Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021 NURUL ANGRELIANY, S.S.T PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH

1. RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III
ANGKATAN LXXVI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021
UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PEMENUHAN
BUKTI DUKUNG VARIABEL MANAJEMEN PENGADAAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
DISUSUN OLEH :
NAMA : NURUL ANGRELIANY, S.S.T
NIP : 19950123 202012 2 017
NO. ABSEN : 03
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MEMPAWAH
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

5. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala
rahmat-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi
pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III
angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah dengan judul “Upaya
Peningkatan Kematangan UKPBJ dengan Pemenuhan Bukti Dukung
Variabel Manajemen Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Kab. Mempawah”.
Penulisan Rancangan Aktualisasi ini merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi dalam Pelatihan Dasar CPNS. Selama menyelesaikan
Laporan Rancangan Aktualisasi ini penulis banyak menerima petunjuk,
saran, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan
dengan hal tersebut dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat,
penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Ibu Hj. Erlina, SH, MH, selaku Bupati Kabupaten Mempawah;
2. Bapak Drs. Sumanto, M.Si selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah;
3. Bapak Doddy Muriyadi, ST selaku mentor yang telah memberikan
bimbingan selama melakukan aktualisasi di tempat kerja;
4. Bapak Agus Wiono, S.ST.Pi, MM selaku coach yang selalu
memberikan arahan masukan, dan saran dalam bimbingan pengerjaan
laporan ini;
5. Bapak Drs. Akramuddin, M.Si selaku penguji yang telah memberikan
arahan masukan, dan saran untuk rancangan aktualisasi ini;
6. Orang tua dan suami penulis yang senantiasa mendukung baik dengan
doa, moril maupun materiil;
7. Seluruh pengajar/widyaiswara yang bekerjasama dengan BKPSDM
Kabupaten Mempawah, yang telah memberikan materi nilai-nilai dasar,
kedudukan dan peran PNS dengan baik serta memberikan bekal ilmu
dan pengetahuan sehingga dapat digunakan di lingkungan kerja
pemerintahan;

6. ii
8. Dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyelesaikan laporan ini.
Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka pada saran dan
masukan sebagai perbaikan dalam kegiatan aktualisasi ini. Akhir kata,
penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.
Mempawah, 07 April 2021
Penulis,
Nurul Angreliany, S.ST
NIP. 19950123 202012 2 017

7. iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
BERITA ACARA
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ..................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR................................................................................... iv
DAFTAR TABEL........................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................1
A. Latar Belakang........................................................................1
B. Tujuan ....................................................................................3
C. Manfaat...................................................................................3
BAB II GAMBARAN UMUM .....................................................................4
A. Profil Organisasi......................................................................4
B. Keadaan Organisasi ...............................................................4
C. Visi Dan Misi...........................................................................6
D. Nilai-Nilai Organisasi...............................................................7
E. Struktur...................................................................................8
F. Tupoksi...................................................................................8
G. Ruang Lingkup Tugas Peserta..............................................13
BAB III NILAI NILAI DASAR DAN PERANAN ASN .................................15
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar ASN ..........................................15
B. Peran dan Kedudukan ASN dalam Kerangka NKRI..............25
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI .....................................................27
A. Identifikasi Isu dan Permasalahan ........................................27
B. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan...................................32
C. Jadwal Implementasi Aktual..................................................43
D. Jadwal Konsultasi dengan Mentor ........................................44
E. Jadwal Konsultasi dengan Coach .........................................45
BAB V PENUTUP................................................................................................46
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PESERTA

8. iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Tahapan Pembelajaran CPNS...........................................................1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bag. PPBJ Setda Kab. Mempawah ...................8

9. v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai di Bag. PPBJ Setda Kab. Mempawah........................5
Tabel 4.1. Analisa Kualitas Isu Menggunakan Metode APKL...............................28
Tabel 4.2. Analisa Masalah dengan metode USG................................................30
Tabel 4.3. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan .................................................33
Tabel 4.4. Jadwal Implementasi Aktual.................................................................43
Tabel 4.5. Jadwal Konsultasi dengan Mentor .......................................................44
Tabel 4.6. Jadwal Konsultasi dengan Coach ........................................................45

10. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil, CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan dan setiap
Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama
Masa Prajabatan. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara
terintegrasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar
CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang
profesional sesuai bidang tugas. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Mempawah bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan amanat
tersebut dengan mengadakan Pelatihan Dasar CPNS selama 51 (lima
puluh satu) hari kerja. Adapun tahapan pembelajaran yang
dilaksanakan adalah seperti Gambar 1.1 :
Gambar 1.1. Tahapan Pembelajaran CPNS

11. 2
Pada Agenda IV, Peserta dituntut untuk mengaktualisasikan
substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari selama on-campus
melalui proses habituasi. Peserta diminta untuk membuat rancangan
aktualisasi dengan mengangkat isu di Unit Kerja.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong perubahan
paradigma para pelaku pengadaan dalam menciptakan Value For
Money, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan
keilmuan pengadaaan untuk pengadaan barang/jasa yang
berkelanjutan. Salah satu amanat Perpres untuk mewujudkan hal di
atas adalah dengan membentuk UKPBJ sebagai pusat keunggulan
pengadaan (Procurement Center of Excellence). UKPBJ sebagai pusat
keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik
strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu
melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya
nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di
Indonesia.
Salah satu cara memastikan adanya perbaikan yang
berkelanjutan adalah dengan menerapkan model tingkat kematangan
yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus
sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan berikutnya.
Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator
keberhasilan dalam pengembangan system pengadaan barang/jasa
pemerintah yang efisien dan bebas korupsi.
Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5
(lima) tingkat kematangan UKPBJ yang terdiri dari Inisiasi, Esensi,
Proaktif, Strategis, dan Unggul. Untuk dapat disebut sebagai UKPBJ
yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procerement Center of
Excellence), maka setiap UKPBJ harus mencapai tingkat kematangan
level 3 yaitu Proaktif.

12. 3
Berdasarkan data yang penulis dapat kan dari siukpbj.lkpp.go.id
pada UKPBJ Kabupaten Mempawah terdapat 2 (dua) variabel yang
belum terisi dan 1 (satu) variabel yang masih perlu diperbaiki bukti
dukungnya, yaitu pada variabel Manajemen Pengadaan. Jika kondisi
tersebut diabaikan, akan menyebabkan UKPBJ Kabupaten Mempawah
tidak bisa menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center
of Excellence).
B. TUJUAN
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Mengidetifikasi isu-isu di Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA
(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi) yang berkaitan dengan isu pada Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah;
3. Berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Mempawah.
C. MANFAAT
Manfaat dari penulisan aktualisasi ini adalah untuk memenuhi bukti
dukung kematangan UKPBJ Kabupaten Mempawah khususnya pada
variabel Manajemen Pengadaan, sehingga level kematangannya bisa
naik dari level Esensi menjadi level Proaktif.

13. 4
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. PROFIL ORGANISASI
Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2010, selanjutnya karena terjadi perubahan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terakhir diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Sekretaris
Daerah membawahi 3 Asisten yang terdiri dari Asisten Tata Praja,
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, dan Asisten Administrasi
dan Umum.
Di bawah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra terdapat 3
Bagian yaitu, Bagian Perekonomian, Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa, dan Bagian Kesra dan Mental Spiritual. Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja yang
baru dibentuk pada tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah,
koordinas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan/jasa dan penyelesaiaan sengketa lelang.
B. KEADAAN ORGANISASI
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Mempawah saat ini memiliki 15 orang pegawai yang terdiri

14. 5
dari : 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang tim
POKJA, dan 2 orang cpns.
Tabel 2. 1. Jumlah Pegawai di Bag. PPBJ, Setda Kab. Mempawah
Jabatan
Jumlah
Pegawai
Keterangan
Kabag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
1 orang
Kepala
Bagian
Kasubbag Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
1 orang
Kepala Sub
Bagian
Kasubbag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa
1 orang
Kepala Sub
Bagian
Kasubbag Pengelolaan Layanan
Secara Eletronik
1 orang
Kepala Sub
Bagian
Pranata Barang dan Jasa 2 orang POKJA
Penelaah Kebijakan Pengadaan 5 orang POKJA
Pengadminitrasi Barang dan Jasa 2 orang POKJA
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
1 orang CPNS
Pengelola LPSE 1 orang CPNS
Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kerja
di lingkungan Bag, PPBJ Setda Kab. Mempawah adalah sebagai
berikut :
1. 1 (satu) Ruang Kepala Bagian yang menyatu dengan ruang rapat;
2. 1 (satu) ruang kerja untuk 9 orang POKJA;
3. 1 (satu) ruang kerja untuk 3 orang Kasubbag, dan 2 orang cpns;
4. 6 (enam) buah printer
5. 3 (tiga) buah computer
6. 3 (tiga) buah AC
7. 17 (tujuh belas) meja kerja

15. 6
8. 30 (tiga puluh) kursi, sudah termasuk kursi pegawai, kursi tamu,
dan kursi di ruang rapat
9. 1 (satu) meja rapat
10.1 (satu) filling cabinet
11.1 (satu) lemari arsip
C. VISI DAN MISI
Visi
Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi
pemerintah, merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana
dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah harus dibawa dan
berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, Pemerintah
Kabupaten Mempawah telah menetapkan visi yaitu “Menjadikan
Kabupaten Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan”. Visi
tersebut mengandug makna sebagai berikut :
1) Cerdas, dalam arti luas yang meliputi kecerdasan emosional (EQ),
kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ) serta
kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI).
2) Mandiri, dalam arti kemandirian secara ekonomi dengan mengelola
dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
3) Terdepan, dalam arti pembangunan yang maju, modern ditopang
dengan struktur ekonomi berbasis industry dan jasa,
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari
didukung oleh insfrastruktur yang mantap, termasuk
mengedepankan pembangunan desa.
Misi
Misi adalah gambaran sesuatu yang akan dilakukan dalam
rangka pencapaian visi, agar tujuan dan sasaran Pemerintah

16. 7
Kabupaten Mempawah dapat berhasil dengan baik. Untuk mencapai
visi Kabupaten Mempawah di atas, diperlukan misi yang dipergunakan
sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut:
1) Menciptakan sistem pelayanan publik yang cepat, profesional dan
efesien ;
2) Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun plus beasiswa bagi putra
dan putri terbaik daerah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ;
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi
masyarakat ;
4) Membangun infrastruktur publik yang memadai dan efektif secara
merata;
5) Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian desa guna
menciptakan kemandirian masyarakat desa;
6) Memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor
pertanian, pelabuhan internasional kijing dan pariwisata.
D. NILAI-NILAI ORGANISASI
Suatu organisasi yang baik pasti memiliki nilai-nilai luhur yang
menjadi panutan bagi setiap pimpinan maupun anggota dalam
mencapai tujuan organisasi tersebut, demikian pula halnya Sekretariat
Daerah Kabupaten Mempawah juga memiliki nilai-nilai luhur organisasi
yang diharapkan selalu terpelihara dan menjadi panutan bagi setiap
pegawai dalam mewujudkan visi dan misi instansi, yaitu sebagai
berikut:
Kesetiaan Ketegasan Pengabdian
Kesejahteraan Penghargaan Keadilan
Kebebasan Efisiensi Stabilitas
Kejujuran Kredibilitas Kreativitas
Keunggulan Integritas Toleransi
Kepastian Masa depan Kepemimpinan Pengetahuan
Disipilin Pribadi Demokrasi Pengembangan

17. 8
Kerjasama Prakarsa Kewibawaan
Prestasi Kerja Keahlian Kualitas (Mutu)
Keseimbangan Tanggung Jawab Etika
Informasi Keharmonisan Keberhasilan
E. STRUKTUR
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bag. PPBJ Setda Kab. Mempawah
F. TUPOKSI
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan
Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang.

18. 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan
fungsi :
1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
2. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
3. Pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
untuk diumumkan;
4. Pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Bupati sera memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur
pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang
pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan
teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(e-procurement);
8. Penetapan pemenang untuk Pelelangan atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai perundang-undangan;
9. Pengkoordinasian Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket
Pengadaan Jasa Konsultasi;
10. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa
yang melakukan pelanggaran, perbuatan dan atau tindakan pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluru
kegiatan pengadaan barang/jasa dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

19. 10
12. Penyelesaian sanggah dan banding;
13. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan penyelesaian sengketa
lelang;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di
bidang pengadaan barang/jasa;
3. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengadaan
barang/jasa;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;
5. Pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
6. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
8. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung dan informasi yang dibutuhkan;
9. Pelaksanaan Pemilihan pcnyedia barang/jasa;
10. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah;
12. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di
bidang pengadaan barang/jasa;

20. 11
13. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa.
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik,
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan
Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengelelolaan
layanan secara elektronik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik menyeleng-
garakan fungsi :
1. Penyusunan program kerja Sub Bagian pengelolaan layanan
secara elektronik;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di
bidang pengelolaan layanan secara elektronik;
3. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengelolaan
layanan secara elektronik;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan layanan secara
elektronik;
5. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) dan insfrastrukturnya;
6. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah
secara elektronik;
7. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan system
informasi;

21. 12
9. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Pelayanan inforrnasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada
masyarakat luas;
11. Pengelolaan inforrnasi kontrak dan informasi manajemen
barang/jasa hasil pengadaan;
12. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di
bidang pengelolaan layanan secara elektronik;
13. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa.
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan
Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan program kerja Sub Bagian pembinaan dan advokasi
pengadaan pengadaan barang/jasa;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
3. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa;

22. 13
5. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,
terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel
kelompok kerja;
6. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
7. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
8. Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan bagian
pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
9. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/ jasa
pemerintah;
10. Pemberian bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
11. Pemberian bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev dan
SIKAP;
12. Pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi;
13. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan pengadaan
barang/jasa;
14. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan barang
dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan
Pengadaan barang dan Jasa.
G. RUANG LINGKUP TUGAS PESERTA
Penulis merupakan calon pegawai negeri sipil dengan jabatan
Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Mempawah. Adapun ruang lingkup atau uraian tugas
peserta adalah sebagai berikut :

23. 14
1. Menyusun sasaran kinerja pegawai sebagai rencana kerja tahunan
sesuai tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan
efektif dan efisien;
2. Melaksanakan inventarisasi perencanaan pengadaaan barang/jasa
sesuai dengan peraturan perundang–undangan agar
terselenggaranya pemilihan penyedia barang/jasa secara efektif,
efesien dan transparansi;
3. Menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan agar
terselenggaranya pemilihan penyedia barang/jasa secara efektif,
efesien dan transparansi;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa agar terselenggaranya pemilihan penyedia barang/jasa
secara efektif, efesien dan transparansi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diberikan atasan untuk pelaksanaan tugas.

24. 15
BAB III
NILAI NILAI DASAR DAN PERANAN ASN
A. IDENTIFIKASI NILAI-NILAI DASAR
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk
mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi
birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit
dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. ASN sebagai
profesi berlandasan pada prinsip nilai dasar yang meliputi :
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karier.

25. 16
Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.
Untuk dapat mewujudkan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN)
tersebut, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten dan
berintegritas yang berkarakter ANEKA. Karakter ANEKA yaitu
mempunyai nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun inti penjelasan terkait nilai-
nilai ANEKA adalah sebagai berikut:
1. AKUNTABILITAS
Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau
tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki
makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk
bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai sedangkan akuntabilitas
adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok
atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi
amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens,
2007), yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis ( peran demokratis);
untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran
konstitusional); dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran
belajar).
Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : akuntabilitas
vertikal ( pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi ) dan
akuntabilitas horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas).
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel,
maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi

26. 17
akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas
program, dan akuntabilitas kebijakan.
Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat
akuntabilitas berupa : Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan
Laporan Kinerja.
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada
beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus
diperhatikan, yaitu :
a. Tanggungjawab,
b. Jujur,
c. Kejelasan Target,
d. Netral,
e. Mendahulukan kepentingan publik,
f. Adil,
g. Transparan,
h. Konsisten,
i. Partisipatif
2. NASIONALISME
Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN.
Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja tetapi kemampuan
mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan
nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi
berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-
nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang
harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN dapat
mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar
memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan
kebangsaannya.
Nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa

27. 18
lain sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme berarti
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara,
sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila
merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia
terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila.
Ada 28 indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus
diperhatikan, yaitu :
1) Religius (patuh kepada ajaran agama),
2) Hormat menghormati,
3) Kerjasama,
4) Tidak memaksakan kehendak,
5) Jujur,
6) Amanah (dapat dipercaya),
7) Adil,
8) Persamaan derajat,
9) Tidak diskriminatif,
10) Mencintai sesama manusia,
11) Tenggang Rasa,
12) Membela kebenaran,
13) Persatuan,
14) Rela berkorban,
15) Cinta tanah air,
16) Memelihara ketertiban,
17) Disiplin,
18) Musyawarah,
19) Kekeluargaan,
20) Menghormati keputusan,
21) Tanggung jawab,
22) Kepentingan bersama,
23) Gotong royong,
24) Sosial,

28. 19
25) Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya,
26) Hidup sederhana,
27) Kerja keras,
28) Menghargai karya orang lain
3. ETIKA PUBLIK
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta
keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin
adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara
pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang
baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan
sesuai nila-nilai yang dianut (Catalano, 1991).
Konsep etika sering disamakan dengan moral. Padahal ada
perbedaan antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang
baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk
melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga
dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompokberdasarkan
nilai-nilai dan norma-norma luhur.
Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku
dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan
pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi
dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku / etika suatu kelompok
khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang
diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional
tertentu.
Berdasarkan UU ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah:
1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan
berintegritas.
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

29. 20
5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau
pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya.
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan.
10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabtannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN.
12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai disiplin pegawai ASN.
Ada 10 indikator dari nilai-nilai dasar etika publik yang harus
diperhatikan, yaitu:
1) Jujur
2) Bertanggung jawab,
3) Integritas tinggi,
4) Cermat,
5) Disipilin,
6) Hormat,
7) Sopan,
8) Taat pada peraturan perundang-undangan,
9) Taat perintah,
10) Menjaga rahasia

30. 21
4. KOMITMEN MUTU
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada
orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu
kinerja pegawai. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai
negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat
memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu merupakan
tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja
yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.
Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang
harus diperhatikan, yaitu :
1) Efektif
Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan
target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target
yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil
kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk
mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi
sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya
kebutuhan pelanggan.
2) Efisien
Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai
hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan
tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana
pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya
pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan
prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.
3) Inovasi
Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif,
sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter
sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme
layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar
menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.

31. 22
4) Mutu
Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi
harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa
yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan
keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah
satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.
Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan
organisasi dan menjaga kredibilitas institusi.
5. ANTI KORUPSI
Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya
kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan
sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa,
menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga,
masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya
terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak
secara jangka panjang.
Ada 9 (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus
diperhatikan, yaitu :
1) Jujur
Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi
penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil
seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut
untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik
terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi
diri terhadap godaan untuk berbuat curang.
2) Peduli
Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat
kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan
memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat
banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran

32. 23
tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk
memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah
berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk
membantu sesama.
3) Mandiri
Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang
menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas
kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk
mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi yang
mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.
4) Disiplin
Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat
seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam
menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran
menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai
pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam
kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
5) Tanggung Jawab
Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari
bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan
perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak
tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan
bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan
tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
6) Kerja Keras
Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil
kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya.
Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan

33. 24
tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau
memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.
7) Sederhana
Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari
kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan
semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam
gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal
kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar
harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan
akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
8) Berani
Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk
menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan
mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan
penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam
kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya
melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia
tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka
mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.
9) Adil
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia
terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut
untukmendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia
seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada
bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan
keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya
B. PERAN DAN KEDUDUKAN PNS DALAM KERANGKA NKRI
Peran dan kedudukan PNS menjadi hal penting bagi para PNS
agar PNS dapat menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga
mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural

34. 25
dengan menggunakan perspektif Whole Of Government dalam
mebdukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam melayani public
(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan
Barat, 2019).
1. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik koripsi, kolusi dan nepotisme.
Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi
pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya
aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan
zaman. Pegawai ASN berfungsi untuk pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai
profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan
kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan
ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi
acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah
(Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015).
2. Whole of Government
Whole-of-Government (WoG) adalah sebuah pendekatan
penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya
kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup
koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan
kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh
karenanya, WoG juga dikenal sebagai pendekatan 18 interagency yaitu
pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait
dengan urusan-urusan yang relevan.
WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole)
elemen pemerintahan (Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia, 2015). Biasanya WoG dipraktekkan dalam pelayanan publik

35. 26
dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan
publik.
3. Pelayanan Publik
Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 (tiga)
unsur dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara
pelayanan publik, penerima layanan (pelanggan), kepuasan yang
diberikan atau diterima oleh penerima layanan (Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, 2015).

36. 27
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
A. IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN
Enviromental Scanning yaitu sikap peduli terhadap isu/masalah
dalam organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan
hubungan kausalitas yang terjadi. Isu tersebut adalah isu yang memiliki
makna masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi.
Selama masa prajabatan yang dijalani di Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah, penulis berusaha mengidentifikasi isu-isu yang ditemui di
tempat kerja. Berikut ini adalah isu-isu penting hasil dari Enviromental
Scanning:
1. Belum adanya penampungan saran, kritik dan penilaian dari
pihak eksternal mengenai pelayanan pengadaan barang dan
jasa
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Mempawah adalah unit kerja yang baru dibentuk
dan bertugas melaksanakan pelayanan, sehingga perlu diadakannya
wadah penampungan masukan berupa kritik, saran, maupun
penilaian dari pihak eksternal mengenai kualitas kerja hingga saat
ini, yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk konsep
instrument evaluasi pelayanan.
2. Belum adanya standar pengarsipan dokumen pemilihan di
Bagian PPBJ Setda Kab. Mempawah
Dampaknya adalah tidak rapinya pengarsipan dokumen, sehingga
akan memperlambat kerja pegawai dikarenakan membutuhkan
banyak waktu untuk mencari dokumen tertentu saat diperlukan.
3. Perlengkapan kantor belum terinventarisasi dengan baik
Dikarenakan Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah baru dibentuk, maka
belum memiliki daftar (checklist) barang-barang yang dimiliki.

37. 28
4. Belum adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemerintah Daerah belum menerapkan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
khususnya pasal 77 yang mengatur tentang Pengaduan Masyarakat.
APH seringkali menindaklanjuti pengaduan tanpa melibatkan APIP,
hal ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan bagi para
penyelenggara PBJP.
5. Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di Kabupaten
Mempawah
Pada UKPBJ Kabupaten Mempawah masih terdapat 3 variabel dari
domain proses yang belum terpenuhi bukti dukungnya, yaitu variabel
Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, dan Manajemen
Kinerja.
Kelima isu di atas kemudian diidentifikasi skala prioritasnya
menggunakan metode APKL untuk menentukan isu mana yang harus
penulis selesaikan saat habituasi. Hasil identifikasi tersebut kemudian
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1. Analisa Kualitas Isu Menggunakan Metode APKL
N
o
Gagasan Isu
NILAI Rangking
A P K L Total
1
Belum adanya penampungan saran,
kritik dan penilaian dari pihak
eksternal mengenai pelayanan
pengadaan barang dan jasa
3 2 3 3 11 III
2
Belum adanya standar pengarsipan
dokumen pemilihan di Bagian PPBJ
Setda Kab. Mempawah
3 3 2 4 12 II
3
Perlengkapan kantor belum
terinventarisasi dengan baik
2 2 2 2 8 V
4
Belum adanya perlindungan hukum
dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
3 3 2 2 10 IV
5
Belum Optimalnya Kematangan
UKPBJ di Kabupaten Mempawah
4 3 3 3 13 I

38. 29
Skala Pengukuran :
Aktual : Benar-benar terjadi dan menjadi bahan perbincangan
dalam organisasi
Problematik : Memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu
segera dicarikan solusi untuk mengatasinya
Khalayak : Menyangkut Kepentingan hidup orang banyak
Layak : Masuk akal dan realistis serta relevan untuk
dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya
Penilaian menggunakan skala likert 1-4, dengan keterangan berikut :
4 : sangat tinggi
3 : tinggi
2 : rendah
1 : sangat rendah
Dari hasil analisis dengan metode APKL di atas, maka isu
prioritasnya adalah “Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di
Kabupaten Mempawah”. Isu tersebut diangkat karena dapat
menyebabkan fungsi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Bag.
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa tidak berjalan baik. Isu tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Belum ada yang Domain yang mencapai tingkat kematangan level
Proaktif.
2. Ketidaksesuaian bukti dukung yang diunggah pada Domain Proses,
Variabel Manajemen Pengadaan;
3. Belum dipenuhinya bukti dukung pada Domain Proses, Variabel
Manajemen Penyedia dan Manajemen Kinerja.
Dari tiga masalah di atas kemudian diidentifikasi skala
prioritasnya menggunakan metode USG untuk menentukan masalah
mana yang harus penulis selesaikan saat habituasi. Hasil identifikasi
tersebut kemudian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

39. 30
Tabel 4. 2. Analisa masalah dengan metode USG
No Masalah Pokok
Score
Ranking
U S G Total
1.
Belum ada yang domain yang
mencapai tingkat kematangan level
Proaktif
3 3 4 10 III
2.
Ketidaksesuaian bukti dukung
yang diunggah pada Domain
Proses, Variabel Manajemen
Pengadaan
4 4 4 12 I
3.
Belum dipenuhinya bukti dukung
pada Domain Proses, Variabel
Manajemen Penyedia dan Variabel
Manajemen Kinerja
4 3 4 11 II
Skala Pengukuran:
Urgency : Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis
dan ditindaklanjuti
Seriousness : Seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan
dengan akibat yang ditimbulkan
Growth : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya
Penilaian menggunakan skala likert 1-4, dengan keterangan berikut :
4 : sangat tinggi
3 : tinggi
2 : rendah
1 : sangat rendah
Dari analisis menggunakan metode USG tersebut didapatlah
penyebab utama dari isu yaitu “Ketidaksesuaian bukti dukung yang
diunggah pada Domain Proses, Variabel Manajemen Pengadaan”.
Sehingga pemecahan masalahnya adalah “Upaya Peningkatan
Kematangan UKPBJ dengan Pemenuhan Bukti Dukung Variabel
Manajemen Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kab. Mempawah”.
Pemenuhan bukti dukung yang dimaksud di sini adalah
memperbaiki bukti dukung eksisting agar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, sehingga data dukung tersebut tidak lagi ditolak oleh
Verifikator LKPP dalam sistem siukpbj.lkpp.go.id. Melalui pemenuhan

40. 31
bukti dukung ini, diharapkan terjadi peningkatan level kematangan pada
UKPBJ Kabupaten Mempawah. Dari yang semula hanya berada di level
Esensi, menjadi bisa mencapai level Proaktif.
Apabila Kematangan UKPBJ Kabupaten Mempawah tidak
ditangani, maka akan menimbulkan dampak berikut :
a. UKPBJ Kabupaten Mempawah tidak akan mencapai tingkat
kematangan level 3 atau Proaktif. Target setiap UKPBJ adalah
mencapai tingkat kematangan level 3 untuk dapat disebut sebagai
UKPBJ yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
(Procurement Center of Excellence).
b. Kematangan UKPBJ merupakan salah satu agenda dalam Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tingkat
kematangan UKPBJ merupakan salah satu indikator keberhasilan
dalam pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang efisien dan bebas korupsi (Stranas PK).
c. UKPBJ Kabupaten Mempawah tidak bisa menyelenggarakan
proses Pengadaan Barang/Jasa secara mandiri. Sebagai gantinya
Kabupaten Mempawah akan membutuhkan UKPBJ terdekat yang
sudah berada di level 3 (Proaktif) untuk menyelenggarakan proses
Pengadaan Barang dan Jasa, misalnya meminta bantuan UKPBJ
Provinsi Kalimantan Barat sebagai Agen Pengadaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut penulis akan melakukan kegiatan-
kegiatan berikut ini :
1. Berkonsultasi kepada mentor, coach, dan Kabag Bag. PPBJ
2. Mengevaluasi bukti dukung yang tidak sesuai ketetuan
3. Membuat usulan perbaikan Standar Prosedur Persiapan Pengadaan
4. Membuat usulan perbaikan Standar Prosedur Pemilihan
5. Mengajukan usulan Standar Prosedur Persiapan dan Pemilihan
kepada Sekretaris Daerah
6. Mengisi Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ

41. 32
B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN
Unit Kerja : Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah
Identifikasi Isu : 1. Belum adanya penampungan saran, kritik dan penilaian dari pihak eksternal mengenai
pelayanan pengadaan barang dan jasa
2. Belum adanya standar pengarsipan dokumen pemilihan di Bagian PPBJ Setda Kab.
Mempawah
3. Perlengkapan kantor belum terinventarisasi dengan baik
4. Belum adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
5. Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di Kabupaten Mempawah
Isu yang Diangkat : Belum Optimalnya Kematangan UKPBJ di Kabupaten Mempawah
Gagasan Pemecahan Isu : Upaya Peningkatan Kematangan UKPBJ dengan Pemenuhan Bukti Dukung Variabel
Manajemen Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Mempawah

42. 33
Tabel 4. 3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Akan
berkonsultasi
kepada mentor,
coach, dan
Kabag. PPBJ
Adapun dalam
melaksanakan
kegiatan konsultasi,
saya akan:
1. Mengatur jadwal
dan membuat janji
dengan Mentor,
Coach, dan Kabag
2. Menyediakan
bahan yang akan
dikonsultasikan
3. Menyediakan
ruangan untuk
konsultasi
4. Menemui mentor
dan Kabag sesuai
waktu yang telah
disepakati
5. Menyampaikan
maksud konsultasi
pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi
1. Catatan hasil
konsultasi
2. Resume
konsultasi yang
berisi sasaran dan
batasan kegiatan
aktualisasi
3. Foto Dokumentasi
Dengan
melaksanakan
kegiatan konsultasi
kepada mentor, coach
dan Kabag. PPBJ
saya akan
menerapkan nilai-nilai:
Akuntabilitas: saya
akan bertanggung
jawab atas janji yang
saya buat. Dan
konsultasi ini akan
menghasilkan
kejelasan target
aktualisasi saya.
Nasionalisme : saya
akan menghormati
keputusan hasil
musyawarah bersama
mentor, dan Kabag.
PPBJ tentang sasaran
dan batasan
Dengan
melaksanakan
kegiatan konsultasi
kepada mentor, coach
dan Kabag. PPBJ
saya akan
berkontribusi pada
Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
pelayanan publik
yang cepat,
professional, dan
efisien”
Dengan
melaksanakan
kegiatan konsultasi
kepada mentor, coach
dan Kabag. PPBJ
saya akan
menunjukkan nilai
organisasi yaitu :
• Etika
• Kerjasama
• Efisiensi

43. 34
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
6. Mendengarkan
penyampaian
arahan dari
mentor dan Kabag
7. Mencatat resume
arahan dari
mentor dan Kabag
8. Meminta
persetujuan hasil
resume
9. Menghubungi
coach melalui
whatsapp
10. Menyampaikan
hasil resume
kepada coach
11. Meminta pendapat
dan persetujuan
dari coach tentang
hasil resume
aktualisasi yang akan
saya kerjakan.
Etika Publik : saya
akan berlaku sopan
dan hormat saat
berkonsultasi dengan
mentor. Kabag,
maupun coach
Komitmen Mutu :
saya menggunakan
waktu secara efisien
dengan mengatur
jadwal dan janji
konsultasi
Anti Korupsi : saya
akan datang tepat
sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati
2. Akan
mengevaluasi
bukti dukung
yang tidak
sesuai ketetuan
Adapun tahapan
dalam melaksanakan
kegiatan evaluasi
bukti data dukung,
saya akan :
Perbandingan SOP
eksisting dengan
aturan terkait
Dengan
melaksanakan
kegiatan
mengevaluasi bukti
dukung yang tidak
Dengan
melaksanakan
kegiatan
mengevaluasi bukti
dukung yang tidak
Dengan
melaksanakan
kegiatan
mengevaluasi bukti
dukung yang tidak

44. 35
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
sesuai ketetuan saya
akan menerapkan
nilai-nilai:
Akuntabilitas :
dengan mengevaluasi
bukti dukung
eksisting, saya akan
mengetahui apa yang
perlu saya perbaiki
Nasionalisme : saya
akan bekerjasama
dengan mentor dan
tim POKJA
Etika Publik : saya
akan memeriksa
ketidaksesuaian
berkas dengan
cermat, sesuai
dengan peraturan
yang berlaku
Komitmen Mutu :
memeriksa data
sesuai ketetuan saya
akan berkontribusi
pada Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
pelayanan publik
yang cepat,
professional, dan
efisien”
sesuai ketetuan saya
akan menunjukkan
penguatan pada nilai
organisasi yaitu :
• Informasi
• Tanggungjawab
1. Mencari aturan
terkait tentang
Kematangan
UKPBJ
2. Mencari
ketidaksesuaian
SOP Persiapan
Pengadaan dan
SOP Pemilihan
eksisting dengan
ketentuan yang
berlaku
3. Mendiskusikan
hasil evaluasi
SOP dengan
mentor dan tim
POKJA
4. Mencatat arahan
dari mentor dan
tim POKJA saat
diskusi

45. 36
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
dukung eksisting
dilakukan agar saya
mendapatkan hasil
yang efektif
Anti Korupsi : saya
bertanggungjawab
atas data dukung
yang saya periksa
3. Akan membuat
usulan
perbaikan SOP
Persiapan
Pengadaan
Adapun tahapan
dalam melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Persiapan
Pengadaan, saya
akan :
1. Usulan SOP
Persiapan
2. SOP Persiapan
yang telah diparaf
Kabag
3. Foto dokumentasi
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Persiapan
Pengadaan, saya
akan menerapkan
nilai-nilai :
Akuntabilitas : saya
akan bertanggung-
jawab membuat
usulan SOP sesuai
dengan ketentuan
yang telah ditetapkan
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Persiapan Pengadaan
saya akan
berkontribusi pada
Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Persiapan Pengadaan
saya akan
menunjukkan
penguatan pada nilai
organisasi yaitu :
• Integritas
• Kualitas (Mutu)
• Tanggungjawab
• Efisiensi
• Informasi
1. Mencari format
baku SOP
Persiapan
Pengadaan
2. Membuat usulan
SOP Persiapan
Pengadaan
3. Mencetak usulan
SOP Persiapan
Pengadaan

46. 37
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
4. Menyampaikan
usulan SOP
Persiapan
Pengadaan pada
mentor dan Kabag
Nasionalisme : saya
akan memegang
amanah untuk
menyelesaikan bukti
dukung
Etika Publik : saya
akan mengajukan
usulan SOP pada
mentor dan Kabag
dengan menunjukkan
sikap hormat dan
sopan
Komitmen Mutu :
saya akan
menggunakan sumber
daya yang ada dalam
pembuatan SOP ini
Anti Korupsi : saya
akan bekerja keras
untuk membuat SOP
yang baik.
pelayanan publik
yang cepat,
professional, dan
efisien”
5. Membahas hasil
usulan SOP
Persiapan
Pengadaan pada
mentor dan Kabag
6. Mengajukan usulan
SOP untuk disetujui
atau diberi paraf
dari Kabag

47. 38
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
4. Akan membuat
usulan
perbaikan SOP
Pemilihan
Adapun tahapan
dalam melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Pemilihan, saya akan :
1. Usulan SOP
Pemilihan
2. SOP Pemilihan
yang telah diparaf
Kabag
3. Foto dokumentasi
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Persiapan
Pengadaan, saya
akan menerapkan
nilai-nilai :
Akuntabilitas : saya
akan bertanggung-
jawab membuat
usulan SOP sesuai
dengan ketentuan
yang telah ditetapkan
Nasionalisme : saya
akan memegang
amanah untuk
menyelesaikan bukti
dukung
Etika Publik : saya
akan mengajukan
usulan SOP pada
mentor dan Kabag
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Pemilihan saya akan
berkontribusi pada
Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
pelayanan publik
yang cepat,
professional, dan
efisien”
Dengan
melaksanakan
kegiatan membuat
usulan perbaikan SOP
Pemilihan saya akan
menunjukkan
penguatan pada nilai
organisasi yaitu :
• Integritas
• Kualitas (Mutu)
• Tanggungjawab
• Efisiensi
• Informasi
1. Mencari format
baku SOP
Pemilihan
2. Membuat usulan
SOP Pemilihan
3. Mencetak usulan
SOP Pemilihan
4. Menyampaikan
usulan SOP
Pemilihan pada
mentor dan Kabag
5. Membahas hasil
usulan SOP
Pemilihan pada
mentor dan Kabag
6. Mengajukan usulan
SOP untuk
disetujui atau diberi
paraf dari Kabag

48. 39
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
dengan menunjukkan
sikap hormat dan
sopan
Komitmen Mutu :
saya akan
menggunakan sumber
daya yang ada dalam
pembuatan SOP ini
Anti Korupsi : saya
akan bekerja keras
untuk membuat SOP
yang baik
5. Akan
mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan
kepada Sekda
Adapun dalam
melaksanakan
kegiatan mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda, saya akan :
1. Usulan SOP yang
telah diparaf
Asisten II dan
ditandatangani
Sekda
2. Foto dokumentasi
Dengan mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda, saya
menerapkan nilai-nilai:
Akuntabilitas : saya
akan
bertanggungjawab di
depan Asisten II dan
Sekda terkait apa
Dengan mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda saya akan
berkontribusi pada
Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Dengan mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda saya akan
menunjukkan
penguatan pada nilai
organisasi yaitu :
• Etika
• Kualitas (Mutu)
• Keberhasilan
1. Menyiapkan usulan
SOP Persiapan
dan Pemilihan
2. Menandai halaman
yang perlu

49. 40
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
ditandatangani
Sekda
yang telah saya
kerjakan
Nasionalisme : SOP
yang akan saya
ajukan adalah untuk
kepentingan bersama,
yaitu bagi sesama
pelaku pengadaan
Etika Publik : saya
akan menunjukkan
sikap sopan dan
hormat saat
menjelaskan dan
mengajukan usulan
SOP pada Asisten II
maupun pada Sekda.
Komitmen Mutu :
usulan SOP yang
akan saya ajukan
pada Sekda dibuat
sesuai standar
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
pelayanan publik
yang cepat,
professional, dan
efisien”
3. Memasukkan
berkas ke dalam
map
4. Mengantar berkas
ke Asisten II untuk
diparaf
5. Mengantar berkas
ke Ruangan Sekda
untuk meminta
tandatangan

50. 41
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
Anti Korupsi : saya
secara mandiri akan
mengajukan usulan
SOP tersebut kepada
Asisten II dan Sekda
6. Akan mengisi
Penilaian
Mandiri
Kematangan
UKPBJ
1. Membuka laman
Pengisian Mandiri
Kematangan
UKPBJ, variabel
Manajemen
Pengadaan
1. Terisinya bukti
dukung
2. Foto dokumentasi
3. Tervefirikasinya
data dukung
Dengan mengisi
Penilaian Mandiri
Kematangan UKPBJ
saya akan
menerapkan nilai :
Akuntabilitas : saya
bertanggungjawab
menyelesaikan
sasaran yang telah
disepakati.
Nasionalisme :
kegiatan ini
merupakan bagian
dari amanah yang
harus saya
laksanakan
Dengan
melaksanakan
kegiatan mengisi
Penilaian Mandiri
Kematangan UKPBJ
saya akan
berkontribusi pada
Visi Kabupaten
Mempawah
“Menjadikan
Kabupaten
Mempawah Cerdas,
Mandiri, dan
Terdepan”
Dengan Misi
“Menciptakan sistem
pelayanan publik
yang cepat,
Dengan mengajukan
usulan SOP
Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda saya akan
menunjukkan
penguatan pada nilai
organisasi yaitu :
• Kualitas (Mutu)
• Keberhasilan
4. Menyiapkan bukti
dukung yang akan
diunggah
5. Mengunggah bukti
dukung yang telah
disiapkan
6. Memastikan bukti
dukung telah
terunggah
sempurna
7. Memastikan bukti
dukung terverifikasi
oleh sistem

51. 42
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/ Hasil
Kegiatan
Nilai-Nilai Dasar
PNS
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi (Motto,
Komitmen, Janji
Organisasi)
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
Etika Publik : saya
akan membuktikan
saya berintegritas,
apa yang saya
rencanakan, saya
realisasikan sampai
selesai
Komitmen Mutu :
data dukung yang
diunggah sudah
sesuai ketentuan,
sehingga diharapkan
tidak ditolak lagi oleh
sistem
Anti Korupsi : saya
mengerjakan
keselurahan kegiatan
dengan jujur.
professional, dan
efisien”

52. 43
C. JADWAL IMPLEMENTASI AKTUAL
Tabel 4. 4. Jadwal Implementasi Aktual
Nama Peserta Nurul Angreliany, S.ST
Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tempat Aktualisasi
Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa,
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
No Kegiatan
Tanggal
Pelaksanaan
Output
1
Berkonsultasi kepada
mentor, coach, dan
Kabag. PPBJ
9 - 12 April 2021
1. Cacatan
2. Resume hasil
konsultasi
3. Foto dokumentasi
2
Mengevaluasi bukti
dukung yang tidak
sesuai ketetuan
12 – 15 April 2021
1. Data
ketidaksesuaian
bukti dukung
2. Foto dokumentasi
3
Membuat usulan
perbaikan SOP
Persiapan
15 – 22 April 2021
4. Usulan SOP
Persiapan
5. SOP Persiapan yang
telah diparaf Kabag
6. Foto dokumentasi
4
Membuat usulan
perbaikan SOP
Pemilihan
23 – 30 April 2021
4. Usulan SOP9
Pemilihan
5. SOP Pemilihan yang
telah diparaf Kabag
6. Foto dokumentasi
5
Mengajukan usulan
SOP Persiapan dan
Pemilihan kepada
Sekda
03 – 07 Mei 2021
3. Usulan SOP yang
telah diparaf Asisten
II dan ditandatangani
Sekda
4. Foto dokumentasi
6
Mengisi Penilaian
Mandiri Kematangan
UKPBJ
10– 25 Mei 2021
1. Terisinya bukti
dukung
2. Foto dokumentasi
3. Tervefirikasinya data
dukung

55. 46
BAB V
PENUTUP
Evaluasi aktualisasi merupakan salah satu aspek penilaian bagi
Peserta Pelatihan Dasar CPNS. Keberhasilan peserta dinilai dari
kemampuannya dalam menyusun dan menyajikan rancangan,
melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, menyusun laporan, dan
menyajikan hasil aktualisasi. Saat ini peserta berada ditahap menyusun
rancangan, adapun rancangan aktualisasi penulis berjudul “Upaya
Peningkatan Kematangan UKPBJ dengan Pemenuhan Bukti Dukung
Variabel Manajemen pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.
Mempawah”, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Berkonsultasi kepada mentor, coach, dan pimpinan Bag. PPBJ
2. Mengevaluasi bukti dukung yang tidak sesuai ketetuan
3. Membuat usulan perbaikan SOP Persiapan
4. Membuat usulan perbaikan SOP Pemilihan
5. Mengisi Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ
6. Membuat laporan aktualisasi
Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabuaten Mempawah selama 30 hari kerja, yaitu dari tanggal 9 April 2021
sampai dengan tanggal 25 Mei 2021. Dengan mengimplementasikan nilai-
nilai dasar ANEKA selama agenda habituasi diharapkan mampu
membangun intergrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
bidang.

56. DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Bupati Mempawah. 2018. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor
37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah. Mempawah : Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah.
Sekretaris Daerah. 2021. Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Tahun 2020.
Mempawah : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
LKPP. 2018. Buku Informasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat
Dasar. Seri Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika, Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
LKPP. (2019) Norma Standar Prosedur Manual Model Kematangan
UKPBJ. Jakarta : LKPP. Tersedia dari http://siukpbj.lkpp.go.id/
Darmayanti. 2018. Nilai-Nilai Dasar ANEKA. diakses pada 02 April 2021,
dari https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/6311-nilai-nilai-
dasar-aneka
Pesona Kata. 2018, Ringkasan Materi Modul Akuntabilitas bagi Latsar
CPNS, diakses pada 01 April 2021, dari
http://www.pesonakata.com/2018/05/ringkasan-materi-modul-
akuntabilitas.html

57. BIODATA PESERTA
Nama : Nurul Angreliany, S.S.T
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 23 Januari 1995
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Unit Kerja : Bag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jl. Daeng Manambon, Tengah, Mempawah Hilir.
Nomor Telepon : 085156-800023
Alamat Surel : angreliany@gmail.com
Riwayat Pendidikan
• SMA Negeri 1 Kota Pontianak – Jurusan IPA (2012)
• Politeknik Negeri Pontianak – Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (2016)
Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis
• Bimbingan Teknis Audit Internal SMM yang diselenggarakan oleh Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin tanggal 8 – 10 Agustus 2017 di
Banjarmasin
• Bimbingan Teknis Ahli Kontrak Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin tanggal 21 -23 Agustus 2017
di Pontianak
• Pelatihan Pelaksana Pekerjaan Jalan diselenggarakan boleh Balai Jasa
Konstruksi Wilayah V Banjarmasin tanggal 26 – 28 April 2018 di Pontianak
• Bimbingan Teknis Ahli Teknik Desain Jalan yang diselenggarakan Balai Jasa
Konstruksi Wilayah V Banjarmasin tanggal 28 – 30 Agustus 2019 di Pontianak