Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014
•
0 likes•1,820 views
Dokumen tersebut membahas sejarah panjang perjalanan asuransi kesehatan di Indonesia, mulai dari BPDPK hingga menjadi BPJS Kesehatan saat ini. Dokumen ini juga menyinggung perlunya evaluasi sistem tarif INA-CBG agar program JKN yang dijalankan BPJS Kesehatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan."
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014
Similar to Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 (20)
More from BPJS Kesehatan RI
More from BPJS Kesehatan RI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014
- 1. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 Edisi IV Bulan Juli 2014 INFOBPJS Kesehatan Media Internal Resmi BPJS Kesehatan Perjalanan Panjang Asuransi Sosial BPDPK Hingga BPJS Kesehatan 46TAHUN
- 2. PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Purnawarman Basundoro PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rachmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani REDAKTUR Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati DISTRIBUSI & PERCETAKAN Basuki Anton Tri Wibowo Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 SURATPEMBACA email : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021) 4212940 SALAM REDAKSI BENEFIT PELANGGAN CATATAN CEO DAFTAR ISI INFO BPJS Kesehatan TESTIMONI SEHATKILASPERISTIWA 7 8 9 1011 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi.infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis PenambahanAnggotaKeluarga Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Dari pemberitaan yang beredar belakangan, cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu diharapkan peran pemerintah daerah melalui program Jamkesda diharapkan dapat menutup kuota bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk menjadi peserta PBI. Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi III ini akan mengupas bagaimana Jamkesda berintegrasi dengan JKN BPJS Kesehatan. Dalam rubrik FOKUS kami akan paparkan bagaimana Pemda akan mengintegrasikan Jamkesda dan bagaiman Pemda melakukan persiapan dalam mendukung implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan. Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus bersama Menteri Negara Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan beliau tentang integrasi Jamkesda dengan program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan di kupas tuntas dalam rubrik tersebut. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi FOKUS BINCANG 3 6 Q&A 9 Menyongsong Cahaya Perubahan Perjalanan Panjang AsuransiSosialBPDPKHinggaBPJSKesehatan Penghargaan "Gold Champion" BuktiKerjaKerasBPJSKesehatan Rujuk Balik di Era JKN NIK Percepat Proses Pembuatan e-IDBPJSKesehatan Kenapa pendaftaran melalui website .. Tidur Berkualitas TurunkanBeratBadandanDiabetes BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen dengan TigaBankPemerintah Intan Diasumatri , SejakUsiaLimaBulan TransfusiDarah Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 Edisi IV Bulan Juli 2014 INFOBPJS Kesehatan Media Internal Resmi BPJS Kesehatan Perjalanan Panjang Asuransi Sosial BPDPK Hingga BPJS Kesehatan 46TAHUN TANGGAL 15 Juli 2014, BPJS Kesehatan akan memperingati ulang tahunnya yang ke-46 dan tepat di usia itu BPJS Kesehatan diamanahi kepercayaan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 40/2004 dan No. 24/2011. Fase kehidupan baru pun berawal di titik ini. Sebagaimana elang yang mentransformasi diri ketika berusia 40. BPJS Kesehatan pun seyogyanya mulai mentransformasi diri, untuk berani bersikap dan siap berperilaku terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian perubahan. Transformasi sikap dan perilaku yang tidak hanya adaptable terhadap tuntutan pelayanan, namun juga transformasi diri terhadap perubahan pola fikir (intellectual), perubahan pola emosi (emotional) dan perubahan mental spiritual (spirituality) oleh setiap Duta BPJS Kesehatan, baik secara pribadi maupun dalam konteks partisipasinya pada proses keseluruhan perubahan iklim organisasi. Perubahan yang terbaik adalah perubahan yang direncanakan. Mengambil istilah Walmart, suatu retail company terbesar milik Warren Buffet yang saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia: “perubahan itu berarti managing planned change atau transformasi yang direncanakan”. Banyak perubahan yang terjadi begitu saja. Berubah ketika terjadi kecelakaan. Jarang sekali ada perusahaan yang berubah sebagai tindakan pro-active dan pro-ocurrance. Hal langka ini pernah terjadi pada Samsung Organization. Disebutkan oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge dalam buku Organizational Behaviour (Twelfth Edition, 2007), bahwa pimpinan Samsung Kun Hee Lee pada Juni 2003 mengumumkan “New Management Policy” pada saat penjualan produk-produk Samsung berada di level bawah. Suatu bentuk kebijakan baru yang banyak disebut sebagai “Thingking Outside the Box” atau cara berfikir unusual. Sejak saat itu, Lee melarang produksi barang-barang murah sebab hal itu hanya mendorong dimensi berfikir quantity bukan quality. Lee juga memberangus apa-apa yang disebutnya sebagai “necessary evil”, yaitu hubungan yang terlalu hirarki antara atasan dan bawahan dan yang terutama, Lee mendorong kekuatan kerjasama dan memaksa semua karyawannya untuk berubah. Titik balik Samsung pun terjadi. Sejak tahun 2003, Samsung mulai menjual dan terus mengembangkan produk-produk smartphone untuk menguasai pasar dunia. Samsung tak henti berinovasi untuk mengejar ketertinggalannya. Apabila di tahun 2009 Samsung berhasil memproduksi android pertamanya, maka di akhir tahun 2012 atau hanya berselang 3 tahun sejak produk android perdana tadi diluncurkan, Samsung telah banyak berinovasi mengubah berbagai fitur dan kecanggihan produknya hingga berhasil menjual 500 ponsel per menit di tahun yang sama. Laba Samsung akhir tahun 2012 adalah sebesar 8,3 milliar dollar AS atau membuatnya mengungguli Apple yang hanya sebesar 8,2 milliar dollar AS. Ini lah makna perubahan yang direncanakan, dimana prediksi masa depan yang kurang menguntungkan dihadapi dengan keputusan antisipasi yang tidak biasa dan biasanya diwarnai dengan sikap resistance sebagian anggota akibat tidak mudahnya memberikan pemahaman yang sama tentang ke arah mana perubahan ini akhirnya akan bermuara. Makna “New Management Policy” sendiri baru kemudian diakui mumpuni ketika Samsung berhasil membalikan keadaannya menjadi penguasa pangsa pasar smartphone dunia. Menarik benang merah terhadap apa yang telah dipaparkan di atas, kemudian mencermati tentang bagaimana di usia mendekati paruh baya ini BPJS Kesehatan diamanahi tantangan baru berupa program SJSN yang pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, sementara pendefinisan sasaran strategisnya, khususnya terkait pengembangan SDM, masih belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota, masih adanya resistensi terhadap perubahan dan ditambah lagi masih adanya ketidakpercayaan publik serta belum clear-nya perumusan Managing Planned Change, adalah sekelumit masalah yang kiranya perlu disadari oleh seluruh Duta BPJS Kesehatan. Sudah saatnya Duta BPJS Kesehatan benar-benar mulai mentransformasi diri, bukan hanya sebagai learning organization bahkan lebih dari itu menjadi dynamic organization. Itulah saat dimana 2 pilar kesuksesan, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan SDM yang handal saling berpadu dan berkolaborasi. Momen dimana perubahan ke arah positif, makna dasar kata “belajar”, benar-benar meresap ke dalam nadi seluruh Duta BPJS Kesehatan. Inilah masa dimana konsep asuransi sosial ala BPJS Kesehatan sudah membumi, sehingga menjadi pedoman setiap Duta BPJS Kesehatan dan bahkan acuan bagi lembaga asuransi kesehatan dunia. Siapa pun bisa menjadi Agent of Change, dan ke arah mana pun melangkah ia selalu sadar untuk berubah, bersedia mentransfer pengetahuan dan berbahagia menerima berbagai kritikan dan saran. Pada kondisi seperti itulah BPJS Kesehatan akan mampu menghadapi tantangan seberat dan serumit apa pun masalahnya. Amanah SJSN bukan lagi beban, ia hanyalah sebongkah batu untuk dijadikan perhiasan. Keindahannya, yang berupa kesuksesan BPJS Kesehatan sebagai BPJS program jaminan sosial, akan dikagumi semua mata yang memandangnya. Ini lah saat dimana cercaan menjadi pujian dan keraguan menjadi keyakinan. Seperti dikatakan Khalil Gibran, “adalah ibarat kabut meliputi padang; begitu muncul matahari di atas cakrawala, kabut akan pergi mengalah pada sinarnya.” Itulah saat ketika sinar benderang dan cahaya gemilang mentari perubahan BPJS Kesehatan akan menyinari keindahan cakrawala Sistem Jaminan Sosial Nasional. Redaksi Yth, Saya ingin bertanya, Bagaimana jika terdapat penambahan anggota keluarga? Saya sebelumnya peserta Askes dan yang saya tahu kini BPJS Kesehatan meng-cover sampai 3 anak? Terimakasih, Rusdi Pematangsiantar Jawab : Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, dengan mengisi Formulir Daftar Isian Penambahan Anggota Keluarga dan menunjukkan dokumen sebagai berikut : a. Asli/Fotokopi SK terakhir (bagi PNS) b. Asli/Fotokopi Daftar Gaji terakhir yang telah dilegalisasi pimpinan unit kerja c. Asli atau fotokopi Kartu Keluarga d. Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar e. Asli/Fotokopi Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (bagi penambahan anak) Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
- 3. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 3 S eiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan zaman, asuransi kesehatan mengalami banyak perubahan baik secara hukum, nama, maupun kinerja. Sebelum berubah menjadi BPJS Kesehatan, asuransi ini, bernama PT Askes (Persero). Kini, operasional BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan hati masyarakat berkat kinerja yang serius, sejak diberlakukannya pada awal tahun ini.Meski demikian, penyempurnaan harus terus dilakukan. Misalnya, penerapan tarif INA-CBG (Indonesia Case Based Group), diusulakn untuk dikaji ulang. Tujuannya, agar BPJS Kesehatan, nantinya, tidak colapse, seperti asuransi kesehatan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, sebelum berubah menjadi PT Askes (Persero). INA CBG adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama. Besaran tarif INA-CBG ditetapkan National Casemix Centre (NCC) Kementerian Kesehatan yang saat ini terdiri dari para wakil rumah sakit pemerintah dan jajaran Kementerian Kesehatan. "Jangan sampai seperti BPDPK zaman dulu, alami defisit cukup besar karena pendapatan hanya Rp125 juta tapi nilai klaim mencapai Rp500 juta. Tarif INA CBG perlu dievaluasi agar asuransi kesehatan berjalan efisien dan efektif," kata mantan Direksi PT Askes (Persero), Dr dr Sulastomo, ketika menerima Tim BJPS Kesehatan di kantornya, di Jakarta. Pria yang suka mengenakan batik ini, juga memberikan catatan foto kopi, yang isinya soal tarif INA CBG untuk rumah sakit kelas A. Misalnya, sesuai dengan tarif itu, tertulis penderita demam terbagi menjadi tiga macam, yakni demam ringan, sedang, dan berat. Tarif itu, sekitar Rp3,6 juta untuk sakit demam ringan, sedang untuk demam sedang tarifnya sekitar Rp4,6 juta, dan demam berat sekitar Rp4,9 juta. "Kondisi ini, membuat kalangan rumah sakit akan memilih tarif tertinggi saat melakukan klaim ke BPJS Kesehatan. Ini, yang kita perlu kita evaluasi," kata Sulastomo, yang kini menjadi Ketua YAMP (Yayasan Amabhakti Muslim Pancasila). Pria yang tetap suka menulis di sejumlah media di Ibukota Jakarta ini, banyak bercerita perjuangannya tentang perbaikan asuransi kesehatan di Indonesia, hingga beroperasi seperti sekarang. Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, dibanyak negara—termasuk di negara-negara tetangga, sudah terlebih dahulu diselenggarakan. Indonesia memang agak terlambat. Namun, keterlambatan itu mungkin ada hikmahnya. Indonesia, bisa belajar dari kekeliruan negara lain sehingga kelangsungan jaminan kesehatan yang akan diselenggarakan lebih terjamin kelangsungan hidupnya, tidak tersendat- sendat, apalagi menimbulkan beban ekonomi yang berat dan akhirnya bangkrut. Pelajaran itu, menurut pria yang juga sebagai Ketua gerakan Jalan Lurus ini, antara lain, introduksi konsep yang disebut managed healthcare dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Konsep ini memungkinkan kualitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan dapat terselenggara seefisien mungkin, tidak boros, mencegah pemakaian yang berlebihan (over utilization) atau pemberian pelayanan kesehatan yang tidak perlu (unnecessary utilization), bahkan kemungkinan penyalahgunaan (abuse of care). Semua ini, perlu pemahaman, disiplin dan dukungan semua pihak terkait, baik peserta maupun pemberi pelayanan kesehatan, baik kalangan dokter dan rumah sakit. Begitu pentingnya introduksi managed healthcare itu, dalam UU No 20/2004 termaktub prosedur-prosedur dan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan."Sistem pelayanan dan pembayaran diintegrasikan. Sistem pelayanan diselenggarakan secara berjenjang sehingga sesuai keahlian dan teknologi kedokteran yang diperlukan. Itu, sudah dilakukan PT Askes (Persero)," ujarnya. Kebebasan peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan ditertibkan melalui konsep dokter keluarga dan rujukan. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan menghapus sistem fee for services, dengan memperkenalkan pembayaran sistem kapitasi, paket, pradana, atau prospective payment system. Untuk itu, perlu dilakukan kontrol khasiat dan harga obat. Diberlakukan semacam daftar standar dan plafon harga obat sehingga penggunaan obat rasional, tidak berlebih dan tidak kurang. Dengan konsep pengelolaan semacam ini pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan medik pasien, bukan keinginan perorangan. Dengan efisiensi seperti itu, biaya pelayanan kesehatan dapat terselenggara secara optimal, tidak boros sebagaimana dalam sistem fee for services. Pria yang sudah berusia sekitar 76 tahun, memang tidak henti-hentinya mengkritisi soal asuransi kesehatan. Sulastomo, yang pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Operasional dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Askes (Persero) tiga periode, memang agak khawatir soal tarif INA CBG. Mantan direksi era kepemimpinan, Dr IGM Brataranuh, Dr Sri Suwarsi, dan Dr Sonja Roesma, bercerita saat perubahan status hukum BPDPK menjadi Perum Husada Bakti (PHB), begitu banyak perubahan dari segi manajemen yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi yang berarti. Seperti konsep maupun kebijakan yang mengatur tentang Daftar Plafon Harga Obat (DPHO), sistem kapitasi untuk Puskesmas, tarif paket untuk rumah sakit, konsep dokter keluarga, konsep wilayah, konsep rujukan, pembakuan sistem pencatatan dan pelaporan data minimal, standar pelayanan dan tarif rawat inap, standar pelayanan jantung dan hemodialisa, serta Sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurutnya, itu dilakukan karena BPDPK selalu rugi. Karena sering terjadi penyelewengan, sebab sistem mengendurkan Perjalanan Panjang Asuransi Sosial BPDPK Hingga BPJS Kesehatan Sulastomo: Perlu Evaluasi Agar Efisien dan Efektif Masyarakat memberikan apresisasi positif atas terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Kebanggaan itu dirasakan rakyat terutama saat menderita sakit dan seluruh biaya ditanggung BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan, selaku pelaksanaan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Apalagi, skema asuransi kesehatan sosial, yang sekarang ini, akses pelayanan kesehatan, cukup melegakan bagi peserta walaupun pelayanan itu dilakukan berjenjang dari fasilitas pelayanan primer, sekunder, hingga tersier. Semua ini dilakukan pemerintah dalam mewujudkan "Asuransi Kesehatan Semesta" sesuai impian yang selalu dicita-citakan Prof Gerrit A Siwabessy. Selaku Menteri Kesehatan RI, tokoh asal Maluku ini, merealisasi impiannya dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), sekitar tahun 1960. FOKUS Mantan Direksi PT.Askes Persero Dr.dr.H.Sulastomo
- 4. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 20144 aturan-aturan yang ada. Misalnya untuk DPHO dulu belum ada, maka tagihan obat sering tidak masuk akal. Untuk itu manajemen saat itu banyak membuat kebijakan dan aturan yang diharapkan dapat menghilangkan celah-celah tersebut,” cerita pria, mantan Ketua HMI ini. Perubahan ini, mendapati hasil positif. Artinya, mengurangi berbagai hal yang negatif termasuk dapat menghemat dana yang tersedia. Memang pada awalnya banyak sekali yang menentang berbagai kebijakan tersebut. Misalnya DPHO yang dulunya dirasa dapat memonopoli industri dan bisnis obat di Indonesia. Namun karena keteguhan prinsip dan idealisme manajemen saat itu untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan, maka segala rintangan tersebut dapat terlewati. "memang, saya ingin, Indonesia membangun negara dengan kekuatan sendiri. Itu sangat bisa dilakukan. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, Indonesia tidak perlu bergantung pada negara lain, terutama soal pembangunan kesehatan," tuturnya. Maka, bersama tim lain, dirinya merintis dengan membuat RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang awalnya ditolak oleh pemerintah maupun DPR. Gagasan tentang pentingnya jaminan sosial didapatnya, ketika belajar di Amerika Serikat tahun 1977. Ketika itu, Pemerintah AS mendirikan TBC Insurance untuk mengatasi penyakit TBC di kalangan warga AS. ”Artinya, Pemerintah AS mengatasi persoalan TBC dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak berpangku tangan, di sisi lain rakyat diminta berpartisipasi,” katanya. Cara seperti itulah yang diadopsi oleh UU SJSN yang digagasnya. ”Butuh tiga tahun untuk menggolkan ide tersebut. Bahkan, draf-nya saja harus direvisi 56 kali. Saya terus bersabar, karena hanya dengan cara inilah, saya yakin rakyat Indonesia bisa mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan dasarnya,” ujarnya. ”Setiap saat saya selalu berusaha meyakinkan pemerintah maupun DPR betapa pentingnya sistem ini. Bahkan, saya langsung bicara kepada Presiden Megawati. Alhamdulillah beliau mau menerima dan UU SJSN kemudian disetujui oleh DPR,” kata Sulastomo, bangga. Walaupun, dirinya sempat kecewa ketika pemerintah dan DPR sepakat bahwa UU SJSN baru akan diimplementasikan setelah 10 tahun UU itu diundangkan 19 Oktober 2004. ”Saya paham bahwa untuk memulai sesuatu yang baru, butuh persiapan yang lama. Akhirnya saya berpikir, dari pada hanya kecewa, saya pikir, tidak masalah ditunda 10 tahun, yang penting komitmen untuk melaksanakan UU SJSN itu sudah ada,” jelasnya. Sulastomo membenarkan gagasannya diperoleh ketika dirinya ditugaskan Kepala BPBPK DKI Jakarta, menimba ilmu di Amerika karena lembaga kesehatan itu, selalu merugi. Menjawab soal realisasi JKN yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, perlu terus dilakukan penyempurnaan."JKN agak berbeda dengan asuransi kesehatan yang tertuang dalam SJSN. Tapi, saya yakin akan terus melakukan evaluasi hingga akhirnya efisien dan efektif," tuturnya. Keberadaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), harus difungsikan secara optomal, karena DJSN nantinya harus mengawasi empat macam jaminan sosial. Yakni, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan, dan kematian. Dengan terjaminnya kebutuhan dasar, rakyat akan merasa senang hidup dan tinggal di Indonesia. Persoalan yang muncul seperti terlihat dalam pelaksanaan BPJS, tetap harus dicari solusinya. ”Kita tidak boleh putus asa. Kalaupun sekarang pelaksanaan BPJS belum sempurna, RUU SJSN Direvisi 56 kali kita harus berupaya terus memperbaikinya. Di sinilah pentingnya peran DJSN,” tambahnya. Mantan Ketua Umum PB HMI ini, kembali mengenang tahun 1998. Saat terjadi krisis, saat itu, lembaga konsultan ekonomi dan akuntansi Price Waterhouse Coopers (PWC) meramalkan bahwa negara yang tidak memiliki program jaminan sosial, akan paling lambat bangkit. ”Ramalan itu benar adanya. Kita lihat Korsel atau Jepang, jauh lebih cepat bangkit dibandingkan Indonesia, karena Korsel dan Jepang memiliki program jaminan sosial,” tandasnya. Mengenai asuransi sosial, sifat kegotongroyongan lebih lengkap. Tak hanya yang sehat membantu yang sakit, tapi juga antara yang muda dan tua, baik yang berisiko tinggi dan rendah, dan antara yang kaya dan miskin.Dengan besarnya cakupan kepesertaan, sesuai prinsip asuransi, manfaat akan semakin besar. Sebaliknya, iuran/premi semakin mengecil. Semua akan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medik, termasuk pelayanan canggih dan biaya tinggi, misalnya operasi jantung, cuci darah, dan kanker. Akan tetapi, sesuai prinsip asuransi, besaran iuran/premi secara nominal juga harus dapat diwujudkan dalam manfaat pelayanan nonmedik. Misalnya, pelayanan rumah sakit di kelas II, kelas I sebagaimana telah berjalan terhadap pelayanan yang diberikan kepada PNS/PP oleh PT Askes (Persero). Diakhir wawancara, Sulastomo, memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang berani memberikan terobosan layanan untuk perorangan. Inilah yang kini dimanfaatkan oleh banyak para pensiunan yang tidak lagi dijamin oleh perusahaan. “Terobosan ini juga sangat menguntungkan bagi para pekerja tidak tetap, maupun pekerja outsource,” pungkasnya. FOKUS
- 5. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 5 D alam realisasinya, pelayanan kesehatan menuai berbagai persoalan, baik soal pelayanan hingga ketersediaan obat. Apalagi, sejak adanya Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin) yang berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk membiayai pengobatan penduduk miskin. Program Jamkesmas pun menimbulkan buah bibir bagi tokoh kesehatan di Indonesia karena Jamkesmas bukan asuransi, melainkan bantuan sosial bagi orang miskin, sehingga terus menerus membebani keuangan negara.maka, para tokoh kesehatan membuat asuransi yang mencakup seluruh penduduk Indonesia sebagaimana diamanatkan UU SJSN. Penerapan asuransi kesehatan yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, diharapkan dapat mengatasi seluruh persoalan kesehatan, terutama masalah harga obat mengingat jenis obat ditetapkan asuransi dan pemberian obat oleh dokter, diaudit oleh asuransi. Sejak 1 Januari lalu pemerintah mencanangkan program kesehatan baru untuk seluruh rakyat Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk menggawangi program ini PT Askes (Persero) ganti baju menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "BPJS adalah program yang bagus dan sangat mulia. Namun, masih perlu dievluasi dan terus dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi tumpang-tindih di lapangan karena sistem yang dibangun tidak mengikuti kaidah jaminan sosial," kata Direktur Utama PT Askes periode 2000 – 2008, Orie Andari Sutadji, dalam sebuah diskusi, beberapa waktu lalu. Orie yang kini, menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional Palang Merah Indonesia (PMI) menambahkan, adanya rumah sakit yang dulu menolak BPJS Kesehatan karena belum mendapatkan informasi dan sosialisasi terutama mengenai pengelompokan penyakit yang ditanggung oleh JKN dan biaya pelayanan. Misalnya, penolakan yang dilakukan rumah sakit waktu itu, karena mereka masih tidak cocok dengan sistem pembayaran yang diterapkan oleh pemerintah untuk rumah sakit, dalam Indonesian Case Based Groups (INA CBGs). Padahal, tarif itu, justru cukup besar."Ini berarti persoalan sosialisasi," tuturnya. Mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun program yang berdasarkan Staatregeling (undang-undang) No.1 dan ditetapkan sejak 19 Desember 1934 ini bernuansa sangat diskriminatif.Karena hanya berlaku bagi pegawai negeri dan penerima pensiun yang statusnya disamakan dengan orang Eropa. Setelah empat tahun berjalan diperbaiki dengan pemberian pelayanan bagi seluruh pegawai negeri dan penerima pensiun beserta keluarga.Selanjutnya, tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri sipil beserta keluarga tetap dilanjutkan. Sistemnya restitusi namun dukungan dana hanya sedikit sehingga tidk berjalan lancar.Maka untuk mengatasi pelbagai masalah tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.865/Menkes/60 tanggal 20 Desember 1960, diperkenalkan suatu program pemeliharaan kesehatan yang disebut Jakarta Pilot Project di Jakarta. Akan tetapi, berbagai persoalan muncul tidak jauh berbeda dengan sistem restitusi yang berlaku awal kemerdekaan silam. Jumlah pensiun membengkak dan yang harus dilayani, juga semakin banyak.Melihat kondisi kurang menguntungkan pemerntah membentuk Panitia Dana Sakit. Berawal dari berbagai persoalan, Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu Prof. GA Siwabessy mengajukan sebuah gagasan segera dibentuk program asuransi kesehatan (health insurance) semesta yang saat itu mulai diterapkan dibanyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Dengan membentuk Panitia Dana Sakit yang merupakan cikal bakal pendiri Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.1/1968. Saat itu, pelayanan didasarkan kepada fee for services reimbursement system, yakni BPDPK mengganti biaya kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang dipakai peserta. Lagi-lagi memunculkan persoalan baru sebab pemotongan gaji pegawai tidak memenuhi biaya pokok dan operasional yang terjadi saat itu. Belum lagi ditambah utang yang tersisa dari program Dana Restitusi serta Jakarta Pilot Project. Memang, sekitar tahun 80-an, lembaga itu, meningkaytkan kualitas dan pelayanan misalnya, sudah mulai diterapkan, sistem kapitasi, rujukan dengan sistem all-in, serta membatasi klaim perorangan. Dengan kebijakan pembiayaan seperti ini, maka terhitung mulai tahun 1980/1981 BPDPK berhasil melakukan penghematan dana. Dapat membayar utang, serta peningkatan mutu serta jumlah obat yang digunakan. Guna meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan program-program jaminan pemeliharaan kesehatan, tahun 1968, lembaga itu diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti. Sejalan dengan perubahan status tersebut, dilakukan perbaikan sistem dan program. Antara lain mulai diterapkan konsep managed care, dengan sistem ini diharapkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya optimal diharapkan terwujud. Dalam memperluas bidang gerak PHB, maka status hukum PHB menjadi Persero. Rancana ini berhasil diwujudkan dengan dikeluarkannya PP No 6 tahun 1992 tanggal 18 Februari 1992, dengan nama PT Askes (Persero). Dengan status baru ini, manajemen diharapkan akan lebih mandiri dan pengelolaan keuangan pun akan lebih fleksibel. Perusahaan ini terus mengalami kenaikan tingkat pendapatan disertai mutu yang berstandar tinggi. Ini terbukti berdasarkan hasil audit pada tahun 2001 PT Askes (Persero) memiliki predikat “sehat sekali” serta predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” secara rutin tiap tahun. Jumlah peserta sekarela atau Askes komersial pun kian melonjak. Hal ini juga disertai dengan pelayanan yang bermutu dan efisien karena terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Layanan yang bermutu dan profesional inilah yang selalu menjadi landasan kerja seluruh jajaran PT Askes (Persero). Kualitas pelayanan senantiasa dijaga memlalui Program Operasional Prima serta didukung pula dengan aplikasinya Sistem Manajemen Mutu ISO versi 1999:1994 yang dimutakhirkan dengan ISO 9001:2000. Hasilnya pun terus dipantau memalui survey tingkat kepuasan peserta dan provider secara periodik tiap tahun. Setelah disahkan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perubahan mulai terjadi. Pengelolaan asuransi sosial harus terpisah dengan asuransi komersial. Dan pada tahun 2009 ini, PT Askes (Persero) secara resmi memiliki anak perusahaan bernama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang khusus menangani Askes Komersial. Kini, pemerintah sudah memulai penerapan asuransi sosial kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan. Hal itu diperlukan untuk mengatasi pelbagai persoalan di bidang kesehatan dan mempercepat tercapainya target MDGs-Millennium Development Goals. BPJS Kesehatan Itu Bagus dan Mulia Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Sejak dibentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) hingga terwujudnya sebuah asuransi kesehatan, melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dioperasionalkan Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. FOKUS "BPJS adalah program yang bagus dan sangat mulia. Namun, masih perlu dievluasi dan terus dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi tumpang- tindih di lapangan karena sistem yang dibangun tidak mengikuti kaidah jaminan sosial," Mantan Direktur Utama PT.Askes Persero (2000 - 2008) Orie Andari Sutadji
- 6. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 20146 BINCANG B aiknya pelayanan yang dilakukan rumah sakit atau pun klinik, berimbas kepada pengelola asuransi kesehatan yakni BPJS Kesehatan. Maka, wajar jika ada lembaga yang memberikan apresiasi positif atas kinerja BPJS Kesehatan. Apakah benar, lembaga ini sudah cuku konsisten mengemban amanah rakyat, berikut rekam jejak kegiatan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, yang dirangkum dalam sebuah perbincangan. Bagaimana evaluasi kinerja BPJS Kesehatan setelah beroperasi selama satu semester lebih ? Secara implisit pemerintah RI berjanji terhadap rakyat untuk mewujudkan hak-hak setiap penduduk. Tujuannnya, untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai. Kewajiban pemerintah ialah menjaga agar rakyat mampu hidup sehat. Guna menjamin agar rakyat dapat hidup sehat, diperlukan pemahaman tentang berbagai determinan penyebab sakit, penanggulangan penyebab penyakit termasuk pencegahan penyakit, penyediaan sarana untuk hidup sehat, dan sarana penyembuhan bagi yang sakit. Nah, terkait dengan itu, BPJS Kesehatan, yang sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, setapak demi setapak mencapainya. Selain menjamin rakyat yang tergolong dalam PBI juga mendorong masyarakat lain menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional. Faktanya, kekurangan yang ada terus dilakukan perbaikan dan kesadaran masyarakat untuk menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus didorong. Terutama kepesertaan JKN Mandiri bagi masyarakat yang sudah dianggap mampu. Untuk menjaga kualitas kesehatan yang baik, apa langkah BPJS Kesehatan ? Era JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, ada perubahan drastis dalam sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat diminta konsisten mematuhi jenjang pelayanan mulai dari pelayanan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, dokter keluarga yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Jika diperlukan penanganan lanjutan baru dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ini juga ada jenjang rujukannya. Kecuali jika keadaan emergensi peserta boleh langsung ke rumah sakit. Memang ada kalangan masyarakat yang langsung ke rumah sakit karena ketidaktahuan dan ingin mendapat pelayanan yang cepat. Apalagi, masih banyak Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Oleh karena itu, di era BPJS ada sistem kapitasi untuk menjaga sejumlah orang agar kualitas kesehatannya baik. Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS juga akan bersaing memberikan pelayanan yang terbaik agar diminati oleh peserta. Kini, kekeurangan yang ada lambat laun diperbaiki untuk menuju kualitas pelayanan kesehatan prima. Masyarakat pun mulai mngakui eksistenti operasional BPKS Kesehatan. Bagaimana dengan lembaga yang sudah memberikan apresiasi positif tentang BPJS Kesehatan ? Kinerja yang selama ini, kita lakukan ternyata mendapat apresiasi dari lembaga. Hasilnya, kita baru-baru ini diberikan penghargaan "Gold Champion " pada Indonesia WOW Brand 2014 untuk kategori Health Insurance. Penyerahan penghargaan ini dilakukan dalam acara Indonesia WOW Brand 2014 Government & Public Services Industry yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight dan Majalah Marketeers, Juni lalu. Kita tentu bangga dan berterimakasih atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaannya sehingga BPJS Kesehatan dipilih sebagai asuransi kesehatan yang memiliki kredibilitas tinggi. Akan tetapi, penghargaan ini bukan hanya membuat kalangan BPJS Kesehatan, bangga tetapi menjadi cambuk untuk bekerja lebih giat lagi. Walaupun kita tahu penghargaan ini, merupakan buah dari kerja keras, tidak ada rekayasa, dan tanpa diduga sebelumnya. Semua ini, hasil lembaga MarkPlus Insight, yang melakukan survei dengan metoda random sampling. Menurut pengurus lembaga itu, ribuan responden dilibatkan kemudian melakukan pengukuran atas popularitas kebijakan instansi layanan publik. Aspek yang dikuru adalah awareness, appeal, ask, act dan advocate.Alhamdulillan, BPJS Kesehatan terpilih mendapatkan angka cukup baik sehingga diberikan penghargaan. Bagaimana dnegan kerjasama dengan pemerintah daerah atau pun lembaga lain, sudah berjalan sesuai keinginan ? Pemerintah daerah yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tinggal menunggu waktu dan proses administrasi. Karena pimpinan wilayah, merasa diuntungkan jika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dioperalih oleh BPJS Kesehatan.Begitu juga lembaga yang selama ini sudah ditangani PT Askes (Persero), seperti PNS maupun TNI-Polri. Walaupun, beberapa bulan lalu anggota TNI-Polri, ada yang belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan namun kartu anggota juga bisa diberikan pelayanan. Sekarang sudah rapi semua. Kita, justru memberikan apresiasinya terhadap TNI dan Polri yang mendukung JKN melalui BPJS Kesehatan. Khususnya, kesiapan fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri yang siap mendukung pelayanan kesehatan bukan hanya bagi peserta BPJS Kesehatan, namun terbuka bagi masyarakat umum. Targetnya, tentu akan mewujudkan universal coverage diranah Jaminan Kesehatan Nasional. Kita tahu, universal coverage JKN bisa dibilang adalah benang merah bagaimana cita-cita awal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepara masyarakat. Pada saat mendirikan BPDPK menteri kesehatan saat itu GA. Siwabessy berpikir kesehatan suatu saat akan menjadi masalah dalam kehidupan manusia apabila tidak dikelola secara asuransi. Dan benar saja dengan apa yang terjadi sekarang, dengan pola pembiayaan yang out of pocket yang mencapai 60-70 persen dari total pelayanan kesehatan maka sebagian besar rakyat kita dengan pola pembayaran fee for services atau dibayar langsung oleh pasien maka sudah jelas masyarakat kita tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan. Cita- cita Siwabessy itu kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang adalah benar. Penghargaan "Gold Champion" Bukti Kerja Keras BPJS Kesehatan Sejak Indonesia merdeka, isu yang paling menarik adalah masih adanya disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di perdesaan. Pelayanan hanya difokuskan di perkotaan. Sehingga tidak adanya pemerataan pelayanan kesehatan. itu dulu. Melalui perjalanan panjang setelah dibentuk BPDPK kemudian berubah-ubah nama menjadi berbagai lembaga dan kini ganti baju menjadi BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan semakin baik dan semakin merata. Ketika orang-orang di perbatasan diwajibkan membayar iuran atau dibayarkan negara, di saat bersamaan masyarakat juga mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Jakarta atau kota- kota besar lainnya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
- 7. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 7 BENEFIT D i era jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pasien-pasien di rumah sakit, khususnya yang menderita penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), epilepsy, stroke, schizophrenia, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) yang sudah terkontrol/stabil namun masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang, bisa dikelola di tingkat fasilitas kesehatan primer. Dengan demikian, proses penanganan masalah kesehatan peserta BPJS Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti di Puskesmas, dokter keluarga, dan klinik, terus berjenjang menuju ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit. Dan sebaliknya, pasien yang sudah stabil atau sudah bisa terkontrol dikembalikan lagi ke fasilitas tingkat pertama. Program rujuk balik di era jaminan kesehatan nasional (JKN) ini menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain mempermudah akses pelayanan kepada penderita penyakit kronis, program rujuk balik membuat penanganan dan pengelolaan penyakit peserta BPJS Kesehatan menjadi lebih efektif. Jika pasien sudah dinyatakan pulih oleh dokter rumah sakit, maka pengobatan dilanjutkan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, misalnya Puskesmas. Mekanisme ini diawali surat rekomendasi dokter rumah sakit tentang kondisi pasien. Selanjutnya, pasien bisa mendaftar ke fasilitas pelayanan primer atau kantor cabang BPJS untuk dimasukkan dalam mekanisme rujuk balik. Setelah itu, pasien akan menerima pengobatan di fasilitas kesehatan primer dan menebus obat di apotek yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada awal dimulainya JKN, obat bagi penderita penyakit kronis sempat menjadi masalah, karena obat hanya diberikan 3-7 hari. Obat tersebut pun harus diambil di rumah sakit melalui rujukan dari faskes primer. Kondisi ini membuat tidak nyaman peserta BPJS Kesehatan karena harus bolak-balik mengantre untuk mendapatkan obat. Kondisi tersebut, kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajri Addinur disebabkan oleh ketentuan tarif paket rumah sakit atau yang dikenal sebagai INA CBGs (Indonesia Case Base Group) bahwa obat untuk penderita penyakit ini hanya diberikan untuk 3-7 hari. Hal tersebut dinilai kurang efektif, sehingga sejak 15 Januari lalu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan nomor HK/ Menkes32/I/2014 sebagai solusi untuk memecahkan masalah resep obat kronis dan obat kemoterapi yang selama ini menjadi keluhan pasien peserta JKN. Sesuai SE Menkes Nomor 32 tersebut, pada masa transisi terdapat 3 jenis obat yang dapat ditagihkan diluar paket InaCBGs, yaitu pelayanan kronis bagi pasien yang kondisinya belum stabil, pelayanan obat kronis bagi pasien yang kondisinya sudah stabil dan pelayanan obat kemoterapi untuk penderita Thalasemia dan Hemofilia akan ditambahkan tarif top up. Keluhan pelayanan obat banyak disampaikan oleh peserta BPJS eks peserta Askes karena sebelumnya mendapat obat rutin untuk 30 hari. Namun dikarenakan terdapat perubahan terhadap pola pembayaran ke rumah sakit dengan menggunakan INA CBG’s saat PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan. Kini, persoalan itu sudah bisa di atasi dan pengelolaan di faskes primer. Dalam JKN cakupan pelayanan obat yang diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan adalah pemberian obat di Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)/Rawat Inap Tingkat Pertama di fasilitas kesehatan tingkat primer, serta pemberian obat di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)/ Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) mengacu pada daftar dan harga obat dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk daftar obat dan BMHP mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas) dan untuk daftar harga obat dan BMHP mengacu kepada e-catalogue. Untuk sistem pembiayaannya, pelayanan obat dan BMHP di fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah termasuk dalam komponen kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan pelayanan obat, alat kesehatan dan BMHP pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA CBGs. Rujuk Balik di Era JKN Pelayanan obat kronis yang kondisinya belum stabil Apabila kondisi penyakit kronisnya belum stabil, maka fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (mengacu kepada Fornas) diluar paket INA CBGs sesuai indikasi medis sampai jadwal kontrol berikutnya. Peserta yang menderita penyakit kronis yang belum stabil diberikan resep obat untuk kebutuhan 30 hari sesuai indikasi medis yang pemberiannya terbagi dalam 2 (dua) resep: 1. Kebutuhan obat untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari disediakan oleh rumah sakit, biaya sudah termasuk dalam komponen paket INA CBGs. 2. Kebutuhan obat untuk sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) hari diresepkan oleh dokter yang merawat, diambil di Instalasi farmasi Rumah Sakit atau Apotek/Depo Farmasi yang ditunjuk. Biaya obat ini ditagihkan secara fee for service kepada BPJS Kesehatan oleh IFRS/ Apotek/Depo Farmasi tersebut. Pelayanan obat kronis yang kondisinya sudah stabil Obat untuk penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai Program Rujuk Balik. Obat Program Rujuk Balik diresepkan oleh dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis/sub spesialis. Jenis penyakit yang termasuk di dalam cakupan Program Rujuk Balik adalah Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, Schizophrenia, Stroke, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dan Sirosis Hepatis. Namun sesuai dengan rekomendasi perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) dan Komite Nasional Fornas, Sirosis Hepatis tidak dapat dilakukan rujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena: 1. Sirosis Hepatis merupakan penyakit yang tidak curable 2. Tidak ada obat untuk Sirosis Hepatis 3. Setiap gejala yang timbul mengarah kegawatdaruratan (misal: esophageal bleeding) harus ditangani di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan 4. Tindakan-tindakan medik untuk menangani gejala umumnya hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Resep obat Program Rujuk Balik dapat diberikan untuk kebutuhan 30 hari dan obat diambil di Apotek/Depo Farmasi yang melayani Program Rujuk Balik. Pelayanan obat Kemoterapi,Thalassemia dan Hemophilia Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat III, pemberian obat kemoterapi, thalassemia dan hemophilia dapat juga dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat II denga mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi SDM kesehatan. Pemberian obat kemoterapi dan thalassemia dapat diberikan pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan berdasarkan indikasi medis. Pada masa transisi: 1. Pelayanan kemoterapi baik pada rawat jalan maupun rawat inap ditagihkan dengan paket INA CBGs dan obatnya dapat ditagihkan secara fee for service kepada BPJS Kesehatan 2. Pelayanan obat mengacu kepada Fornas, Pedoman Pelaksanaan Fornas dan ketentuan lain yang berlaku 3. Pasien thalassemia yang dilayani di rawat jalan tingkat lanjutan ditagihkan sebagai kasus rawat inap 4. Pasien hemophilia A dan Hemophilia B yang dirawat inap, pengajuan klaim berupa tarif INA CBGs ditambah tarif top up sesuai ketetapan Menkes, diajukan secara fee for service 5. Tarif tambahan tersebut sama untuk semua tingkat keparahan dan kelas perawatan Pelayanan Program Rujuk Balik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/ rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat. 1. Bagi Peserta a. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mencakup akses promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif c. Meningkatkan hubungan dokter dengan pasien dalam konteks pelayanan holistik d. Memudahkan untuk mendapatkan obat yang diperlukan 2. Bagi FaskesTingkat Pertama a. Meningkatkan fungsi Faskes selaku Gate Keeper dari aspek pelayanan komprehensif dalam pembiayaan yang rasional b. Meningkatkan kompetensi penanganan medik berbasis kajian ilmiah terkini (evidence based) melalui bimbingan organisasi/dokter spesialis c. Meningkatkan fungsi pengawasan pengobatan 3. Bagi Faskes RujukanTingkat Lanjutan a. Mengurangi waktu tunggu pasien di poli RS b. Meningkatkan kualitas pelayanan spesialistik di Rumah Sakit c. Meningkatkan fungsi spesialis sebagai koordinator dan konsultan manajemen penyakit 4. Peserta mendaftarkan diri pada petugas Pojok PRB dengan menunjukan : a. Kartu Identitas peserta BPJS Kesehatan b. Surat Rujuk Balik (SRB) dari dokter spesialis c. Surat Elijibilitas Peserta (SEP) dari BPJS Kesehatan d. Lembar resep obat/salinan resep Setelah peserta mengisi formulir pendaftaran peserta PRB, peserta menerima buku kontrol Peserta PRB.
- 8. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 20148 InfoBPJSKesehatanEdisi3Juli2014 PELANGGAN Untuk menghindari terhambatnya pelayanan kepada peserta peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan menerbitkan elektronik identitas (e-ID). Kartu ini sudah berlaku mulai bulan Juni 2014. Fasilitas e-ID hanya diberikan kepada peserta perorangan atau mandiri. Seperti dinyatakan dalam pasal 13 butir a UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan membuat suatu identitas dalam bentuk identitas elektronik (e-ID) BPJS Kesehatan. E-ID diproses melalui pendaftaran online atau melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Untuk mempercepat proses pengisian data, calon peserta bisa memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga data kependudukan yang bersangkutan bisa secara otomatis muncul. Hal itu karena BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga NIK yang terdaftar di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang tercantum di e-KTP sudah masuk jaringan teknologi informasi BPJS Kesehatan. Peserta yang telah mendaftar melalui website tidak bisa langsung mencetak e-ID nya, karena sebelum bisa mencetak, pesrta harus membayar iuran terlebih dahulu melalui bank. Setelah membayar, peserta akan mendapat email berupa link pencetakan e-ID BPJS Kesehatan dan peserta bisa mencetaknya sendiri. NIKPercepat Proses Pembuatan e-ID BPJS Kesehatan A nimo masyarakat untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami peningkatan. Antusiasme masyarakat itu mengakibatkan di sejumlah titik pelayanan BPJS Kesehatan penuh. Kondisi itu membuat calon perserta harus rela menunggu lama untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam mengemban tugas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014, terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu juga soal pendaftaran peserta juga menjadi perhatian BPJS Kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penerbitan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Mekanisme penerbitan e-ID BPJS Kesehatan untuk peserta perorangan, dapat diakses melalui kantor BPJS Kesehatan, teller perbankkan, dan website BPJS Kesehatan. Bagi peserta yang mendaftar di bank, pencetakan kartu dilakukan di bank tersebut. E-ID yang bisa dicetak dengan kertas biasa itu, memuat identitas peserta BPJS Kesehatan dan memiliki fungsi sama dengan kartu peserta BPJS Kesehatan. Bedanya, jika digunakan untuk berobat, e-ID disertai dengan identitas pendukung berupa Kartu Keluarga Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau lainnya. Penggunaan e-ID harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur BPJS Kesehatan. E-ID hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan program JKN BPJS Kesehatan, dan pemalsuan e-ID akan mendapat ancaman hukuman sesuai perundangan berlaku. Sedangkan mekanisme e-ID BPJS Kesehatan untuk peserta badan usaha atau perusahaan, dapat diakses melalui kantor BPJS Kesehatan. Setiap badan usaha akan mendapatkan user ID dan password dari aplikaasi kepesertaan. User ID dan password dikirim ke bagian PIC atau bagian HRD setiap badan usaha oleh BPJS Kesehatan. PIC membuka website BPJS Kesehatan, dan memasukan user ID dan password. PIC dapat melakukan pencetakan secara keseluruhan atau perorangan. Pencetakan dapat dilakukan setelah badan usaha melaksanakan pembayaran iuran. Alamat website untuk cetak e-ID yakni, http://bpjs-kesehatan.go.id:8080/bpjs- admin. Meskipun e-ID dicetak biasa atau bentuknya berbeda dengan kartu BPJS yang definitif, namun keduanya memiliki nilai yang sama dengan benefit dan layanan yang sama. BPJS Kesehatan telah mensosialisasikan kepada provider atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jika fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melihat ada pasien dengan indikasi mencurigakan yang menggunakan e-ID, maka faskes tersebut bisa melihat data peserta di masterfile, melakukan uji petik, atau menghubungi BPJS Kesehatan. min. Penyalahgunaan e-ID bisa saja terjadi, hal itu juga diakui oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Oleh karena itu, data yang digunakan oleh BPJS Kesehatan harus mengacu pada data kependudukan yang terekam dalam e-KTP. Selain NIK, BPJS Kesehatan bisa menggunakan sidik jari dan iris mata yang telah terekam dalam e-KTP agar data benar-benar valid. Bahkan data instansi mana pun yang tidak sesuai dengan rekam data e-KTP menunjukkan bahwa dia tidak meggunakan data resmi kependudukan. Kemendagri telah mengintegrasikan e-KTP dengan 30 lembaga/instansi. Salah satunya ada Bank Rakyat Indonesia. (BRI). Pelayanan yang dilakukan BPJS Kesehatan selalu mengutamakan kepentingan pesertanya. Pendaftaran peserta melalui
- 9. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 9 T ak satu pun orang yang ingin sakit, tetapi kalau sakit tiba-tiba datang menyerang juga tak satu pun mampu menghindarinya. Oleh karena itu, bagi Ida Rina Cahyani, seorang karyawan sekolah swasta di Kota Bekasi, lebih baik menjaga daripada mengobati. Untuk menjaganya kesehatannya, Ida rajin berolahraga. “Selain berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga perlu menjaga diri dengan memberikan perlindungan kepada diri kita dengan jaminan kesehatan. Saya adalah peserta Jamsostek, sekarang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Memang ada yang beda,” kata Ida. Sekitar pertengahan bulan Juni 2014, akhirnya penantian mendapatkan kartu baru BPJS Kesehatan sampai juga. Ida yang semula peserta Jamsostek, kini telah mendapat kartu BPJS Kesehatan. Sehingga dirinya lebih mudah untuk berobat. “Begitu dapat kartu BPJS Kesehatan, saya langsung periksa ke dokter spesialis THT (telinga hidung tenggorokan) karena ada masalah dengan telinga bagian bawah,” ujarnya. Namun, saat itu, Ida harus membayar tambahan biaya Rp52.000 karena quotanya sudah di bawah limit. “Saya tidak paham, limit itu seperti apa ya. Setahu saya BPJS Kesehatan bisa membiayai pengobatan apa aja tanpa ada tambahan biaya, kecuali obat tertentu yang memang tidak masuk dalam skema jaminan kesehatan nasional.” Kata Ida. Ida mengaku tenang memiliki jaminan kesehatan karena sakit tak pernah diduga-duga datangnya. “Ya lumayanlah, ada JKN, tak terasa kita iuran premi setiap bulan, tetapi kalau sakit sudah tidak perlu bayar biaya lagi. Karena tenang, maka hiduppun terasa lebih ringan. Untung ada JKN, untung ada BPJS Kesehatan, karena tenang kita juga jadi sehat,” ujarnya. Ida Rini Cahyani Lumayan Ringan Ada JKNDimohon melakukan pembayaran di Bank lain yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan jika masih tidak bisa segera menghubungi Kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan no telp yang dapat diperoleh pada Website BPJS Kesehatan. Apa yang harus peserta lakukan, jika tiap bulan bayar di ATM pesannya selalu “tidak terdaftar” atau besaran iuran tiap bulan yang selalu berubah-ubah dan tiap bulan kami harus bolak-balik untuk menghubungi BPJS Kesehatan untuk pembayaran? Question Answer Apa yang harus dilakukan oleh peserta apabila pada saat mendaftarkan anggota keluarga secara online sampai saat ini belum mendapatkan balasan via email? Question Answer Dapat Dilakukan pengecekan pada email peserta pada fitur Spam, Jika ada email dari Admin BPJS Kesehatan peserta dapat memindahkan pesan tersebut ke dalam folder Inbox Kenapa pendaftaran melalui website untuk pilihan tambahan anggota keluarga selalu gagal, padahal sudah dimasukan nomor registrasi BPJS Kesehatan dan alamat email ? Dimohon melakukan cek Jaringan lokal peserta, Jika kondisi jaringan sudah bagus dimohon melakukan cek ulang/refresh dengan memasukan nomor registrasi dan alamat email. Apa yang harus dilakukan oleh peserta yang mendaftar melalui website, ketika ada data keluarganya yang telah dientri lengkap, tetapi pada saat di print tidak muncul tulisan apapun, hanya halaman kosong ? Question Answer Question Answer perlu dilakukan pengecekan apakah sudah terinstal/terpasang aplikasi pembuka file dengan format .PDF (adobe reader). Apakah mendaftarkan anggota keluarga lain perorangan, bisa dilakukan melalui website meskipun peserta mendaftarkan dirinya melalui kantor cabang ? Jika kepala keluarga telah melakukan pendaftaran sebagai peserta di Kantor BPJS Kesehatan maka penambahan anggota keluarga tetap dilakukan di kantor BPJS Kesehatan Q&A Question Answer Question & Answer TESTIMONI S etiap bulan Intan Diasumantri, 17, warga Tangerang, harus menjalani transfusi darah karena dia menderita Thalasemia. Penyakit yang mengganggu produksi hemoglobin ini membuat penderita thalasemia kekurangan darah atau anemia, sehingga memerlukan tambahan darah setiap bulan sesuai kebutuhannya. “Saya sejak lima bulan sudah transfusi darah dan sampai sekarang masih harus transfusi darah, kalau ngga ditambah darah ya lemes dong,” kata Intan didampingi ibundanya, Samsinar di RSUD Tangerang, Banten, belum lama ini. Intan yang kini duduk di kelas 3 SMA Negeri di Tangerang, tetap bisa beraktivitas seperti biasa, asalkan tidak melelahkan atau pun terforsir. Intan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan selalu tuntas dalam mengerjakan tugas- tugas sekolahnya. Ibunda Intan, Samsinar mengatakan, Intan baru beberapa kali periksa dan transfusi darah di RSUD Tangerang, sebelumnya dia transfusi darah dilakukan di RS Ibu dan Anak Harapan Kita, Slipi, Jakarta Barat. “Dulu kan dia masih anak- anak, setelah masuk usia dewasa, rujukan dipindah ke RSUD Tangerang sesuai dengan domisili,” ujarnya. Intan adalah peserta Jamkesmas yang kini masuk dalam peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). “Ya untung punya jaminan kesehatan, kalau tidak ya repot sekali. Setiap akan tranfusi harus cek darah dulu agar dokternya bisa menghitung berapa volume darah yang dibutuhkan, jadi harus pas,” ujarnya. Samsinar mengatakan, ada perbedaan antara Jamkesmas dan era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu dalam hal antrean, karena sekarang ini semua menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Sekarang kan semua menjadi peserta BPJS Kesehatan ya, jadi loketnya jadi satu, yaa antreannya jadi panjang. Ya memang harus sabar ya,” katanya. Sejak Usia Lima Bulan Transfusi Darah Intan Diasumatri ?
- 10. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 201410 SEHAT B anyak orang merasa kurang "Pede" (percaya diri), memiliki kelebihan berat badan. Sehingga, sering minder jika melihat kawannya terlihat ramping dan bisa mengenakan busana yang rapi. Padahal, kelebihan berat badan itu, bisa cepat diturunkan, baik melalui diet keras, beroleh raga secara rutin. Meski sudah diberikan tips seperti itu, banyak pula orang yang kelebihan berat badan (gemuk) memprotes. Alasannya, diet sudah dilakukan dan olah raga juga dilakukan rutin, namun berat badan masih saja tetap dan malah terkesan bertambah. Adakah cara yang tepat dan mudahmenurunkan berat badan. Pertanyan itu, sering dimunculkan orang yang merasa dirinya gemuk. "Ini yang belum banyak diketahui masyarakat. Tidur di sebuah kamar yang suhunya dingin, bisa menurunkan berat badan," kata dr Irma Hikmatin. Dokter yang setiap hari bertemu dengan banyak orang karena kegiatan utamanya memberikan advise tentang keluhan kesehatan di sebuah lembaga pemerintah ini, menegaskan, apa yang diutarakan sudah melalui penelitian. Banyak pula studi, lanjutnya, telah membuktikan bahwa tidur yang berkualitas bisa membantu penurunan berat badan. Sebaliknya, kurang tidur dapat memicu menumpuknya lemak di tubuh. Penelitian yang dilakukan National Institues of Health, kata Irma, menunjukkan bahwa suhu kamar dapat berpengaruh pada proses pembakaran lemak. Alasannya, seseorang yang tidur di kamar yang dingin, maka jumlah lemak cokelat (pembakar lemak) akan membakar lemak putih dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini, tentu berbeda dengan jika tidur dengan suhu kamar yang hangat atau memakai selimut tebal saat tidur. Jumlah lemak cokelat dalam tubuh akan berkurang sebab, pembakaran lemak putih menjadi tidak optimal. Penelitian ini, melibatkan ribuan relawan yang kondisinya sangat prima. Hasilnya, hanya dengan tidur di kamar yang dingin para relawan memiliki metabolisme baik. Bahkan, kebiasaan tidur di dalam kamat yang dingin, tidak hanya menurunkan berat badan, namun badan akan memiliki metabolisme yang baik. Itu artinya juga bisa menurunkan risiko diabetes. Sementara, ada penelitian lain yang dilakukan The University od Parma, Italia, lebih dahsyat. Peneliti, menemukan cara menurunkan berat badan tanpa harus mengurangi makan. Peneliti, menemukan bahwa warna piring dan kekontrasannya dengan makanan yang disantap bisa memperngaruhi selera makan. Para responden, dalam penelitian itu, dipersilahkan memakan makanan diatas piring yang berwarna-warni. Setelah menikmati hidangan, ditemukan hasil bahwa para responden kurang menikmati makanan yang disajikan pada piring berwarna merah. Dalam sebuah pesta prasmanan, ditemukan orang yang menggunakan piring berwarna warni, lebih sedikit mengambil makanan dibandingkan dengan orang yang menggunakan piring polos. Artinya, responden, yang menggunakan piring yang berwarna, mereka mengambil makanan lebih sedikit dibanding jika menggunakan piring putih. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa makanan yang diambil akan lebih sedikit jika orang melihat warna yang kontras. Ternyata, warna yang memberi efek hanya warna merah. Menurut para peneliti, warna bisa mempengaruhi emosi dan memicu reaksi dan perilaku seseorang. Meski begitu, studi ini masih mengalami keterbatasan. Responden tidak diberi tahu terlebih dahulu apa efek dari warna piring terhadap konsumsi makanan mereka, sebab, penelitian masih terus dilakukan untuk mendapatkan hasil optimal. Jadi, kata dr Irma, tidur yang berkualitas bisa membantu penurunan berat badan. Seperti, penelitian yang dilakukan Universitas Federal Sao Paolo. Peneliti, memanfaatkan 14 pria sehat yang terbaring di tempat tidur dengan skala built- in selama 16 jam. Ternyata, subyek tidak buang air kecil atau buang air besar selama periode penilaian.Setelah ditimbang, subyek telah kehilangan 1,9 gram per menit selama delapan jam tidur selama seminggu. Hal senada pernah dilakukan peneliti University of Chicago dan Stanford University. Peneliti, telah menghubungkan kurang tidur dengan meningkatkan berat badan. Pertama yang dilakukan, meneliti kadar leptin dan ghrelin pada 12 pria sehat, serta hubungannya dengan tingkat nafsu makan mereka. Hasilnya, ditemukan bahwa kurang tidur dapat memicu kenaikan berat badan, sementara pola tidur yang normal dapat memastikan berat subyek tetap sama. Tidur yang baik dapat menurunkan berat badan.Berat badan yang hilang selama tidur adalah berat air yang hilang melalui pernapasan dan keringat. Paru-paru seseorang membutuhkan kelembaban untuk melaksanakan fungsi tubuh, sehingga udara yang dikeluarkan melalui napas berisi air yang menyebabkan penurunan berat badan. Tapi berat badan biasanya akan kembali naik setelah minum di pagi dan siang hari. Pertama, kurang gerak. Saat bekerja, Anda pun bisa sedikit berolahraga, misalnya dengan melakukan peregangan kaki dan tangan. Silang-silangkan atau ayun-ayunkan kaki dan tangan sambil duduk di kursi 2-5 menit setiap selang satu jam. Aktivitas ini mampu memberi tambahan pembakaran energi ketimbang Anda hanya duduk rapi di kursi. Kedua, hindari minum alkohol. Alkohol memperlambat proses metabolisme tubuh dengan menekan sistem saraf pusat. Alkohol juga dapat meningkatkan kortisol, hormon stres yang membantu penumpukan lemak di perut. Ketiga, hindari susu. Mengkonsumsi yoghurt bebas lemak, keju, atau susu rendah lemak 3-4 kali sehari mampu mengusir 70 persen lemak dari tubuhnya. Kalsium dari susu berperan sebagai tombol yang memerintahkan tubuh membakar kelebihan lemak. Minumlah segelas susu bebas lemak saat sarapan, segelas yoghurt rendah lemak di siang hari, dan segelas susu bebas lemak di sore hari. Keempat, diet. Pengalaman membuktikan, orang yang sukses menurunkan berat badan adalah orang yang disiplin menjalani program. Meski ada pesta makan enak, mereka tak tergoda untuk mengatakan, ”Tak apalah sehari ini makan enak. Besok mulai diet lagi.” Sekali Anda memberi kesempatan, akan sulit untuk kembali berdiet. Kelima, icip-icip plus. Memang, tak dipungkiri, saat melihat orang menikmati cheesecake atau puding bersimbah saus cokelat, air liur Anda menetes. Daripada penasaran dan terus-terusan mengkhayal, boleh, kok, Anda juga mencicipinya, asalkan berbagi dengan orang lain. Anda cukup mencicip satu gigitan kecil saja, supaya rasa penasaran terbayar. Keenam, panik. Setelah program dijalani lebih dari setengah jalan, hal biasa bila penurunan berat badan mulai melambat atau malah jalan di tempat. Melakukan latihan yang sama setiap hari akan membuat tubuh beradaptasi sehingga pembakaran lemak juga menjadi lebih lambat. Bila selama ini Anda hanya berjalan kaki, hari berikutnya cobalah berenang, selanjutnya naik sepeda, kemudian sit up atau push up, agar kalori kembali mudah dibakar. Ketujuh, konsumsi makanan asin. Bukan hanya makanan berlemak dan makanan manis yang perlu Anda kurangi, makanan yang banyak mengandung garam juga perlu diredam. Selain bisa mengakibatkan hipertensi, terlalu banyak garam di dalam tubuh membuat cairan tubuh tertahan. Akibatnya, berat badan Anda tidak turun-turun. Kedelapan, stres. Hormon kortisol yang keluar saat stres akan merangsang nasfu makan, memperlambat metabolisme, dan meningkatkan penumpukan lemak di perut. Relaksasi, seperti mendengarkan musik, tertawa bareng teman-teman, beryoga, pijat, atau jalan-jalan di alam terbuka, dapat mereduksi stres. Lakukan salah satu aktivitas ini minimal 10 –15 menit setiap hari. Kesembilan, begadang. Sebuah penelitian di AS menyatakan, kurang tidur akan meningkatkan hormon rasa lapar dan menurunkan hormon rasa kenyang. Studi yang lain menambahkan, orang yang tidurnya kurang dari 4 jam sehari punya peluang menderita obesitas 73 persen lebih tinggi dibandingkan orang yang tidur 7-9 jam per hari. Kesepuluh, makan tidak di meja makan. Makan sambil menonton teve, membaca buku, atau mengetik di komputer membuat Anda tak dapat menikmati makanan. Akhirnya, Anda mudah tergoda untuk mengais sesuatu yang nikmat dikunyah. Kalori yang masuk dalam tubuh pun akhirnya sulit dikendalikan. Agar makanan bisa dinikmati, usahakanlah selalu makan di meja makan Tidur Berkualitas Turunkan Berat Badan dan Diabetes Orang yang merasa dirinya kelebihan berat badan, tidak perlu risau karena banyak cara dilakukan agar bisa berkurang. malahan, banyak orang berpendapat, kegemukan tidak masalah asal sehat daripada kurus tetapi dirundung sakit. Meski demikian, ada tips agar menghindari berbagai acara untuk membuat berat badan tidak bertambah. TIPS !
- 11. Info BPJS Kesehatan Edisi IV Juli 2014 11 Rayakan HUT ke-46, BPJS Kesehatan Gandeng Dompet Dhuafa BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen dengan Tiga Bank Pemerintah BPJS Kesehatan Buka Posko Mudik di Tiga Pelabuhan Penyeberangan Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmen dan mengembangkan ruang lingkup kerjasama dengan tiga bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Melalui hal ini, ketiga bank tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dalam melayani masyarakat peserta BPJS Kesehatan. “Dari awal sudah kita sosialisasikan, selain melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan secara online, masyarakat juga dapat mendaftar secara individu maupun mendaftarkan badan usahanya di kantor cabang tertentu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi penumpukan pendaftaran di Kantor Cabang BPJS Kesehatan,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Riduan, usai acara Penandatanganan Komitmen Dukungan Mitra Perbankan BPJS Kesehatan dalam Mendukung Operasional BPJS Kesehatan sekaligus Buka Puasa Bersama di Hotel Le Meridien, Senin (21/7). Masyarakat dapat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan menggunakan Virtual Account secara manual melalui teller, atau bisa pula melalui auto debet, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, serta LLG/TGS. Dalam pengelolaan iuran peserta BPJS Kesehatan, pihak bank memiliki layanan Cash Management System yang memudahkan Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada sebuah fasilitas kesehatan tanpa harus menunggu dropping dana dari kantor pusat. Selain itu, ada pula layanan Cash Pooling System yang berguna untuk mempermudah pengumpulan dana secara terpusat, sehingga dana dapat dioptimalkan untuk pembayaran klaim dan investasi. “Terkait laporan pengelolaan iuran peserta BPJS Kesehatan, juga bisa dilakukan melalui sarana perbankan, sehingga datanya jelas dan transparan,” tegas Riduan. Di samping berfungsi mengelola dana iuran peserta BPJS Kesehatan, tambahnya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI juga diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan sebagai media infomasi bagi masyarakat mengenai manfaat terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, ketiga bank tersebut diharapkan pula dapat menyosialisasikan layanan pengaduan informasi untuk peserta BPJS Kesehatan. Kilas&Peristiwa Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-46, BPJS Kesehatan menyelenggarakan acara sarasehan dan buka puasa bersama. Adapun acara tersebut dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPJS Kesehatan Cisarua, Bogor, Selasa (15/7), serta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/7). Dalam pidatonya Selasa lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan puas atas tercapainya kesempurnaan target kinerja dalam Annual Management Contract antara jajaran manajemen PT. Askes (Persero) dengan Kementerian BUMN. Pihaknya berhasil meraih angka 101,70% yang mana lebih tinggi dari target yang ditetapkan Kementerian BUMN waktu itu. “Alhamdulillah, nilai kepuasan pelanggan yang ditargetkan naik sebesar 3,64 poin, kita lampaui menjadi 4,88 poin. Tingkat Kesehatan Perusahaan tercapai sesuai target dan menggolongkan institusi ini dalam Kategori Sehat A. Tingkat kesiapan transformasi dari PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sesuai pasal 58, UU No 24 Tahun 2011, juga mencapai 100%. Tak hanya itu, kita juga mencapai tingkatan Emerging Industry Leader, yaitu kelompok industri yang dinilai pada level teratas dari kategori industri di lingkungan Kementerian BUMN, dengan skor sebesar 583,25. Tidak banyak BUMN yang bisa mencapai level ini,” tutur Fachmi. Ia menambahkan, PT. Askes (Persero) juga menutup laporan keuangan per 31 Desember 2013 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen. Kemudian 7 Juli 2014 lalu, BPJS Kesehatan mendapat penilaian audit tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Modifikasi (WTM), atas laporan posisi keuangan pembukaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014. Sebagai upaya peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk menjaminan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Premi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk PBI APBN atau APBD (Jamkesda) akan ditanggung oleh lembaga zakat. Lembaga zakat ini juga akan memvalidasi kembali calon-calon peserta mana saja yang benar- benar berhak ditanggung oleh dana zakat,” jelas Fachmi, usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan Kaum Dhuafa Non PBI dengan Dompet Dhuafa di Hotel Bidakara, Kamis (17/5). Acara tersebut dihadiri pula oleh Menkokesra dan Dewan Pembina Dompet Dhuafa. Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menggandeng Lembaga Amil Zakat yang dipelopori oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk menanggung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk ke dalam program JKN. Ada dua mekanisme pembiayaan kelompok masyarakat tersebut. Pertama, lembaga zakat akan membiayai langsung peserta tersebut. Kedua, lembaga zakat akan mencarikan pemberi zakat (muzaki) kepada peserta yang belum terdaftar sebagai PBI. Adapun premi yang dibayar adalah minimal Rp 25.500,- atau setara dengan premi kelas III peserta mandiri (Peserta Bukan Penerima Upah). Melalui kerjasama dengan berbagai lembaga zakat di Indonesia, Fachmi berharap, penyaluran zakat yang dikumpulkan dapat dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu. Jakarta : Telah menjadi suatu tradisi dan budaya setiap tahunnya bagi umat muslim dalam menyambut hari raya Idul Fitri dengan melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik lebaran. BPJS Kesehatan melihat hal tersebut sebagai sesuatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengabdian dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial budaya dan agama. Hal tersebut diwujudkan sebagai salah satu bentuk kepedulian berupa pendirian Posko Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di tiga pelabuhan penyeberangan. Tiga pelabuhan penyeberangan tersebut di antaranya, Pelabuhan Penyeberangan Kapal Ferry-Merak, Banten yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi banten dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten, Pelabuhan Gilimanuk, Bali yang bekerja sama dengan PT ASDP Gilimanuk, dan Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar yang bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta dan puskesmas terdekat. Posko ini ditunjukan bagi pemudik yang membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi atau istirahat, pemeriksaan kesehatan sederhana, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat emergency, dan pemberian rujukan bilamana sangat diperlukan serta sosialisasi kepada masyarakat. Semua pelayanan yang diberikan di posko ini gratis atau tidak dipungut biaya. Posko BPJS Kesehatan Peduli Mudik Lebaran akan dilakukan serentak di tiga pelabuhan mulai 25 Juli 2014 sampai dengan 2 Agustus 2014. “Kami memilih posko di pelabuhan karena pelabuhan masih perlu perhatian. Lokasi seperti di stasiun kereta api atau di titik-titik jalan raya, sudah banyak perusahaan yang mendirikan posko kesehatan,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, Sri Endang Tidarwati. Posko Kesehatan Mudik Lebaran beroperasi selama 24 jam, dimana di dalamnya terdapat 2 tim yang bertugas secara bergantian, terdiri dari 1 (satu) dokter dibantu oleh 2 (dua) orang paramedis yang merupakan mitra kerja BPJS Kesehatan dan 1 (satu) orang koordinator dari BPJS Kesehatan. Setiap shift terdapat satu dokter, dua paramedis, dan dibantu dua petugas jaga posko dari BPJS Kesehatan. "Dalam kegiatan ini, kami bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan menyediakan sekitar 30 ambulans yang siap melayani pemudik jika terjadi situasi emergency. Selain itu, kami juga siap memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat jika sangat diperlukan," pungkas Endang.
- 12. * Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6 w w w. b p j s - k e s e h a t a n . g o . i d