Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter edisi 3 tahun 2016

326 views

Published on

Newsletter edisi 3 tahun 2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter edisi 3 tahun 2016

  1. 1. Edisi III Tahun 2016 Salam Redaksi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME dengan terbitnya Newsletter Edisi III Tahun 2016 ini. Edisi kali ini menyajikan berbagai berita terkait dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Imunisasi Ulang Vaksin Palsu”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi III ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini. Penasihat: Dirjen P2P Pengarah: Sekretaris Ditjen P2P Penanggung Jawab: Sri Handini, SH, MH, M.Kes. Redaktur: Zamora Bardah, SH,MKM Editor: drg. Yossy Agustina, MH.Kes. drg. Resi Arisandi, MM., Devy Nurdiansyah. Design Grafis: Juni Purnomowati,SH,M.Si., Putri Kusumawardani, ST., Bukhari Iskandar, SKM. Fotografer: Sri Sukarsih, Amd. Kanina Cakreswara, SH, Sri Sulastriningsih, Amd. Sekretariat : Ikron, SKM,MKM., RR. Tri Hastati, Ria Rostiana, Amd,Kep., Punto Dewo, SKM,M.Kes., Lia Septiana, SKM, M.Kes., Dody Arek Purnomo,SE., I Wayan Suharjana, SKM. Alamat Redaksi: Bagian Hukormas Ditjen P2P, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat 10560 Telepon/Faks: (021) 4223451 email: humas.p2pl@gmail.com website: www.pppl.depkes.go.id facebook: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Imunisasi Ulang Vaksin Palsu 1 Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria 2 di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang Peringatan Hari Kanker Kepala Leher 2 Tahun 2016 Pencanangan Vaksin Polio Suntik 3 KKP Soekarno Hatta Selenggarakan 3 Simulasi Penanggulangan MERS COV Asosiasi Pemkab Se-Indonesia 4 Sepakat Cegah dan Kendalikan PTM Pencanangan Crash Program Campak, 4 Pemberian Kapsul Vitamin A, dan Obat Cacing Perkuat Koordinasi Antar Negara 5 Anggota GHSA Dalam 11 Paket Aksi Menkes Lantik dr. Asjikin Iman, MHA 5 Menjadi Sesditjen P2P Berita Dalam Gambar 6 DAFTAR ISI TIM REDAKSI Imunisasi Ulang Vaksin Palsu Para orang tua dari anak yang telah di vaksinasi saat ini resah dengan beredarnya vaksin palsu. Dalam hal kasus vaksin palsu ini, ditemukan beberapa Fasyankes swasta yang membeli dari sumber tidak resmi. Selain itu, setelah diteliti secara seksama oleh Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, Bareskrim Polri dan IDAI, tidak menemukan vaksin palsu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah karena vaksin yang digunakan disediakan dari pemerintah. Penyelenggaraan imunisasi wajib dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, RS pemerintah dan juga dilaksanakan di rumah sakit/ Fasyankes swasta. Dengan presentase 88,1% dilakukan di Puskesmas, Posyandu dan RS Pemerintah, serta 11,9% di Fasyankes swasta. Pada Senin (18/7), untuk menindaklanjuti penanggulangan vaksin palsu, Pemerintah mulai melakukan imunisasi ulang di Puskesmas Ciracas. Dimana lebih kurang 36 anak dari 197 pasien Klinik Bidan EN yang telah di vaksinasi secara bertahap akan menerima imunisasi ulang dengan vaksin yang disediakan Pemerintah dan dijamin keasliannya sesuai data hasil penyidikan Bareskrim POLRI. Pada kesempatan tersebut Menkes bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan ibu negara, Hj. Iriana Joko Widodo turut serta meninjau pelaksanaan vaksinasi ulang. Selain itu, ada empat lokasi lainnya yang melakukan vaksinasi ulang, yakni Puskesmas Kelurahan Ciracas dan RSU Kecamatan Ciracas; RS Harapan Bunda Jakarta; dan RS Sayang Bunda, Bekasi. Pelaksanaan berkoordinasi dengan Dinkes DKI Jakarta dan Jawa Barat. Vaksin yang digunakan dalam kegiatan imunisasi wajib yaitu vaksin DPT (Difteri Pertusis dan Anti Tetanus), HB (Hepatitis B) dan HiB (Haemophilus Influenza type B) atau vaksin pentavalen yang memberikan kekebalan terhadap 5 jenis penyakit, dan Oral Polio Vaccine (OPV) yang mampu memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Semua vaksin ini masuk ke dalam program nasional imunisasi dasar lengkap milik pemerintah yang diproduksi oleh PT. Biofarma. Berdasarkan data dari Subdit Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, adapun jadwal pemberian imunisasi program ulangan paska vaksin palsu, antara lain : a)pemberian vaksin DPT, Hepatitis B, Hib (Penta), Polio yang diberikan 3x dengan interval 1 bulan pada anak usia 0 - 11 Bulan; b) pemberian vaksin DPT, Hepatitis B, Hib (Penta), Polio yang diberikan 3x dengan interval 2 dan 6 bulan pada anak usia 1 - <7 Tahun; ...… bersambung ke hal. 6 Pelaksanaan imunisasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda Kramat Jati yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak kepada seorang bayi yang terkena vaksin palsu Peninjauan pelaksanaan imunisasi ulang di Puskesmas Ciracas oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo bersama Ibu Negara yang didampingi oleh Menkes dan Kadinkes Provinsi DKI Jakarta
  2. 2. 2 Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016 Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Komite Penanggulangan Kanker Nasional, pada (29/7) menyelenggarakan Seminar Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016 di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Hadir pada seminar tersebut Pejabat struktural di lingkungan Kemenkes, Lintas Sektor dan Program, Organisasi Profesi, Akedemisi, serta para narasumber. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Ditjen P2P Kemenkes RI, dr. Lily S. Sulistyowati, MM yang dalam hal ini mewakili Menteri Kesehatan RI menyampaikan bahwa maksud diselenggarakan seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai masalah kesehatan, pencegahan dan penanggulangan serta meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan salah satunya Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu Kanker Kepala Leher. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau sekitar 347.000 orang. Kanker Kepala Leher termasuk Kanker yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data registrasi Kanker Nasional, di Indonesia Kanker Kepala Leher menempati urutan keempat terbanyak terjadi pada pria dan wanita. Seperti halnya penyakit tidak menular lainnya, kejadian penyakit kanker sangat terkait dengan faktor risiko dan pola hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS sangat penting dan merupakan kunci sukses Pengendalian Kanker dan PTM lainnya, ungkap Menkes. Selain itu, upaya promotif dan preventif lainnya mencakup pengendalian faktor risiko yang dilaksanakan dengan perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stress melalui kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM. Selain itu, deteksi dini dan pengobatan segera juga sangat penting dalam pengendalian kanker agar mortalitas dan disabilitas akibat kanker dapat ditekan serendah mungkin. Pentingnya upaya deteksi dini agar dapat mencegah terjadinya kanker atau menemukan kanker pada stadium dini dan dilakukan secara berkala. Sementara ini pasien kanker yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah 60 – 70% dengan keadaan stadium lanjut, untuk itu perlu dilakukan pengendalian penyakit kanker yang bertujuan untuk : 1) Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak lanjut dini kanker; 2) Meningkatkan kualitas hidup penderita kanker; dan 3) Menurunkan angka kematian akibat kanker. Sabang (20/8), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr. H. Mohamad Subuh, MPPM melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang sekaligus melakukan Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria Pelabuhan dan Bandara di Kota Sabang. Kegiatan yang dipusatkan di Pelabuhan penyeberangan Balohan ditandai dengan sambutan dan pemukulan Rapa'i oleh Dirjen P2P. Turut serta mendampingi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas (KKP) III Kota Sabang, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, serta kader malaria dan stakeholder lainnya. Sabang sebagai daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan yang diserahkan pada 26 April 2014 terus mendapat perhatian dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah agar penyakit malaria tidak mewabah lagi di Kota Sabang, yang merupakan kota destinasi wisata. Sejak tahun 2007, PBB melalui Unicef GF dan Mentor terus berupaya melakukan langkah- langkah dan upaya pemberantasan malaria di pulau paling barat Indonesia sehingga Sabang yang dulu terkenal dengan endemik malaria meraih status bebas malaria. Dalam laporan, Kepala KKP Sabang, Kuncahyo, SKM,MA mengatakan merujuk pada sejarah diatas maka dalam hal ini Kantor KKP Sabang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sabang khususnya Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan serta monitor terhadap penumpang yang baru tiba di pelabuhan dan bandara. Jika ada penumpang kapal atau pesawat yang merasa tubuhnya demam atau menggigil agar segera memeriksakan diri di pos kesehatan pelabuhan yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk pencegahan penyebaran kembali wabah malaria di Kota Sabang. Dirjen P2P, dr. Subuh mengatakan, setiap ada kasus malaria petugas kesehatan harus menyelidiki asal muasal penyakit menular tersebut, pasalnya penyakit malaria diketahui mudah menular akibat gigitan nyamuk. "Malaria biasanya mudah menular akibat infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dan jika ada kasus malaria di Sabang itu harus diselidiki sampai ke akarnya dari mana penyebarannya," pintanya. Menurutnya, meski Sabang sudah bebas dari malaria, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu mengawasi dengan baik dan tidak boleh lengah. "Masyarakat yang berkunjung ke Sabang baik lokal maupun orang asing butuh pengawasan dengan baik untuk pencegahan migrasi penyakit malaria itu, dan saya mengapresiasi Pemerintah Kota Sabang atas keberhasilan menuntaskan penyakit mematikan tersebut," tutur dr. Subuh. Sebelumnya, Sekda Kota Sabang, Sofyan Adam menyambut positif dan mendukung penuh kegiatan ini serta berpesan agar keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan oleh masyarakat Sabang dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga masyarakat terhindar dari penyakit khususnya malaria. Pemukulan Rapa’i sebagai tanda dicanangkannya Surveilans Migrasi Malar- ia di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang oleh Dirjen P2P, Sekda Kota Sabang, Kadinkes Kota Sabang, Kepala KKP Sabang, dan perwakilan Kader Malaria serta Stakeholder lainnya Penampilan seni dari para penderita kanker kepala leher pada acara Seminar Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016 di Jakarta
  3. 3. Jumat (22/7), Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila F. Moeloek mencanangkan penggunaan vaksin polio suntik (Inactivated Polio Vaccine – IPV) sebagai imunisasi dasar bagi bayi. Pencanangan secara nasional tersebut dimulai di Kabupaten Gianyar, yang bertempat di Balai Budaya, Gianyar, Bali. Terpilihnya Bali sebagai Provinsi pertama pencanangan vaksin Polio Suntik/Inactivated Polio Vaccine (IPV) di Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika. Menkes mengatakan, program imunisasi merupakan program kesehatan paling efektif dalam pembangunan bangsa, terutama untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. “Cakupan imunisasi harus tinggi dan merata di seluruh wilayah” ucapnya. Secara global, lanjut dia, imunisasi berhasil menurunkan angka kematian bayi sekitar 2-3 juta per tahun akibat PD31. Khususnya dalam pemberantasan penyakit polio, Indonesia telah memperoleh sertifikasi bebas polio dari WHO pada bulan April 2014 silam. Lebih lanjut dikatakan, pencanangan vaksin IPV menandakan dimulainya pemberian vaksin IPV di Provinsi Bali. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Gubernur dan para Bupati beserta jajaran di daerah untuk turut menyukseskan program tersebut. Dimulai dengan memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat, dan menggugah partisipasi untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. ”Terpenting ketersediaan anggaran, sehingga masalah pembiayaan dapat ditanggulangi,” tekan Nila. Menkes juga berharap penerapan penggunaan IPV ini akan berdampak pada positif bagi penurunan angka kesakitan, kecacatan dan kematian Balita yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) khususnya di Bali bisa dicegah. “Keberhasilan dalam mencapai Indonesia Bebas Polio adalah langkah besar dalam mencapai Dunia Bebas Polio. Pemerintah berhasil melaksanakan pekan imunisasi nasional secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, pada awal Maret lalu dengan sangat baik. Cakupannya sekitar 95,6 persen” katanya. Bupati Gianyar Anak Agung Bharata, ditemui usai acara mengatakan kesiapan Pemkab Gianyar untuk mengawal penuh program imunisasi tersebut. Pihaknya juga menyatakan kebanggaan pencanangan nasional IPV digelar di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut merupakan kehormatan besar, dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mensupport penuh program dari Kemenkes. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI, pada (4/8) melaksanakan Simulasi Penanggulangan MERS COV bagi Jamaah Haji Indonesia dalam rangka persiapan Embarkasi/Debarkasi Haji di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Menurut Kepala KKP Soekarno Hatta, dr. H. Susanto, MSA, Sp.KP, simulasi yang dilaksanakan merupakan suatu rencana kontingensi yang telah disusun sebagai amanat dari IHR (2005) dan Global Health Security Agenda (GHSA). Dimana KKP Soekarno Hatta sebagai otoritas kesehatan di pintu masuk negara yang bertugas mencegah keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), maka perlu dilakukan tindakan pengamanan kesehatan terhadap orang, barang dan alat angkut serta tindakan pengendalian faktor risiko lingkungan. Disamping itu kemampuan deteksi dan respon PHEIC juga merupakan kapasitas yang perlu ditingkatkan di pintu masuk Negara sehingga meningkatkan keamanan kesehatan masyarakat global. Banyaknya jemaah umroh dan Haji yang berasal dari indonesia ke Arab saudi memungkinkan terjadinya/tertularnya penyakit Mers CoV pada jamaah haji/umroh tinggi. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis petugas KKP dan sektor terkait di lingkungan Bandara dalam menghadapi PHEIC yang merupakan tempat Embarkasi/Debarkasi Haji. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSc mengatakan pelaksanaan simulasi ini sangat strategis karena pada 8 Agustus 2016 embarkasi Haji dimulai dan 17 September 2016 jemaah haji akan mulai kembali dari tanah suci. Kementerian Kesehatan telah beberapa kali mengeluarkan himbauan waspada terhadap penularan virus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), terutama pada saat ibadah haji karena banyak jemaah dari penjuru dunia berkumpul. “Saya menghimbau kepada seluruh embarkasi untuk memperkenalkan kepada jamaah haji dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran MERS-CoV seperti penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer, menjaga kebersihan badan, memilih makanan higienis, dan hindari kontak langsung dengan hewan seperti Unta. Hal ini untuk meminimalkan penularan MERS-CoV melalui hewan”, ujar dr. Jane. Pada simulasi tersebut juga diserahkan dokumen rencana kontijensi antara Direktur SKK kepada GM Halim Perdana Kusuma. Sedangkan peserta pada simulasi adalah kolaborasi lintas sektor, lintas program yang ada di Halim Perdana Kusuma serta petugas KKP Soekarno Hatta. KKP Soekarno Hatta Selenggarakan Simulasi Penanggulangan MERS COV Pencanangan Vaksin Polio Suntik 3 Simulasi Penanganan Karantina Kesehatan kepada Salah Satu Jemaah Haji di Tenda Isolasi oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta Pada Simulasi Penanggulangan Mers CoV Bagi Jemaah Haji Indonesia Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) meninjau pelaksanaan vaksinasi polio suntik kepada seorang bayi saat pencanangan Vaksin Polio Suntik/Inactivated Polio Vaccine (IPV) di Gianyar Bali
  4. 4. Indonesia saat ini tengah menghadapi transisi epidemiologi dalam masalah kesehatan, dimana Penyakit Menular belum seluruhnya dapat teratasi, sementara tren Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung terus meningkat. Data WHO Global Report on Non Communicable Disease (NCD) menyebutkan bahwa persentase kematian akibat PTM memiliki proporsi sebesar 63% dibandingkan dengan penyakit menular. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan data WHO Global Observatory 2011 juga menunjukkan bahwa proporsi kematian kasus karena PTM sebesar 55 %, lebih besar dibanding penyakit menular. Di Indonesia, tren kematian akibat PTM meningkat dari 37% di tahun 1990 menjadi 57 % di tahun 2015. Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan isu yang sangat penting. Sehingga, perlu dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pencegahan dan pengendalian PTM serta faktor risikonya dalam upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) yang dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming, SH, M.Sos selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama beberapa Bupati lainnya dan disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada (9/8) di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 45 Bupati dan 62 orang perwakilan Kabupaten. Berdasarkan Sample Registrasi Sistem (SRS) bahwa dari 10 penyebab kematian utama untuk segala umur, enam (6) diantaranya adalah PTM, yaitu stroke di urutan pertama, penyakit jantung koroner di nomor kedua, dan diabetes melitus dengan komplikasi di urutan ketiga. Sementara urutan selanjutnya adalah hipertensi dengan komplikasi urutan kelima, penyakit paru obstruksi kronis urutan keenam dan kecelakaan lalu lintas urutan kedelapan. “Tren ini dapat berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup yaitu pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok dan lain-lain’, ujar Menkes dalam sambutannya. Guna menyikapi besarnya tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risiko, pemerintah pusat merancang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS). Menkes berharap, agar ke depannya inisiasi gerakan ini dapat diselaraskan sampai ke pelosok daerah melalui kepemimpinan para Bupati. Asosiasi Pemkab Se-Indonesia Sepakat Cegah dan Kendalikan PTM Seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Crash Program Campak juga akan melaksanakan pemberian kapsul Vitamin A. Sedangkan di daerah yang tidak melaksanakan Crash Program Campak, hendaknya dilakukan integrasi antara pemberian Vitamin A dengan pemberian Obat Cacing. “Sebanyak 83 Kabupaten/Kota akan melaksanakan pemberian kapsul vitamin A, obat cacing dan imunisasi campak secara bersamaan”, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) pada acara Pencanangan Nasional Crash Program Campak Terintegrasi Bulan Pemberian Kapsul Vitamin A dan Obat Cacing di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (4/8). Kegiatan dihadiri jajaran Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kota Pontianak, serta para ibu yang membawa anaknya untuk melaksanakan crash program campak. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Eliminasi Campak pada tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan status kekebalan pada kelompok rentan dan meningkatkan kekebalan masyarakat dengan melaksanakan Crash Program Campak di 183 Kabupaten/Kota di 28 provinsi yang merupakan daerah berisiko tinggi campak. Kegiatan ini merupakan pemberian imunisasi campak tambahan kepada anak usia 9 sampai 59 bulan tanpa memperhatikan status imunisasi campak sebelumnya. Dengan demikian, kekebalan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat sehingga dapat menurunkan kejadian penyakit campak. Setiap tahun, bulan Februari dan Agustus disebut sebagai bulan pemberian kapsul vitamin A, karena pada kedua bulan ini dilakukan pembagian suplementasi vitamin A pada anak dengan kelompok umur 6 sampai 59 bulan di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan asupan vitamin A pada balita. Saat ini, cakupan pemberian vitamin A secara nasional belum mencapai 80%. Pemberian vitamin A perlu diiringi dengan pemberian obat cacing agar penyerapan zat gizi pada balita sempurna dan dapat meningkatkan status gizi masyarakat. Terdapat dua jenis kapsul vitamin A, yakni kapsul biru (dosis 100.000 IU) untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan, sedangkan kapsul merah juga diberikan kepada ibu yang dalam masa nifas. Pemerintah menyediakan kapsul vitamin A tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa dipungut biaya. Pencanangan Crash Program Campak, Pemberian Kapsul Vitamin A, dan Obat Cacing 4 Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) bersama para Bupati melakukan pendatanganan nota kesepahaman tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilaksanakan di Jakarta Penyuntikan vaksin campak kepada seorang anak oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada acara Pencanangan Nasional Crash Program Campak Terintegrasi Bulan Pemberian Kapsul Vitamin A dan Obat Cacing di Pontianak, Kalimantan Barat
  5. 5. Perkuat Koordinasi Antar Negara Anggota GHSA Dalam Melaksanakan 11 Paket Aksi Penempatan dan promosi jabatan pimpinan tinggi sesuai amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan, pendidikan dan pelatihan serta integritas. Proses seleksi terbuka tersebut diharapkan dapat mengubah budaya PNS dari comfort zone menjadi competitive zone dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara transparan, adil dan akuntabel. Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI Prof . Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M. (K) pada acara Pemberhentian dan Pelantikan Pimpinan Tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta (9/9). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari BKKBN, BPOM, KKI, Kemenpan-RB, dan Direktur Utama BUMN Bidang Kesehatan. Selain itu, Menkes juga menyampaikan pesan kepada pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dituntut mampu membangun sistem pelayanan kesehatan yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dilantik adalah: dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal menggantikan dr. Desak Made Wismarini, MKM yang dilantik sebagai Kepala Biro Umum Sekjen Kemenkes RI. Kemudian, pada (13/9) dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari dr. Desak Made Wismarini, MKM., kepada dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Mohamad Subuh, MPPM. dr. Subuh, mengatakan dalam sambutannya hendaknya pejabat yang baru dapat mengakselerasi dan beradaptasi secara cepat untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dari pejabat yang lama salah satunya adalah terkait tata organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Ditjen P2P. Di akhir sambutannya, dr. Subuh juga berharap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pejabat yang lama dapat terus ditingkatkan dan diteruskan oleh pejabat yang baru dilantik untuk menata sistem yang telah dibuat bersama-sama, seperti penataan sumber daya manusia (SDM), regulasi, pengadaan barang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang semuanya dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen P2P dalam hal ini sebagai Kepala Kantor. Menkes Lantik dr. Asjikin Iman, MHA Menjadi Sesditjen P2P 5 Forum Global Health Security Agenda (GHSA) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diluncurkan pada bulan Februari 2014. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya 3 negara baru yaitu Argentina, Cote d’Ivoire (Pantai Gading) dan Mongolia ke forum GHSA sehingga jumlah Negara yang menjadi anggota GHSA berjumlah 53 negara. Selain itu dengan kemitraan yang dilakukan antar negara anggota GHSA juga akan memberikan kontribusi dalam memajukan dunia yang lebih aman dari ancaman kesehatan di masyarakat. Demikian Sambutan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), dalam pembukaan GHSA Action Package Coordination Meeting di Jakarta, Selasa (23/8), yang dihadiri oleh perwakilan Negara anggota GHSA, perwakilan penasehat GHSA dari WHO, organisasi profesi dan Bank Dunia. Menkes, lebih lanjut juga mengatakan bagian penting dari kerjasama ini dalam konteks Agenda Keamanan Kesehatan Global adalah implementasi dari Paket Aksi. Komunikasi, koordinasi dan kerja sama di antara semua stakeholder dalam kegiatan Paket Aksi sangat penting. Terutama, saat ini ketika muncul penyakit menular yang berpotensi menyebabkan epidemi atau bahkan pandemi cenderung lebih sering terjadi. Selama dekade terakhir, setidaknya dua pandemi telah dilaporkan di dunia, yaitu Pandemi SARS tahun 2002 dan Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009. Terakhir, dua keadaan Kedarurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) juga telah dilaporkan, yaitu penyakit Virus Ebola tahun 2014 dan Virus Zika tahun 2016. Pertemuan ini terutama ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara negara-negara GHSA yang berpartisipasi dalam mengimplementasikan 11 Paket Aksi selaras dengan International Health Regulation (IHR). Sebelumnya, pada Senin (22/8) dilaksanakan Rapat Koordinasi Paket Aksi Penyakit Zoonosis atau ZDAP yang dibuka oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM di Jakarta. ZDAP adalah salah satu dari 11 (Sebelas) Paket GHSA Action yang telah disepakati oleh para pemimpin Action Package dan negara-negara yang berkontribusi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara peserta GHSA untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi ancaman kesehatan masyarakat global, terutama penyakit Zoonosis. Berikut adalah 11 Paket Aksi (Action Package) dibagi kedalam pendekatan Prevent : Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta Imunisasi. Detect : Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development. Respond : Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and personnel deployment. Serah Terima Jabatan dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagai Sesditjen P2P baru menggantikan dr. Desak Made Wismarini, MKM yang dilantik sebagai Kepala Biro Umum Kemenkes di hadapan Dirjen P2P Kemenkes RI Menkes RI bersama Dirjen P2P, Perwakilan Menko PMK, WHO dan Negara Anggota GHSA saat konferensi pers Global Health Securty Agenda (GHSA) di Jakarta
  6. 6. BERITA DALAM GAMBARBERITA DALAM GAMBAR 6 Sambungan dari hal. 1 ……… dan c) pemberian vaksin Td yang diberikan 3x dengan interval 2 dan 6 bulan pada anak usia 7 - 18 Tahun. Sedangkan untuk data hasil pemberian Imunisasi ulang, antara lain : a) Fasyankes di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah terverifikasi Satgas sebanyak 915 pasien dengan hasil tindak lanjut pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 623 dan tidak imunisasi ulang sebanyak 292; b) Fasyankes di wilayah Kota Bekasi dengan jumlah terverifikasi Satgas sebanyak 185 pasien dengan hasil tindak lanjut pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 121 dan tidak imunisasi ulang sebanyak 64; c) Fasyankes di wilayah Kabupaten Bekasi dengan jumlah terverifikasi Satgas sebanyak 189 pasien dengan hasil tindak lanjut pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 94 dan tidak imunisasi ulang sebanyak 95; dan d) Fasyankes di wilayah Kota Tangerang dengan jumlah terverifikasi Satgas sebanyak 211 pasien dengan hasil tindak lanjut pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 127 dan tidak imunisasi ulang sebanyak 84. Untuk melaksanakan Imunisasi ulang Pemerintah telah mendirikan pos pelayanan imunisasi ulang di beberapa Fasyankes, yaitu Provinsi DKI Jakarta (Puskesmas Kecamatan Ciracas, RS. Pasar Rebo, RSUK Ciracas, RS. Kramat Jati, dan RS. Cijantung), Kota Bekasi (Puskesmas Rawa Lumbu, Puskesmas Mustika Jaya, RS. Rawa Lumbu, RS. Hosana Medica, RS. Permata, dan RS. Elisabeth), Kabupaten Bekasi (RS. Sayang Bunda, Puskesmas Jati Mulya, Puskesmas Cikarang, Puskesmas Sukadami, Puskesmas Mekar Mukti, dan Puskesmas Bahagia), dan Kota Tangerang Provinsi Banten (Puskesmas Ciledug). Penandatanganan Peresmian Hasil Teknologi Tepat Guna Air Baku Menjadi Air Minum Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam di Teluk Lengung, Batam oleh Dirjen P2P Kemenkes RI Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM di damping oleh Direktur P2PML, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengumumkan pemenang doorprize pada Peringatan Hari Hepatitis Sedunia Tahun 2016 di Pontianak Pembukaan Papan Selubung oleh Dirjen P2P didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen P2P dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan RI Sebagai Tanda Diresmikannya Tempat Pengawasan Anak (TPA) Ceria Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM Menerima Debarkasi Jemaah Haji Kloter Makassar di Bandara Sultan Hasanudin Makassar Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM melakukan Pelatakan Batu Pertama Secara Simbolis Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Direktur P2MKJN Kemenkes RI saat Bersama Peserta Pertemuan Lokakarya Perencanaan Tindak Lanjut Program Bebas Pasung yang di Selenggarakan di Jakarta Para orang tua yang anaknya telah di vaksinasi melakukan pelaporan terkait vaksinasi palsu di pos pelayanan imunisasi ulang yang berada di salah satu Rumah Sakit di wilayah Provinsi DKI Jakarta

×