawatan 235
3 Sekolah PerawatKesehatan (SPK) 48
4 DIV Kebidanan 8
5 DIII Kebidanan 158
6 DI Kebidanan 78
7 PerawatGigi DIII 19
8 PerawatGigi SPRG 15
III PARAMEDIS NON PERAWAT
1 S-1 Gizi 2
2 D-3 Gizi 18
3 SPAG 3
4 D-3 Sanitarian 34
5 SPPH 3
6 D-3 Analis Kesehatan 21
7 SMF 14

8 D-3 Farmasi 16
9 S-1 Farmasi 5
10 Apoteker 3
11 Rekam Medik 3
12
ATEM 3
IV TENAGA NON KESEHATAN /ADMINISTRASI
1 S-2 Non Kesehatan 0
2 S-1 Non Kesehatan 29
3 D-3 Non Kesehatan 8
4 SMA/SMEA 66
5 SMP 10
JUMLAH 795
3) SARANA DAN PRASARANA
Data sarana kesehatan menurut jenis fasilitas di Kabupaten Ende dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel : 6. Data Sarana Dinas Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2020
No Data Sarana Kesehatan 2020
1 2 3
1. Puskesmas 25
2 Puskesmas Rawat Inap 19
3 Puskesmas Perawatan Mampu
PONED
9
4 Puskesmas Perawatan Non
PONED
10
5 Puskesmas Non Perawatan 6
2. Puskesmas Pembantu 54
3. Poskesdes 73

BAB II
PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ende 2019-2024 merupakan
Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan ,Program
dan Kegiatan, dengan mengacu kepada Prioritas Pembangunan Daerah di Bidang
Kesehatan sesuai Misi ke 2 Kabupaten Ende, yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kesehatan yang Terjangkau dan Merata Bagi Seluruh Masyarakat, yang merupakan
rencana yang terarah, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga terimplementasikan
secara bertahap selama 5 (Lima) tahun sesuai skala prioritas dan anggaran pembiayaanya,
yang dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan uraian diatas, Renstra OPD Dinas
Kesehatan tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :
Misi ke 2( Kedua ) Bupati yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2019-2024 :
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh
Masyarakat”
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN :
1. Meningkat-kan akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat
3. Membangun kemitraan dalam pelayanan kesehatan
SASARAN :
1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang berkualitas sesuai
kebutuhan
2. Terpenuhinya kesejahteraan dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga
kesehatan berdasarkan karasteristik wilayah
3. Terpenuhinya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas

4. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
5. Meningkatnya status gizi masyarakat
6. Penurunan angka kesakitan masyarakat
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin
8. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
9. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kesehatan swasta
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan indikator tersebut
dilaksanakan dan di evaluasi secara bertahap pada setiap tahun. Indikator yang telah
ditetapkan dalam Rencana Tahun 2019 – 2024 , dilihat pada tabel dibawah ini:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
Target
2020
Outcome Benefit Impact
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
yang berkualitas
1. Cakupan
Indikator
SPM Bidang
Kesehatan
70% 80% Mewujudkan
Pelayanan
Pemerarataa
Kesehatan bagi
seluruh
masyarakat
Kabupaten
Ende
Meningkatnya
kualitas Kualitas
Pelayanan
Standar
Pelayanan
Minimal
dibidang
kesehatan
Meningkatny
a birokrasi
yang bersih,
akuntabel,
efektif dan
efisien
2. Cakupan
Fasilitas
Kesehatan
Terakreditasi
100% 100%
2 Peningkatan Derajat
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan;
1. Cakupan
Indikator
SPM Bidang
Kesehatan
70% 80% Meningkatnya
pelayanan
Pelayanan
Dibidang
Kesehatan
3 Pemenuhan
Kesejahteraan,Sarana
prasarna pendukung
bagi tenaga kesehatan
berdasarkan
1. Cakupan
Indikator
SPM Bidang
Kesehatan
2. Cakupan
Fasilitas
70%
100%
100%
80%
100%
100%
Peningkatan
Sarana dan
prasarana
pendukung bagi
tenaga

karakteristik wilayah Kesehatan
Terakreditas
3. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Untuk
Masyarakat
Miskin
kesehatan dan
pelayanan bagi
masyarakat
Miskin
4 Membangun Kemitraan
dalam Pelayanan
Kesehatan
1. % Penurunan
Stunting
2. Cakupan
Indikator
SPM Bidang
Kesehatan
3. Cakupan
Fasilitas
Kesehatan
Terakreditas
4. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
untuk
Masyarakat
Miskin
18%
60%
100%
100%
24.1%
80%
100%
100%
Penurunan
Stunting,Pelaya
nan Kesehatan
bagi
masyarakat
yang memadai.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Kesehatan sebagai
landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Kesehatan Kabupaten
Ende dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam
tahun berjalan,yaitu penyusunannya didasarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun berjalan.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Peningkatan Akses Pelayanan
Kesehatan yang berkualitas
1. Cakupan Indikator
SPM Bidang
Kesehatan
2. Cakupan Fasilitas
Kesehatan
Terakreditasi
80%
80%
2 Peningkatan Derajat dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan;
1. Cakupan
Indikator SPM
Bidang
Kesehatan
80%
3 Pemenuhan Kesejahteraan, Sarana
prasarna pendukung bagi tenaga
kesehatan berdasarkan karakteristik
w ilayah
SPM Bidang
Kesehatan
Kesehatan
Terakreditas
3. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Untuk
Masyarakat Miskin
80%
100%
100%
4 Membangun Kemitraan dalam
Pelayanan Kesehatan
1. % Penurunan
Stunting
SPM Bidang
Kesehatan
Kesehatan
Terakreditas
4 Cakupan Pelayanan
Kesehatan untuk
Masyarakat Miskin
24.1%
80%
100%
100%
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,dan sebagai dasar pemberian
penghargaan(reward) dan sanksi (punishment).

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai
Kebutuhan dengan indicator sasaran Rasio Puskesmas per satuan Penduduk, Rasio
Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk, Rasio Poskesdes per satuan Penduduk
2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga
Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah dengan indicator sasaran Penyediaan
Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah
Terpencil dan Pedalaman
3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas dengan indicator
sasaran Rasio Dokter, Bidan dan Perawat Persatuan Penduduk
4. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita dengan indicator sasaran :
Menurunnya Kasus Kematian Ibu, Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani,
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, Angka
Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari), Cakupan
Kunjungan Bayi, Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani, Cakupan
Pelayanan Anak Balita, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI
dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Pneumonia Balita
5. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dengan indicator sasaran : Persentase Balita
Gizi Buruk dan Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
6. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat dengan indicator sasaran : Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP), Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit: Diare, Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi <24 jam, Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) dan
Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS
7. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan indicator sasaran :
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin, Cakupan Pemberian
Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin dan Cakupan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
8. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat dengan
indicator sasaran : Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
Kesehatan, Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) dan Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat
Pengolahan Makanan/Minuman
9. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta dengan indicator
sasaran : Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swasta dalam
Penyelengaraan Kesehatan di Kabupaten Ende
10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan dengan indicator
sasaran Rasio Posyandu per Satuan Balita dan Cakupan Desa Siaga Aktif
Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten ende Kabupaten EndeTahun
2020 sebagaimana tertera pada tabel berikut:
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Ende dan juga merupakan tahun kedua pelakasanaan Renstra
Dinas kesehatan 2019 - 2024. Untuk mendukung perjanjian kinerja maka Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2020 dijabarkan ke dalam 18 ( Delapan belas ) Program dan 61 (Enam

Puluh Satu ) kegiatan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp.191.348.422.050,-
dengan rincian sbb:
No Uraian Program Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp)
1 2 3 4
1 Program Pelayanan
Admnistrasi
Perkantoran
716.849.925
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 4.057.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
119.954.350
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kenderaan Dinas/Opearaional
11.732.075
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.893.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
40.000.000
7 Penyediaan Komponen Istalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.987.500
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 74.910.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
97.100.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
107.155.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
22.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 101.061.000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 155.421.700
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
29.799.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
86.198.700
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
14.874.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
4.550.000
Sumber Daya Aparatur
79.729.900,00
Pengembangan dan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
163.251.800
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 72.350.000
20 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan
Anggaran Kas
90.901.800
15 Program Obat dan
PerbekalanKesehatan
7.327.377.616
21 Pengadaan Obatdan Perbekalan Kesehatan 3.763.475.584
22 Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
3.563.902.032
16 ProgramUpaya
Kesehatan
65.764.619.348
23 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas dan Jaringanna
31.885.255.667
24 Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan 1.297.325.700
25 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya
15.137.210.689
26 Revitalisasi Sistem Kesehatan 2.062.745.000
27 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.433.773.580
28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 11.948.308.712
17 Program Pengawasan
Obat Dan Makanan
159.328.000
29 Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/masyarakat dibidang Obat dan
Makanan
108.212.000
30 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan
dan Bahan berbahaya
51.116.000
19
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
4.408.721.100
31 Penyuluhan Masyarakat pola Hidup sehat 25.000.000
32 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.302.360.000
33 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 2.765.362.100

20 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
34 Peningkatan Pendidikan Penyuluhan Tenaga
kesehatan
315.999.000
2.065.568.600
35 Penyusunan Peta Informasi masyarakat
Kurang Gizi
9.960.000
36 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 430.054.000
37 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.272.869.600
38 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
352.685.000
21 Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.609.164.500
39 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1.335.425.500
40 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat 46.941.000
41 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 226.798.000
22
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
6.182.267.750
42 Penyemprotan/Fogyng sarang nyamuk 65.360.000
43 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
Sekolah
189.194.000
44 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
2.057.180.900
45 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
endemic/epidemik
658.083.200
46 Penigkatan imunisasi 1.056.277.600
47 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
2.156.172.050
23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
2.541.968.675
48 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 491.595.100

49 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
2.050.373.575
25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringanya
48.190.136.187
50 Pembangunan/Peningkatan Puskesmas 37.564.545.595
51 Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas
/sarana Roda 4 Gudang Farmasi
4.674.776.000
52 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 4.544.860.000
53 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi
Puskesmas
1.320.376.250
51 Rehabilitasi Sedang/BeratPuskesmas 85.578.342
26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana RS
(Pelayanan Kesehatan
Rujukan)
1.718.297.000
52 Pembangunan instalasi Pengelolaan Limbah
Rumah Sakit)
800.000.000
53 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 434.847.000
54 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenasah 483.450.000
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
1.163.080.800
57 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1.163.080.800
Pelayanan Kesehatan
Lansia
443.696.450
58 Pelayanan Kesehatan 443.696.450
31 Program Pengawasan
dan pengendalian
Kesehatan Makanan
283.547.000
59 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan hasil produksi
Rumah Tangga
283.547.000
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
2.885.035.700
60 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari
Keluarga Kurang Mampu
696.584.300
61 Perawatan seara Berkala bagi Ibu Hamil dari
Bagi Keluarga Kurang Mampu
2.188.451.400

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSTANSI
Capaian Kinerja atau Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target dengan realisasi yang dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung keterkaitan antara sasaran
dengan indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan meliputi masukan (input), Keluaran
(Output) dan hasil (Outcome) masing – masing sebagai berikut:
a. Masukan (input) adalah segala yang di butuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan
program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output),
misalnya Sumber Daya Manusia, Dana, Material, Waktu, teknologi dan
sebagainya.
b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk,/jasa (fisik dan atau non
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output) kegiatan. Hasil (Outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.:
Berdasarkan uraian diatas maka hal-hal penting, yang berhubungan dengan
Analisis Capaian Kinerja kinerja Tahun 2020 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA
Target
Tahunan
ANGKA /NILAI
PEMBILANG PENYEBUT KONSTANTA
REALI
SASI
SATUAN
CAPAIAN
KINERJA
1.
I.Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
yang berkualitas
II.Peningkatan Derajat
danKualitas
Pelayanan
Kesehatan;
Pelayanan Ibu Hamil ( SPM)
80%
3.229 4.398 100 73.42 %
87.82
2. Pelayanan Ibu Bersalin ( SPM )
80% 4.341 4.398 100 98.70 % 99.0
3. Pelayanan Kesehatan Baru lahir ( SPM )
80% 4.302 4.347 100
98.96
%
123,7
4 Pelayanan Kesehatan Balita (SPM )
80% 16.322 21.067 100
77,48
%
83,31
5
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar (SPM)
80% 5.773 11.154 100
51,76
%
51,76
6
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (
SPM )
80% 79.259 122.179 100
64,87
%
64,87
7
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (
SPM)
80% 50.449 82.853 100
6.89
%
90
8
Pelayanan Kesehatan Pada Penderita
Hipertensi(SPM )
80% 11.245 13.021 100
86,36
%
166,1
9
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus (DM) (SPM)
80% 1.885 2.045 100
92,18
%
153,6
10
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (SPM)
80% 868 1.038 100
83,62
%
123,0

11
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Tuberkulosis (TB)
80% 1645 5.351 100 30.74 % 30.7
12
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV (SPM )
80% 2.954 7.238 100
40.81
%
4.081
13 Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi
80%
24 25 100 96,00 %
1,0
14
III. Pemenuhan
Kesejahteraan,
Sarana prasarna
pendukung bagi
tenaga kesehatan
berdasarkan
karakteristik w ilayah
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin
100 %
77.529 166.580 100 46,54 %
46,54
IV.Membangun
Kemitraan dalam
Pelayanan
Kesehatan
% Penurunan Stunting 24.1% 3.430 19.709 100 17.40 % 92

Capain indikator-indikator Kinerja Utama,untuk Urusan Wajib Kesehatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Untuk mendukung
tercapainya Sasaran-sasaran Misi 2, yang merupakan Pembangunan Bidang
Kesehatan Kabupaten Ende yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
yang merata dan terjangkau bagi Seluruh Masyarakat” yang diukur melalui
Pengukuran Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja meliputi :
1. Sasaran :Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas,
Peningkatan Derajat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan,Pemenuhan
Kesejahteraan,sarana prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Karasteristik Wilayah,Dan Membangun Kemitraan dalam
Pelayanan Kesehatan.dari sasaran diatas terdapat beberapa indikator yang
menjadi tolak ukur dan sudah dilaksanakan pada Tahun 2020
Cakupan Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal di bidang
Kesehatan )
Pada tahun 2020,ada 12 Urusan yang menjadi tanggung
jawab dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM Kesehatan )
berdasarkan PERMENKES NO.4 Tahun 2019.
1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Target Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal K4 Tahun 2020 sebesar 83.70
persen dari 4.398 sasaran ibu hamil, Capaian Target Tahun 2020
sebesar 73.42 persen (3.229 orang ibu Hamil K4 dari 4.398 sasaran
ibu hamil). Hal ini menunjkan bahwa cakupan kunjungan ibu Hamil
K4 belum mencapai target yang akan menjadi perhatian serius
kedepannya sebab indikator ini merupakan indikator SPM.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Target Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2020 sebesar
100 % Sasaran ibu hamil ( dari 4.398 sasaran ibu bersalin).
Capaian target tahun 2020 sebesar 98.70% . Dari cakupan
tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dan akan
menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pelayanan.
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
Target Jumlah Kunjungan Bayi baru lahir yang memperoleh
pelayanan sesuai standar tahun 2020 sebesar 100 persen ( 4.302
orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan
4 kali dan lengkap dari 4.347 Jumlah sasaran bayi baru lahir).
Capaian target tahun 2020 sebesar 98.96% Hal ini menunjkan
bahwa belum mencapai target,pelayanan kesehatan bayi lbaru lahir
lengkap.
4) Pelayanan Kesehatan Balita
Target Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali tahun 2020 sebesar 93.00
persen ( 16.322 yang memperoleh pelayanan pemantauan
pertumbuhan minimal 8 kali dari 21.067) Jumlah seluruh sasaran
anak Balita). Capaian target tahun 2020 sebesar 77.45 persen Hal
ini menunjkan bahwa belum mencapai target, dan perlu dilakukan
pengawasan dan intervensi

5) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Target Jumlah Murid SD dan Setingkat yang di periksa
kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih tahun 2020 sebesar
100 % dengan realisasi 51.76 % dari 5.773 Orang Jumlah Murid SD
dan Setingkat yang di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga
terlatih dari total 11.154 Orang Jumlah Murid SD dan Setingkat dari
realisasi tersebut cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
setingkat belum diperiksa semua atau belum mencapai target.
6) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Target jumlah pelayanan Kesehatan usia Produktif pada tahun
2020 sebesar 100 %,Usia produktif yang dilayani dalam periode
tahun 2020 sebesar 64.87 % yaitu dari jumlah pasien 79.259 dari
122.179 total Usia produktif di kabupaten ende.
7) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Target jumlah pelayanan Kesehatan usia Produktif pada tahun
2020 sebesar 68 %,Usia produktif yang dilayani dalam periode tahun
2020 sebesar 46.09 % yaitu dari jumlah pasien 9.351 dari 20.290
total Usia Lanjut di kabupaten ende.
8) Pelayanan Kesehatan Hipertensi
Target jumlah pelayanan penderita hipertensi pada tahun
2020 sebesar 52%,penderita hipertensi yang dilayani dalam periode
tahun 2020 sebesar 86.36 % yaitu dari total pasien 11.245 dari
13.021 total pasien penderita hipertensi di kabupaten ende.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Target jumlah pelayanan penderita Diabetes Militus pada
tahun 2020 sebesar 60%,penderita Diabetes militus yang dilayani
dalam periode tahun 2020 sebesar 92.18 % yaitu dari total pasien
1.885 dari 2.045 total pasien penderita hipertensi di kabupaten
ende.hal ini menunjukan bahwa pelayanan sudah melewai target
yang ditentukan.
10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Target Jumlah Penderita orang dengan ganguan jiwa
berat yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan Tahun
2020 sebesar 68.0 % , Capaian target tahun 2020 sebesar
83.62% yaitu dari 868 orang yang penanganan Penderita
Ganguan Jiwa berat dari Jumlah 1.038 total Penderita orang
dengan ganguan jiwa berat yang datang dan dilayani di
Sarana Kesehatan ). Hal ini menunjukan bahwa sudah
melebihi dari target.
11) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
Target Jumlah Pelayanan orang dengan tuberculosis
pada tahun 2020 adalah 100 Persen ( 1645 Orang)
Penderita Baru TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar dan 5.351 Orang Seluruh dengan TB yang ada di
wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama,capaian dari
pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis ini mencapai
30.74 %

12) Pelayanan Penderita Orang Dengan Resiko HIV/AIDS
Target Jumlah Kasus HIV/AIDS yang diberikan pelayanan
sesuai standar pelayanan sebesar 100 persen ditahun 2020 jumlah
orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar sebanyak 2.954 ( 40.80% ) dari total Jumlah orang
beresiko terinfeksi HIV yang ada di suatu wilayah kerja 7.238.angka
ini menunjukan bahwa belum mencapai target.
13) Cakupan Kepesertaan JKN.
Data tahun 2020 menunjukan data dari segmen kepesertaan
JKN adalah 215.608 Jiwa.dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende
pada tahun 2020 adalah 274.768 Jiwa,( 78.27% ),angka ini menjadi
cakupan kepesertaan JKN tahun 2020.
14) Cakupan Faskes Terakreditasi
Sebanyak 24 puskesmas di kabupaten Ende sudah terakreditasi
dari total 25 puskesmas.berikut table jenis kategori akreditasi:
PUSKESMAS AKREDITASI
Maurole Dasar
Detusoko Dasar
Kota ende Dasar
Naglupolo Dasar
Maubasa Dasar
Ahmad Yani Dasar
Peibenga Dasar
Nangapanda Madya
Rukun Lima Madya
Onekore Madya
Rewarangga Madya

Saga Madya
Ndetundora Madya
Maukaro Madya
Kota Baru Madya
Welamosa Madya
Moni Madya
Wolojita Madya
Roga Madya
Wolowaru Madya
Watunggere Madya
Watuneso Utama
Riaraja Utama
15) Cakupan Pelayanan Masyarakat Miskin
Target Pelayanan Masyarakat Miskin dikabupaten Ende 100 %,total
Pelayanan masyarakat Miskin dan pelayanan rujukan di kabupaten
Ende Tahun 2020 adalah 77.259 orang,yang tersebar di 25
Pusksemas. cakupan pelayanan masyarakat misikin pada tahun
2020 yaitu 46.54 % dari total jumlah masyarakat miskin
16) Prevalensi Stunting ( Pendek Dan Sangat Pendek )Pada Baduta
Angka Prevalensi stunting pada bayi dua tahun ( BADUTA )
mencapai 14.80 % ( 1.289 Baduta ) dari total 8.707 baduta.angka ini
tidak melewati batas tolerasi yang di targetkan 21.12%.
17) Prevalensi Stunting ( Pendek Dan Sangat Pendek )Pada Balita

Angka Prevalensi stunting pada bayi Lima Tahun ( BALITA )
mencapai 17.40% ( 3430 Balita ) dari total 19.709 yang
ditimbang.angka ini tidak melewati batas tolerasi yang di targetkan
pada Stunting Balita yaitu 18.96%.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
A. Pengelolaan Pendapatan
1. Inetnsifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Intensifikasi Pendapatan di peroleh melalui penerimaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan, sedangkan Extensifikasi Pendapatan diperoeh melalui Sumber
Penganggaran yang diterima dari luar seperti : Dana Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dari BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Sosial).
2. Target dan Realisasi Pendapatan
1) Target Pendapatan :
Target Pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2020 di targetkan:
sebasar Rp. 10.036.186.598; dengan Rincian sebagai berikut :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. : 1.669.000.000;
2. Dana Jaminan Kes. Nasional (JKN) Rp : 11.419.000.000;
2) Realisasi Pendapatan :
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar
Rp.1.923.585.471; atau 13.4 % dari Total pendapatan
Rp.14.349.647.771.; dengan Rincian diuraikan dalam tabel 3.2
dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan tahun 2020
Dinas Kesehatan Kab. Ende
No Uraian
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
%
Target
Pendapatan
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Lebih/ (Kurang)
1 2 3 4 6 7
Pendapatan 11.853.000.000 14.349.647.771 2.496.647.771 121
A Retrubusi Pelayanan
Kesehatan
1.669.000.000 1.923.585.471 607.639.758 141
1 Rawat Jalan Tingkat Pertama
(RJTP)
250.000.000 300.222.000 50.222.000 120,09
2 Rawat Rawat Inap Tingkat
Pertama (RITP) 40.000.000 37.920.000 (2.080.000) 94,80
3 Pelayanan Gawat Darurat 15.000.000 21.920.000 6.920.000 146,13
4 Tindakan Medis 30.000.000 39.190.000 9.190.000 130,63
5 Pusling Ambulance 2.000.000 - (2.000.000) -
6 Labooratorium Kesehatan
Puskesmas
50.000.000 80.373.000 30.373.000 160,75
7 Pelayanan Persalinan Umum
Normal
20.000.000 22.901.000 2.901.000 114,51
8 Jasa Pencabutan Gigi 2.000.000 1.710.000 (290.000) 85,50
9 Retribusi Pendapatan JKN
Non Kapitasi
5.000.000 16.412.000 11.412.000 328,24
10 Pelayanan Medicolegal 250.000.000 300.222.000 50.222.000 120,09
B Laboratorium Dinkes 20.000.000 21.919.000 1.919.000 109.6
1 Laboratorium Dinkes 20.000.000 21.919.000 1.919.000 109.6
C Retribusi Pendapatan JKN
Kapitasi
10.164.000.000 12.404.143.300 2.240.143.300 122
1 Retribusi Pendapatan JKN
Kapitasi
10.164.000.000 12.404.143.300 2.240.143.300 122
2 Pendapatan JKN Non
Kapitasi
1.255.000.000 1.402.937.471 147.937.471 111.7

B. Pengelolaan Belanja :
1) Target dan Realisasi Belanja
Pengelolaan belanja meliputi Belanja Tidak Lansung dan Belanja Langsung,
dengan besaran anggaran target belanja pada tahun 2020 untuk OPD Dinas
Kesehatan diuraikan sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai, Target Belanja
Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp
45.570.089.899 . Realisasi sebesar Rp. 44.736.183.151 - atau
98.17 persen. Belanja Tidak Langsung yang tidak terealisasi
sebesar Rp. 833.906.748 atau 1.8 persen.
Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kesehatan Kabuaten Ende Tahun 2020
No Uraian
Total Anggaran
(Rp).
Belanja
%
Realisasi Lebih/(Kurang)
1 2 3 4 6 7
I BelanjaTidak Langsung 45.570.089.899 44.736.183.151 (833.906.748) 98.28
1 Belanja Pegawai 45.570.089.899 44.736.183.151 (833.906.748) 98.28
1.1 Gaji dan Tunjangan : 40,319,130,817 39,626,281,687 (692,849,130) 98.28
1.1.1 Gaji Pokok PNS/Uang
Representatif
36.912.764.177 36.235.655.900 ( 677.108.277 ) 98.2
1.1.2 Tunjangan Keluarga 2.825.825.251 2.775.412.288 (50.412.963) 98
1.1.3 Tunjang Jabatan 223.002.531 216.945.000 (6.057.531) 94.31
1.1.4 Tunjangan Fungsional 2.816.616.696 2.798.775.000 (17.841.696) 99.25
1.1.5 Tunjangan Fungsional
Umum
744.538.006 702.705.000 (41.833.006) 94.50
1.1.6 Tunjangan Beras 2.027.554.333 1.987.427.250 (40.127.083) 98.89
1.1.7 Tunjangan
PPH/Tunjangan Khusus
19.235.508 18.747.283 (488.225 ) 97.58
1.1.8 Pembulatan Gaji 553.397 515.430 (37.967) 93.07

Belanja Langsung
Alokasi Belanja Langsung pada tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.
145.778.332.151 dari total Belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp.
129.773.880.942 atau 89.02 % persen . Belanja Langsung dan Realisasi
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Langsung Pada
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
Tahun 2019
No Uraian
Belanja Langsung
Jumlah Pagu Realisasi (Lebih) /Kurang
%
Capaian
1 2 3 4 5 6
2. Belanja Langsung 145.778.332.151 129.773.880.942 16.004.451.209 89.02%
2.1 Belanja Pegawai 4.512.509.575 4.035.609.000 476.900.575 89.43%
2.2 Belanja Barang & Jasa 73.983.274.942 63.104.623.158 10.878.651.784 85.29%
2.3 Belanja Modal 67.282.547.634 62.633.648.784 4.648.898.850 93.09 %
1) Sumber Data : Sub Bagian Keuangan, 2020
1) Belanja Pegawai
Alokasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Tahun Anggaran
2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.512.509.575 ( 3.09 persen) dari
total belanja langsung sebesar Rp. 145.778.332.151 Belanja pegawai
ditujukan untuk keperluan Pembayaran Honor Panitia Pelaksanaan
Kegiatan, Honor PNS Kotrak Daerah, Honor Non PNS (Penjaga
Kantor), Honor Kegiatan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis. Realisasi

Belanja Pegawai sebesar Rp.4.035.609.000 ; atau 89.43 persen. Sisa
Belanja Pegawai Sebesar Rp.476.900.575. atau 10.56 persen.
2) Belanja Barang dan Jasa
Alokasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung Tahun
Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 73.983.274.942. Realisasi
belanja barang dan jasa adalah Rp. 63.104.623.158 atau 85.29
persen. Sisa anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.
10.878.651.784
3) Belanja Modal
Alokasi Belanja Belanja Modal pada Belanja Langsung Tahun
Anggaran 2020, dianggarkan sebesar Rp. 67.282.547.634 Realisasi
Belanja Modal sebesar Rp. 62.633.648.784.- atau 93.09 persen. Sisa
anggaran belanja modal yang tidak terealisasi sebesar
Rp.4.648.898.850
C. Belanja Program dan Kegiatan .
Realisai atau Keluaran dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan Kebupaten Ende Tahun 2020,
meliputi :
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dana yang dialokasikan untuk program ini, sebesar Rp. 7.327.377.616
dengan realisasi Rp.7.066.576.662 (96 %) untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
a. Kegiatan pengadaan obat dan perbealan kesehatan, dengan
keluaran terlaksananya Pengadaan Obat dan BHP (Farmasi) untuk

kebutuhan selama 1 (satu) tahun oleh Gudang Farmasi Dinas
Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.65.764.619.348 dengan realisasi
Rp.57.881.273.172 ( 88%) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan,
sebagai berikut :
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan
jaringannya, dengan keluaran tersedianya biaya operasional bagi
Tim Koordinasi Jamkesmas
b. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya, dengan keluaran terlaksananya
d. Revitalisasi Sistim Kesehatan
e. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
f. Penyediaan Biaya Opersional dan Pemeliharaan
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.159.328.000,- dengan realisasi
Rp.147.761.000,- (93%) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dengan keluaran
terlaksananya pengawasan di sarana distribusi obat dan IRTP
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.408.721.100, dengan
realisasi Rp.3.319.387.700,- (75%) untuk melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :

1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dengan keluaran
terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di wilayah 21
Kecamatan dan kegiatan HKN
2. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, dengan keluaran
terlaksananya penyuluahn pemanfaatan sarana kesehatan
3. Peningkatan Pendidikan Penyuluh Tenaga Kesehatan.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.2.065.568.600,- dengan
realisasi Rp.1.640.123.900 (79%) untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan sb :
1. Penyusuanan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gisi
2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan keluaran
terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin di wilayah 24
Puskesmas
3. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan keluaran terlaksananya
penanggulangan gizi masyarakat di wilayah 24 Puskesmas.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi,
dengan keluaran meningkatnya kompetensi TPG dan kader tentang
program kadarzi mulai dari pendataan, pemetaan dan pendampingan di
wilayah 24 Puskesmas

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dana yang dialokasikan Sebesra Rp.1.609.164.500 dengan Realisasi
Rp. 1.350.580.000 ( 84% ) untuk Melaksanakan Kegiatan :
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
2. PenyuluhanMenciptakan Lingkungan Sehat
3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.6.182.267.750,- dengan realisasi
Rp.5.318.097.521,- (86%) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb :
1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan keluaran
terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, dengan keluaran
terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi anak sekolah di wilayah 24
Puskesmas
3. Pelayanan pencegahan dan penangguulangan penyakit menular,
dengan keluaran terlaksananya pencehagan dan penanggulangan
penyakit menular di wilayah 24 Puskesmas
4. Peningkatan imunisasi, dengan keluaran terlaksananya imunisasi
lengkap pada bayi di wilayah 24 Puskesmas
5. Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah,
dengan keluaran terlaksananya surveilance epid dan penanggulangan
KLB di wilayah 24 Puskesmas

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Dana yang dialokasikana sebesar Rp.2.541.968.675 - dengan realisasi
Rp.2.032.806.150.,- (80%) untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.48.190.136.187, dengan realisasi
Rp.44.410.055.502, (92.16%) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut
a. Pembangunan / peningkatan puskesmas, dengan keluaran
terlaksananya :
 Pembangunan Puskesmas Rewarangga
 Pembangunan Puskesmas Wolowaru
 Pembangunan Puskesmas Nangapanda
 Pembangunan Rumah Medis Puskesmas (
Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)
 Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas (
Wolowaru,Rewarangga,dan Nangapanda)
 Pengadaan Intalasi Pengelolahan Air Limbah Puskesmas (
Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)
 Pengadaan Sarana Air Bersih Puskesmas
(Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling, :
 Pengadaan 3 Pusling ( Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)

 Pengadaan 3 Ambulace ( Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)
 Pengadaan 12 Pusling Roda 2 Puskesmas
(Wolowaru,Rewarangga,Nangapanda)
10. Program Pengadaan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah sakit (
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dana yang di alokasikan adalah Rp.1.718.297.000 dengan Realisasi
Rp.1.681.712.768 ( 97 % )
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.163.080.800,- dengan realisasi
Rp.982.327.900,- (84%) untuk melaksanakan kegiatan :
a. Penyuluhan Kesehatan anak balita
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.443.696.450.,- dengan realisasi
Rp.404.834.300,- (91%) untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan,
dengan keluaran terlaksananya orientasi kader pelayanan kesehatan lansia
di wilayah 24 Puskesmas12
13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.283.547.000 dengan realisasi - (79%)
untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan dan kesehatan
makanan Hasi Industri dan Pengawsasan Pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi Rumah tangga, dengan keluaran
terlaksananya pengawasan pengendalian makanan dan minuman di wilayah
21 Kecamatan

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Dana yang dialokasikan sebesar Rp.2.885.035.700- dengan realisasi
Rp.2.367.726.150,- (82%) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan :
1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu,
dengan keluaran terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil
dari keluarga kurang mampu di wilayah 24 Puskesmas
2. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu,
dengan keluaran terlaksananya perawatan berkala bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Kondisi topografi wilayah, dengan kategori, terpencil, sangat terpencil (pedalaman)
yang tidak didukung oleh ketersediaan sarana yang memadai memberikan kesulitan
dalam pelayanan kesehatan .
2. Terjadinya PANDEMI COVID 19 .yang terjadi diawal tahun,maka sangat
menghambat proses pelayanan Kesehatan hampir diseluruh Puskesmas,terutama
Program pelayanan yang sangat bersentuhan dengan Masyarakat anatra
lain,Ibu,Anak,anak Sekolah,Lansia.dan Usia Produktif.
3. Kondisi sosial budaya dan pengetahuan masyarakat yang ditandai dengn kuatnya
nilai-nilai budaya yang cenderung bertahan mengakibatkan adanya program, dan
kegiatan yang kinerjanya tidak mencapai target (Status Gizi Masyarakat, Tingginya
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita, dan Pelaksanaan pekerjaan Fisik
Pembangunan yang penyelesaiannya terhambat sesuai jadwal)

4. Terbatasnya tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, perawat Gigi dan tenaga
Kesehatan Lainnya seperti Gizi, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan,
Analis Laboratorium dan Farmasi) bagi Puskesmas, Pustu, Poskesdes, maupun di
Polindes.
5. Meningkatnya beban kerja petugas kesehatan (Rangkap Tugas), yang didukung
dengan keterbatasan tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan melaksanakan
kegiatan administrasi mengakibatkan waktu pelayanan menjadi terhambat
6. Masih kurangnya ketersediaan Alat Kesehatan baik di Puskesmas, Pustu dan
Poskesdes yang tidak didukung dengan sistem Perencanaan yang baik, dan sistem
pendataan aset.
7. Rendahnya realisasi anggaran dimana tenaga yang mengelolah anggaran adalah
tenaga yang belum memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan anggaran,
termasuk ditingkat UPTD Kecamatan adalah tenaga kesehatan.
8. Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, sebagai OPD tidak
didukung dengan Sarana Gedung yang Layak (Kesan terpencar, dan sempit)
mengakibatkan tidak memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan bagi
karyawan, tingginya biaya listrik, lemahnya pengamanan kearsipan dokumen, dan
peralatan.
9. Rendahnya Dukungan Anggaran Untuk Pengadaan sarana Prasarana Kesehatan
yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes .
D. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL
Untuk mengatasi permasalahan diatas langkah-langkah antisipatif yang diambil,
sebagai berikut :
a. Dibutuhkan adanya ketersediaan Sarana pendukung bagi tenaga Kesehatan
(Puskesmas Pembantu, Poskesdes) seperti Pembangunan Rumah Dinas dan

Kenderaan Roda 2, dan dukungan Biaya Kesejahteran, melalui sistem perencanaan
dari bawah (Batom Up), dari Desa dan Kelurahan .
b. Dibutuhkan adanya informasi dan Promosi Kesehatan bagi masyarakat, melalui
pihak terkait (OPD, Pemerintah dan Tokoh Adat) yang didukung dengan
pengalokasian anggaran yang memadai.
c. Perlu adanya formasi tertentu sebagai prioritas pembangunan daerah seperti
tenaga kesehatan, dan non kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis yang
mendalam, agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan . Untuk Tenaga Medis
(dokter, dokter gigi) perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, Provinsi
dan Pusat untuk menempatkan dokter PTT.
d. Perekrutan tenaga pendukung untuk admnistrasi Perkantoran/Keuangan di
Puskesmas dan Pustu, dan penyediaan kesejahteraan sesuai ketentuan regulasi
agar tidak menghambat kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan oleh tenaga
kesehatan (Perawat dan Bidan).
e. Menyediakan Sarana Mobil Promosi Kesehatan dan Peralatan yang didukung
dengan penyediaan Dana.
f. Menyediakan biaya Operasional yang memadai, untuk Perbaikan Alat Kedokteran
dan Kenderaan Operasional Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (Mobil Ambulance,
kendraan Roda 2 ) termasuk biaya pajak.
g. Adanya dukungan Anggaran untuk Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik,
dengan melibatkan tenga independen (swasta/pendidikan), sebagai acuan dalam
meningkatkan kinerja Publik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas
dan Jaringannya).

BAB IV
PENUTUP
a. Kesimpulan
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun 2020
dapat dikategorikan cukup, dimana pencapaian 52 indikator sasaran kinerja yang
mencapai target diatas 80%.
b. Saran
1. Perlu adanya suatu komitmen untuk penambahan tenaga kesehatan terutama Bidan
dan Perawat dan tenaga Kesehatan lainnya untuk mengisi kekosongan Sarana
Pelayanan Kesehatan yang telah ada (Puskesmas, Putu, & Poskesdes )
2. Perlu adanya Ketentuan yang mengatur tentang kerja sama para pemangku
kepentingan baik pemerintah dan toko adat agar kegiatan yang telah direncanakan
dalam pelaksanaannya tidak ada kesulitan, yang mengakibatkan waktu
pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.
3. Perlu adanya gudang Perbekalan dan Peralatan yang terpusat, agar aset yang
rusak dapat tertampung dan diawasi, sehingga tempat kerja (Kantor), tidak menjadi
tempat untuk penyimpanan alat dan memberikan rasa nyaman bagi pegawai dalam
bekerja
4. Perlunya Pemahaman bersama tentang wewenang pengadaan sarana dan
prasarana di tingkat Pustu dan poskesdes yang menjadi wewenang Desa sesuai
dengan Permendes no 16 Tahun 2019
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini disusun,
sebagai bahan evaluasi bagi Pimpinan.

LK-JIP TAHUn 2020.docx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to LK-JIP TAHUn 2020.docx

Similar to LK-JIP TAHUn 2020.docx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

LK-JIP TAHUn 2020.docx