UU No. 30 Tahun 2002 mengatur tentang KPK dan kewenangannya untuk menangani kasus korupsi, termasuk mengambil alih perkara dari kepolisian atau kejaksaan dengan alasan tertentu. UU ini juga menetapkan batasan kerugian negara sebesar Rp1 miliar untuk kasus yang dapat ditangani KPK. Kritik terhadap UU ini adalah ketiadaan kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan seseorang. Revolusi mental dipand

2. PengertianPenyelidikan
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana(“KUHAP”) Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

3. Pengertian Penyidikan
Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

4. Kewenangan Penyidikan KPK
kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6
huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi.

5. Kewenangan KPK
KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih
perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau
Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan
perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal
9 UU KPK

6. Pasal 9 UU KPK
• Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
• laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
• proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-
tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
• penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak
pidana korupsi yang sesungguhnya;
• penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
• hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari
eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
• keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan
tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan
dapatdipertanggungjawabkan.

7. Kewenangan KPK
Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain
yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal
11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK

8. Pasal 11 UU KPK
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
• melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
• mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
• menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

9. Pasal 50 UU KPK
(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan
Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan
penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang
lagi melakukan penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau
kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

10. UU yang mengatur KPK
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

11. Esensi UU no 30 tahun 2002
• Karena kita tidak menghendaki terjadinya pelanggaran terhadap
konstitusi.
• Kedua, pelanggaran itu membuka peluang bagi timbulnya tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara terhadap warga
negaranya.
Ketiga, menghindari masyarakat dari undang-undang yang
bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

12. Kelemahan UU no 30 tahun 2002
Salah satu pasal yang dinilai diskriminatif pada UU Nomor 30 Tahun
2002 itu adalah Pasal 40 yang tidak memberi wewenang kepada KPK
untuk mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
Pasal 40: Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan
dalam
perkara tindak pidana korupsi.
Artinya, seorang yang disangka melakukan tindak korupsi, maka
bagaimanapun juga kasusnya harus sampai ke pengadilan. Orang-orang
KPK membenarkan hal ini dengan alasan untuk mencegah KPK
menangkap orang secara sembarangan. Kalau benar seperti itu, maka
maksud tersebut sungguh mulia sekali.

13. Peran Revolusi Mental untuk mencegah
korupsi
Perbuatan korupsi yang terjadi selama ini, karena kerusakan moral para
pelakunya. Tindakan korupsi ini sebenarnya dapat dicegah, mulai dari
keluarga dengan mengajarkan hal yang baik tentang kejujuran, serta
tauladan dari orang tua dan lingkungan.

14. Daftar Pustaka
• http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewen
angan-penyidikan-kpk-dan-polri
• http://www.antaranews.com/berita/456868/pencegahan-korupsi-
dapat-dimulai-dari-revolusi-mental