BPS

1
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. PROFIL BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya,
BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6
Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik.
Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan
perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti
menjadi Badan Pusat Statistik.
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara
lain :
 Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik
dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral
yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama
dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga,
organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara
mandiri atau bersama dengan BPS.
 Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita
Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat
dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
 Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
 Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk
menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus
dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
 Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini
didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari
kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
 Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

2
 Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan
pelatihan statistik.
 Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain
untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
Gambar 1. Gedung BPS
Penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat penting karena
akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
Pemerintah. Sehingga peran BPS dalam hal ini adalah menyediakan data dan
informasi staistik yang berkualitas, yaitu lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan,
dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas
merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan program pembangunan
dalam tahapan perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi program agar tepat
sasaran dan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah
dipahami, tepat waktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan
masyarakat di era sekarang ini. Hal ini menajdi tantangan bagi BPS dan para
penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan kualitas data dan
informasi statistik yang disajikan sekaligus juga kualitas pelayanan publiknya.

3
2. VISI DAN MISI BPS
Visi BPS:
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua
Misi BPS:
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik
yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional.
2. Memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, amanah untuk
kemajuan perstatistikan.
3. TUPOKSI DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN
Dalam menjalankan misinya, BPS membagi kewenangan pada 7 (tujuh)
unit eselon I. Salah satu kedeputian di BPS adalah Deputi Bidang Statistik Sosial
yang tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
statistik sosial. Salah satu unit eselon II di bawah Deputi Bidang Statistik Sosial
adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Berikut adalah
tugas dan fungsi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan :
1. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis,
evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik demografi;
evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik ketenagakerjaan;
evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik upah dan pendapatan;
evaluasi, pelaporan dan pengembangan statistik mobilitas penduduk dan
tenaga kerja.

4
4. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM BPS TAHUN 2017
Gambar 2. Struktur Organisasi BPS 2017
Saat ini BPS dipimpin oleh seorang Kepala BPS yang dibantu oleh 7
orang pejabat eselon I, 23 orang pejabat eselon II di Pusat dan 33 orang pejabat
eselon II di seluruh provinsi. Pada tahun 2017 jumlah pegawai BPS di seluruh
Indonesia sebanyak 15.975 orang, dimana pegawai yang bertugas di BPS Pusat,
STIS dan Pusdiklat sebanyak 1.626 orang. Sisanya tersebar di 33 provinsi dan
514 kabupaten/kota. Sementara itu jumlah pegawai BPS yang bertugas di
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebanyak 58 orang.
B. PERMASALAHAN ORGANISASI
1. KONDISI SAAT INI
Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupkosi) Direktur Statistik
Kependudukan dan Ketengakerjaan Badan Pusat Statistik (SKK BPS)
Subdirektorat
Statistik
Demografi
Subdirektorat
Statistik
Ketenagakerjaan
Subdirektorat
Statistik Upah
dan Pendapatan
Subdirektorat
Statistik Mobilitas
Penduduk dan
Tenaga Kerja

5
adalah menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sensus Penduduk
merupakan salah satu sumber data kependudukan yang menghasilkan
data jumlah penduduk beserta komposisi, distribusi dan karakteristiknya
sampai wilayah adminstratif terendah. Rekomendasi dari PBB Sensus
Penduduk diselenggarakan 5 tahun sekali, karena keterbatasan anggaran
Indonesia melalui BPS menyelenggarakannyahanya dalam kurun waktu
10 tahun. Untuk itu antar Sensus Penduduk diselenggarakan Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dilakukan proyeksi penduduk di
tahun-tahun dimana tidak tersedia jumlah data penduduk. Sumber data
kependudukan seperti Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS),
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang juga merupakan
tupoksi dari Direktur SKK BPS.
Selain berasal dari BPS sumber pokok data kependudukan yang
menjadi andalan suatu bangsa adalah berbasis sistem registrasi atau
pencacatan yaitu Pencatatan Statistik Vital (Vital Registration) dan
Pendaftaran Penduduk (Population Registers). Vital Registrationadalah
sistem pencatatan kejadian penting terkait dengan siklus kehidupan
manusia yaitu kelahiran hidup, kematian, kematian janin, perkawinan,
perceraian, adopsi anak, legalisasi kelahiran, pengakuan orang tua,
pembatalan perkawinan atau melegalkan perpisahan (United Nation,
2008). Sistem ini menyediakan data kejadian vital secara kontinyu namun
setiap pencatatan dilakukan secara terpisah sehingga sulit mendapatkan
gambaran utuh secara individual.
Sedangkan Population Registers menyediakan data individu secara
kontinyu dari kejadian vital yang terintegrasi dan dengan sistem lebih
komprehensif. Catatan seseorang memperlihatkan kejadian-kejadian vital
dan perpindahan tempat tinggalnya untuk keseluruhan populasi penduduk.
Kedua sistem pencatatan tersebut di Indonesia dilakukan oleh Ditjen
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri dan
Dinas Dukcapil di level provinsi dan kabupaten/kota. Secara teoritis sistem
registrasi penduduk jika diselenggarakan dengan baik akan menjadi
sumber data kependudukan yang terbaik karena akan terus menerus
termutakhirkan. Data ini karena bersifat mikro dapat dimanfaatkan untuk
pelayananpublik (seperti wajib pajak, perbankan, penerbitan sertifikat
tanah, surat izin mengemudi, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat,

6
data calon pemilih), intervensi kebijakan nasional dan daerah (seperti di
bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kemiskinan), alokasi
anggaran dan sebagainya.
Saat ini data penduduk yang digunakan oleh Kementrian dan
Lembaga (K/L) serta dinas-dinas di daerah dalam perencanaan kegiatan
mengacu pada dua sumber data yaitu dari BPS dan Ditjen Dukcapil
Kemedagri. Namun demikian data yang dihasilkan kedua instansi
menunjukkan perbedaan tidak hanya dari jumlah namun juga dari sisi
jumlah dan distribusinya. Pada tahun 2011 data Kementrian Dalam Negeri
menunjukkan penduduk Indonesia ada pada kisaran 260 juta, sementara
data BPS menunjukkan angka yang lebih rendah yaitu pada kisaran 241
juta. Walaupun data terkini secara nasional sudah menunjukkan angka
yang hampir sama namun jika ditelusuri lebih dalam menurut
provinsi/kabupaten/kota akan terdapat perbedaan jumlah, komposisi dan
distribusi yang signifikan. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Data Penduduk BPS dan Hasil Proyeksi
Penduduk (Akhir Tahun 2016) Adminduk Kemedagri
menurut Provinsi
No. Provinsi Data BPS
Data
Kemendagri
No. Provinsi Data BPS
Data
Kemendagri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Aceh 5,142,663 5,139,254 18 Nusa Tenggara Barat 4,925,796 5,198,806
2 Sumatera Utara 14,182,352 14,682,260 19 Nusa Tenggara Timur 5,245,258 5,318,533
3 Sumatera Barat 5,290,435 5,452,274 20 Kalimantan Barat 4,897,007 5,348,954
4 Riau 6,578,995 5,952,623 21 Kalimantan Tengah 2,577,594 2,488,784
5 Jambi 3,486,870 3,459,276 22 Kalimantan Selatan 4,087,523 3,914,347
6 Sumatera Selatan 8,213,798 8,146,207 23 Kalimantan Timur 3,538,183 3,441,731
7 Bengkulu 1,919,480 1,956,660 24 Kalimantan Utara 678,577 621,768
8 Lampung 8,247,278 9,590,683 25 Sulawesi Utara 2,448,953 2,607,261
9
Kepulauan Bangka
Belitung
1,416,277 1,321,117 26 Sulawesi Tengah 2,943,946 2,856,254
10 Kepulauan Riau 2,055,258 1,858,285 27 Sulawesi Selatan 8,648,261 9,521,658
11 DKI Jakarta 10,325,853 10,305,408 28 Sulawesi Tenggara 2,576,578 2,551,146
12 Jawa Barat 47,707,630 43,739,238 29 Gorontalo 1,159,449 1,153,860
13 Jawa Tengah 34,138,383 35,593,488 30 Sulawesi Barat 1,318,667 1,531,930
14 D.IYogyakarta 3,741,495 3,627,962 31 Maluku 1,730,046 1,828,228
15 Jawa Timur 39,184,039 39,802,657 32 Maluku Utara 1,197,574 1,269,253
16 Banten 12,325,085 10,161,541 33 Papua Barat 904,298 1,102,975
17 Bali 4,223,249 4,217,442 34 Papua 3,236,205 4,229,287
Indonesia 260,293,055 259,991,150

7
Ketidakakuratan data penduduk dan kesimpangsiuran data akan
berakibat langsung pada tidak tepatnya perencanaan pembangunan dan
sangat terkait dengan tidak akuratnya penyediaan anggaran dan sasaran
program-program pemerintah. Sebagai contoh ketika Bappenas ingin
merumuskan kebijakan pengendalian penduduk membutuhkan data akurat
jumlah penduduk beserta komposisi dan distribusinya untuk memetakan
penanggulangan masalah kependudukan baik di tingkat daerah maupun
nasional. Sementara Kementrian Pendidikan membutuhkan jumlah
penduduk usia sekolah untuk perencanaan pendidikan. Komisi Pemilihan
Umum (KPU) membutuhkan data yang sifatnya mikro untuk identifikasi
calon pemilih pemilu dan dan Kementrian Sosial untuk penyaluran bantuan
bagi penduduk miskin. Ketidakakuratan data juga menjadi masalah bagi
pihak swasta yang membutuhkan data penduduk untuk merencanakan
misalnya berapa target pembuatan mobil di perusahaannya.
Masalah di level regional baik di provinsi maupun di
kabupaten/kotadapat ditelusuri jika kita mengamati berita perbedaan data
penduduk di media massa, salah satunya kebutuhan data pemilih pada
pilkada. Pada umumnya data BPS lebih kecil dibanding data Dinas
Dukcapil. Contohnya di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan
Barat,jumlah penduduk menurut BPS pada tahun 2013 menunjukkan
angka 101.529 jiwa sementara data Dinas Dukcapil menunjukkan angka
120.623 jiwa. Di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 231.182 jiwa
berbanding 305.161 jiwa dan di Kota Makasar 1.408.000 jiwa berbanding
1.700.571 jiwa. Sebaliknya di Kota Depok data BPS menunjukkan 2,1 juta
jiwa berbanding data Dinas Dukcapil 1,8 juta jiwa. Lalu manakah yang lebih
akurat diantara kedua jenis data ini? Mengapa Data mana yang
seharusnya digunakan? Untuk keperluan perencanaan karena terkait
dengan anggaran saat ini ada kecenderungan data Dukcapil yang lebih
banyak digunakan oleh stakeholders.
Upaya untuk meyatukan dua sumber data kependudukan BPS dan
Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah pernah dilakukan oleh Forum
Masyarakat Statistik (FMS) dengan mempertemukan pertemuan kedua
instansi pada tahun 2016. Namun pada saat itu baru disepakati bahwa
pemanfaatan data Dukcapil untuk kepentingan pelayanan dan pemenuhan
hak legal warga negara, sedangkan data kependudukan BPS digunakan

8
untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.
Selanjutnya FMS merekomendasikan perlu ada sinkronisasi dua data
kependudukan untuk dapat dihasilkan data penduduk yang akurat untuk
pembangunan data statistik nasional terpadu.
2. KONDISI YANG DIHARAPKAN
BPS akan menyelenggarakan Sensus Penduduk pada tahun 2020
(SP2020). Sejalan dengan perkembangan pendataan Sensus Penduduk
terkini, di banyak negara digunakan kombinasi pendataan dimana data
registrasi penduduk dijadikan data pijakan awal bagi pelaksanaan Sensus
Penduduk. Dengan cara ini menurut Blum (2000), ada keuntungan dari sisi
cakupan penduduk. Ibaratnya ketika seorang guru atau dosen masuk kelas
jika sudah ada daftar murid/mahasiswa akan memudahkan ketika
melakukan absensi dibanding jika harus mencatat satu per satu nama-
nama murid/mahasiswa. BPS dapat memanfaatkan data kependudukan
dari Ditjen Adminduk Kemendgari sebagai data awal untuk mendapatkan
cakupan penduduk yang lebih tinggi.Adanya identitas Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang unik memberikan keuntungan yang sangat
besar tidak hanya bagi BPS namun menjadi alat bagi terhubungnya
berbagai data K/L karena pemanfaatan data yang berasal dari Sistim
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Cara pendataan BPS yang mendatangi penduduk berbeda dengan cara
Ditjen Dukcapil dalam mencatat perubahan data kependudukan yang
mengandalkan pelaporan dari penduduk. Ada kekosongan data yang dapat
diisi oleh BPS yaitu di daerah terpencil penduduknya belum tercatat dalam
sistim data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Sinergi dua data kependudukan di Indonesia ini akan memiliki
dampak sangat besar bagi pembangunan nasional dan daerah.
Keterpaduan kedua data akanmeningkatkan akurasi data kependudukan
sangat dinantikan oleh seluruh stakeholders. Momentum SP2020 dapat
dimanfaatkan sebagai sarana penyusunan database kependudukan
terpadu yang dapat menghubungkan data makro dan mikro kependudukan.
Selanjutnya akansemakin sempurna ketika dirancang juga sistem
pemutakhiran yang berkelanjutan. Namun demikian perlu didukung oleh
regulasi karena BPS dan Kemendagri masing-masing memiliki Undang-

9
Undang sebagai dasar hukum yang tidak boleh dilanggar. Demi
kepentingan nasional kesempatan SP2020 ini dapat dijadikan suatu
kegiatan awal demi bangsa dalam mewujudkan satu data penduduk
Indonesia yang selalu terkini.
Rancangan Proyek Perubahan yang akan dilakukan adalah
kolaborasi antara BPS dan Kemendagri dalam meningkatkan akurasi
jumlah penduduk dan karakteristik demografi dengan inovasi baru dalam
pendataan Sensus Penduduk 2020 yaitu dengan memanfaatkan data
kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri menuju satu data
kependudukan. Dengan menyatunya dua sumber data kependudukan
tersebut permasalahan perbedaan data jumlah penduduk beserta
komposisi, distribusi dan karakteristiknya dapat diminimalisir karenamelalui
SP2020 akandapat diproduksi satu data kependudukan.
3. POKOK PERMASALAHAN
Perbedaan data kependudukan yang ada di Indonesia perlu
diidentifikasi. Ada 4 hal yang terutama menjadi masalah mengapa ada
perbedaan data yaitu perbedaan dalam metodologi, waktu pendataan, tidak
adanya koordinasi dan sinkronisasi dan regulasi.
3.1. Perbedaan Metodologi
Sumber data kependudukan yang dihasilkan BPS dari sensus
dan survey. Sensus dengan cakupan seluruh penduduk hanya dapat
dilakukan secara periodik 10 tahun dan diantara waktu tersebut
digunakan hasil-hasil survey yang terbatas tingkat estimasinya yang
tidak dapat menjangkau wilayah administratif terendah. Dalam
Sensus Penduduk, pada saat yang bersamaan BPS mendata seluruh
penduduk dengan mendatangi penduduk baik WNI maupun WNA
dari rumah ke rumah di seluruh wilayah territorial Indonesia. Pada
dasarnya pencacatan penduduk dalam Sensus Penduduk
mencerminkan konsep “de facto”.Pencacahan menggunakan
konsepdimana seseorang biasa tinggal (usual residence) untuk
penduduk bertempat tinggal tetap dan dimana seseorang berada
pada saat pencacahan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal
tetap. WNI yang berada di luar negeri yang berada pada lingkup
kedutaan besar Indonesia termasuk yang didata. Konsep ini

10
menggunakan konsep definisi dari PBB sehingga secara
internasional dapat dilakukan perbandingan.
Belajar dari pengalaman sensus-sensus sebelumnya beberapa
permasalahan dalam penyelenggaraan sensus perlu mendapat
perhatian terkait dengan akurasi data. Misalnya belum jelasnya dan
akuratnya peta yang digunakan, metode perekrutan petugas yang
terlalu umum, masih banyak penduduk yang enggan berpartisipasi
untuk didata, sulitnya mendata penduduk yang tinggal di apartemen
dan pemukiman elit yang eksklusif, sulitnya bertemu penduduk di jam
kerja, serta petugas yang tidak menyelesaikan tanggungjawabnya
sampai selesai. Inti dari semua permasalahan ini adalah masalah
cakupan penduduk yang dapat didata oleh BPS.
Survei-survei berbasis rumah tangga yang diselenggarakan
oleh BPS seperti Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan
Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang
diselenggarakan setahun 2 kali, Survei Demografi dan Kesehatan
Nasional (SDKI) yang diseleggarakan 5 tahun sekali juga menjadi
dukungan data tersedianya data-data kependudukan. Namun karena
merupakan survey (termasuk SUPAS) ketersediaan data hanya pada
tingkat estimasi provinsi atau kabupaten/kota. Jenis data penduduk
yang dihasilkan oleh BPS ini lebih bersifat makro yang diseminasinya
secara agregat atau tidak dapat secara individual dan lebih ditujukan
untuk kepentingan perencanaan bukan intervensi kepada individual.
Sistem registrasi data kependudukan di Indonesia (untuk
selanjutnya disebut sebagai data Dukcapil) seperti halnya di negara-
negara berkembang sesungguhnya belum sempurna cakupan
pendataannya sehingga belum memadai untuk digunakan untuk
perencanaan pembangunan nasional (Bappenas, 2013). Walaupun
saat ini data Dukcapil semakin baik karena berasal dari data agregasi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dimana dengan uniknya
Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang hanya mendapat
satu identitas, namun kenyataannya di lapangan masih banyak
permasalahan seperti pencatatan ganda atau masih ada juga belum
tercatat. Data Dukcapil menggunakan konsep “de jure” yaitu
berdasarkan data pencatatan atau registrasi pada pertengahan

11
maupun akhir tahun yang tidak mempertimbangkan batas waktu
tinggal dan hanya berdasarkan pencatatan secara administrasi.
Dengan kata lain pengumpulan data Dukcapil bersifat pasif,
menunggu penduduk melaporkan.
Selain masalah cara pendataan, konsep definisi penduduk juga
berbeda. BPS mencatat penduduk secara “de facto” sementara
Kemendagri mencatat secara “de jure”. BPS mendata penduduk yang
tidak kalah pentingnya adalah adanya perbedaan kode antara data
BPS dan Kemendagri. Upaya sinkronisasi kode sesungguhnya sudah
mulai mulai dilakukan oleh BPS namun belum selesai dilakukan.
Perlu upaya percepatan jika rancangan proyek perubahan ini
disetujui.
3.2. Waktu Pengumpulan Data
Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali di satu titik
tertentu (reference date) dengan pelaksanaan selama satu bulan
biasanya di bulan Mei (Sensus Penduduk 2010 dilaksanakan 1 – 31
Mei 2010). Persiapan yang dilakukan jauh sebelum tahun
pelaksanaan sensus yaitu 3 tahun sebelumnya karena tahapan
persiapan yang sangat kompleks. Sedangkan data Dukcapil
walaupun terus berubah setiap harinya akibat adanya kelahiran,
kematian dan perpindahan namun hasil pemutakhirannya
didiseminasikan 6 bulan sekali (pertengahan dan akhir tahun).
3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi
Dalam pengumpulan data kependudukan oleh BPS dan
pencatatan laporan kependudukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri
belum ada koordinasi dan tidak dilakukan sinkronisasi data tersebut.
Hal ini sudah disadari menjadi titik lemah dan sumber terjadinya
perbedaan data kependududukan. Oleh karenanya sejalan dengan
rekomendasi FMS maka diperlukan upaya koordinasi antara BPS dan
Kemendagri. Tahun lalu Presiden Jokowi menyatakan
kekecewaannya atas adanya perbedaan data antara BPS dan K/L
termasuk data penduduk yang merupakan data dasar bagi
penghitungan seluruh data sektoral di kementerian. Perbedaan ini

12
akan mempersulit pemerintah baik di Pusat maupun daerah dalam
perencanaan dan perumusan kebijakan. Untuk itu Presiden
menginginkan adanya koordinasi dan sinkronisasi data. Oleh
karenanya keterpaduan data makro dan mikro langkah awal yang
harus ditempuh adalah dengan adanya koordinasi sehingga
sinkronisasi data akan dapat direalisasikan.
3.4. Regulasi
Dalam kegiatan pengumpulan data penduduk BPS dibatasi
dalam mendiseminasikan data individu sesuai dengan Pasal 21
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bahwa “
Keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin
kerahasiaannya, karena semua penyelenggara kegiatan statistik
hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistic yang dilakukan
dalam bentuk data statistik yang berupa agregat. Dengan kata lain
BPS tidak berwenang mengeluarkan data mikro dalam
mendiseminasikan data.
Sedangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi (1) data
Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point
22); (2) database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan
saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP
No. 37 Tahun 2007) dan (3) data Kependudukan adalah data
perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.Kesamaaan kedua instansi yang dilindungi Undang-Undang
untuk mengeluarkan data agregat menyebabkan timbulnya
perbedaan data.
Rangkuman Permasalahan
Permasalahan yang telah diuraikan dapat diringkas menjadi sebagai
berikut:

13
Permasalahan utama: dua sumber data kependudukan di Indonesia yang
digunakan oleh pemerintah pusat (K/L) dan pemerintahan daerah serta
masyarakat luas sebagai dasar perencanaan program/kegiatan dan
evaluasi pembangunan atau keperluan perencanaan lainnya belum akurat
dan berbeda. Perbedaan terletak pada data agregat, karena wewenang
BPS hanya pda data agregat.
Penyebab utama: (1) belum adanya koordinasi antara BPS dan Dirjen
Dukcapil dalam menghasilkan data penduduk sehingga belum ada
sinkronisasi antara data makro dan mikro kependudukan; (2) belum adanya
mekanisme pengumpulan data dan metodologi yang terintegrasi antara
BPS dan Kemendagri; (3) belum adanya Undang-Undang yang dapat
menjamin terhubungnya data makro dan mikro.
Kondisi yang diinginkan: Keterpaduan data kependudukan sehingga
data lebih akurat dan tidak ada kesimpangsiuran data yang
membingungkan stakeholder.
4. AREA PERUBAHAN (SOLUSI PERMASALAHAN)
No. Deskripsi Kendala
1. Masalah perbedaan data ini sudah lama berlangsung dan sangat kompleks
dengan tingkat kesulitan tinggi. Ada ego sektoral yang menjadi penghambat.
Namun sejalan dengan kondisi yang berkembang saat ini pendekatan-
pendekatan sudah dilakukan ada kemungkinan yang masih dapat ditingkatkan
menjadi kesepakatan bersama.
Alternatif Solusi: Melakukan pendekatan secara terus menerus dibantu FMS,
LDUI, TNP2K sehingga BPS dan Kemendagri dapat bersama-sama
melakukan proyek perubahan ini.
2. Padatnya jadwal kegiatan Direktorat DUKNAKER pada waktu yang
bersamaan dengan implementasi proyek perubahan
Alternatif Solusi: Me

14
No. Deskripsi Kendala
njadikan Proyek Perubahan sebagai prioritas kegiatan sejalan dengan
persispan SP2020 yang saat ini sedang berlangsung
3. Anggota Tim efektif lintas K/L
Alternatif Solusi: Perlu pemanfaatan TI untuk mengatasi kesulitan pertemuan
tatap muka langsung (Skype, WAG dll)

15
BAB II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. INOVASI
1. JENIS INOVASI
Inovasi yang diusulkan dalam Rancangan Proyek Perubahan ini adalah
kolaborasi antara BPS dan Kemedagri dengan pemanfaatan data Dukcapil
Kemendagri sebagai data awal pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk tahun
2020 untuk memproduksi satu database penduduk Indonesia.Inovasi ini dapat
menjawab permasalahan perbedaan data penduduk antar dua instansi
pemerintah. Cara ini diajukan sebagai gagasan strategi untuk menyatukan data
pendudukdan diberi judul “Kolaborasi BPS dan Kementrian Dalam Negeri
Membangun Satu Data Kependudukan Indonesia”.
2. TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI
2.1. Tujuan Inovasi
Memperhatikan permasalahan perbedaan data penduduk Indonesia,
tujuan umum Rancangan Proyek Perubahan ini adalah melakukan kolaborasi
antara BPS dan Kemedagri dalam membangun strategi dalam meningkatkan
akurasi data kependudukan Indonesia yang terpadu. Untuk mencapai tujuan ini
dibuat tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai
berikut:
1. Tujuan jangka pendek
a. Terwujudnya komitmen awal BPS dan Kemendagri
b. Terbangunnya draf metodologi baru pendataan SP2020
c. Terbangunnya prototype pendataan
2. Tujuan Jangka Menengah
a. Terwujudnya MoU
b. Penyiapan regulasi satu data
c. Terlaksananya piloting awal
d. Metodologi final: terlaksanya piloting sensus mini pada 2018 dan
Gladi bersih SP2020 pada 2019

16
3. Tujuan Jangka Panjang
a. Terbitnya regulasi
b. Sosialisasi massal kegiatan SP2020
c. Pelaksanaan lapangan SP2020
d. Pelaksanaan Evaluasi: Post Enumeration Survey
2.2. Manfaat Inovasi
Manfaat besar yang diharapkan dengan terwujudnya satu database
kependudukan di Indonesia menimbulkan sinergi yang luar biasa antara
data administratif dan statistik yang berdampak besar bagi akurasi data
kependudukan dan pemanfaatannya. Selain BPS dan Kemendagri yang
menerima manfaat, pengguna data juga sangat akan sangat merasakan
dampak positifnya. Berikut adalah uraian manfaat menurut kelompok
stakeholders.
a. BPS
- Meningkatkan cakupan hasil Sensus Penduduk.
- Meningkatkan akurasi data penduduk yang dihasilkan BPS.
- Akurasi yang tinggi dari jumlah, komposisi dan distribusi penduduk
dan karakteristiknya yang akurat sampai tingkat administrasi
terendah akan sangat bermanfaat bagi penghitungan ilmiah
parameter-parameter demografi sampai wilayah terkecil.
- Pembentukan kerangka sampel induk bagi penyelenggaraan survey-
survey di BPS
- Adanya NIK dalam database SP2020 akan menjadi identitas yang
meyambungkan data survey-survey berbasis rumah tangga yang
akan juga menmasukkan NIK menjadi identitas tambahan selain
identitas yang selama ini digunakan.
b. Kemendagri
- Pembuatan KTP-el dan pelaporan penduduk mengenai kelahiran,
kematian dan perpindahan dapat dimutakhirkan bersamaan dengan
dilaksanakannya SP2020. Stakeholder yang menggunakan data
Dukcapil akan menerima manfaat data yang uptodate.
- Memberikan tambahan informasi mengenai penduduk yang belum
tercatat dalam database terutama di wilayah-wilayah terpencil

17
dimana sistem pelaporan secara online dan kesulitan geografis
menjadi kendala.
c. Pengguna Data
Perubahan strategi pengumpulan data dengan tujuan tersedianya satu
data penduduk Indonesia yang akurat akan bermanfaat sangat besar
bagi perencanaan pembangunan nasional untuk seluruh K/L,
Pemerintah Daerah serta kalangan swasta dan berdampak pada
perhitungan yang tepat penyediaan anggaran program-program
pemerintah dan swasta.
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perubahan mencakup kegiatan-kegiatan penting sebagai
berikut:
a. Meningkatkan kualitas data kependudukan Indonesia hasil SP2020
b. Membangun metodologi baru SP2020 dengan menggunakan data
Adminduk sebagai data awal SP2020.
4. TAHAPAN KUNCI DAN OUTPUT KUNCI
Proyek perubahan akan dibagi dalam tiga tahap utama yaitu tahapan
jangka pendek, tahapan jangka menengah dan tahapan jangka panjang.
Pentahapan jangka pendek akan dilaksanakan selama breakthrough II
berlangsung selama kurang lebih 2 bulan yang dimulai sejak minggu
terakhir September 2017 hingga minggu ketiga November 2017. Kegiatan
untuk milestones jangka pendek terkait dengan upaya-upaya untuk
membangun komitmen dengan stakeholder utama yaitu Kemendagri dan
dari para stakeholders terkait akan pentingnya satu data kependudukan
melalui seminar dan bentuk sosialisasi lain. Tahapan jangka menengah
akan ditempuh hingga tahun 2019 dengan capaian utama MoU BPS dan
Kemedagri, penyusunan regulasi dan Pilot serta Gladi Bersih seluruh
rangkaian SP2020 terutama finalisasi metodologi pendataan. Selanjutnya
pentahapan jangka panjang adalah rangkaian sosialisasi SP2020 dan
pelaksanaan lapangan SP2020hingga pelaksanaan dan evaluasi SP2020
di tahun 2020. Berikut adalah uraian rinci mengenai pentahapan
(milestone) proyek perubahan.

No
Pentahapan /
Milestone
Kegiatan
Tim /
Stakeholder
Output Kunci Waktu Evidence Biaya (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
JANGKA PENDEK
1. Pembentukan
Tim Manajemen
Proyek dan
Pembentukan
Tim Efektif
Internal
1. Membangun
komitmen awal
2. Menyusun konsep
“satu data
penduduk Indonsia”
yang lebih luas
3. Rapat persiapan
4. Menyusun
Keputusan tentang
Tim Manajemen
Proyek
5. Penandatanganan
Keputusan tentang
Tim Manajemen
Proyek.
6. Menyusun
Keputusan tentang
Tim efektif
7. Penandatanganan
Keputusan tentang
Tim efektif.
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
1. Terbangunnya
komitmen
internal
2. Surat
Keputusan
tentang
Pembentukan
Tim Manajemen
Proyek (Pokja)
3. Keputusan
tentang Tim
Pembentukan
Tim Efektif
24
Agustus -
11
September
2017
1. Surat dukungan
dari stakeholder
internal
2. Surat persetujuan
mentor atas area
perubahan
3. Surat pernyataan
komitmen mentor
4. Undangan rapat
5. Daftar hadir rapat
6. Notulen rapat
7. Foto dan
dokumentasi
4.080.000,-
(2 kali rapat
@30 orang)
Tabel 2. Tahapan Kunci dan Output Kunci Proyek Perubahan

2. Koordinasi
dengan
stakeholder
ekstenal
1. Mengadakan rapat
awal dengan Dirjen
Dukcapil
Kemendagri dan
TNP2K
2. Menjelaskan
maksud dan tujuan,
serta menyamakan
pandangan atas
proyek perubahan.
3. Meminta dukungan
dari stakeholder
eksternal.
4. Menandatangani
surat dukungan.
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. Stakeholder
Eksternal.
4. Pokja
Surat dukungan dari
Dirjen Dukcapil
Kemendagri.
29
Agustus-
29
September
2017
1. Undangan rapat
2. Daftar hadir
3. Notulen rapat
4. Foto dan
dokumentasi
2.040.000,-
(1 kali rapat,
peserta30
orang)
3. Pembentukan Tim
Efektif Lintas K/L
(Stakeholder
Internal dan
Eksternal)
1. Rapat persiapan
2. Mengundang
stakeholder internal
dan eksternal
3. Menyusun
rancangan tim
4. Menetapkan uraian
kerja
5. Menyusun rencana
kerja tim
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
3. Stakeholder
Eksternal
Terbentuknya tim
lintas K/L
27
September
– 6 Oktober
2017
1. Undangan rapat
2. Daftar hadir
3. Notulen rapat
4. Foto dan
dokumentasi
2.040.000,-
(1 kali rapat,
peserta30
orang)
4. Pembahasan
draft MoU antara
BPS dengan
Kemendagri
1. Rapat Persiapan
2. Mengundang
Stakeholder internal
dan Stakeholder
eksternal
3. Membahas isi MoU
4. Membuat draft final
MoU
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
3. Stakeholder
Eksternal.
Terwujudnya draft
final MoU
3 Oktober
2017
1. Undangan rapat.
2. Daftar hadir
3. draft MoU
4. Notulen rapat
5. Foto dan
dokumentasi
2.720.000,-
(2 kali rapat,
peserta 20
orang)
5. Pembuatan
prototype
metodologi
pendataan
1. Rapat Persiapan
2. Membuat spesifikasi
teknis dan non
teknis pendataan
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
Terbentuknya
prototype system
28-29
September
2017
1. Daftar hadir
2. Notulen kegiatan.
3. Foto dan
dokumentasi
4.080.000,-
(4 kali rapat
@15 orang)

3. Membuat use case
(dummy data)
4. Membuat digital
prototype
3. Pokja
6. Pelaksanaan
workshop
sinkronisasi kode
wilayah dan
pembahasan
metodologi
pendataan
1. Rapat Persiapan
2. Mengundang
Stakeholder
Internal
3. Mengundang Dirjen
Dukcapil
Kemendagri
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal.
3. Stakeholder
eksternal
Tersedianya kode
wilayah yang sinkron
antara data BPS dan
data Kemendagri
19 Oktober
2017
1. Undangan rapat
2. Daftar hadir
3. Notulen rapat
4. Foto dan
dokumentasi
54.000.000,-
25 peserta
workshop
7. Seminar untuk
menggalang
dukungan dari
stakeholders
1. Rapat Persiapan
2. Mengundang
Stakeholder Internal
3. Mengundang
Stakeholder
eksternal
(Kemendagri,
TNP2K,
Kementerian PUPR,
Bappenas, BKKBN,
Australian Bureau of
Statistics, Statistics
Thailand dan Korea
Statistics.
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal.
3. Stakeholder
Eksternal.
4. Pokja
5. Tim Efektif
Tersosialisasikannya
proyek “satu data
penduduk Indonesia”
.
14
November
2017
1. Naskah
2. Surat Undangan
3. Daftar hadir
4. Notulen
5. Foto dan
dokumentasi
130.000.000,-
100 peserta
seminar
8. Monitoring dan
evaluasi
1. Rapat evaluasi
2. Mengumpulkan
masukan untuk
perbaikan dan
pertanggung
jawaban
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. Pokja
4. Tim Efektif
Laporan
Pertanggung
jawaban
12 Oktober
s.d. 10
November
2017
1. Surat Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Foto dan
dokumentasi
5. Laporan
Perjalanan
4.080.000,-
(2 kali rapat
@30 orang)

JANGKA MENENGAH
1. Kesepakatan
bersama
(penanda
tanganan MoU)
penggunaan data
Dukcapil sebagai
data awal SP2020
1. Rapat Persiapan
2. Menyiapkan naskah
MoU
3. Pelaksanaan
penandatanganan
MoU
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
3. Stakeholder
Eksternal
Penandatanganan
MoU Kepala BPS –
Menteri Dalam
Negeri
Desember
2017
1. Undangan
2. Daftar hadir
3. Notulen
4. Naskah MoU
5. Foto dan
dokumentasi
3.400.000,-
(1 kali
pertemuan 50
orang)
2. Pembahasan
regulasi
penyatuan data
makro dan mikro
kependudukan
1. Rapat Persiapan
2. Mengundang
stakeholder internal
3. Mengundang
stakeholder eksternal
4. Penyiapan Materi
1. Project
Leader
2. Stakeholder
Internal
3. Stakeholder
Eksternal
Tersedianya
Peraturan Presiden
mengenai regulasi
data makro dan
mikro kependudukan
Januari –
Juni 2018
1. Undangan
2. Daftar hadir
3. Notulen
4. Foto dan
dokumentasi
5. Draft regulasi
8.160.000,-
(4 kali rapat
@30 orang)
3. Ujicoba
pendataan
menggunakan
data dukcapil
1. Rapat Persiapan
2. Mentransfer data dari
server Dukcapil ke
server BPS
3. Membuat kuesioner
dan panduan
pendataan
4. Mencetak kuesioner
yang sudah terdapat
data dukcapil
(register based)
5. Melatih petugas
pendataan
6. Melaksanakan
pendataan
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. Stakeholder
eksternal
4. BPS
Provinsi
5. BPS
Kab/Kota
6. Pokja
7. Tim Efektif
Terujinya metodologi
pendataan SP
menggunakan data
dukcapil
Januari –
April 2018
1. Surat Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Kuesioner
5. Buku panduan
pendataan
6. Foto dan
dokumentasi
100.000.000,-
Konsumsi
rapat, honor
petugas,
pencetakan
kuesioner dan
buku panduan
4. Pilot SP2020 1.Membuat kuesioner dan
panduan pendataan
2.Mencetak kuesioner
yang sudah terdapat
data dukcapil (register
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. BPS Provinsi
Terevaluasinya
keseluruhan tahapan
SP2020
April –
Desember
2018
1. Surat
Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Kuesioner
14.770.993.600,-
Konsumsi
rapat, honor-
honor, biaya

based)
3.Membuat kuesioner
dalam format CAPI
4.Melatih petugas
pendataan
5.Melaksanakan
pendataan
6.Mengolah data hasil
lapangan
7.Mengevaluasi hasil
pendataan melalui pilot
PES
4. BPS
Kab/Kota
5. Pokja
6. Tim Efektif
7. Mitra statistik
5. Buku panduan
pendataan
6. Foto dan
dokumentasi
7. Laporan hasil
cetak,
pengadaan
peralatan
5. Gladi Bersih
SP2020
1. Memperbaiki
kueisoner dan
panduan pendataan
berdasarkan hasil
pilot
2. Mencetak kuesioner
yang sudah terdapat
data dukcapil
(register based)
3. Menyempurnakan
kuesioner CAPI
4. Melatih petugas
pendataan
5. Melaksanakan
pendataan
6. Mengolah data hasil
lapangan
7. Mengevaluasi hasil
pendataan melalui
gladi bersih Post
Enumeration Survey
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. BPS Provinsi
4. BPS
Kab/Kota
5. Pokja
6. Tim Efektif
7. Mitra statistik
Terevaluasinya
keseluruhan tahapan
SP2020
Januari –
Desember
2019
1. Surat Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Kuesioner
5. Buku panduan
pendataan
6. Foto dan
dokumentasi
7. Laporan hasil
14.000.000.000,-
Konsumsi rapat,
honor-honor,
biaya cetak,
pengadaan
peralatan

JANGKA PANJANG
1. Pelaksanaan
SP2020
1. Rapat Persiapan
2. Melatih instruktur
3. Melatih petugas
lapangan pendataan
4. Monitoring
pelaksanaan
lapangan
5. Memperoleh data
hasil lapangan
1. Project Leader
2. Stakeholder
internal
3. BPS Provinsi
4. BPS Kab/Kota
5. Pokja
6. Tim Efektif
7. Mitra statistik
Terkumpulnya data
penduduk yang akan
disimpan dalam satu
database
kependudukan
April 2020 1. Surat Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Kuesioner
5. Buku panduan
pendataan
6. Foto dan
dokumentasi
7. Laporan
8. Publikasi data
penduduk hasil SP
2020
9. Databasependuduk
± 3 triliun
(mengacu ke
biaya SP2010)
Konsumsi rapat,
honor-honor,
biaya cetak,
pengadaan
peralatan,
sosialisasi.
2. Evaluasi hasil
SP2020 melaui
Post Enumeration
Survey (PES)
1. Rapat persiapan
2. Menyusun
kuesioner dan
panduan PES
3. Merekrut instruktur
dan petugas
4. Melatih instruktur
dan petugas
5. Pelaksanaan
danMonitoring
pelaksanaan
lapangan PES
6. Memperoleh data
PES
7. Mengevaluasi hasil
SP2020
menggunakan data
hasil PES
1. Project
Leader
2. Stakeholder
internal
3. BPS Provinsi
4. BPS
Kab/Kota
5. Pokja
6. Tim Efektif
7. Mitra statistik
1. Mengevaluasi
kesalahan
cakupan
(coverage error)
2. Mengevaluasi
kesalahan isian
pada tiap
pertanyaan SP
(content error)
April –
Desember
2020
1. Surat Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Kuesioner
5. Buku panduan PES
6. Foto dan
dokumentasi
7. Laporan
14.046.650.000,-
(mengacu ke
biaya PES
SP2010)
Konsumsi
rapat, honor-
honor, biaya
cetak,
pengadaan
peralatan

Proyek perubahan ini ingin menawarkan strategi Kolaborasi BPS dan Kemendagri
Membangun Satu Data Kependudukan Indonesia dalam menangani masalah dua sumber
data kependudukan di Indonesia yang digunakan oleh pemerintah pusat (K/L) dan
pemerintahan daerah serta masyarakat luas sebagai dasar perencanaan program/kegiatan
dan evaluasi pembangunan atau keperluan perencanaan lainnya belum akurat dan berbeda.
Perbedaan terletak pada data agregat, karena wewenang BPS hanya pada data agregat.
Belum adanya koordinasi antara BPS dan Dirjen Dukcapil dalam menghasilkan data
penduduk sehingga belum ada sinkronisasi antara data makro dan mikro kependudukan,
belum adanya mekanisme pengumpulan data dan metodologi yang terintegrasi antara BPS
dan Kemendagri, serta belum adanya Undang-Undang yang dapat menjamin terhubungnya
data makro dan mikro menjadi beberapa penyebab utama permasalahan tersebut.
Regulasi yang mengatur pengumpulan data penduduk BPS dan Kementerian Dalam
Negeri terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan
UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kesamaaan kedua instansi
yang dilindungi Undang-Undang untuk mengeluarkan data agregat menyebabkan timbulnya
perbedaan data.
Dalam rangka mewujudkan proyek perubahan ini, langkah dan tahapan yang
dilakukan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai
berikut.
1. Pembentukan Tim Manajemen Proyek dan Pembentukan Tim Efektif Internal diwujudkan
dalam beberapa Rapat yang bertujuan untuk membangun komitmen awal serta
menyusun konsep “Satu Data Kependudukan Indonesia” yang lebih luas, dan juga
menyusun keputusan tentang tim manajemen proyek.
2. Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal dilakukan dengan mengadakan rapat bersama
Dirjen Dukcapil Kemendagri dan TNP2K serta meminta dukungan dari stakeholder
eksternal.
3. Menindaklanjuti rapat persiapan yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal
dalam rangka menyusun rancangan tim Efektif Lintas K/L dan menetapkan uraian kerja
4. Tahapan berikutnya adalah melakukan pembahasan draft MoU antara BPS dengan
Kemendagri. Rapat yang dilaksanakan mengundang Dirjen Dukcapil dan BPS untuk
berdiskusi dan menghasilkan draft MoU yang akan ditandatangani kedua belah pihak.
5. Mendukung terlaksananya proyek perubahan dengan mewujudkan “Satu Data
Kependudukan Indonesia” maka dilanjutkan dengan tahapan membuat prototype
metodologi pendataan. Tahapan ini terdiri dari kegiatan membuat spesifikasi teknis dan
nonteknis pendataan, membuat use case (dummy data), dan membuatdigital prototype.

6. Menindaklanjuti tahapan sebelumnya maka dilaksanakan workshop sinkronisasi kode
wilayah dan pembahasan metodologi pendataan yang melibatkan stakeholder internal
dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk membahas tersedianya kode wilayah yang
sinkron antara data BPS dan data Kemendagri
7. Selanjutnya, dilaksanakan seminar untuk menggalang dukungan dari stakeholders
dengan mengundang Kemendagri, TNP2K, Kementerian PUPR, Bappenas, BKKBN,
Australian Bureau of Statistics, Statistics Thailand dan Korea Statistics. Seminar ini
merupakan bentuk sosialisasi proyek “Satu Data Kependudukan Indonesia”.
8. Selama pelaksanaan tahapan jangka pendek, dilakukan juga monitoring dan evaluasi
untuk mengumpulkan masukan dan perbaikan serta pertanggungjawaban.
9. Rencananya akan dilakukan Kesepakatan bersama (penanda tanganan MoU)
penggunaan data Dukcapil sebagai data awal SP2020 pada jangka menengah proyek
perubahan ini. Namun, kesepakan tersebut dapat terealisasi pada tahapan jangka
pendek melalui penandatanganan MoU antara BPS dan Kemendagri.
10. Kemudian, pada tahapan jangka menengah juga akan dilaksanakan pembahasan
regulasi penyatuan data makro dan mikro kependudukan dengan mengundang
stakeholder internal dan eksternal. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar tersedia
Peraturan Presiden mengenai regulasi data makro dan mikro kependudukan.
11. Realisasi adanya kolaborasi antara BPS dan Kemendagri juga diwujudkan dalam uji
coba pendataan menggunakan data dukcapil. Hal ini bertujuan untuk menguji metodologi
pendataan SP menggunakan data dukcapil. Didalamnya melibatkan beberapa kegiatan
seperti mentransfer data dari dukcapil ke server BPS, membuat serta mencetak
kuesioner dan panduan pendataan, melatih petugas dan diakhiri dengan melakukan
pendataan.
12. Selanjutnya, dilakukan Pilot SP2020 untuk mengevaluasi keseluruhan tahapan SP2020.
Pilot ini juga menerapkan sistem CAPI sebagai salah satu kuesioner yang digunakan.
13. Tahapan jangka menengah ditutup dengan pelaksanaan Gladi Bersih SP2020. Kegiatan
ini dalam rangka memperbaiki kuesioner dan panduan pendataan, mencetak kuesioner
yang sudah terdata dalam data dukcapil, menyempurnakan kuesioner CAPI, hingga
mengevaluasi pendataan glad bersih Post Enumeration Survey (PES).
14. Pada tahapan jangka panjang, proyek perubahan ini dimulai dengan kegiatan
pelaksanaan SP2020. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk yang akan
disimpan dalam satu database kependudukan.
15. Pada akhirnya, proyek perubahan ini ditutup dengan kegiatan evaluasi hasil SP2020
melaui Post Enumeration Survey (PES) dengan maksud untuk mengevaluasi kesalahan
cakupan, kesalah isian pada tiap pertanyaan SP.

B. ROADMAP DAN MILESTONE
Roadmap
Roadmap dalam proyek perubahan merupakan rangkaian kegiatan yang secara
berkesinambungan akan dilakukan seperti terlihat dalam Gambar 3.
Gambar 3. Roadmap Kolaborasi BPS dan Kemendagri Membangun Satu Data Kependudukan
Indonesia
Dalam jangka pendek, tujuan dari proyek perubahan ini adalah untuk melakukan
penyusunan draft metodologi dan prototype pendataan Sensus Penduduk 2020. Kegiatan ini
akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu sejak 24 Agustus sampai dengan 21 November
2017. Tahapan capaian jangka menengah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun,
yaitu mulai dari Desember 2017 hingga Desember 2019. Capaian proyek perubahan dalam
jangka menengah ini adalah terwujudnya MoU antara BPS dan Kemendagri terkait
kolaborasi data kependudukan, dan tersedianya draft regulasi untuk pengaturan hal tersebut.
Milestone jangka panjang akan dilaksanakan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan
Desember 2020 dengan capaian untuk menjamin tersedianya regulasi kegiatan Sensus
Penduduk Tahun 2020.
Tahapan/milestones dalam proyek perubahan merupakan capaian–capaian yang
sangat penting sehingga harus diperhatikan dalam menjamin terlaksananya proyek
perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Adapun tahapan rinci yang akan dilakukan
dalam proyek perubahan dapat dilihat pada Tabel 3-5 di bawah ini.
Jangka Pendek
(25 September - 21
November 2017)
- Penyusunan draft
Metodologi
- Prototype pendataan
Jangka Menengah
(Desember 2017 -
Desember 2019)
-Terwujudnya MoU
- Terwujudnya Metodologi
- Terwujudnya draft
regulasi
Jangka Panjang
April 2020 -
Desember 2020
-Tersedianya regulasi

Tabel 3. Milestone Proyek Perubahan Jangka Pendek
No Kegiatan
Agustus September Oktober November
Output
Stakeholder
yang terlibat
Evidence
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Konsultasi
dengan Mentor
Persetujuan
Mentor
Mentor Lembar
Persetujuan
Mentor
2. Penyusunan
Konsep “Satu
Data
Kependudukan
Indonesia”
Dukungan
Stakeholder
Internal
BPS Undangan, Daftar
Hadir,
Rangkuman Hasil
Rapat,
Dokumentasi
3. Pembentukan
Tim
Manajemen
Proyek dan
Tim Efektif
Internal
Terbangunnya
komitmen
internal dan
Keputusan
tentang
pembentukan
Tim efektif
Hadir,
Rangkuman Hasil
Rapat,
Dokumentasi,
Surat Keputusan
Tim Efektif
4. Koordinasi
“Satu Data
Kependudukan
Indonesia”
dengan Dirjen
Dukcapil
Dukungan
Stakeholder
Eksternal
BPS, Dirjen
Dukcapil
Undangan,
Rangkuman Hasil
Rapat, Surat
Dukungan Dirjen
Dukcapil,
Dokumentasi

No Kegiatan
Output
Stakeholder
yang terlibat
Evidence
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
5. Konsultasi
Rancangan
“Satu Data
Kependudukan
Indonesia”
Dukungan
Stakeholder
Eksternal
BPS, FMS Undangan, Daftar
Hadir,Rangkuman
Hasil Rapat,
Dokumentasi,
Surat Dukungan
Eksternal
6. Konsultasi
dengan
Stakeholder
Eksternal
Dukungan
Stakeholder
Eksternal
BPS, TNP2K Catatan Hasil
Konsultasi, Surat
Dukungan
Eksternall,
Dokumentasi
7. Koordinasi
dengan
Stakeholder
Internal
Dukungan
Stakeholder
Internal
Hadir, Notulensi
Rapat,
Dokumentasi
8. Koordinasi
dengan
BAPPENAS
(Stakeholder
Eksternal)
Dukungan
Stakeholder
Eksternal
BPS,
BAPPENAS
Undangan, Surat
Dukungan,
Notulensi Rapat,
Dokumentasi

No Kegiatan
Output
Stakeholder
yang terlibat
Evidence
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9. Pembahasan
MoU antara
BPS-
Kemendagri
Draft MoU
BPS-
Kemendagri
BPS,
Kemendagri
(Dirjen
Dukcapil)
Undangan, Daftar
Hadir, Notulensi,
Dokumentasi,
Draft MoU
10. Pembahasan
Metodologi
Pendataan dan
Penyusunan
Prototype
Metodologi
Pendataan
Draft
Prototype
Hadir, Notulensi,
Dokumentasi,
Draft Prototype
11. Workshop
Sinkronisasi
kode wilayah
dan
Pembahasan
Metodologi
Pendataan
Draft
Metodologi
Pendataan
BPS,
Kemendagri
Undangan, Daftar
Hadir, Notulensi,
Dokumentasi,
Draft Metodologi
12. Persiapan
Pelaksanaan
Seminar
Rundown
acara seminar
Hadir, Notulensi,
Dokumentasi

No Kegiatan
Output
Stakeholder
yang terlibat
Evidence
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
13. Seminar
Persiapan
S2020
(Seminar
Internasional)
Sosialisasi
Persiapan
SP2020 dan
Kerjasama
BPS-
Kemendagri
(Dukcapil)
BPS,
Stakeholder
Eksternal
Undangan, Daftar
Hadir, Notulensi,
Dokumentasi
14. Monitoring dan
Evaluasi 1
Hasil
Monitoring
dan Evaluasi
Hadir, Draft Hasil
Evaluasi Jangka
Pendek,
Dokumentasi
15. Monitoring dan
Evaluasi 2
Hasil
Monitoring
dan Evaluasi
Hadir, Draft Hasil
Evaluasi Jangka
Pendek,
Dokumentasi
16. Monitoring dan
Evaluasi 3
Hasil
Monitoring
dan Evaluasi
Hadir, Draft Hasil
Evaluasi Jangka
Pendek,
Dokumentasi

No Kegiatan
Output
Stakeholder
yang terlibat
Evidence
4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
17. Laporan Laporan Project
Leader
Laporan Proyek
Perubahan
Tabel 4. Milestone Proyek Perubahan Jangka Menengah
No. Kegiatan
Tahun
Output
Stakeholders
yang terlibat
Rencana EvidenceDes.
2017
Des.
2018
Des.
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10)
1. Kesepakatan bersama (penanda
tanganan MoU) penggunaan data
Dukcapil sebagai data awal
SP2020
Penandatanganan
MoU Kepala BPS –
Menteri Dalam Negeri
Project Leader,
Stakeholder
Internal,
Stakeholder
Eksternal
Undangan, Daftar hadir,
Notulen, Naskah MoU,
Foto dan dokumentasi
2. Pembahasan regulasi penyatuan
data makro dan mikro
kependudukan
Tersedianya
Peraturan Presiden
mengenai regulasi
data makro dan mikro
kependudukan
Project Leader,
Stakeholder
Internal,
Stakeholder
Eksternal
Undangan, Daftar hadir,
Notulen, Foto dan
dokumentasi, Draft
regulasi

No. Kegiatan
Tahun
Output
Stakeholders
yang terlibat
2017
Des.
2018
Des.
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10)
3. Ujicoba pendataan menggunakan
data dukcapil
Terujinya metodologi
pendataan SP
menggunakan data
dukcapil
Project Leader,
Stakeholder
internal,
Stakeholder
eksternal, BPS
Provinsi, BPS
Kab/Kota, Pokja,
Tim Efektif
Surat Undangan, Daftar
Hadir, Notulensi,
Kuesioner, Buku
panduan, pendataan,
4. Pilot SP2020 Terevaluasinya
keseluruhan tahapan
SP2020
Project Leader,
Stakeholder
internal, BPS
Provinsi, BPS
Kab/Kota, Pokja,
Tim Efektif, Mitra
statistik
Hadir, Notulensi,
Kuesioner, Buku
panduan, pendataan,
gladi bersih
5. Gladi Bersih SP2020 Terevaluasinya
keseluruhan tahapan
SP2020
Project Leader,
Stakeholder
internal, BPS
Hadir, Notulensi,
Kuesioner, Buku

No. Kegiatan
Tahun
Output
Stakeholders
yang terlibat
2017
Des.
2018
Des.
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10)
Provinsi, BPS
Kab/Kota, Pokja,
Tim Efektif, Mitra
statistik
panduan, pendataan,
Foto dan dokumentasi,
Laporan hasil
Tabel 5. Milestone Proyek Perubahan Jangka Panjang
No Kegiatan
2020
Output
Stakeholders yang
terlibat
Rencana Evidence
April Mei Desember
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pelaksanaan SP2020 Terkumpulnya data
penduduk yang akan
disimpan dalam satu
database
kependudukan
Project Leader,
Stakeholder internal,
BPS Provinsi, BPS
Kab/Kota, Pokja, Tim
Efektif, Mitra statistik
Hadir, Notulensi,
Kuesioner, Buku
panduan pendataan,
Foto dan dokumentasi,
Laporan, Publikasi data
penduduk hasil SP
2020

Database penduduk
2. Evaluasi hasil SP2020
melaui Post Enumeration
Survey (PES)
- Mengevaluasi
kesalahan cakupan
(coverage error)
- Mengevaluasi
kesalahan isian pada
tiap pertanyaan SP
(content error)
Project Leader,
Stakeholder internal,
BPS Provinsi, BPS
Kab/Kota, Pokja, Tim
Efektif, Mitra statistik
Hadir, Notulensi,
Kuesioner, Buku
panduan PES, Foto dan
dokumentasi, Laporan

C. TIM EFEKTIF
Untuk membangun dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan proyek
perubahan ini, diperlukan tim efektif yang terdiri dari personil internal BPS sendiri,
dan juga beberapa personil stakeholder kunci yang berada di eksternal. Struktur
tim efektif disusun berdasarkan fungsi utama kegiatan untuk proyek perubahan ini.
Ada 5 tim yang akan dibentuk, yakni:
1) Tim Kelompok Kerja I Sekretariat yang terdiri dari staf Direktorat Statistik
Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
2) Tim Kelompok Kerja II adalah Tim Teknis yang menyusun draf metodologi
terdiri dari unsur BPS dan Kemedagri
3) Tim Kelompok Kerja III adalah Tim yang bertanggung jawab pada sistim
Teknologi Informasi
4) Tim Kelompok Kerja IV adalahtim legislasi yang bertanggungjawab pada
penyusunan regulasi terdiri dari tim BPS dan Kemendagri
5) Tim Supporting adalah Tim yang membantu memperlancar negosiasi dengan
berbagai stakeholders terutama dengan Kemendagri dan dilibatkan pada
pembahasan teknis serta regulasi.
Gambar 3. Struktur Tim Kerja

D. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS
Analisis terkait Stakeholders yang dilakukan adalah:
1) Identifikasi stakeholders,
2) Keterkaitan stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan.
3) Membedakan stakeholder, apakah stakeholder itu punya pengaruh kuat
(kunci), atau stakeholder itu yang mendapat manfaat langsung dari proper
(primer) atau yang menerima manfaat tidak langsung (sekunder),
4) pemetaan stakeholder berdasarkan analisis pengaruh dan kepentingan dalam
4 kuadran yakni, promotor, defender, latent dan apathetic,
5) Strategi mobilisasi stakeholdersagar punya pengaruh yang kuat dan merasa
memiliki proyek perubahan ini karena values atau benefit yang didapat.
1. Identifikasi Stakeholders Internal dan Eksternal
Stakeholders berdasarkan internal dan eksternal, yang berhasil diidentifikasi
adalah sebagai berikut:
a) Internal BPS
1) Kepala BPS yang sangat diharapkan dukungannya, karena proyek
perubahan ini akan dapat mendukung tercapainya visi BPS sebagai
penyedia data statistik berkualitas untuk semua.
2) Eselon I, khususnya Deputi Bidang Statistik Sosial sebagai mentor
3) Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai
penanggung jawab dalam memproduksi data kependudukan
4) Direktorat Sistem Informasi Statistik yang bertanggung jawab dalam
membuat sistem pengolahan dan prototype.
5) Direktorat Metodologi Statistik yang bertanggung jawab penyediaan peta
dan terkait metodologi pendataan
6) Biro Humas dan Hukum yang bertanggung jawab terkait legalitas
penggunaan data Dukcapil, penyusunan regulasi, dan sosialisasi
kegiatan.
7) BPS Provinsi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung
kegiatan pilot.

b) Eksternal BPS
1) Kementerian dan Lembaga:
a) Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Dukcapil sebagai
stakeholder kunci
b) Bappenas yang diharapkan kontribusinya terkait pengguna utama
data kependudukan yang diperuntukkan untuk perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kebijakan/program pembangunan
c) Sekretariat Wakil Presiden RI melalui Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.
d) BKKBN yang sangat berkepentingan dengan data kependudukan.
e) LDUI yang berperan dalam pengawalan konsep definisi
kependudukan.
f) Seluruh K/L yang menggunakan data makro kependudukan BPS
untuk perencanaan, intervensi kebijakan dan evaluasi kegiatan.
g) Seluruh K/L yang telah memiliki MoU dengan Kemendagri untuk
pemanfaatan data Dukcapil (32 K/L terlampir)
h) Seluruh Lembaga/Institusi dan Swasta yang telah memiliki MoU
dengan Kemendagri untuk pemanfaatan data Dukcapil (232 institusi
terlampir)
2) Kelompok Masyarakat:
a) Akademisi/Peneliti yang menggunakan data kependudukan yang
mendukung kajian ilmiahnya
b) Media massa baik cetak maupun online
c) FMS, Forum Masyarakat Statistik yang bisa berkontribusi dalam
memberikan pemikiran dan arahan terkait penyelenggaraan kegiatan
statistik di Indonesia.
3) Lembaga Internasional:
UNFPA dan ABS adalah lembaga yang bisa memberikan konsultasi dan
penjaminan kualitas baik proses maupun output statistik.
2. Jenis Stakeholders
Jenis stakeholders dapat dibedakan seperti gambar berikut, dimana:
a) Stakeholders utama
Stakeholders ini adalah stakeholders yang mempunyai pengaruh penting
dalam proyek perubahan, seperti: Kepala BPS dan Eselon I BPS, Kementrian
Dalam Negeri, FMS, BKKBN, UNFPA, TNP2K.

b) Stakeholders primer
Stakeholders ini adalah stakeholders yang mendapatkan dampak langsung
dari proyek perubahan seperti Direktorat Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Direktorat Teknis lainnya, Biro Humas dan Hukum,
Kementrian Keuangan dan seluruh K/L serta institusi/swasta pengguna data
makro dan mikro kependudukan.
c) Stakeholders sekunder
Stakeholders ini adalah stakeholders yang mendapatkan dampak tidak
langsung dari proyek perubahan, seperti: Akademisi & peneliti, Sosial Media,
Media Massa, Pengguna Data lainnya.
Gambar 4. Jenis Stakeholders Utama, Primer dan Sekunder
3. Analisis Pengaruh dan Kepentingan/Kuadran Stakeholders
Hasil analisis pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholdersdapat dilihat
pada Tabel 5:
Akademisi &
peneliti, Sosial
Media, Media
Massa, Pengguna
Data lainnya
Kepala BPS dan
Eselon I BPS,
Kemendagri,
BKKBN, FMS,
TNP2K, LDUI,
2
Sekunder
3
Utama
Direktorat SKK,
Direktorat Teknis
lainya, Biro Humas dan
Hukum, Kementrian
Keuangan, K/L dan
institusi/swasta
pemanfaat data.
1
Primer

Tabel 6. Analisis Pengaruh dan Kepentingan
Stakeholders Pengaruh Kepentingan Posisi
Kepala BPS + + Promotor
Eselon I + + Promotor
Bappenas + + Promotor
Kementrian Keuangan + + Promotor
TNP2K + + Promotor
UNFPA dan ABS + + Promotor
Dir. Statistik Kependudukan dan
Ketengakerjaan
+ + Promotor
Direktorat SIS dan Direktorat Metodologi
dan Direktorat di bawah Kedeputian Sosial
serta Biro Humas dan Hukum, Inspektorat,
Kepala Biro dibawah SESTAMA
+ + Promotor
FMS dan LDUI + + Promotor
Akademisi/Peneliti - + Defender
Direktorat Teknis lain di BPS - + Defender
BKKBN - + Defender
K/L, institusi/swasta pemanfaat data makro
BPS dan data mikro Dukcapil
- + Defender
Dirjen Dukcapil Kemendagri + - Latent
Media Massa + - Latent
Media Sosial + - Latent
Masyarakat pengguna data yang belum
paham tentang pentingnya data
kependudukan
- - Apathetic

Gambar 5. Kuadran Stakeholders
Hasil analisis dapat dilihat pada diagram kuadran Gambar 2 dengan penjelasan
masing-masing kuadran sebagai berikut:
a) Promotor
Beberapa stakeholders yang dapat dikelompokkan di kelompok promotor ini
adalah yang memiliki ketertarikan dan pengaruh yang tinggi.
b) Defender
Kelompok yang punya ketertarikan tinggi tetapi pengaruh terhadap proyek
perubahan ini relatif rendah
1. Ditjen Dukcapil Kemendagri
2. Media Massa
3. Media Sosial
Internal
1. Kepala BPS
2. Eselon 1 BPS
3. Direktorat Stat. Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
4. Direktorat SIS
5. Direktorat Metodologi Statististik
6. Biro Humas dan Hukum
Eksternal
1. Bappenas, Kementrian Keuangan,
TNP2K
2. FMS, LDUI
3. UNFPA, ABS
1. Direktorat teknis lain di BPS
2. BKKBN
3. K/L (32), institusi/swasta
pemanfaat data makro BPS dan
data mikro Dukcapil (232 institusi)
4. Akademisi/peneliti
1. Pengguna data lainnya
2. Masyarakat
Ketertarikan Rendah Ketertarikan Tinggi
PengaruhTinggiPengaruhRendah
PROMOTORLATENT
APATHETIC DEFENDER

c) Latent
Kelompok ini adalah kelompok yang punya ketertarikan rendah tetapi mempunyai
pengaruh terhadap proyek perubahan ini relatif tinggi.
d) Apathetics
Kelompok terakhir ini adalah kelompok yang punya ketertarikan dan pengaruh
yang relatif rendah terhadap proyek perubahan ini.
4. Strategi Mobilisasi Stakeholders
Membangun strategi komunikasi terhadap masing-masing stakeholder bertujuan
untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat komitmen masing-masing
stakeholder dengan pengaruh dan ketertarikannya. Diharapkan semua
stakeholder akan berada pada kuadran promotor. Oleh karenanya strategi
komunikasi atau mobilisasi stakeholder dibagi dalam 4 pendekatan sesuai
kelompok kuadran.
Gambar 6. Strategi Mobilisasi Stakeholders
Latent
Koordinasi menekankan tujuan dan
manfaat serta rencana kerja
didukung oleh kelompok promotor
lainnya seperti Kepala BPS, Eselon 1
BPS dan FMS. Secara paralel
diupayakan agar media massa dan
sosialisasi di media social terus
dilakukan agar ada sinergitas yang
mendukung proyek perubahan.
Promotor
Mempertahankan dan meningkatkan
pangaruh dan ketertarikan dengan
melibatkan sebagian besar
stakeholder ke dalam tim efektif. FMS
dan TNP2K memiliki pengaruh besar
untuk dapat menjangkau stakeholder
yang berada pada kelompok kuadran
lain terutama untuk dapat menarik
Kemendagri.
Defender
Memberikan informasi yang uptodate
tentang progress perkembangan
proyek perubahan kepada 32 K/L dan
232 institusi pengguna data Dukcapil
melalui seminar atau FGD untuk
memobilisasi dukungan agar data
yang mereka miliki dapat
termutakhirkan.
Apathetic
Sosialisasi terus menerus melalui
media massa dan media social
Ketertarikan Rendah Ketertarikan
Tinggi

a) Pendekatan untuk stakeholder kelompok promotor
Stakeholder ini umumnya adalah stakeholder utama kecuali Ditjen
Dukcapil Kemedagri dan BKKBN. Mereka mempunyai pengaruh kuat
terhadap proyek perubahan ini. Meskipun posisinya sudah ideal, di mana
power/kekuatan dan ketertarikan stakeholder ini sudah positif, namun perlu
upaya untuk tetap menjaga komitmen stakeholder ini. Ditjen Dukcapil
Kemendagri walaupun memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan proyek
perubahan namun belum diketahui secara pasti ketertarikannya terhadap
proyek perubahan ini. Sementara BKKBN walaupun merupakan instansi yang
sangat terkait dengan data kependudukan namun pada proyek perubahan ini
memiliki pengaruh yang tidak kuat namun sangat tertarik dengan adanya
penyatuan data kependudukan. Stakeholder lain yang sudah diidentifikasi
berada pada kelompok promotor memiliki kekuatan untuk turut juga
memberikan pengaruh kepada kelompok yang lain. Sebagai contoh FMS
akan dilibatkan dalam tim efektif karena pengaruhnya yang kuat dalam
berbagai pertemuan dengan stakeholder lain yang belum masuk ke dalam tim
promotor.
b) Pendekatan untuk stakeholder kelompok latent
Di kelompok stakeholder latent ini, terdapat stakeholder utama yaitu
Ditjen Dukcapil Kemendagri. Keberhasilan proyek perubahan sangat
bergantung pada keberhasilan menarik stakeholder ini kedalam kelompok
promotor. Strategi komunikasi yang harus dilakukan adalah menyampaikan
tujuan dan manfaat serta rencana kerja didukung oleh kelompok promotor
lainnya seperti Kepala BPS, Eselon 1 BPS dan FMS. Secara pararel
diupayakan agar media massa dan sosialisasi di media social terus dilakukan
agar ada sinergitas yang mendukung proyek perubahan.
c) Pendekatan untuk stakeholder kelompok defender
Untuk stakeholder ini, strategi yang harus dibangun adalah memberikan
informasi yang uptodate tentang progress perkembangan proper kepada
mereka. Kelompok ini berisi stakeholder terbanyak. Upaya secara individual
untuk mengajak mereka ke dalam kelompok promotor merupakan upaya yang
memakan energi besar. Untuk itu informasi dan penjelasan dapat dilakukan
melalui seminar atau FGD. Ketertarikan stakeholder di kelompok ini mengenai
terupdatenya data yang mereka manfaatkan dari Dukcapil dapat

dimanfaatkan sebagai energi positif dalam pembangunan kesadaran akan
pentingnya satu data kependudukan di Indonesia.
d) Pendekatan untuk stakeholder kelompok apathetic
Kelompok ini sesungguhnya belum mengetahui manfaat dengan adanya
satu data kependudukan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah
merangkul mereka dengan terus melakukan sosialisasi melalui media massa
dan media social agar ada peningkatan kesadaran akan pentingnya satu data
kependudukan demi pembangunan bangsa dan negara.
E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Kunci keberhasilan proyek perubahan ini terletak pada hal-hal berikut:
1. Faktor Kepemimpinan
Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang adaptif yaitu
yang mampu memobilisasi tim efektif dan stakeholders dan mampu
menyadarkan akan pentingnya statistik berkualitas menjadi faktor kunci utama
keberhasilan.
2. Komitmen
Jika Kementrian Dalam Negeri sebagaistakeholder utama dan stakeholders
pada kuadran promotor yang terlibat dalam proyek perubahan ini tidak
mendukung secara penuh maka dapat dipastikan proyek perubahan ini akan
bermasalah. Minimnya dukungan dari stakeholder utama atau promotor
proyek akan menjadi sumber masalah dalam penyelesaian proyek, oleh
karena itu harus dipastikan bahwa semua harus mempunyai komitmen yang
kuat untuk mendukung kesuksesan proyek perubahan ini.
3. Komunikasi
Setiap proyek perubahan selalu memunculkan adanya resistensi terhadap
perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, penting di dalam proyek perubahan
terdapat mekanisme komunikasi yang baik untuk menyampaikan nilai atau
benefit dari proyek perubahan ini kepada stakeholdersterkait. Komunikasi
yang buruk akan berdampak buruk pada hasil proyek perubahan.
4. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dipilih dalam tim efektif harus yang kompeten
dengan jumlah yang tidak terlalu besar (small size) agar dapat efektif. Tim
melibatkan K/L lain sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif dan efisien.

BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
A. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. JADWAL KEGIATAN
Tabel 7. Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
(1) (2) (3)
1. Konsultasi dengan Mentor 24 Agustus 2017
2.
Penyusunan Konsep “Satu Data
Kependudukan Indonesia” 22 Agustus 2017
3.
Pembentukan Tim Manajemen Proyek dan
Tim Efektif Internal 29 Agustus 2017
4.
Koordinasi “Satu Data Kependudukan
Indonesia” dengan Dirjen Dukcapil 29 September 2017
5.
Konsultasi Rancangan “Satu Data
Kependudukan Indonesia” 28 Agustus 2017
6. Konsultasi dengan Stakeholder Eksternal 31 Agustus 2017
7. Koordinasi dengan Stakeholder Internal 27 September 2017
8.
Koordinasi dengan BAPPENAS
(Stakeholder Eksternal) 4 Oktober 2017
9.
Pembahasan Metodologi Pendataan dan
Penyusunan Prototype Metodologi
Pendataan
28-29 September 2017
10.
Workshop Sinkronisasi kode wilayah dan
Pembahasan Metodologi Pendataan 19 Oktober 2017
11.
Pembahasan MoU antara BPS-
Kemendagri 3 Oktober 2017
12. Persiapan Pelaksanaan Seminar 7 November 2017
13.
Seminar Persiapan S2020 (Seminar
Internasional) 14 November 2017
14. Monitoring dan Evaluasi 1 12 Oktober 2017
15. Monitoring dan Evaluasi 2 23 Oktober 2017
16. Monitoring dan Evaluasi 3 10 November 2017

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
(1) (2) (3)
17. Laporan Agustus-November 2017
2. RINCIAN KEGIATAN
2.1 Konsultasi dengan Mentor dan Coach
a. Konsultasi dengan Mentor
Untuk memperoleh arahan yang tepat tentang proyek perubahan yang akan
dibuat, maka dilakukan audiensi dengan mentor Bapak Deputi Bidang Statistik
Sosial. Pertemuan dengan Mentor dalam rangka penyusunan Rancangan Proyek
Perubahan (RPP) dilaksanakan beberapa kali. Pertemuan pertama dilakukan
untuk memperoleh arahan tentang rancangan proyek perubahan (RPP).
Pertemuan-pertemuan berikutnya akan dilakukan selama Laboratorium
Kepemimpinan untuk mendapatkan arahan tentang pelaksanaan proyek
perubahan.
Bapak Deputi sebagai mentor menekankan pentingnya kejelasan milestone
dan capaian-capaian berupa output yang terukur dan jelas dalam penyusunan
RPP dan Laporan akhir proyek perubahan. Selain itu bapak Deputi menyetujui
dan mendukung gagasan yang disampaikan mengenai kerjasama dan
pemanfaatan data SIAK untuk menjadi acuan awal bagi pendataan penduduk saat
SP2020. Penggunaan data ini akan saling memperkaya data yang dimiliki oeh
masing-masing instansi.

b. Diskusi dengan Kasubdit di Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Pertemuan berikutnya tanggal 25 Agustus 2017 berdiskusi dengan 4 orang
eselon 3 di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Wahyu
Winarsih, M.Si., Dendi Romadhon S.Si., M.SE., Dr. Indra Surbakti, MA., Tri
Windiarto S.Si., M.Si). Beberapa hasil diskusi adalah bahwa pemafaatan data
SIAK perlu difikirkan bagaimana mekanismenya di lapangan. Ini menjadi bagian
penting karena akan menentukan keakuratan data yang dihasilkan. Selain itu tim
yang akan melaksanakan perlu juga melibatkan eksternal Dit. Duknaker dan
Eksternal BPS.
2.2 Kegiatan Dukungan Stakeholder
a. Pertemuan dengan DIT SIS – TNP2K - DITDUKNAKER
Pertemuan pertama di ruang Direktur Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan pada tanggal 22 Agustus 2017 dihadiri oleh Direktur Sistim
Informasi Statistik (Dr. Romzi) – BPS, TNP2K (Dr. Ardi Adji, Renaldi, Ilyas),
Kasubdit Statistik Demografi (Dr. Indra Surbakti), Kasie Penyiapan Statistik
Demografi (Parwoto, S.St, M.Stat) dan staf Statistik Ketenagakerjaan (Putri
Sakinah, S.St).

Langkah awal yaitu membangun komitmen bersama agar proyek perubahan dapat
diwujudkan dan tercapsai tidak hanya di jangka pendek untuk keperluan diklatpim
namun untuk kepentingan bangsa tujuan jagka panjang harus dicapai. TNP2K
mendukung upaya dengan merencanakan penyelenggaraan workshop
pembahasan masalah pengkodean wilayah yang belum sama antara BPS dan
Kemendagri, workshop persiapan pre-pilot dan pre-pilot pendataan dengan
menggunakan data SIAK. Namun demikian komitmen bersama antara BPS dan
Kemendagri harus dicapai melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU)
kedua instansi.
b. Pertemuan dengan Forum Masyarakat Statistik (FMS)
FMS berfungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada
BPS dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data statistic dengan me-review
latar belakang, proses sampai data dihasilkan. FMS dibentuk tahun 2007 dan
dasar hukum pembentukannya mengacu pada Pasal 29 UU nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik. Untuk menjaga independensi BPS, FMS tidak dapat
diintervensi oleh siapapun dalam memberikan saran dan pertimbangan. Anggota
FMS terdiri dari tokoh masyarakat, praktisi, pakar dan pejabat pemerintah yang
integritasnya tidak diragukan lagi.

Pada rapat dengan FMS tanggal 25 Agustus 2017 di Bappenas yang dihadiri oleh
(1) Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua – UNILA), (2) Prof. Dr. D.S. Priyarsono, M.S
(Anggota – IPB), (3) Prof. Dr. M. Arsjad Anwar (Anggota – FEB UI), (4) Dra.
Rahma Iryanti, M.T (Anggota – Bappenas), (5) Dr. Ir. Leonard V.H. Tampubolon
(Anggota – Bappenas), (6) Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Anggota – FEB UI), (6)
Dr. Sudarno Sumarto (Anggota – SMERU), didapat komitmen dukungan gagasan
proyek perubahan mengenai peningkatan akurasi data penduduk melalui produksi
data bersama antara BPS dan Kemedagri. Beberapa arahan juga didapat antara
lain perlunya dukungan yang lebih luas karena upaya ini sesungguhnya pernah
dilakukan oleh FMS namun belum berhasil didapat kesepakatan data penduduk
mana yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat.
c. Pertemuan dengan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan
Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI dan
Tim TNP2K
Bapak Dr. Ir. Bambang Widianto, M.A selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI sangat

mendukung upaya perubahan strategi pendataan pada Sensus Penduduk 2020
dengan memanfaatkan data SIAK sebagai data awal yang kemudian dapat
terkonfirmasi ketika petugas SP2020 mendatangi penduduk. Ini sekaligus dapat
diketahui perubahan yang terjadi di seluruh wilayah sebagai akibat adanya
kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Kerja sama BPS dan Kemedagri jika
berhasil dilakukan akan menjadi tonggak sejarah bagi kuatnya data
kependudukan di Indonesia. Kedua instansi bisa saling melengkapi dan
memperkaya data kependudukan.
Sistem pendaftaran oleh Kemendagri dimana kelahiran, kematian dan
perpindahan penduduk dilaporkan oleh penduduk memungkinkan terjadinya data
yang tidak lengkap. Sebaliknya BPS mendatangi penduduk sehingga kelemahan
bisa teratasi terutama di wilayah-wilayah remote dan sulit dijangkau dimana
menjadi wilayah kerja BPS. Selain itu BPS dengan menggunakan data awal dari
Dukcapil secara cakupan akan menjadi lebih kuat. Pertemuan ini dilakukan juga
dihadiri oleh Bapak Renaldi Sofyan. Dr. Ardi Adji dan Mohammad Ilyas.
d. Pertemuan dengan Ditjen Dukcapil
Pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dilakukan oleh mentor (Sairi
Hasbullah, MA – Deputi Bidang Statistik Sosial) pada tanggal 11 September 2017.
Bapak Deputi menjelaskan bahwa momentum SP2020 merupakan kesempatan
besar bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia sinergi luar biasa antara
data administratif dan aktifitas sensus dengan memanfaatkan data Dukcapil pada
pendataan SP2020. Bapak Dirjenat all costakanmendukung. Untuk itu Bapak
Dirjen siap untuk membantu Proyek Perubahan.

Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua – UNILA), Prof. Dr. D.S. Priyarsono, M.S (Anggota
– IPB), Prof. Dr. M. Arsjad Anwar (Anggota – FEB UI), Dra. Rahma Iryanti, M.T
(Anggota – Bappenas), Dr. Ir. Leonard V.H. Tampubolon (Anggota – Bappenas),
Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Anggota – FEB UI), Dr. Sudarno Sumarto (Anggota–
SMERU).
B. MOBILISASI STAKEHOLDERS
1. Daftar Stakeholders
Keberhasilan dan kesuksesan Proyek Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan
dukungan yang sangat besar dari para stakeholders, baik yang berasal dari dalam BPS

maupun dari luar institusi. Secara umum stakeholders dalam project perubahan ini dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a. Stakeholders internal merupakan stakeholders di lingkungan BPS yang mencakup:
Kepala BPS RI, Seluruh jajaran Eselon I BPS, Direktorat Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Direktorat SIS, Direktorat Metodologi Statistik dan Biro Humas dan
Hukum.
b. Stakeholder eksternal yang berperan dan mempunyai pengaruh akan kesuksesan
proyek perubahan ini antara lain adalah Bappenas, Kementerian Keuangan dan
TNP2K. Peran stakeholder eksternal ini terkait dengan dukungan dalam memfasilitasi
kebijakan dan program, keuangan dan dukungan penyuksesan proyek perubahan.
c. Stakeholder eksternal yang juga memegang peranan dalam proyek perubahan ini
adalah Forum Masyarakat Statistik (FMS), LDUI, serta UNFPA dan ABS. Kelompok
stakeholder eksternal ini memberikan dukungan dalam hal bantuan teknis dan
penyuaraan isu strategis yang diangkat dalam proyek perubahan.
d. Stakeholder yang mempunyai ketertarikan tinggi dalam terbentuknya database
kependudukan ini adalah Direktorat teknis lain di lingkup BPS, BKKBN, 32
Kementerian dan Lembaga Teknis, institusi.swasta yang memanfaatkan data makro
yang dihasilkan BPS dan juga data mikro yang bersumber dari Dukcapil.
2. Strategi Komunikasi Stakeholders
Dalam rangka menggalang dukungan dari para stakeholders, dilakukan beberapa
strategi komunikasi. Berikut ini adalah beberpa upaya yang dilakukan sebagai berikut :
a. Mengundang stakeholders dalam kegiatan khusus untuk menggalang dukungan
antara lain rapat melalui intra dan interkementerian dan Fokus Group Discussion
(FGD)
b. Diskusi mendalam tentang proyek perubahan dengan stakeholders yang berperan
besar dalam membangun database kependudukan dan pemanfaatan data SIAK dalam
pengintegrasian data kependudukan. Upaya yang dilakukan adalah diskusi intensif
dengan Ditjen Dukcapil, TNP2K, FMS, Bappenas, dan juga diskusi dengan tim internal
BPS.
c. Menyampaikan gagasan proyek perubahan dalam forum-forum rapat atau pada saat
diundang sebagai narasumber. Sebagai contoh adalah saat project leader diundang
sebagai narasumber dalam berbagai rapat. Pada kesempatan ini disampaikan
gagasan project ini untuk menjawab kebutuhan akan tersedianya database
kependudukan yang terintegrasi melalui pemanfaatan data SIAK.
d. Informal meeting dengan stakeholders juga bermanfaat dalam memobilisasi dukungan.

Beberapa pihak baik dari internal BPS maupun para stakeholder pengguna data Sensus
Penduduk dan SIAK sangat antusias dengan adanya kolaborasi yang konstruktif antara

BPS dan Kemendagri dalam membangun satu data kependudukan, yang diusung dalam
proyek perubahan ini. Beberapa pihak yang menyatakan dukungannya antara lain
Pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Bapak Dr. Suhariyanto mengenai
Sensus Penduduk 2020 (SP2020):
“Kebijakan di bidang kependudukan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan
capaian pembangunan di setiap level pemerintahan. Untuk itu ketersedian data yang
lengkap dan akurat terkait data kepedudukan adalah suatu keharusan karena tidak
mungkin kita membuat suatu keputusan tanpa berpijak pada data yang akurat .“
“Menurut UU No. 16 tahun 1997, BPS berkewajiban menyelenggarakan Sensus
Penduduk setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0.”
“Dari masa-masa ke masa data sensus pendudukan digunakan untuk melihat potret
penting kependudukan berikut masalah yang dihadapi.”
“Data Sensus Penduduk 2020 akan berperan strategis dalam upaya pemerintah untuk
mencapai target SDGs yaitu
Goal 1. No poverty.
Goal 2. Zero hunger.
Goal 3. Good health and well-being.
Goal 4. Quality education.
Goal 5. Gender Equality.
Goal 6. Clean water and sanitation.”
“SP2020 BPS akan menyesuaikan cakupan sebagaimana rekomendasi PBB untuk
memanfaatkan data administrasi penduduk yaitu dengan metode perpaduan antara data
registrasi penduduk dan data sensus penduduk.”
“BPS akan bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri dalam memanfaatkan data
registrasi penduduk untuk memutus mata rantai permasalahan dualisme data
kependudukan sehingga perencanaan dan pembangunan khususnya di bidang
kependudukan bisa berjalan lebih baik.

Pernyataan UNFPA Representative, Ibu Martha Santoso Ismail mengenai Sensus
Penduduk 2020 (SP2020) :
“Sensus Penduduk merupakan data utama pembangunan dan paramater demografi.”
“Sensus Penduduk adalah komponen primer baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan research,
namun juga sebagai input penting dalam survei sektoral dan tematik.”
“Informasi yang terpecaya mengenai jumlah, pertumbuhan, distribusi, dan karakteristik
penduduk sangat penting tidak hanya untuk pembuatan kebijakan pembangunan dan
mendukung pelaksanaan SDGs namun juga untuk menilai progress pecapaian SDGs
tersebut – John Wilmoth, Director Comission Division UN.”
“Sikronisasi antara data SP dan data dari Dukcapil-Kemendagri sudah sejalan dengan
kebijakan pemerintan untuk mendukung one data system, sebuah sistem yang juga
mendukung Indonesia dalam menjalankan SDGs.”

Kutipan dari Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak M. Sairi, M.A mengenai Sensus
Penduduk 2020 (SP2020) :
“Untuk pertama kalinya Thailand maupun Indonesia menggunakan data administratif
sebagai basis dalam pelaksanaan Sensus Penduduk. Dengan demikian Indonesia bisa
belajar bersama-sama dengan Thailand sehingga dari hasilnya nanti bisa kita pelajari
bagaimana strukturnya, missmatchnya, maupun dimana sebenarnya gap yang terjadi
diantara kedua data tersebut.”
”Adanya tantangan tersendiri untuk mempersatukan antara penduduk de facto dan de
jure. Tentunya hal ini akan terjawab dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
nantinya.”
Kutipan dari Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo dari Universitas Indonesia
mengenai Sensus Penduduk 2020 (SP2020) :

“Negara maju dengan sistem registrasi penduduk yang baik masih tetap melaksanakan
sensus penduduk.”
Kutipan dari Prof. Aris Ananta, M.Sc., Ph.D dari Universitas Indonesia mengenai
Sensus Penduduk 2020 (SP2020) :
“Sensus Penduduk dapat menyediakan data yang lengkap mengenai etnichity sehinga
Sensus Penduduk menjadi penting untuk dilakukan.”
“Sensus memberikan data yang bagus terkait suku, bahasa, dan agama.”
Kutipan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof Dr Zudan
Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. mengenai Sensus Penduduk 2020 (SP2020) :
“Data BPS dan Kemendagri untuk level nasional hanya sedikit selisihnya tetapi unutk
wilayah administrasi lebih kecil lagi maka perbedaannya akan semakin jauh.”

Kutipan dari Ms. Pattama dari Thailand mengenai Sensus Penduduk 2020 (SP2020)
:
Ms. Pattama menyatakan bahwa Thailand berencana melakukan sensus penduduk
berbasis register karena beberapa hal salah satunya yaitu karena cepatnya perubahan
sosial.
Pernyataan dari Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. mengenai Sensus
Penduduk 2020 (SP2020) pada saat wawancara dengan media :
“Sensus Penduduk akan berbasiskan NIK sebagai single identity number bukan KTP
karena KTP hanya untuk orang dewasa.”
“Jika single identity number berfungsi penuh dimana setiap waktu orang yang pindah
mengurus kepindahannya dan peristiwa kependudukannya juga dilaporkan seperti
kelahiran, kematian maka data registrasi penduduk bisa digunakan penuh oleh Sensus
Penduduk. Namun, data registrasi kita belum seperti itu sehingga paduan ini menjadi

penting. SP untuk melihat realnya ada dimana dan sensus digunakan untuk proyeksi
sedangkan kami tidak melakukan proyeksi.”
3. Transformasi Peta Stakeholders
Mobilisasi stakeholders melalui bebeapa strategi yang dilakukan telah berhasil
merubah peta stakeholders yang ada. Selain perubahan kuadran terjadi juga
penambahan stakeholders yang mendukung project perubahan ini. Perubahan
tersebut seperti terlihat dalam Gambar 31 dan Gambar 32 Penjelasan dari gambar
tersebut adalah bahwa seluruh stakeholders berpindah menjadi promotors
kecuali.
2. Media Massa
3. Media Sosial
Internal
1. Kepala BPS
2. Eselon 1 BPS
Ketenagakerjaan
4. Direktorat SIS
Eksternal
TNP2K
2. FMS, LDUI
3. UNFPA, ABS
1. Direktorat teknis lain di BPS
2. BKKBN
3. K/L (32), institusi/swasta
data mikro Dukcapil (232 institusi)
4. Akademisi/peneliti
2. Masyarakat
PROMOTORLATENT
APATHETIC DEFENDER

Gambar 7. Kuadran Kebutuhan Stakeholder (sebelum)
Gambar 8. Kuadran Kebutuhan Stakeholder (sesudah)
Internal
1. Kepala BPS
2. Eselon 1 BPS
Ketenagakerjaan
4. Direktorat SIS
7. Direktorat Teknis lain di BPS
Eksternal
TNP2K, Kementerian Sosial
2. FMS, LDUI
3. UNFPA, ABS, Akademisi/peneliti
4. BKKBN
6. Media Massa
7. Media Sosial
8. Penguna data lainnya
1. Beberapa K/L, institusi/swasta
data mikro Dukcapil
PROMOTORLATENT
APATHETIC DEFENDER

C. CAPAIAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN
1. Presentasi Capaian Setiap Output Kunci
Selama Laboratorium Kepemimpinan, seluruh Output Kunci dapat terlaksana
sepenuhnya. Sebagai tambahan, terdapat 2 output yang dihasilkan di luar rancangan
proyek perubahan. Kedua output tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Presentase Capaian Proyek Perubahan
TAHAPAN KUNCI OUTPUT KUNCI Prosentasi
Capaian
Jangka Pendek (25 September 2017 s.d. 21 November 2017)
1. Pembuatan Tim Manajemen
Proyek dan Pembentukan Tim
Efektif Internal
Persetujuan mentor,
dukungan stakeholder
internal dan Keputusan
tentang Pembentukan Tim
Efektif
100 persen
2. Koordinasi dengan Stakeholder
Eksternal
Dukungan Stakeholder
Eksternal
100 persen
3. Pembentukan Tim Efektif Lintas
K/L
Kolaborasi stakeholder
internal dan eksternal
100 persen
4. Pembahasan MoU antara BPS
dan Kemendagri
Draft MoU BPS dan
Kemendagri
100 persen
5. Pembuatan prototype
metodologi pendataan
Draft Prototype 100 persen
Output tambahan
6. Pelaksanaan Workshop
sinkronisasi kode wilayah dan
pembahasan metodologi
pendataan
Draft Metodologi pendataan 100 persen
7. Seminar untuk Menggalang
Dukungan dari Stakeholders
Sosialisasi Persiapan
SP2020 dan kerjasama
antara BPS dan Kemendagri
100 persen
8. Monitoring dan Evaluasi Hasil Monitoring dan
Evaluasi
100 persen
Output tambahan

2. Capaian Akhir Proyek Perubahan
a. Tersedianya Draft Prototype
RAPAT EVALUASI TAHAPAN JANGKA PENDEK
1. Tanggal 12 Oktober 2017
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian 3 kegiatan pertama di jangka
pendek yaitu:
1. Pembentukan tim manajemen proyek dan pembentukan tim efektif internal.
2. Koordinasi dengan stakeholder ekstenal.
3. Pembentukan Tim Efektif Lintas K/L (Stakeholder Internal dan Eksternal)
Hasil rapat :
 Telah dicapainya komitmen internal yang sangat baik dari Eselon II Pusat dan
BPS Daerah setelah dipaparkan rancangan proyek perubahan Membangun
Satu Data Kependudukan Indonesia. Komitmen diwujudkan dengan
penandatangan surat dukungan. Ini sudah dilaksanakan dan dukungan yang
masuk dinilai melebihi dari yang sudah dirancang.
 Surat persetujuan mentor atas area perubahan sudah diperoleh yang disertai
dengan surat pernyataan komitmen mentor.
 Koordinasi dengan stakeholder eksternal sudah dilaksanakan, yang diawali
dengan rapat koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan TNP2K. Bukti
fisik pertama adalah Surat dukungan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dan
rencana akan dilakukannya rapat-rapat untuk membahas draf MoU dan PKS.
Sedangkan dukngan dari TNP2K dirasakan sangat luar biasa yaitu akan
adanya dukungan finansial yang memfasilitasi dan pemikiran nyata untuk (1)
workshop dalam rangka pembahasan MoU dan PKS serta pembahasan
sinkronisasi kode wilayah; (2) workshop pembahasan metodologi; (3) workshop
rencana pre-pilot untuk identifikasi masalah terkait pemanfaatan data Adminduk
dari Ditjen Dukcapil Kemendagri; (4) Pelaksanaan Pre-Pilot di 3 wilayah pada 3
provinsi. Dukungan (2) sampai (4) dapat dilaksanakan setelah MoU dan PKS
telah selesai ditandatangani. Dukungan ini diliai luar biasa dalam pencapaian
output Proyek Perubahan. Evaluasi pada tahapan ini telah sangat baik tercapai.
 Berkas pendukung rapat untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan sudah
lengkap.
 Tim Efektif Stakeholder Internal sudah terbentuk. Tim ini sudah dilengkapi
dengan uraian kerja dan rencana kerja tim. Draf SK yang akan ditandatangani

oleh Kepala BPS sudah diajukan untuk direview oleh Tim Legislasi dibawah
supervise Kepala Biro Humas dan Hukum BPS.
2. Tanggal 23 Oktober 2017
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pembahasan draft MoU antara BPS
dengan Kemendagri, rencana kegiatan seminar untuk menggalang dukungan dari
stakeholders serta pelaksanaan workshop sinkronisasi kode wilayah dan
pembahasan metodologi pendataan.
Hasil rapat:
 Dalam pembahasan MoU ini mengundang stakeholder internal dan eksternal.
 Pembahasan MoU dilakukan oleh peserta rapat dan dirumuskan draft MoU
yang disepakati oleh seluruh peserta rapat.
 Draft final MoU sudah terumuskan.
 Seminar untuk menggalang dukungan dari stakeholders eksternal belum
terlaksana, masih dalam proses penyiapan.
 Workshop sinkronisasi kode wilayah dan pembahasan metodologi pendataan
akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan yang sudah dilaksanakan
adalah tahap pertama. Dengan demikian, pencapaian sinkronisasi kode
wilayah antara data BPS dan data Kemendagri sekitar 40 persen.
3. Tanggal 10 November 2017
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pembuatan prototype metodologi
pendataan serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
Pembahasan prototype dilakukan 2 tahap, tahapan pertama membuat spesifikasi
teknis dan non teknis pendataan, sedangkan tahapan kedua membuat use case
(dummy data) serta pembentukan digital prototype.
Hasil rapat:
 Prototype sistem sudah terbentuk sedangkan sistemnya masih dalam proses
pengembangan dari prototype yang ada.
 Rapat evaluasi sudah dilakukan untuk beberapa project yang sudah terlaksana
maupun yang sedang berjalan.
 Masukan untuk perbaikan dan pertanggungjawaban sudah dirumuskan untuk
bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

b. Tersedianya output draft metodologi
DRAFT METODOLOGI
PEDOMAN PEMANFAATAN DATABASE SIAK PADA SP2020
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
SIAK adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur
dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem
administrasi kependudukan di Indonesia. Sistem ini meliputi pendataan penduduk dan
pencacatan sipil. Pengembangan SIAK telah dimulai pada tahun 2003 dengan
diluncurkannya SIAK online dari Kecamatan ke data centerkependudukan, kemudian
disusul SIAK offline di Kabupaten/Kota pada tahun 2005. SIAK online memberikan
layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kecamatan yang terhubung langsung
dengan data center Dirjen Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melalui VPN
dial.
Hasil penyempurnaan grand design SIAK terbaru disepakati oleh Tim Teknis dari
15 Kementerian/Lembaga pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan dengan
Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010. Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK
di 497 kabupaten/kota tersambung (online) dengan pusat dan provinsi, dan pelayanan
SIAK 6.589 kecamatan pada 497 kabupaten/kota akan tersambung (online) ke
kabupaten/kota, pusat dan provinsi. Pada akhir tahun 2013, SIAK di Kemendagri dan
daerah ditargetkan tersambung (online) dengan instansi pengguna secara bertahap.
Database Kependudukan dalam SIAK
Mengacu pada Permendagri No. 25 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
database kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam.
Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform database sangat besar
yang memuat data-data wilayah; keluarga; biodata; pencatatan sipil; serta foto, sidik jari
tangan, dan tanda tangan. Data wilayah, terdiri atas nama dan kode provinsi; nama dan
kode kabupaten/kota; nama dan kode kecamatan/lainnya; serta nama dan kode
desa/kelurahan/lainnya, sedangkan data keluarga terdiri atas: nomor kartu keluarga;
nama kepala keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode pos; dan nomor telepon (Tabel 1).
Database kependudukan dalam SIAK menggunakan NIK sebagai pengidentifikasi setiap

record pada seluruh komponennya. Database kependudukan meliputi sejumlah item data
yang lengkap tentang idenitias, pencatatan sipil, dan biometrik.
Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN, setiap warga negara wajib memiliki nomor induk kependudukan
(NIK), yang berlaku seumur hidup, dan dicantumkan dalam setiap dokumen
kependudukan dan dijadikan sebagai dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis
asuransi, sertifikat tanah, dan lainnya. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, NIK
diberikan kepada setiap bayi lahir yang dilaporkan oleh orang tua yang tercatat sebagai
penduduk suatu wilayah dan tercatat sebagai satu keluarga, dengan format 16 digit, yaitu:
AABBCCDDEEFFGGGG
Keterangan:
AA (digit 1-2) : kode provinsi NIK diterbitkan;
BB (digit 3-4) : kode kabupaten/kota NIK diterbitkan;
CC (digit 5-6) : kode kecamatan NIK diterbitkan;
DD (digit 7-8) : tanggal lahir (jika perempuan, tanggalnya ditambah 40);
EE (digit 9-10) : bulan lahir;
FF(digit 11-12) : dua angka terakhir tahun lahir;
GGGG (digit 13-16) : nomor urut 0001-9999, berurutan sesuai dengan12 angka
sebelumnya.
Tabel 9: Item data kependudukan untuk setiap jenis data dalam SIAK
Jenis Data Rincian
Biodata WNI NIK, nomor kartu tanda penduduk/nomor pokok penduduk;
alamat sebelumnya; nomor paspor; tanggal berakhir paspor;
nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun
lahir; kepemilikan akta lahir/surat lahir; nomor akta
kelahiran/surat kenal lahir; golongan darah;
agama/kepercayaan kepada TYME; status perkawinan; akta
perkawinan/buku nikah; nomor akta kawin/buku nikah; tanggal
perkawinan; akta cerai/surat cerai; nomor akta perceraian/surat
cerai; tanggal perceraian; status hubungan dalam keluarga;
kelainan fisik & mental; penyandang cacat; pendidikan terakhir;

jenis pekerjaan; NIK ibu; nama lengkap ibu; NIK ayah; nama
lengkap ayah; nama ketua RT; nama ketua RW; nomor kartu
keluarga; gelar agama; gelar akademis; gelar bangsawan;
nama petugas registrasi; nomor induk pegawai petugas
registrasi; tanggal entri.
Biodata orang asing
NIK
NIK, nama keluarga; nama pertama; jenis kelamin; tempat lahir;
tanggal lahir; kewarganegaraan; agama; golongan darah; status
kawin; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; alamat sponsor;
nomor RT; nomor RW; kode pos; telepon; datang dari; tujuan
kedatangan; nomor paspor; tanggal paspor; tanggal akhir
paspor; nama paspor; tipe sponsor; dokumen imigrasi; nomor
dokumen; tempat diterbitkan; tempat datang pertama;
tanggaldatang pertama; nomor surat tanda lapor diri; tanggal
pendaftaran; nama nomenklatur dinas; nama kepala dinas;
nama petugas entri; NIP petugas entri; tanggal entri; nomor
kartu keluarga; kode provinsi; kode kabupaten; kode
kecamatan; kode kelurahan.
Data Pencatatan sipil
kelahiran
NIK bayi;nama lengkap bayi; daerah tempat lahir bayi; tanggal
lahir bayi; waktu kelahiran; jenis kelamin bayi; tempat/lokasi
kelahiran; urutan anak ke kelahiran bayi; berat kelahiran;
panjang bayi lahir; penolong kelahiran; domisili kelahiran bayi;
identitas ibu; identitas ayah; identitas pelapor & waktu melapor;
identitas saksi I; identitas saksi II; nomor akta kelahiran; tanggal
akta kelahiran; jenis pencatatan kelahiran; nama kepala
desa/lurah; nama petugas pencatat; nama petugas entri;
tanggal entri.
Data pencatatan sipil
perkawinan
NIK suami; nomor kartu keluarga suami; nomor paspor suami;
nama lengkap suami; agama/penghayat kepercayaan suami;
tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami;
pendidikan suami; pekerjaan suami; status kawin suami
sebelum perkawinan ini; perkawinan suami yang ke; istri suami
yang ke; suami sebagai anak ke; kewarganegaraan suami;
kebangsaan suami; identitas ayah suami; identitas ibu suami;
NIK istri; nomor kartu keluarga istri; nomor paspor istri; nama
lengkap istri; agama/penghayat kepercayaan istri; tanggal lahir

istri; tempat lahir istri; alamat istri; pendidikan istri; pekerjaan
istri; status kawin istri sebelum perkawinan ini; perkawinan istri
yang ke; istri sebagai anak ke; kewarganegaraan istri;
kebangsaan istri; identitas ayah istri; identitas ibu istri; identitas
saksi I; identitas saksi II; tanggal perkawinan; tempat
perkawinan; tanggal melapor; waktu melapor; perkawinan
berdasarkan agama; nama badan yang mengesahkan
perkawinan; keputusan pengadilan; nama pemuka agama;
nomor akta kawin; nama petugas pencatat; nama petugas entri;
tanggal entri.
perceraian
NIK suami; nomor kartu keluarga suami; nomor paspor suami;
nama lengkap suami; agama/penghayat kepercayaan suami;
tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami;
pendidikan suami; pekerjaan suami; perceraian suami yang ke;
kewarganegaraan suami; kebangsaaan suami; NIK istri; nomor
kartu keluarga istri; nomor paspor istri; nama lengkap istri;
agama/penghayat kepercayaan istri; tanggal lahir istri; tempat
lahir istri; alamat istri; pendidikan istri; pekerjaan istri; perceraian
istri yang ke; kewarganegaraan istri; kebangsaaan istri; yang
mengajukan perceraian; nomor akta kawin; tanggal akta kawin;
tempat perkawinan; sebab perceraian; tanggal melapor; waktu
melapor; jumlah anak yang ditanggung; lembaga pengadilan;
nomor ketetapan pengadilan; tanggal penetapan pengadilan;
domisili perceraian; nomor akta perceraian; nama petugas
pencatat; nama petugas entri; tanggal entri.
kematian
NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tanggal lahir; tempat lahir;
agama; pekerjaan; alamat; kewarganegaraan; kebangsaan;
urutan anak ke; tanggal kematian; waktu kematian; penyebab
kematian; tempat kematian; yang menerangkan kematian;
domisili kematian; identitas ibu; identitas ayah; identitas pelapor;
identitas saksi I; identitas saksi II; nomor akta kematian; tanggal
akta kematian.
pengakuan anak
NIK; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin;
identitas domisili; agama/kepercayaan; urutan kelahiran; nomor
akta lahir; tanggal penerbitan akta lahir; instansi penerbit akta

lahir; identitas ibu kandung; identitas ayah; identitas saksi I;
identitas saksi II; nomor putusan pengadilan; tanggal putusan
pengadilan; nama pengadilan; tempat pengadilan; nama
petugas register.
pengangkatan anak
identitas domisili; agama/kepercayaan; nomor akta lahir;
tanggal akta lahir; instansi penerbit akta lahir; identitas ibu
kandung; identitas ayah kandung; identitasi ibu angkat; identitas
ayah angkat; nomor putusan pengadilan; tanggal putusan
pengadilan; nama pengadilan; tempat pengadilan; nama
petugas register; nama petugas pencatat; nama petugas entri;
tanggal entri.
pengesahan anak
identitas domisili; agama/kepercayaan; urutan kelahiran; nomor
akta lahir; tanggal akta lahir; instansi penerbit akta lahir;
identitas ibu kandung; identitas ayah kandung; identitasi saksi;
identitas pemohon; nama petugas register.
perubahan status
kewarganegaraan
NIK; nomor kartu keluarga; nama lengkap; jenis kelamin;
identitas domisili; agama/kepercayaan; tempat kelahiran;
tanggal lahir; pekerjaan; pendidikan; alamat negara asal;
kebangsaan; kewarganegaraan; status keimigrasian; nomor
Kepres/Menkumham; tanggal Kepres/Menkumham; nomor
berita acara sumpah; tanggal berita acara sumpah; tanggal
serah kutipan; alasan perubahan kewarganegaraan; nama
petugas register.
peristiwa penting
lainnya
NIK; nomor kartu keluarga; nama lengkap; nomor akta
kelahiran; jenis kelamin lama; jenis kelamin baru;
tempat/tanggal lahir; alamat; pendidikan terakhir;
agama/kepercayaan; pekerjaan; kewarganegaraan;
kebangsaan (bagi warga negara asing); nomor keputusan
pengadilan; tanggal, bulan, tahun keputusan pengadilan;
lembaga peradilan yang mengeluarkan keputusan; tempat
lembaga peradilan; nama petugas entry data; tanggal entry
data; tempat & tanggal pelaporan; nama dinas; nama kepala
dinas; nama petugas pencatat; nama pelapor.

Data biometrik Sesuai Permendagri no. 9 tahun 2011 meliputi: foto wajah, sidik
jari, iris mata kanan-kiri, tandatangan digital.
Sumber: Permendagri No. 25 Tahun 2011.
Dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG Administrasi Kependudukan (Pasal 58, ayat 2)
disebutkan data perorangan meliputi:
1. nomor KK;
2. NIK;
3. nama lengkap;
4. jenis kelamin;
5. tempat lahir;
6. tanggal/bulan/tahun lahir;
7. golongan darah;
8. agama/kepercayaan;
9. status perkawinan;
10. status hubungan dalam keluarga;
11. cacat fisik dan/atau mental;
12. pendidikan terakhir;
13. jenis pekerjaan;
14. NIK ibu kandung;
15. nama ibu kandung;
16. NIK ayah;
17. nama ayah;
18. alamat sebelumnya;
19. alamat sekarang;
20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. tanggal perkawinan;
25. kepemilikan akta perceraian;
26. nomor akta perceraian/surat cerai;
27. tanggal perceraian;
28. sidik jari;
29. iris mata;

30. tanda tangan; dan
31. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
Permasalahan
1. Terjadinya perbedaan kode/nama wilayah administrasi (provinsi, kab/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan) antara BPS dengan Kemendagri: bagaimana cara
melakukan sinkronisasi kode/nama wilayah?
2. Ketika menggunakan kuesioner preprinted: bagaimana mendesain kuesioner yang
efektif dan efisien untuk pendaftaran bangunan dan rumah tangga (daftar listing
preprinted) pada setiap BS?
Tahapan yang harus dilakukan
1. Sinkronisasi kode/nama wilayah (provinsi, kab/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan).
2. Mempelajari struktur database SIAK.
Penyiapan kuesioner preprinted
1. Sinkronisasi kode/nama wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan).
2. Menyiapkan format kuesioner preprinted untuk pendaftaran bangunan dan
rumah tangga (daftar listing preprinted) pada setiap BS, dimana variabel yang
sudah ter-print adalah alamat dan nama kepala keluarga.
Nama
SLS
Nama
Kepala
Keluarga
Alamat No Urut
Bangunan
Fisik
No Urut
Bangunan
Sensus
Penggunaan
Bangunan
Sensus
No
Urut
Rumah
Tangga
Nama
Kepala
Rumah
Tangga
RT 1,
RW 1
Aaaaa RT 1,
RW 1,
No. 1
Bbbbb RT 1,
RW 1,
No. 1

BPS

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to BPS

Similar to BPS (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

BPS