Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal Amerika Serikat yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kongres memiliki peran membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif.

1. Cabang legislatif
Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua
kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. DPR terdiri dari 435 anggota yang
memiliki hak suara, tiap anggota itu mewakili sebuah distrik kongres dan bertugas
selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa
hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat
satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika,
dan komisioner residen dari Puerto Rico.[3] Kursi DPR Amerika Serikat ditentukan dari
tiap negara bagian dengan mempertimbangkan jumlah penduduk masing-masing
negara bagian itu; sebaliknya, tiap-tiap negara bagian memiliki dua senator, tanpa
memperhatikan jumlah penduduk. Seluruhnya terdapat 100 senator (karena sekarang
ada 50 negara bagian), yang bertugas selama enam tahun per periode jabatan (sepertiga
dari anggota Senat diganti menurut hasil pemilihan tiap dua tahun sekali). Tiap kamar
kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus— Senat harus
memberikan "nasihat dan persetujuan" terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan,
dan DPR harus mengajukan rancangan undang-undang untuk tujuan menaikkan pajak.
Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi, yang hanya
akan menjadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden; tetapi jika Presiden
memveto suatu legislasi, kedua-dua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi
tersebut; dan supaya legislasi tersebut dapat menghasilkan undang-undang tanpa
ditandatangani Presiden, diperlukan minimal dua per tiga suara setuju dari anggota
masing-masing kamar. Kekuasaan Kongres terbatas pada semua hal yang diterakan di
dalam Konstitusi; semua kekuasaan lainnya menjadi tanggung jawab negara bagian dan
rakyat. Konstitusi juga menyertakan "Syarat Cukup dan Syarat Perlu", yang memberi
Kongres kekuasaan untuk "membuat semua undang-undang yang perlu dan cukup
untuk meneruskan dan menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebelumnya." Para anggota
DPR dan Senat dipilih melalui pemilihan umum yang menerapkan sistem suara
terbanyak dan memperhatikan kemajemukan di setiap negara bagian, kecuali Louisiana
dan Washington, yang menerapkan sistem pemilihan dua babak, yakni hanya dua calon
dengan suara terbanyak yang dapat dipilih pada babak berikutnya.
Artikel I, Bagian 2, Paragraf 2 Konstitusi Amerika Serikat memberi tiap kamar
kekuasaan untuk "menentukan aturan dari tiap-tiap prosidingnya." Dari ketentuan ini
dibuatlah Komite Kongres Amerika Serikat, yang melakukan pengerjaan rancangan
legislasi dan melakukan penyelidikan kongresional ke dalam persoalan nasional.
Kongres ke-108 (2003–2005) memiliki 19 komite kerja di dalam DPR dan 17 di dalam
Senat, ditambah empat komite tetap bersama dengan anggota dari kedua-dua kamar
untuk mengawasi Perpustakaan Kongres, percetakan, perpajakan, dan ekonomi. Selain

2. itu, tiap kamar dapat menamai atau memilih komite untuk mempelajari persoalan
tertentu. Kini, banyak beban kerja kongres ditanggung oleh beberapa komite, yang
jumlahnya kira-kira 150-an.
Kekuasaan Kongres
Gedung Capitol adalah pusat pemerintahan Kongres.
Konstitusi memberikan banyak kekuasaan bagi Kongres. Diterakan di dalam
Artikel I, Bagian 8, ini termasuk kekuasaan untuk memungut dan mengumpulkan pajak;
untuk menggulirkan uang dan nilainya; memberikan hukuman bagi pemalsuan;
membangun kantor pos dan jalan, mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan
dengan mengeluarkan paten, membuat pengadilan federal yang menjadi bagian dari
Mahkamah Agung, mendefinisikan dan menghukum pembajakan dan kejahatan besar,
menyatakan perang, membentuk dan mendukung militer Amerika Serikat,
menyediakan dan merawat Angkatan Laut Amerika Serikat, membuat pengaturan tanah
dan angkatan laut, menyediakan senjata dan disiplin milisi Amerika Serikat,
menjalankan legislasi eksekutif di Washington D.C., dan membuat undang-undang yang
diperlukan untuk menjalankan kekuasaan tersebut dengan benar.
Pengawasan kongres
Pengawasan kongres ditujukan untuk mencegah kebocoran dan
penyalahgunaan, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak perseorangan, memastikan
pihak eksekutif menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, memperoleh informasi
untuk menyusun undang-undang dan mendidik masyarakat, dan memperbaiki kinerja
eksekutif.[4]
Pengawasan kongres berlaku bagi semua departemen di dalam kabinet,
lembaga-lembaga eksekutif, komisi pengaturan, dan lembaga kepresidenan. Fungsi
pengawasan kongres bermacam-macam bentuk:
Penyelidikan dan dengar-pendapat komite
Konsultasi formal dengan dan laporan dari Presiden
Nasehat senat dan persetujuan calon presiden dan perjanjian
Prosiding pemakzulan DPR dan percobaan Senat berikutnya
Prosiding DPR dan Senat di bawah amandemen ke-25 Konstitusi Amerika
Serikat, ketika Presiden tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan atau
kantor wakil presiden gagal menggantikannya.
Rapat informal antara legislator dan petugas eksekutif
Keanggotaan kongres: tiap negara bagian diberi alokasi jumlah kursi menurut
perwakilannya (atau perwakilan langsung, perkecualian untuk Washington D.C.)

3. di dalam DPR. Tiap negara bagian diberi alokasi dua Senator tanpa
memandang jumlah penduduknya. Sejak Januari 2010, Washington DC memilih
perwakilan tanpa hak suara untuk DPR bersama-sama Samoa Amerika,
Kepulauan Virgin, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Mariana Utara.
Cabang eksekutif
Kekuasaan eksekutif di dalam Pemerintah Federal melekat pada Presiden
Amerika Serikat,[5] meskipun kekuasaan seringkali didelegasikan kepada anggota
Kabinet dan petugas lainnya.[6][7] Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai pasanganduet sebanyak-banyaknya untuk dua kali periode empat tahunan oleh Lembaga
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, di mana negara bagian, juga
Washington, D.C., diberi alokasi sejumlah kursi berdasarkan perwakilannya (atau
perwakilan langsung, khusus Washington DC) di kedua-dua kamar Kongres.
Presiden
Cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan perwakilannya. President adalah
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, juga panglima tertinggi militer, dan
kepala diplomat. Presiden, menurut Konstitusi, harus "memperhatikan bahwa hukum
harus dijalankan dengan penuh sebaik-baiknya", dan "menjaga, melindungi, dan
mempertahankan Konstitusi". Presiden memimpin cabang eksekutif Pemerintah
Federal, sebuah organisasi besar yang beranggotakan 4 juta manusia, termasuk 1 juta
personel militer aktif. Presiden ke-44, yakni presiden terkini adalah Barack Obama,
presiden Amerika Serikat pertama dari keturunan Afrika-Amerika.
Presiden dapat menyetujui legislasi yang diajukan Kongres untuk menjadi
undang-undang atau dapat pula memvetonya, mencegahnya untuk menjadi undangundang kecuali jika dua per tiga anggota DPR dan Senat di Kongres memilih untuk
menolak veto. Presiden dapat, dengan persetujuan dua per tiga anggota Senat, membuat
perjanjian dengan negara lain. Presiden dapat dimakzulkan oleh majoritas anggota DPR
dan diberhentikan dari kantor kepresidenan oleh dua per tiga majoritas anggota Senat
karena alasan "pengkhianatan, korupsi, atau pidana berat dan perbuatan tercela".
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memerintahkan pemilu sela, tetapi
memiliki kekuasaan untuk memberi pengampunan, atau mengeluarkan narapidana
yang terbukti melawan Pemerintah Federal (kecuali kasus pemakzulan),
memberlakukan orde eksekutif (semacam instruksi presiden), dan (dengan persetujuan
Senat) mengangkat para Hakim Agung dan Hakim Federal.

4. Wakil Presiden
Wakil Presiden adalah petugas tertinggi kedua di dalam pemerintahan federal.
Sebagai yang pertama di dalam garis pergantian kepresidenan Amerika Serikat, Wakil
Presiden akan menjadi Presiden apabila Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri,
atau diberhentikan, yang telah terjadi sebanyak sembilan kali di dalam sejarah Amerika
Serikat. Di bawah Konstitusi, Wakil Presiden adalah Presiden Senat. Berdasarkan peran
ini, Wakil Presiden adalah kepala nominal Senat. Di dalam kapasitas itu, Wakil Presiden
memiliki hak suara di dalam Senat, tetapi hanya diperlukan untuk menghindarkan
kebekuan situasi akibat ketiadaan suara majoritas di dalam parlemen. Mengikuti
amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Wakil Presiden memimpin sesi
gabungan Kongres ketika Kongres bersidang untuk memberikan suara pada Lembaga
Pemilihan (Electoral College). Fungsi-fungsi Wakil Presiden yang sudah ditetapkan di
dalam Konstitusi, selain pergantian kepresidenan, dan berhubungan dengan perannya
sebagai Presiden Senat, Wakil Presiden kini biasa dipandang sebagai anggota cabang
eksekutif Pemerintah Federal. Konstitusi Amerika Serikat tidak secara terang
benderang mengisyaratkan Wakil Presiden menjadi bagian dari suatu cabang tertentu,
ini menyebabkan para kaum terpelajar bersilang sengketa manakala mereka harus
menganggap Wakil Presiden termasuk ke dalam cabang eksekutif, cabang legislatif, atau
kedua-duanya.[8][9]
Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri, di dalam tradisi politik keamerikaan disebut Secretary of
State, yang secara harfiah diartikan sebagai Sekretaris Negara, tetapi perannya berbeda
dengan Sekretaris Negara di Indonesia. Menteri Luar Negeri adalah Kepala Petugas
Eksekutif dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang paling dituakan di antara
semua departemen eksekutif federal. Menteri Luar Negeri adalah petugas tertinggi
ketiga di dalam cabang eksekutif Pemerintah Federal Amerika Serikat, setelah Presiden
dan Wakil Presiden. Menteri Luar Negeri adalah anggota Kabinet Presiden dan

5. sekretaris kabinet berperingkat tertinggi, baik itu di dalam garis pergantian
kepresidenan maupun di dalam urutan protokoler. Menteri Luar Negeri memiliki
banyak tugas dan tanggung jawab. Menteri Luar Negeri bertugas sebagai penasihat
utama Presiden bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat semisal negosiasi,
penafsiran, pembatalan pakta atau perjanjian, keikutsertaan secara perseorangan untuk
mengarahkan perwakilan Amerika Serikat yang diutus pada suatu konferensi,
organisasi, dan badan internasional, menjalankan negosiasi yang berkaitan dengan
urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan
pengelolaan kedutaan besar dan kantor konsulat asing. Misi perdagangan luar negeri
dan aset intelijen melapor secara langsung kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar
Negeri juga bertanggung jawab atas segala arahan, koordinasi, dan supervisi kegiatan
antar-departemen Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri. Menteri Luar Negeri
memberikan jawaban secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat.
Jaksa Agung Amerika Serikat
Lembaga Kejaksaan Agung didirikan oleh Kongres Amerika Serikat berdasarkan
Undang-Undang Peradilan 1789 (Judiciary Act of 1789). Tugas asli Jaksa Agung adalah
"mengusut dan menjalankan semua gugatan di Mahkamah Agung, dan memberikan
nasihat dan pendapatnya atas pertanyaan hukum ketika diperlukan oleh Presiden
Amerika Serikat, atau ketika diminta oleh seorang kepala departemen."[10] Pada tahun
1870, Departemen Kehakiman didirikan untuk mendukung Jaksa Agung untuk
memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa Agung Amerika Serikat kini juga berperan
sebagai kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkaitan dengan urusanurusan hukum dan juga menjadi petugas tertinggi pemberdayaan hukum di dalam
Pemerintah Federal Amerika Serikat. Jaksa Agung dipandang sebagai penasihat hukum
tertinggi bagi Rakyat Amerika Serikat, tidak hanya Pemerintah Federal, atau
sederhananya Cabang Eksekutif. Jaksa Agung berperan sebagai anggota Kabinet
Presiden, tetapi satu-satunya kepala departemen yang tidak diberi gelar Menteri (di
dalam tradisi politik Amerika disebut Secretary.
Untuk membantu Jaksa Agung melaksanakan peradilan di dalam 94 wilayah
hukum sistem pengadilan distrik Amerika Serikat; Jaksa Agung dibantu oleh United
States Marshal Service, termasuk tiap-tiap U.S. Marshal dari 94 distrik; dan 93 Jaksa
Amerika Serikat yang mencakup 94 kantor (seperti Guam dan Kepulauan Mariana Utara
masing-masing memiliki Jaksa Amerika Serikat sendiri). Di dalam Mahkamah Agung
Amerika Serikat, Pengacara Umum Amerika Serikat memiliki tugas yang pertama
dipercayakan kepada lembaga ini. Untuk memenuhi tugas-tugas umum pemberdayaan
hukum menyangkut pidana federal dan untuk menyelidiki komisi pidana yang
berkaitan dengan Warga Negara, para petugas, kepemilikan atau ketertarikan Amerika

6. Serikat, di dalam atau luar negeri, tindakan-tindakan FBI demi kepentingan Jaksa
Agung.
Jaksa Agung dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan mulai bekerja setelah
disetujui oleh Senat. Dia bekerja menurut kenyamanan yang dirasakan Presiden dan
dapat diberhentikan oleh Presiden kapanpun juga; Jaksa Agung adalah juga subjek
pemakzulan oleh DPR dan subjek pemeriksaan di dalam Senat atas dugaan
"pengkhianatan, penyuapan, dan pidana berat dan perbuatan buruk lainnya."
Kabinet, departemen eksekutif, dan badan
Penguatan dan tanggung jawab harian undang-undang federal berada di tangan
departemen-departemen eksekutif federal Amerika Serikat, yang dibuat oleh Kongres
untuk berurusan dengan cakupan urusan nasional dan internasional tertentu. Para
kepala 15 departemen, yang dipilih oleh Presiden dan disetujui dengan "nasihat dan
persetujuan" Senat Amerika Serikat, membentuk dewan penasihat yang pada umumnya
dikenal sebagai "Kabinet" Presiden. Selain department, terdapat sejumlah organisasi
staf yang dikelompokkan ke dalam Kantor Eksekutif Presiden. Kantor Eksekutif
Presiden meliputi staf Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, Kantor Manajemen
dan Anggaran, Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Kualitas Lingkungan, Kantor
Perwakilan Perdagangan, Kantor Kebijakan Pengawasan Obat-Obatan Nasional, dan
Kantor Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Para pegawai di dalam badanbadan pemerintah ini disebut pegawai negeri sipil Amerika Serikat.
Juga terdapat badan-badan mandiri seperti Jasa Pos Amerika Serikat, NASA, Badan
Intelijen Pusat (CIA), Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, dan USAID.
Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Asuransi Deposito
Federal dan Amtrak.
Cabang yudikatif
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan federal.
Mahkamah Agung berurusan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan
Pemerintah Federal, sengketa antar-negara bagian, dan tafsiran Konstitusi Amerika
Serikat, dan dapat mendeklarasikan bahwa legislasi atau tindakan eksekutif yang dibuat
pada pemerintah pada tingkatan manapun sebagai tidak konstitusional, membatalkan
undang-undang dan menciptakan preseden untuk undang-undang dan keputusankeputusan pada masa depan. (Perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak
menyatakan secara eksplisit bahwa cabang yudikatif memiliki kekuasaan untuk
mendeklarasikan bahwa suatu undang-undang buatan Kongres atau suatu tindakan

7. pemerintah eksekutif tidak konstitusional, tetapi hanya ditegaskan oleh Chief Justice
Marshall pada masa jabatannya. Ada beberapa contoh pada masa silam di mana
deklarasi-deklarasi sedemikian telah diabaikan oleh kedua-dua cabang itu.) Di bawah
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Banding, dan di bawahnya adalah Pengadilan
Distrik, yang merupakan pengadilan terbawah umum bagi undang-undang federal.
Terpisah dari sistem peradilan federal, tetapi tidak sepenuhnya mandiri,
Pengadilan Distrik adalah sistem peradilan individual tiap-tiap negara bagian, masingmasing berkenaan dengan undang-undangnya sendiri (setingkat dengan Peraturan
Daerah Provinsi di Indonesia) dan memiliki peraturan dan prosedur peradilan sendirisendiri.
Pengadilan Tertinggi Negara Bagian adalah otoritas terakhir yang dapat
menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara bagian di suatu negara bagian. Suatu
kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara bagian ke
Mahkamah Agung hanya jika terdapat jurisdiksi pertanyaan-Federal (suatu isu yang
muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang
diikuti Amerika Serikat). Hubungan antara undang-undang negara bagian dan undangundang federal sangatlah kompleks dan membingungkan sebagai akibat dari sifat yang
unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Bagian
hanya terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah
Agung, tetapi tidak terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh
Pengadilan-Pengadilan Banding Federal bagi suatu rangkaian yang mencakupi negara
bagian itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang berkedudukan di negara bagian
itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang
hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara bagian (biasanya melalui
jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara
bagian itu tempat berkedudukannya pengadilan tersebut, seakan-akan pengadilan
federal adalah pengadilan negara bagian itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu
didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil sebagai ganti
untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undangundang federal dan Hukum Amerika Serikat yang dibentuk oleh negara bagian.
Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung, yang para hakimnya yang
diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, dan berbagai "pengadilan yang lebih
rendah", yang masing-masingnya adalah pengadilan banding dan pengadilan distrik.
Kongres Pertama Amerika Serikat membagi negara ini ke dalam beberapa distrik
yudikatif dan mendirikan pengadilan federal untuk tiap-tiap distrik. Dari permulaan itu
telah berkembang menjadi struktur seperti saat ini: Mahkamah Agung, 13 pengadilan
banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan untuk jurisdiksi khusus. Kongres
memegang kekuasaan untuk menciptakan dan menghapus pengadilan federal, juga
untuk menentukan banyaknya hakim di dalam sistem peradilan federal. Bagaimanapun,
Kongres tidak dapat menghapus Mahkamah Agung.
Ada tiga tingkat pengadilan federal dengan jurisdiksi umum, artinya bahwa
pengadilan ini menangani perkara pidana dan tuntutan hukum perdata antar dua pihak.
Pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Pajak, adalah
pengadilan khusus yang hanya menangani perkara tertentu. Pengadilan Kepailitan

8. adalah cabang dari pengadilan distrik, tetapi secara teknis tidak dipandang sebagai
bagian dari peradilan menurut Artikel III Konstitusi Amerika Serikat sebab para
hakimnya tidak memiliki masa jabatan seumur hidup. Sama halnya, pengadilan pajak
bukanlah pengadilan yang dimaksud oleh Artikel III.
Pengadilan distrik Amerika Serikat adalah "pengadilan percobaan", maksudnya
pengadilan pertama yang dapat digunakan untuk memasukkan dan memutuskan suatu
perkara. Pengadilan Banding Amerika Serikat digunakan untuk memproses kembali
putusan suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik bila dianggap
mengecewakan, juga untuk pengajuan banding dari badan-badan administratif lokal.
Mahkamah Agung mendengarkan banding dari keputusan pengadilan banding atau
pengadilan tertinggi suatu negara bagian (tentang perkara konstitusional), juga
memiliki jurisdiksi asli pada sejumlah kecil perkara.
Kekuasaan yudikatif meluas ke perkara-perkara yang muncul di bawah
Konstitusi, Undang-Undang Kongres, atau perjanjian internasional Amerika Serikat;
perkara-perkara hukum yang bersinggungan dengan duta besar, korps diplomat, dan
konsul dari negara-negara sahabat di Amerika Serikat; kontroversi yang melibatkan
pemerintah Amerika Serikat; kontroversi antarnegara bagian (atau antarwarga masingmasing negara bagian) dan bangsa asing (atau warga negara dan subjek mereka); dan
perkara kepailitan. Amandemen ke-11 Konstitusi Amerika Serikat dihilangkan dari
perkara-perkara jurisdiksi federal, di mana warga suatu negara bagian menjadi pihak
penggugat dan pemerintah negara bagian lain menjadi pihak tergugat. Ia tidak
mengganggu jurisdiksi federal di dalam perkara-perkara di mana pemerintah suatu
negara bagian adalah pihak penggugat, sementara warga negara bagian lain sebagai
pihak tergugat.
Kekuasaan pengadilan federal baik itu terhadap tindakan perdata atas kerusakan
dan ganti rugi lainnya, dan terhadap perkara pidana yang muncul di bawah undangundang federal. Artikel III berwujud sehimpunan kompleks hubungan antara
pengadilan negara bagian dan pengadilan federal. Pengadilan federal terkadang dapat
mendengarkan perkara-perkara yang muncul di bawah undang-undang negara bagian,
mengikuti keanekaragaman jurisdiksi, pengadilan negara bagian dapat memutuskan
hal-hal tertentu yang melibatkan undang-undang federal, dan klaim federal pada
dasarnya menjadi tanggungan pengadilan negara bagian (misalnya, yang muncul dari
Undang-Undang Perlindungan Pengguna Telepon tahun 1991). Dengan demikian
kedua-dua sistem pengadilan memiliki jurisdiksi yang saling-lepas di beberapa cakupan
dan seiring-sejalan di cakupan lainnya.
Konstitusi melindungi kemandirian yudikatif dengan memberikan isyarat bahwa
para hakim federal akan tetap memegang jabatan "selama berperilaku baik"; pada
praktiknya, hal ini biasanya berarti bahwa mereka bekerja sampai mereka meninggal,
pensiun, atau mengundurkan diri. Seorang hakim yang melakukan sebuah pelanggaran
ketika masih aktif dapat dimakzulkan seperti halnya Presiden atau petugas lain di
pemerintah Federal. Para hakim Amerika Serikat diangkat oleh Presiden, menurut
persetujuan Senat. Ketentuan Konstitusional lainnya melarang Kongres mengurangi gaji
hakim manapun. Kongres boleh mengatur gaji terendah bagi semua hakim masa depan
yang memegang jabatan setelah pengurangan gaji ditetapkan, tetapi tidak boleh
menurunkan besaran gaji para hakim yang sedang memegang jabatan.

9. Pemilihan umum dan pemungutan suara
Usia hak pilih di Amerika Serikat telah diubah beberapa kali sepanjang sejarah.
Ketika Amerika Serikat masih baru berdiri, pemungutan suara dianggap sebagai urusan
pemerintah negara bagian, dan pada umumnya terbatas hanya bagi kaum kulit putih
yang memiliki tanah. Pemilihan langsung sebagian besar diselenggarakan hanya untuk
memilih DPR Amerika Serikat dan DPR negara bagian, kendati badan-badan tertentu
yang dipilih oleh para pemilih berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian
lainnya. Di bawah sistem asli ini, kedua-dua senator mewakili masing-masing negara
bagian di Amerika Serikat. Senat dipilih oleh suara mayoritas DPR negara bagian. Sejak
ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada 1913, para anggota
Kongres (DPR dan Senat) menjadi dipilih secara langsung.
Kini, secara parsial karena adanya Amandemen ke-26 Konstitusi Amerika
Serikat, warga negara Amerika Serikat hampir semuanya memiliki usia hak pilih
universal dari usia 18 tahun, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau kekayaan, dan
kedua-dua kamar di Kongres dipilih secara langsung. Satu-satunya perkecualian bagi
hak pilih universal adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman, dan di
beberapa negara bagian mantan narapidana juga tidak memiliki hak pilih.
Sejauh ini, perwakilan nasional di teritori-teritori dan distrik federal
Washington, D.C., di Kongres adalah terbatas: penduduk Washington DC adalah subjek
undang-undang federal dan pajak federal, tetapi satu-satunya perwakilan mereka di
Kongres adalah delegasi tanpa hak suara.
Penduduk teritori Amerika Serikat memiliki beraneka macam hak; misalnya,
hanya beberapa penduduk Puerto Rico yang membayar pajak penghasilan (meskipun
semua penduduk harus membayar semua pajak federal lainnya, termasuk pajak
ekspor/impor, pajak komoditas federal, dan pajak penggajian federal, termasuk
program asuransi sosial, dan program asuransi kesehatan).[11]
Pemerintah negara bagian, kesukuan, dan daerah
Amerika Serikat, yang menunjukkan negara-negara bagiannya, kemudian dibagi
lagi ke dalam county (paroki di Louisiana; borough di Alaska). Alaska dan Hawaii
digambarkan menurut skala yang berbeda, dan Kepulauan Aleut dan Kepulauan Hawaii
Barat Laut yang tak berpenghuni tidak disertakan.

10. Pemerintah negara bagian cenderung memiliki pengaruh terbesar pada sebagian
besar kehidupan sehari-hari orang Amerika Serikat. Amandemen ke-10 Konstitusi
Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal untuk menjalankan kekuasaan manapun
yang tidak didelegasikan kepadanya oleh Negara Bagian; hasilnya, negara bagian
menangani sebagian besar isu yang paling relevan bagi perseorangan di dalam
jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah negara bagian kekurangan kekuasaan
untuk mencetak mata uang, mereka harus mendapatkan penghasilan apakah itu melalui
pajak ataupun surat utang (kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena
retribusi nasional yang begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16
Konstitusi Amerika Serikat tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya,
pemerintah negara bagian cenderung memaksakan adanya pemotongan beberapa
anggaran ketika ekonomi sedang lesu, yang secara kuat dirasakan oleh masyarakat yang
menjadi tanggungan negara bagian.[12]
Tiap-tiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan
pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang besar dalam hal
undang-undang dan prosedur di antara masing-masing negara bagian, menyangkut
kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih tertinggi dari tiap-tiap
negara bagian adalah gubernur. Tiap-tiap negara bagian juga memiliki parlemen
(bikameralisme adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara bagian, kecuali
Nebraska), yang para anggotanya mewakili para pemberi suara di negara bagian yang
bersangkutan. Tiap-tiap negara bagian memelihara sistem peradilan negara bagian
sendiri-sendiri. Di beberapa negara bagian, para hakim tinggi dan yang lebih rendah
dipilih oleh rakyat; di negara bagian lainnya, mereka diangkat, karena mereka di dalam
sistem federal.