SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat 
KONGRES 
ORGANISASI & KEKUASAAN 
Devindra R. Oktaviano / 1101122039 
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – FISIP – Universitas Riau Maret 2013
SEJARAH KONGRES AMERIKA SERIKAT
Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 
Pasal 1 - Ayat 1 
“All Legislative Powers herein 
granted shall be vested in a 
Congress of the United States, 
which shall consist of a Senate and 
House of Representatives.”
Kongres Amerika Serikat – gambaran umum 
 Bikameral (dua majelis: Senat & House of Representatives) 
sejak 1787 
 Total: 535 anggota yang memiliki hak suara 
6 anggota yang tidak memiliki hak suara 
 Kongres sekarang merupakan kongres yang ke 113 
 Masa kerja berakhir pada tengah hari tanggal 3 Januari. 
 Kongres bersidang sedikitnya sekali dalam setahun yaitu pada 
tengah hari tanggal 3 Januari kecuali Kongres menentukan 
tanggal lain.
• Setiap majelis merumuskan proses, hasil, dan 
kualifikasi pemilihan bagi setiap anggotanya. KEANGGOTAAN 
• Setiap majelis boleh menentukan peraturan cara 
kerjanya sendiri, menghukum anggotanya yg 
melanggar aturan, dan mengeluarkan 
anggotanya. 
PERATURAN 
• Setiap majelis membuat catatan kerja harian dan 
mempublikasikannya, kecuali keputusan yang 
bersifat rahasia 
JURNAL 
• Setiap majelis tidak boleh menangguhkan sidang 
selama lebih dari 3 hari tanpa persetujuan yang 
lain. 
PENANGGUHAN
Majelis Rendah Kongres Amerika Serikat 
• Ruang The House berlokasi di sisi selatan (south-wing) gedung 
Capitol. 
• Komposisi dan kekuasaan The House of Representative diatur 
dalam pasal 1 ayat 2 konstitusi Amerika Serikat. 
• Perwakilan tergantung jumlah penduduk di setiap negara bagian 
namun setiap negara dijamin akan sedikitnya satu perwakilan. 
• Pemilihan diadakan setiap 2 tahun (setiap tahun genap)
Min. 25 thn dan sudah 7 tahun 
berkewarganegaraan AS dan 
berdomisili di negara bagian 
dimana ia dipilih. 
Konstitusi menetapkan untuk 
pelaksanaan sensus setiap 
tahun dan redistribusi kursi di 
The House bergantung pada 
hasil sensus tersebut. 
The House mengangkat 
seorang Speaker (ketua dewan) 
John Boehner 
Speaker of The 
House of 
Representative 
Eric Cantor 
Majority Leader 
Nancy Pelosi 
Minority 
Leader
Kekuasaan istimewa Dewan Perwakilan 
(Special Power of House of Representative) 
• The House memiliki hak tunggal untuk mengajukan 
pemakzulan terhadap pejabat negara 
• The House merupakan pemilik hak tunggal untuk 
mengajukan rancangan undang-undang untuk peningkatan 
pendapatan. 
• Memilih langsung Presiden 
apabila tidak terdapat mayoritas 
dalam Electoral College 
<< South-wing of Capitol Building
Majelis Tinggi Kongres Amerika Serikat 
• Ruang Senat berlokasi di sisi utara (north-wing) gedung 
Capitol. 
• Komposisi dan kekuasaan Senat diatur dalam pasal 1 ayat 3 
konstitusi Amerika Serikat. 
• 2 senator per negara bagian (regardless population) dengan 
6 tahun masa kerja dan 1 senator memiliki 1 hak suara 
• Pemilihan diadakan setiap 2 tahun.
Joe Biden 
President of Senate 
Patrick Leahy 
President Pro Tempore 
Harry Reid 
Majority Leader 
Mitch McConnell 
Minority Leader 
• Min. berumur 30 tahun dan sudah 9 tahun berkewarganegaraan AS dan 
berdomisili di negara bagian yang memilihnya. 
• Wakil presiden AS menjadi presiden Senat dan tidak memiliki hak suara 
kecuali terjadi apa yang dinamakan sebagai “equally divided” (hasil yang 
seimbang pada proses voting) 
• Memilih president pro tempore apabila wakil presiden AS absen atau 
menggantikan presiden. 
• Senat berhak mengajukan semua Rancangan Undang-undang kecuali 
untuk masalah peningkatan pendapatan (revenue).
Kekuasaan Istimewa Senat 
North-wing of Capitol Building >> 
• Senat memiliki kekuasaan untuk memutuskan setiap kasus pemakzulan 
termasuk pemakzulan presiden dan akan dinyatakan bersalah 
(dimakzulkan) apabila disetujui 2/3 anggota senat. 
• Senat memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan persetujuan 
untuk pengangkatan duta besar, konsul, hakim mahkamah agung, dan 
beberapa pejabat lainnya oleh Presiden. 
• Senat memiliki kekuasaan untuk menyetujui pembuatan perjanjian 
melalui persetujuan 2/3 anggota senat.
Kekuasaan Kongres 
(Konstitusi Pasal 1 Ayat 8) 
• Menetapkan dan mengumpulkan pajak, 
pabean, imposts, dan cukai untuk membayar 
hutang, pertahanan bersama, dan 
kesejahteraan umum. 
• Meminjam uang untuk keuangan Amerika 
Serikat 
• Mengatur perdagangan dengan luar negeri, 
antar negara bagian, dan dengan suku Indian.
• Menetapkan peraturan Naturalisasi yang seragam 
dan membuat peraturan yang seragam untuk 
objek kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat. 
• Membuat mata uang, mencamtumkan nilainya, 
dan menetapkan standar kadar dan berat. 
• Mendirikan kantor dan jalur pos. 
• Membuat peraturan untuk regulasi angkatan 
darat dan udara.
• Mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan 
seni, dengan melindungi hak cipta pengarang / 
penulis dan penemu. 
• Menetapkan dan menghukum pembajakan dan 
tindakan pidana di laut bebas, dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hukum internasional 
• Menyediakan dan memelihara angkatan laut 
• Menyatakan perang. 
• Menginvestigasi dan mengawasi eksekutif.
PROSES LEGISLASI 
Pengenalan & Penyerahan Legislasi 
Anggota The House atau Senat memperkenalkan RUU yg diajukannya dan 
menyerahkannya ke komite yang berwenang di majelis masing-masing. 
Pertimbangan Komite 
Komite mengadakan dengar pendapat (hearing) dan/atau menyerahkan 
RUU kembali ke setiap Majelis setelah voting mayoritas anggota komite 
(markups). 
Floor Scheduling 
Setiap majelis, dengan aturannya masing-masing, melakukan penjadwalan 
kapan dan yang mana RUU yang akan dibahas.
Pembahasan oleh The House & Senat 
Sidang beserta debat, amandemen, dan prosedur legislasi lainnya untuk 
menyepakati sebuah RUU untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. 
Penyelesaian Perbedaan antara The House & Senat 
Jika terdapat perbedaan RUU dari masing-masing majelis, maka keduanya 
saling mengamandemen RUU tersebut hingga salah satu proposal RUU yang 
telah teramandemen dari salah satu majelis disetujui. 
Tindakan Presidensial 
Jika setuju Presiden menandatangani dan RUU disahkan menjadi UU. Jika 
tidak setuju Presiden memveto RUU untuk kembali diamandemen masing-masing 
Majelis atau menolak veto Presiden melalui voting 2/3 anggota 
setiap majelis.
RUU Pendapatan (pajak) & Executive Business 
RUU yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara harus 
berasal dari The House, Senat boleh mengusulkan atau menyetujui 
dengan amandemen. 
Urusan Eksekutif merupakan bagian dari tahapan legislasi RUU 
tertentu namun keseluruhan prosesnya hanya berlangsung di 
Senat. 
Konfirmasi pencalonan presiden dan beberapa jabatan eksekutif 
tertentu kepada Pengadilan Federal merupakan kewenangan 
eksklusif Senat, begitu juga dengan proses ratifikasi perjanjian.
SENATE (17), diantaranya…. THE HOUSE (19), diantaranya…. 
 Layanan perbankan dan 
keuangan 
 Perdagangan 
 Pendidikan & angkatan kerja 
 Pembaharuan & pengawasan 
 Administrasi dewan 
 Sumber Daya 
 Ilmu pengetahuan 
 Usaha Kecil 
 Standar Tata Tertib Pejabat 
 Tansportasi dan Infrastuktur 
 Kelayakan. 
 Angkatan bersenjata. 
 Anggaran. 
 Hubungan internasional. 
 Hukum. 
 Urusan Pemerintah. 
 Urusan Veteran Perang. 
 Pertanian, nutrisi, dan 
kehutanan 
 Sumber Daya Energi dan Alam.
“Congress reflects us in all our strengths and all our weaknesses. It 
reflects our regional idiosyncrasies, our ethnic, religious, and racial 
diversity, our multitude of professions, and our shadings of opinion on 
everything from the value of war to the war over values.” 
(Smith, Roberts, and Wielen) 
TERIMA KASIH 
Dipresentasikan oleh : Kelompok 4, Politik dan Pemerintahan Amerika Utara 
Dosen Pembimbing : Afrizal S.IP MA.

More Related Content

What's hot

Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang  MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)UU no 17 tahunn 2014 tentang  MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)Suprijanto Rijadi
 
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan  Negara AmerikaPerbandingan Negara Jepang dengan  Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Hk Acara PHPU-Revisi.pptx
Hk Acara PHPU-Revisi.pptxHk Acara PHPU-Revisi.pptx
Hk Acara PHPU-Revisi.pptxAwaliyahsalam31
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatCha-cha Taulanys
 
Powers of President and Governors in INDIA
Powers of President and Governors in INDIAPowers of President and Governors in INDIA
Powers of President and Governors in INDIAPrabhjot Kaur
 
Structure and function of parliament
Structure and function of parliamentStructure and function of parliament
Structure and function of parliamentCrystal Delosa
 
political system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistan
political system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistanpolitical system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistan
political system of Sri Lanka and comparison with political system of PakistanAreej Shahid
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph finalarnisyah
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaBayu Rizky Aditya
 
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...Alex Mendes
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 

What's hot (20)

Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang  MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)UU no 17 tahunn 2014 tentang  MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
 
President
PresidentPresident
President
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan  Negara AmerikaPerbandingan Negara Jepang dengan  Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Hk Acara PHPU-Revisi.pptx
Hk Acara PHPU-Revisi.pptxHk Acara PHPU-Revisi.pptx
Hk Acara PHPU-Revisi.pptx
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
Powers of President and Governors in INDIA
Powers of President and Governors in INDIAPowers of President and Governors in INDIA
Powers of President and Governors in INDIA
 
Structure and function of parliament
Structure and function of parliamentStructure and function of parliament
Structure and function of parliament
 
political system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistan
political system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistanpolitical system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistan
political system of Sri Lanka and comparison with political system of Pakistan
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
 
Pasal 22
Pasal 22Pasal 22
Pasal 22
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...
Direito Constitucinal: Conceito, Classificação, Aplicação e Interpretação tóp...
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 

Similar to KongresAS

Similar to KongresAS (20)

Cabang legislatif
Cabang legislatifCabang legislatif
Cabang legislatif
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Konstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XKonstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas X
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA NEGARA
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
Presentasi tia
Presentasi tiaPresentasi tia
Presentasi tia
 
Tugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lainTugas dan wewenang dpr antara lain
Tugas dan wewenang dpr antara lain
 
Politik Luar Negeri
Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri
Politik Luar Negeri
 
Sistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusatSistem pemerintahan pusat
Sistem pemerintahan pusat
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Uud amandemen
Uud amandemenUud amandemen
Uud amandemen
 
Tugas mpr
Tugas mprTugas mpr
Tugas mpr
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
Wewenang
WewenangWewenang
Wewenang
 

More from Devindra Oktaviano

Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Devindra Oktaviano
 
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012Devindra Oktaviano
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalDevindra Oktaviano
 
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013Devindra Oktaviano
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangDevindra Oktaviano
 
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)Devindra Oktaviano
 
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan Pendidikan Da...
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan  Pendidikan Da...Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan  Pendidikan Da...
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan Pendidikan Da...Devindra Oktaviano
 

More from Devindra Oktaviano (10)

Perwakilan Diplomatik
Perwakilan DiplomatikPerwakilan Diplomatik
Perwakilan Diplomatik
 
Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional Pengantar Hukum internasional
Pengantar Hukum internasional
 
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012
Sengketa Maritim Kolombia vs Nikaragua di Laut Karibia tahun 2001-2012
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 
Second nuclear age
Second nuclear ageSecond nuclear age
Second nuclear age
 
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013
Proliferasi Nuklir Era Kontemporer: Kapabilitas Nuklir Korea Utara 2003-2013
 
Resolusi Konflik Afghanistan
Resolusi Konflik AfghanistanResolusi Konflik Afghanistan
Resolusi Konflik Afghanistan
 
Politik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan JepangPolitik dan Pemerintahan Jepang
Politik dan Pemerintahan Jepang
 
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)
Politics and Government of Indonesia (Politik dan Pemerintahan Indonesia)
 
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan Pendidikan Da...
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan  Pendidikan Da...Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan  Pendidikan Da...
Issues in basic education in developing countries (Pemasalahan Pendidikan Da...
 

Recently uploaded

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 

KongresAS

  • 1. Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat KONGRES ORGANISASI & KEKUASAAN Devindra R. Oktaviano / 1101122039 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – FISIP – Universitas Riau Maret 2013
  • 3. Undang-Undang Dasar Amerika Serikat Pasal 1 - Ayat 1 “All Legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.”
  • 4. Kongres Amerika Serikat – gambaran umum  Bikameral (dua majelis: Senat & House of Representatives) sejak 1787  Total: 535 anggota yang memiliki hak suara 6 anggota yang tidak memiliki hak suara  Kongres sekarang merupakan kongres yang ke 113  Masa kerja berakhir pada tengah hari tanggal 3 Januari.  Kongres bersidang sedikitnya sekali dalam setahun yaitu pada tengah hari tanggal 3 Januari kecuali Kongres menentukan tanggal lain.
  • 5. • Setiap majelis merumuskan proses, hasil, dan kualifikasi pemilihan bagi setiap anggotanya. KEANGGOTAAN • Setiap majelis boleh menentukan peraturan cara kerjanya sendiri, menghukum anggotanya yg melanggar aturan, dan mengeluarkan anggotanya. PERATURAN • Setiap majelis membuat catatan kerja harian dan mempublikasikannya, kecuali keputusan yang bersifat rahasia JURNAL • Setiap majelis tidak boleh menangguhkan sidang selama lebih dari 3 hari tanpa persetujuan yang lain. PENANGGUHAN
  • 6. Majelis Rendah Kongres Amerika Serikat • Ruang The House berlokasi di sisi selatan (south-wing) gedung Capitol. • Komposisi dan kekuasaan The House of Representative diatur dalam pasal 1 ayat 2 konstitusi Amerika Serikat. • Perwakilan tergantung jumlah penduduk di setiap negara bagian namun setiap negara dijamin akan sedikitnya satu perwakilan. • Pemilihan diadakan setiap 2 tahun (setiap tahun genap)
  • 7. Min. 25 thn dan sudah 7 tahun berkewarganegaraan AS dan berdomisili di negara bagian dimana ia dipilih. Konstitusi menetapkan untuk pelaksanaan sensus setiap tahun dan redistribusi kursi di The House bergantung pada hasil sensus tersebut. The House mengangkat seorang Speaker (ketua dewan) John Boehner Speaker of The House of Representative Eric Cantor Majority Leader Nancy Pelosi Minority Leader
  • 8. Kekuasaan istimewa Dewan Perwakilan (Special Power of House of Representative) • The House memiliki hak tunggal untuk mengajukan pemakzulan terhadap pejabat negara • The House merupakan pemilik hak tunggal untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk peningkatan pendapatan. • Memilih langsung Presiden apabila tidak terdapat mayoritas dalam Electoral College << South-wing of Capitol Building
  • 9. Majelis Tinggi Kongres Amerika Serikat • Ruang Senat berlokasi di sisi utara (north-wing) gedung Capitol. • Komposisi dan kekuasaan Senat diatur dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi Amerika Serikat. • 2 senator per negara bagian (regardless population) dengan 6 tahun masa kerja dan 1 senator memiliki 1 hak suara • Pemilihan diadakan setiap 2 tahun.
  • 10. Joe Biden President of Senate Patrick Leahy President Pro Tempore Harry Reid Majority Leader Mitch McConnell Minority Leader • Min. berumur 30 tahun dan sudah 9 tahun berkewarganegaraan AS dan berdomisili di negara bagian yang memilihnya. • Wakil presiden AS menjadi presiden Senat dan tidak memiliki hak suara kecuali terjadi apa yang dinamakan sebagai “equally divided” (hasil yang seimbang pada proses voting) • Memilih president pro tempore apabila wakil presiden AS absen atau menggantikan presiden. • Senat berhak mengajukan semua Rancangan Undang-undang kecuali untuk masalah peningkatan pendapatan (revenue).
  • 11. Kekuasaan Istimewa Senat North-wing of Capitol Building >> • Senat memiliki kekuasaan untuk memutuskan setiap kasus pemakzulan termasuk pemakzulan presiden dan akan dinyatakan bersalah (dimakzulkan) apabila disetujui 2/3 anggota senat. • Senat memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan persetujuan untuk pengangkatan duta besar, konsul, hakim mahkamah agung, dan beberapa pejabat lainnya oleh Presiden. • Senat memiliki kekuasaan untuk menyetujui pembuatan perjanjian melalui persetujuan 2/3 anggota senat.
  • 12. Kekuasaan Kongres (Konstitusi Pasal 1 Ayat 8) • Menetapkan dan mengumpulkan pajak, pabean, imposts, dan cukai untuk membayar hutang, pertahanan bersama, dan kesejahteraan umum. • Meminjam uang untuk keuangan Amerika Serikat • Mengatur perdagangan dengan luar negeri, antar negara bagian, dan dengan suku Indian.
  • 13. • Menetapkan peraturan Naturalisasi yang seragam dan membuat peraturan yang seragam untuk objek kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat. • Membuat mata uang, mencamtumkan nilainya, dan menetapkan standar kadar dan berat. • Mendirikan kantor dan jalur pos. • Membuat peraturan untuk regulasi angkatan darat dan udara.
  • 14. • Mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, dengan melindungi hak cipta pengarang / penulis dan penemu. • Menetapkan dan menghukum pembajakan dan tindakan pidana di laut bebas, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional • Menyediakan dan memelihara angkatan laut • Menyatakan perang. • Menginvestigasi dan mengawasi eksekutif.
  • 15. PROSES LEGISLASI Pengenalan & Penyerahan Legislasi Anggota The House atau Senat memperkenalkan RUU yg diajukannya dan menyerahkannya ke komite yang berwenang di majelis masing-masing. Pertimbangan Komite Komite mengadakan dengar pendapat (hearing) dan/atau menyerahkan RUU kembali ke setiap Majelis setelah voting mayoritas anggota komite (markups). Floor Scheduling Setiap majelis, dengan aturannya masing-masing, melakukan penjadwalan kapan dan yang mana RUU yang akan dibahas.
  • 16. Pembahasan oleh The House & Senat Sidang beserta debat, amandemen, dan prosedur legislasi lainnya untuk menyepakati sebuah RUU untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Penyelesaian Perbedaan antara The House & Senat Jika terdapat perbedaan RUU dari masing-masing majelis, maka keduanya saling mengamandemen RUU tersebut hingga salah satu proposal RUU yang telah teramandemen dari salah satu majelis disetujui. Tindakan Presidensial Jika setuju Presiden menandatangani dan RUU disahkan menjadi UU. Jika tidak setuju Presiden memveto RUU untuk kembali diamandemen masing-masing Majelis atau menolak veto Presiden melalui voting 2/3 anggota setiap majelis.
  • 17. RUU Pendapatan (pajak) & Executive Business RUU yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara harus berasal dari The House, Senat boleh mengusulkan atau menyetujui dengan amandemen. Urusan Eksekutif merupakan bagian dari tahapan legislasi RUU tertentu namun keseluruhan prosesnya hanya berlangsung di Senat. Konfirmasi pencalonan presiden dan beberapa jabatan eksekutif tertentu kepada Pengadilan Federal merupakan kewenangan eksklusif Senat, begitu juga dengan proses ratifikasi perjanjian.
  • 18. SENATE (17), diantaranya…. THE HOUSE (19), diantaranya….  Layanan perbankan dan keuangan  Perdagangan  Pendidikan & angkatan kerja  Pembaharuan & pengawasan  Administrasi dewan  Sumber Daya  Ilmu pengetahuan  Usaha Kecil  Standar Tata Tertib Pejabat  Tansportasi dan Infrastuktur  Kelayakan.  Angkatan bersenjata.  Anggaran.  Hubungan internasional.  Hukum.  Urusan Pemerintah.  Urusan Veteran Perang.  Pertanian, nutrisi, dan kehutanan  Sumber Daya Energi dan Alam.
  • 19. “Congress reflects us in all our strengths and all our weaknesses. It reflects our regional idiosyncrasies, our ethnic, religious, and racial diversity, our multitude of professions, and our shadings of opinion on everything from the value of war to the war over values.” (Smith, Roberts, and Wielen) TERIMA KASIH Dipresentasikan oleh : Kelompok 4, Politik dan Pemerintahan Amerika Utara Dosen Pembimbing : Afrizal S.IP MA.