Dokumen tersebut memberikan rekomendasi 16 hal penting yang dapat membantu puskesmas dalam meningkatkan manajemen dan pelayanan, termasuk komitmen pegawai, komunikasi antar program dan lintas sektor, manajemen sarana prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi, administrasi, manajemen risiko, serta jejaring dan jaringan."

1. Hadapi Akreditasi Puskesmas?
16 Item Ini Bakal Bantu Kamu Benahi Manajemen &
Pelayanan Puskesmas
Published on February 4, 2018 by Hasirun, SKM.,M.Epid
Hadapi Akreditasi Puskesmas, Puskesmas harus terus berbenah memperbaiki kelemahan-
kelemahan dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan.
Puskesmas harus terus berbenah memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menyelenggarakan
kegiatan dan pelayanan. Banyak hal yang dihadapi tantangan dalam proses berbenah itu.
Berikut ini terdapat beberapa hal yang dapat membantu puskesmas dalam proses berbenah:
1. Komitment Setiap Pegawai dan Lintas Sektor
Penulis menomorsatukan point komitment setiap pegawai. Ini penting dalam penyelengaraan
kegiatan di Puskesmas. Perlu adanya penggalangan komitmen dengan niat ikhlas tentunya.
Dengan menjaga komitmen ini, setiap permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas,
kembalikanlah ke komitmen awal dimana telah menyatakan siap bersama-sama mewujudkan
pelayanan yang berkualitas.
Kita berkomitmen artinya menyatakan tanggung jawab untuk bekerja dengan semangat dan
integritas. Bukan hanya komitmen internal yang diperlukan, tetapi juga komitmen eksternal
seperti lintas sektor dan masyarakat itu sendiri, untuk menyatakan keterlibatannya dan bersama-
sama Puskesmas mewujudkan masyarakat kecamatan yang sehat. Bukankah itu yang kita
inginkan di Puskesmas?
2. Komunikasi, Koordinasi, Konsultasi Serta Pengarahan dan Pembinaan
Tulisan sebelumnya disebutkan salah satu tanda puskesmas yang sakit yaitu kurangnya
komunikasi dan koordinasi interpersonal.
Pegawai Puskesmas harus bekerja mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Kita harus
hilangkan ego profesi atau ego jabatan dan tentu saling mendukung dalam melaksanakan
kegiatan.
Komunikasi dan koordinasi kita kategorikan menjadi dua, yaitu komunikasi dan koordinasi
secara internal dan eksternal.
Pegawai Puskesmas harus duduk bersama menentukan dan mengidentifikasi peran lintas
program dan peran lintas sektor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga harus
ditentukan dan disepakati alur kewenangan dan alur komunikasi, kerjasama antara pengelola.

2. Misalnya, kegiatan Kelas Ibu Hamil, co-program nya adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
namun perlu diidentifikasi peran dari pogram lainnya dalam kegiatan tersebut, seperti Promkes
bisa mengisi kelas ibu hamil dengan penyuluhan interaktif atau dari segi advokasinya, gizi bisa
mengisi materi mengenai Gizi saat Ibu hamil dan seterusnya.
Peran ini harus diidentifikasi, begitu pun peran dari lintas sektor perlu diidentifikasi melalui rapat
lokmin lintas sektoral pertama. Hal ini bertujuan agar program yang ada di Puskesmas diketahui
dan didukung oleh lintas program dan lintas sektor dengan ikut andil berpartisipasi baik secara
regulasi maupun teknis di lapangan.
Budaya konsultasi, pengarahan dan pembinaan juga harus digalakkan di Puskesmas.
Penanggung jawab program, Kepala Tata Usaha dan Kepala Puskesmas harus rutin memberikan
arahan dan pembinaan secara periodik yang terjadwal baik melalui rapat lintas sektor, apel pagi,
pendampingan di lapangan, menelaah dokumen kegiatan dan capaian kinerja.
Hal ini bertujuan agar kegiatan yang ada dipantau dan pelaksana kegiatan dan pelayanan
mendapatkan motivasi setelah mendapat arahan dan pembinaan dari pimpinan. Penanggung
jawab program dan pimpinan mengarahkan dan membina dengan pendekatan personal agar
pegawai merasa telah diapresiasi kerja keras mereka.
Sebaliknya, budaya konsultasi pun harus digalakkan di Puskesmas, komunikasikan sesegera
mungkin jika ada kendala atau ide inovasi dari pelaksana program/pelayanan kepada
penanggung jawab program dan pimpinan agar ditindaklanjuti segera mungkin. Sering-seringlah
Puskesmas melakukan program transfer knowledge misalnya dari bidan koordinator, atau bahwa
dari tim IT sharing mengenai pengoperasian komputer sebagai skill dasar.
3. Manajemen Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Non Medis
Point ini sangat vital di Puskesmas namun masih ada juga yang kurang memperhatikan
menajemen sarpras dan alat-alat. Ada yang biarkan alat-alat berkarat, kurang terurus, alat
sterilisasi kurang, alat-alat ukur tidak dikalibrasi dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan
dalam manajemen sarpras ini?
Pengelola barang atau bendahara barang yang telah ditunjuk harus memahami uraian tugasnya.
Bendahara barang pertama-tama membuat daftar inventaris sarana prasarana dan alat-alat medis
maupun non medis. Kemudian membuat rencana dan jadwal pemeliharaannya. Persoalan
pemeliharaan bukan saja urusan bendahara barang, namun tanggung jawab setiap pegawai baik
di Puskesmas maupun Pustu.
Melalui ceklis pemeliharaan disetiap ruangan, bendahara barang melakukan monitoring rutin
untuk mengetahui mana barang atau alat yang memerlukan perbaikan atau kalibrasi. Di awal
tahun, bendahara barang juga menjadwalkan kalibrasi alat yang tentunya disesuaikan dengan
perencanaan Puskesmas.

3. Hal yang tidak kalah penting yaitu sterilisasi alat, sterilisasi harus dijadwalkan dan dimonitoring
serta dibuatkan tindaklanjut jika ditemukan proses sterilisasi yang tidak sesuai prosedur.
4. Keuangan Harus Dikelola Dengan Baik
Tak hanya dikelola dengan baik, dalam proses pengelolaan keuangan harus transparan dan
akuntabilitas. Bendahara harus paham dengan uraian tugas dan juknis panduan pengunaan
anggaran.
Perlu keterkaitan perencanaan dengan pengelolaan keuangan (ini akan dibahas saat perencanaan
puskesmas). Bendahara harus jelas bukti pembukuan keuangannya bahkan jika perlu diadakan
audit eksternal maupun audit internal rutin untuk melihat sejauh mana penyerapan dan
peruntukan dana, apakah sudah menunjang dengan baik kegiatan yang sesuai visi misi dan tujuan
atau belum.
Selain itu, banyak pegawai Puskesmas yang mengharapkan agar transparansi keuangan terbuka
dalam sebuah forum. Hal ini agar diketahui sejauh mana penyerapan dan peruntukkannya dan
juga sisi mana yang masih lemah dalam penyerapannya. Ini bertujuan untuk mencari solusi
bersama dalam penyerapannya.
Lagi-lagi harus mengedepankan komunikasi dalam pengelolaannya. Ibarat lagu “Jangan ada
dusta diantara kita”.
5. Perkuat Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Kebijakan Mutu
Visi Misi Tujuan dan Tata Nilai serta Kebijakan Mutu Puskesmas bukan hanya sekedar disusun
lalu dipajang dalam bingkai dan menjadi pelengkap dinding puskesmas. Tetapi menjadi arah
Puskesmas, setiap kegiatan dan pelayanan Puskesmas haruslah mencerminkan visi misi tujuan
dan tata nilai serta kebijakan mutu ini.
Oleh sebab itu, perlu disosialisasikan oleh Puskesmas secara rutin baik internal dan eksternal
mengenai visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas, misalnya saat apel pagi, bisa sesekali
membacakan visi misi tata nilai dan kebijakan mutu ini secara bergiliran.
Selain disosialisasikan, yang lebih penting lagi ialah perlu evaluasi sejauh mana kegiatan dan
pelayanan yang dilakukan telah mewujudkan visi misi tujuan dan tata nilai serta kebijakan mutu
yang sudah disusun sebelumnya.
6. Manajemen Sumber Daya Manusia Puskesmas
Puskesmas harus memperkuat struktur organisasinya serta manajemen sumber daya manusianya.
Kepegawaian bersama tim kredensial harus melakukan beberapa hal ini yaitu:
Pertama, menata profil seluruh kepegawaian dan disimpan dengan baik agar sewaktu-waktu
dibutuhkan mudah untuk mendapatkan kembali.

4. Kedua, analisis kebutuhan tenaga dan rencana pemenuhan kebutuhan minimal bersurat kepada
Dinas Kesehatan mengenai rencana pemenuhan kebutuhan tersebut.
Ketiga, perkuat struktur organisasi dan uraian tugas setiap pegawai di Puskesmas, ini bisa
mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pastikan setiap jenis tenaga harus menerima
dan mengetahui SK uraian tugas pokok dan uraian tugas integrasi. Secara berkala perlu ada
monitoring sejauh mana uraian tugas ini telah dilaksanakan oleh pegawai puskesmas.
Keempat, puskesmas juga harus menelaah kompetensi tenaga yang ada dan dibandingkan
dengan standar kompetensi yang diembannya. Jika tidak memenuhi syarat, maka harus membuat
rencana pengembangan kompetensi seperti lanjut sekolah dan mengikuti pelatihan. Tak berhenti
disitu, setelah mengikuti pelatihan atau pendidikan pun harus dipantau kinerja pegawai tersebut
pasca pendidikan dan pelatihan.
Kelima, karyawan baru harus mendapat orentasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
7. Sistem Informasi Puskesmas dan Pengendali Dokumen dan Arsip Diperkuat
Apakah di puskesmas anda telah tertata dengan baik data dan informasinya? Data dan informasi
sangat penting, Puskesmas perlu berbenah terkait ini.
Semua pelaporan dan data harus satu pintu melewai sistem informasi puskesmas. Jika pemegang
program/unit melapor ke dinas kesehatan, harus melewati pengantar dari sistem informasi
puskesmas.
Hal ini untuk menertibkan data-data yang ada di Puskesmas terlebih lagi untuk kepentingan
analisis dan perencanaan tentu sangat ditunjang dengan data yang valid.
Oleh sebab itu, petugas SIP Puskesmas harus peka dengan pelaporan yang ada disetiap program
dan unit pelayanan. Bukan hanya sekedar pelaporan, tetapi bagaimana data tersebut menjadi
informasi yang bermanfaat yang dijadikan acuan untuk kebijakan kepala Puskesmas.
Hal lain yang perlu diperkuat yaitu pengendalian dokumen dan arsip. Kepala Tata Usaha dan tim
pengendali dokumen dan arsip harus ekstra menata dokumen yang ada.
Setiap SK, pedoman, panduan, KAK, SOP surat masuk dan surat keluar serta dokumen-dokumen
kegiatan harus tertata dengan baik. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah diambil.
Selain itu, Puskesmas sering mengeluh karena lemah dalam hal dokumentasi kegiatan. Ingatlah
prinsip DAUN setiap melakukan pertemuan atau kegiatan yaitu D=Dokumentasi, A=Absensi,
U=Undangan, N=Notulen.

5. 8. Tertib Administrasi Harus Dipatuhi
Hal yang wajib dilakukan oleh Puskesmas adalah tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan. Pelayanan harus se-efektif dan se-efisien mungkin dilaksanakan tentu dengan
menjaga mutu pelayanan.
Puskesmas harus menyusun prosedur kegiatan dan duduk bersama menyepakati tatanaskah, alur
pelaporan, alur pendokumentasian dokumen dan lain sebagainya.
Khususnya tatanaskah, ini sangat penting bagi Puskesmas untuk mengseragamkan format-format
yang ada di Puskesmas. Misalnya format SOP, format notulen, format absensi, format pelaporan
dan lain sebagainya diatur dalam tata naskah tersebut.
Oleh sebab itu, pedoman penyusunan dokumen dan tata naskah ini harus disosialisasikan ke
semua pegawai yang ada di Puskesmas. Awalnya akan terasa berat dengan semua itu, namun
dengan saling mendukung pasti akan terlaksana dengan baik.
9. Peraturan Internal dan Indikator Perilaku Klinis Harus Dilaksanakan
Puskesmas harus menyusun dan menyepakati bersama peraturan internal ini (code of conduct)
yang mengatur perilaku setiap pegawai Puskesmas bahkan kepala Puskesmas sekali pun. Apa
saja peraturan internal tersebut?
Misalnya budaya malu; malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu kerja tanpa sop, dan lain
sebagainya. Begitu juga dengan perilaku klinis harus ditetapkan misalnya penggunaan alat
pelindung diri seperti sarung tangan dan lain sebagainya.
Harus ada petugas yang ditunjuk untuk memantau indikator perilaku ini secara berkala. Hal ini
bertujuan untuk menjaga kualitas SDM dan tentunya kualitas pelayanan di Puskesmas. Jika
ditemukan masih ada pegawai yang tidak mematuhi indikator perilaku ini maka perlu dilakukan
pembinaan.
10. Manajemen Risiko Dijalankan dengan Baik
Penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan akan diperhadapkan dengan risiko yang akan
menghambat atau menimbulkan kerugian sehingga harus di-manaje dengan baik.
Puskesmas harus menentukan dimana area prioritas fungsi dan proses pelayanan atau kegiatan
mana yang perlu dibenahi. Ini ditentukan dengan 3 H dan 1 P yaitu High Risk, High Volume,
High Cost, dan kecenderungan terjadi masalah (Problem Prone).
Proses selanjutnya yaitu identifikasi risiko bisa melalui audit, keluhan atau insidens yang terjadi.
Kemudian dilakukan analisis risiko bisa menggunakan metode severity assessment dengan
memilih kejadian yang akan di-investigasi, atau root cause analysis untuk menganalisis akar
penyebab kejadian yang telah terjadi, atau FMEA/ Failure Mode and Effect Analysis yang
bersifat hipotesis.

6. Prinsipnya adalah petugas yang berkewajiban mengaudit harus peka mencari penyebab masalah
apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kejadian
tersebut dan seterusnya hingga diperoleh akar penyebabnya. Kemudian dibuat rencana tindak
lanjut untuk mengatasi kejadian yang berisiko atau meminimalkan potensi risiko terjadi
dikemudian hari.
11. Jejaring dan Jaringan
Sekilas mengutip Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa
salah satu pola struktur organisasi puskesmas yaitu adanya penanggung jawab jaringan
pelayanan Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan.
Ini yang jarang dilirik oleh Puskesmas dalam penguatan sistemnya. Padahal jejaring dan jaringan
ini bertujuan untuk mendukung meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Jejaring yang dimaksud
yaitu klinis, rumah sakit, apotek, laboratorium, dokter praktek mandiri, dan faskes lainya.
Sedangkan jaringan yaitu pustu, pusling, bidan desa. Apa yang harus dilakukan oleh PJ jejaring
dan jaringan ini?
Pertama, harus melakukan mengidentifikasi jejaring dan jaringan yang ada di wilayah kerjanya.
Kedua, menyusun pembinaan kepada jejaring dan jaringan tersebut tentu harus melibatkan lintas
program. Misalnya pembinaan dan pemantauan di Apotik, bisa melibatkan apoteker puskesmas
untuk melakukan pembinaan atau pemantauan. Contoh lain, bisa bekerja sama dengan petugas
imunisasi dan KIA KB saat melakukan supervisi supportif di bidan desa.
Ketiga, Kemudian dianalisis sejauh mana hasilnya, kemudian dibuatkan rekomendasi jika ada
yang tidak sesuai dengan aturan.
12. Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) diimpelentasikan
Perencanaan
Perencanaan di Puskesmas haruslah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Luaran perencanaan
Puskesmas ini dapat berupa Renstra 5 tahunan, RUK Puskesmas, RKA, RPK Puskesmas dan
harus disinkronkan dengan pendanaan di PKM baik JKN, BOK, Jampersal maupun dana lainnya.
Adapun proses perencanaan ditingkat Puskesmas yaitu:
1. Puskesmas menyusun jenis kegiatan dan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan harapan
masyarakat dan juga capaian yang ada di Puskesmas. Proses untuk mendapatkan data
tersebut diantaranya melalui pendataan keluarga sehat, survei SMD, hasil MMD, forum-
forum masyarakat atau lintas sektor, data-data epidemiologi, capaian kinerja, dan data-
data lainnya di Puskesmas.
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi pemecahannya
3. Melakukan prioritas masalah kesehatan
4. Membuat rumusan masalah

7. 5. Mencari penyebab masalah kesehatan
6. Menetapkan cara pemecahan masalah
7. Memasukkan pemecahan masalah ke dalam rencana usulan kegiatan
8. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
Tahapan ini harus diperkuat di Puskesmas, karena masih ada juga puskesmas yang hanya
mengkopi paste rencana tahun yang lalu. Hal yang perlu digaris bawahi adalah perencanaan
Puskesmas harus menampung aspirasi dari masyarakat, lintas sektor dan lintas program tentunya
melalui lokakarya atau forum-forum masyarakat. Oleh karena itu harus ada kesadaran duduk
bersama memikirkan permasalahan yang terjadi dan melahirkan program-program inovatif
bersama untuk mengatasi masalah tersebut.
Penguatan Penggerakan dan Pelaksanaan
Program dan pelayanan yang telah rencanakan dan dijadwalkan pada RPK bulanan kemudian
dilaksanakan baik itu intervensi berbasis keluarga, pelayanan di dalam gedung maupun program-
program intervensi luar gedung yang bersentuhan langsung dengan sasaran tentu dengan
memperhatikan hak dan kewajiban pengguna serta sasaran kegiatan.
Proses pada P2 ini yaitu pengarahan dan penggerakkan petugas bisa melalui lokakarya mini
bulanan termaksud penggerakkan lintas sektor agar penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan
bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perlu menjadi catatan yaitu kualitas lokakarya mini bulanan dan lintas sektor ini perlu harus
diperhatikan. Pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes nomor 44 tahun 2016 mengenai
Manajemen Puskesmas dan juga Pedoman Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga,
ini sebagai referensi Puskesmas utama dalam penguatan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan
dan pelayanan Puskesmas.
Pengawasan Pengendalian dan Penilaian
Untuk pengawasan dapat berupa pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas,
setiap penanggung jawab, tim mutu dan tim audit internal.
Pengawasan internal termaksud monitoring ketepatan jadwal, waktu, tempat dan sasaran yang
dilakukan oleh pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab kepada pelaksana program atau
pelayanan. Pengawasan lainnya yaitu secara eksternal dari lintas sektor, dinas kesehatan,
masyarakat.
Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan pelayanan dapat melalui lokmin, pertemuan diluar
lokmin maupun pemantauan secara langsung di lapangan.
Tujuannya yaitu meninjau sejauh mana proses kegiatan yang sudah berjalan, apa saja kendala
dan hambatan yang dihadapi pelaksana program dengan mengumpulkan capaian kinerja,
kemudian dianalisis dan dibuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja.

8. Selain itu, pengawasan dan pengendalian juga melalui lokakarya mini lintas sektor, prosesnya
yaitu meninjau sejauh mana kerja sama lintas sektor dan tentu memperkuat komitmen bersama
dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pada proses pengawasan dan pengendalian ini juga perlu melakukan evaluasi akses diantaranya
akses informasi (apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi kesehatan, informasi alur
dan tahapan kegiatan dan lainnya) dan akses menjangkau lokasi kegiatan (apakah sasaran atau
masyarakat mudah menjangkau lokasi kegiatan puskesmas atau tidak).
Penilaian kinerja mengevaluasi sejauh mana upaya untuk mencapai indikator kinerja manajerial,
UKM dan indikator mutu klinis UKP yang sudah disusun diawal tahun. Penilaian kinerja ini
dilakukan pertengahan tahun dan diakhir tahun melalui lokmin atau penilaian oleh dinas
kesehatan setempat.
13. Tim Komunikasi Informasi dan Penanganan Pengaduan Publik
Tim ini melakukan tugasnya dengan berkolaborasi pada setiap pegawai dalam pelaksanaan
pengelolaan komunikasi informasi dan penanganan pengaduan public.
Secara rutin mengumpulkan informasi hasil survey assesment (survei kepuasan pelanggan,
survei umpan balik dari pemegang program dan lain-lain), mengumpulkan informasi keluhan
yang masuk ke call center, kotak saran, tatap mukalangsung melalui unit pelayanan, pustu dan
poskesdes.
Tim ini juga berupaya mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan atau
kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (brosur,
leaflet dll, temaksud media cetak elektronis atau sosial media).
14. Penanggung Jawab Mutu dan Tim Menjadi Ujung Tombak Mutu Pelayanan
Tim ini menjadi kunci atau garda terdepan dalam menjaga kualitas pelayanan di Puskesmas. Hal
yang dilakukan oleh tim ini secara garis besar yaitu;
Pertama, mengajak semua pegawai untuk mengikrarkan komitmen mereka untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas.
Kedua, bersama-sama semua pegawai menyusun indikator kinerja manajerial, kinerja UKM dan
mutu klinis, indikator perilaku klinis serta kebijakan mutu dan sasaran keselamatan pasien.
Ketiga, menyusun dan mengosialisasikan manual mutu atau pedoman mutu yang digunakan
puskesmas sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Keempat, membuat rencana peningkatan mutu.
Kelima, secara berkala mengumpulkan data indikator mutu/kinerja dari setiap program dan unit
kemudian dibuatkan rencana peningkatan dan perbaikan mutu secara berkesinambungan.

9. Keenam, bersama-sama tim manajemen risiko meminimalisir kejadian-kejadian yang
menimbulkan risiko kerugian atau dampak negatif. Ketujuh, bersama-sama dengan tim audit
internal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
di Puskesmas.
Ketujuh, merencanakan kajibanding ke puskesmas lainnya yang memiliki capaian kinerja atau
pelayanan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dengan puskesmas
kaji banding dan melihat kiat-kiat yang berhasil dilakukan oleh puskesmas tersebut dalam
melaksanakan kegiatan/pelayanan.
15. Membangun Mindset Biasakan yang Benar, Bukan Benarkan yang Bisa
Saat ini Puskesmas tengah menghadapi akreditasi. Banyak tantangan yang dihadapi oleh
Puskesmas. Bahkan ada juga yang mengeluh karena terlalu banyak SK, pedoman, panduan,
kerangka acuan dan SOP yang harus dibuat.
Sebaliknya, ini akan melindungi petugas dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan baik di
dalam gedung maupun di luar gedung. Mindset biasakan yang benar bukan benarkan yang biasa
harus digaungkan di Puskesmas.
Bekerja harus sesuai dengan prosedur yang ada, ini selain menjaga kualitas pelayanan juga untuk
safety bagi petugas. Yuk, berbenah secara sistem dan biasakan melakukan sesuai prosedur yang
ada.
16. Lingkungan Puskesmas Sehat
Sama halnya dengan sarana prasarana dan peralatan. Puskesmas juga harus mewujudkan
lingkungan yang sehat (lingkungan fisik, instalasi listrik, air, ventilasi, dan limbah berbahaya,
limbah medis, sistem lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin, dipelihara dan diperbaiki.
Terdapat istilah dalam pemeliharaan sarpras dan lingkungan yang sehat yaitu 5 R; Ringkat/
Pemilahan, Rapih/ Penataan, Resik/ Pembersihan, Rawat/ Pemeliharaan, Rajin/
Pembiasaan.
Setiap anggota Puskesmas wajib menjalankan prinsip 5 R ini. Untuk mewujudkan lingkungan
sehat petugas kesling, clealing service, serta pegawai lainnya melakukan hal-hal berikut ini;
Pertama, melakukan inventarisir sistem lingkungan termaksud invetarisir bahan berbahaya
(kimia, gas, uap, limbah medis dan infeksius) yang ada di puskesmas.
Kedua, melakukan jadwal pemeliharaan.
Ketiga, pemeliharaan, pemantauan, perbaikan lingkungan fisik, instalasi listrik, air dll, serta
penanganan bahan berbahaya. Masyarakat sehat? dimulai dari Puskemas sehat.
Sharing is caring!