Dokumen tersebut membahas capaian penyusunan dokumen SIAP Kota Bengkulu yang mencakup tahapan yang telah dilakukan seperti sosialisasi awal, verifikasi data, dan lokakahrya. Dokumen ini juga mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan permukiman seperti kumuh, jalan lingkungan, drainase, air minum, persampahan, dan air limbah serta memberikan rekapitulasi arah kebijakan terkait penanganann
1. CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP
KOTA BENGKULU
DISAMPAIKAN PADA PLENO KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP
DOKUMENSLUMPIMPROVEMENTACTIONPLAN
Yogyakarta,
6 Oktober 2016
2. TAHAPAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP
1. Sosialisasi Awal
2. Koordinasi dan FGD/Diskusi Kecil
Pokjanis
22 April 2016
FGD Dokumen SIAP membahas kawasan
prioritas dan sinkronisasi program
2. Verifikasi data dan Tinjauan
Lapangan
7 Maret 2016
Drone Kawasan Kumuh Belakang
Pondok
8 Maret 2016
Drone Kawasan Kumuh Padang
Nangka
3. PENAJAMAN DOKUMEN SIAP
15 Juli 2016
Lokakarya Dokumen SIAP dan penandatangan
memorandum program Kota Bengkulu
3. Lokakarya 4. Review Dokumen
22 September Rapat Koordinasi bersama Tim
otaku Pembahasan Verifikasi Luasan Kumuh
30 September Rapat Koordinasi bersama Tim
kotaku Penyusunan Peta Sebaran Kumuh
4. Isu Strategis Pembangunan
Permukiman Kota Bengkulu
No Isu Kumuh
1 Isu Perumahan Permukiman
a Ketidakteraturan tata letak bangunan perumahan
b Bangunan hunian yang menempati lahan yang bermasalah
c Bangunan tidak memenuhi standard teknis bangunan perumahan
d Bangunan hunian yang berada pada kawasan-kawasan yang tidak diperkenankan menurut
penataan ruang, seperti; berada pada sempandan sungai dan pantai.
e Pertumbuhan kawasan kumuh dan liar di beberapa kawasan kota, khususnya di kawasan
permukiman pinggir pantai dan disekitar kawasan perekonomian seperti pasar dan pelabuhan
2 Isu Jalan Lingkungan
a jalan lingkungan belum memenuhi standard pelayanan minimum untuk jalan lingkungan (masih
jalan tanah/jalan rusak, lebar jalan belum memenuhi standard jalan lingkungan, serta belum
dilengkapi dengan fasilitas jalan seperti drainase, gorong-gorong, dan bangunan pelengkap jalan
lainnya)
3 Isu Drainase
a Sistem drainase belum terintegrasi anatara sistem drainase promer, skunder dan tersier
b Bangunan drainase yang ada telah mengalami kerusakan dan tidak adanya pemeliharaan
c Di kawasn yang berbatasan dengan pantai timbul sedimentasi pasir laut hasil pasang surut air laut
d Di beberapa tempat belum tersedia saluran drainase, sehingga genangan air hujan mudah timbul
Kawasan Lempuing Kawasan Padang Nangka
Kawasan Sawah Lebar Kawasan Kebun Tebeng
Kawasan Lingkar Timur Kawasan Tanjung Jaya
5. 4 Air Minum
A Cakupan layanan air minum di Kota Bnegkulu baru mencapai 60%
B Kualitas air minum di beberapa tempat belum memenuhi standard baku mutu air minum
C Sistem kelembagaan pengelolaan air minum belum maksimal
5 Persampahan
A Sarana dan prasarana persampahan yang ada belum memadai kebutuhan
B Belum ada pengelolaan persampahan di tingkat masyarakat
C Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Pencemaran
Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase
D Sistem kelembagaan pengelolaan persampahan belum maksimal
E Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dan prilaku hidup sehat yang
ramah lingkungan masih rendah
6 Air Limbah
A Kota Bengkulu belum memiliki Regulasi tentang Pengelolaan Air Limbah.
B Belum ada Sistem Pengelolaan air Limbah skala kota sebagai sistem sanitasi terpusat yang dapat
melayani pengelolaan air limbah di perkotaan dan permukiman padat penduduk
C Sistem Pengelolaan air limbah di tingkat masyarakat belum memadai, buangan air limbah dan
outlet dari kloset
D Sistem Pengelolaan air limbah di tingkat masyarakat belum memadai
e Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah rumah tangga dan prilaku
hidup sehat yang ramah lingkungan masih rendah
Kawasan Sawah Lebar
Kawasan Lempuing Kawasan Panorama
Kawasan Dusun Besar
6. 7 Proteksi Kebakaran
a Belum ada Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran
b Masih banyak jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui oleh
kendaraan pemadam kebakaran,
c Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang ada belum
mencukupi untuk melayani proteksi kebakaran di Kota Bengkulu
d Masih kurangnya pasokan air untuk pemadam kebakaran
e Masih kurangnya sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya
kebakaran
f Masih kurangnya penguatan kapasitas masyarakat tentang pelatihan
dan simulasi bencana kebakaran
g Belum ada data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang
mudah di akses
8 Isu Ruang Terbuka Hijau
a Terbatasnya lahan untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Publik
b Di beberapa kawasan permukiman belum memiliki RTH skala
lingkungan
Kelurahan Belakang Pondok
Kelurahan Kampung Kelawi
Kelurahan Nusa Indah
Kelurahan Pasar Bengkulu Kelurahan Kandang Mas
7. REKAPITULASI ARAHAN KEBIJAKAN TERKAIT
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
N0.
Sumber
Dokumen
Tujuan, Visi dan Misi Kebijakan Strategi/Program
1
RTRW
“Mewujudkan tata ruang yang
nyaman, aman, produktif dan
berkelanjutan berbasis mitigasi
bencana untuk mendukung
terwujudnya Kota sebagai kawasan
kota wisata dan berpendidikan
berskala nasional serta pusat
perdagangan dan jasa berskala
regional di wilayah Pesisir Barat
Wilayah Sumatera”.
1
Pengembangan dan pemantapan
sistem pusat pelayanan Kota
sebagai kesatuan sistem yang
terpadu dan berhierarki;
a Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
b Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara;
c Mengembangkan pusat pelayanan pariwisata dan pendidikan yang berskala nasional;dan
d
Mengembangkan pusat perdagangan jasa yang berskala regional
2
Pengembangan sistem jaringan
prasarana wilayah Kota dan
peningkatan kualitas serta
jangkauan pelayanan utilitas
Kota;
a
Meningkatkan akses jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan baik
dalam sistem primer maupun sekunder;
b Mengembangkan jalan lingkar Bengkulu Outer Ring Road (BORR);
c Mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat Pulau Sumatera;
d Mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;
e
Meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara di sebelah selatan kota untuk mendukung peran Kota
sebagai PKW;
f Mengembangkan sistem jaringan energi di bagian selatan kota;
g
Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi pada wilayah yang belum terlayani di bagian
selatan kota;
h
Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air di sebelah timur kota dan di sebelah selatan
kota; dan
i Mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah Kota.
8. N0.
Sumber
Dokumen
Tujuan, Visi dan Misi Kebijakan Strategi/Program
RTRW Pengembangan dan pengelolaan
kawasan budidaya; a
Menetapkan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b
Mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dan perkembangan
kawasan;
c Mengembangkan kawasan pariwisata di bagian Barat kota;
d
Mengembangkan kawasan pendidikan di bagian Utara kota untuk memantapkan peran Kota
sebagai kota pendidikan ;
f
Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di bagian tengah Kota untuk meningkatkan
pelayanan skala regional ;
g Mendorong pengembangan secara vertikal pada kawasan dengan kepadatan tinggi;
Pengelolaan kawasan lindung untuk
mendukung pembangunan Kota yang
berkelanjutan a
Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi
ekosistemnya;
b Mengembangkan RTH minimal 30% dari luas seluruh wilayah kota secara proporsional;
c
Merevitaslisasi secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun
akibat pengembangan kawasan budidaya;
d Mempertahankan kawasan Cagar Alam yang terletak disebelah Timur Kota; dan
Pengelolaan kawasan rawan
bencana a
Mempertahankan luasan kawasan lindung sebagai upaya adaptasi dan mitigasi bencana;
b Membatasi pengembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam;
c Mengembangkan jalur evakulasi yang menyebar diseluruh wilayah kota;
d
Mengembangkan ruang evakuasi bencana disebelah timur kota sebagai titik berkumpul
akhir;
e Mengembangkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;dan
f
Melakukan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana
9. N0.
Sumber
Dokumen
Tujuan, Visi dan Misi Kebijakan Strategi/Program
2
RPJMD Visi :“ Terwujudnya Bengkulu yang
sejahtera dan bermartabat, APBD
untuk rakyat””.
Misi ; "
1
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance dan clean goverment)
2
Mewujudkan percepatan
pembangunan infrastruktur
perkotaan
Arah kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur yang terdapat pasa misi 2 RPJMD
Kota Bengkulu, disusun dalam arah kebijakan dan
program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut
1
Pembangunan dan pemeliharaan jalan
lingkungan, jembatan,drainase dan irigasi
a Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
b Program Normalisasi Saluran Sungai dan Pantai Serta Sarana Pengairan Lainnya
c Pemeliharaan Jaringan Drainase & Irigasi
d Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan
e
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
2
Meningkatkan sarana dan prasarana
persampahan dan limbah, air bersih,
Kelistrikan
a Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
b
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pengelolaan LPJU, Lampu Hias, Lampu Taman,
Dekorasi dan Reklame Kota
c Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3
pemeliharaan dan pengelolaan perumahan
rakyat yang sesuai standar dan terjangkau
a
Program Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan
b
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4
Meningkatkan sarana prasarana dan
pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan a
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
b Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
c Peningkatan Kinerja Pengelolaan Kebersihan Permukiman dan Kawasan Wisata
d Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
5 Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
penertiban terhadap infrastruktur perkotaan a
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
b Program Pengawasan Pemanfaatan Ruang
10. N0.
Sumber
Dokumen
Tujuan, Visi dan Misi Kebijakan Strategi/Program
3
RPI2JM 1
Kebijakan pengembangan infrastruktur daerah dapat sejalan serta
mempunyai relefansi yang kuat terhadap pencapaian Visi-Missi dan strategi
masing-masing kab./kota sehingga, dapat selaras dan bersinergi dengan
sektor-sektor lainnya.
2
Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur mampu direncanakan dengan
matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan daerah.
3
Dengan kebijakan pengembangan infrastrukr yang tepat, diharapkan mampu
menstimulasi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, khusunya
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4
Terdapat peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga
kompetensi dan kemandirian pemerintah daerah dapat dicapai, terutama
dalam hal memformulasikan pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat.
5 Tersedianya infrastruktur skala lingkungan perumahan ü Penanganan terhadap kawasan kumuh dan rawan bencana;
ü Dukungan pengembangan kawasan RSH;
ü Prasarana/jaringan jalan lingkungan, air minum, sanitasi lingkungan, MCK/septik tank
komunal, pelayanan sampah skala lingkungan (3R), TPS;
ü Pembangunan Drainase lingkungan
ü Penyediaan fasum/fasos/fasek: Olahraga/Rekreasi/Open space dll
6 Tersedianya infrastruktur Skala Kawasan/Permukiman ü Penataan bangunan & lingkungan
ü Peningkatan kualitas permukiman
ü Prasarana/jaringan jalan kawasan
ü Prasarana/sistem jaringan air minum kawasan
ü Sanitasi kawasan, Pengelolaan sampah skala kawasan, SPA, Drainase kawasan
ü Fasum/fasos, fasek: Puskesmas, Olahraga/Rekreasi/Open space dll
7 Tersedianya infrastruktur Skala Kota/ Kabupaten ü Penataan dan Revitalisasi kawasan
ü Rencana induk sistem (RIS)
ü Sistem jaringan jalan dan jembatan
ü Sistem manajemen persampahan dan Tempat Pemrosesan Akhir
ü Sistim Penyediaan Air Minum Kota/Kab
ü Sistem Pengelolaan air limbah/IPLT
ü Sistem drainase dan Pengendalian Banjir
ü Fasum/fasos/fasek, Pasar, Terminal, rumah sakit dll
Reformasi sektor/Capaciy building/GG
ü Pemberdayaan kelembagaan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas
ü Pemberdayaan forum kota dan kerjasama antar berbagai stakeholder
ü Pemberdayaan kelompok masyarakat dan aparat daerah dalam penyiapan rencana
strategi/program, kegiatan dan pelaksanaan melalui pendampingan dan pelatihan.
11. N0.
Sumber
Dokumen
Tujuan, Visi dan Misi Kebijakan Strategi/Program
4
SSK Visi :“Terwujudnya Kota Bengkulu yang bersih dan sehat Tahun 2019”
Misi :
Misi Persampahan Membangun pusat layanan sanitasi berbasis masyarakat ,
1 Membangun pusat layanan persampahan berbasis masyarakat
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
kota,
2
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meningkatkan
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kota
Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana air bersih, air limbah, dan
drainase,
3
Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui pembangunan sarana
prasarana persampahan
Penguatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat melalui penjaringan aspirasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dalam
pembangunan sanitasi,
Misi Perlimbahan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sektor sanitasi dan
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
1 Membangun pusat layanan Perlimbahan berbasis masyarakat
2
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meningkatkan
sarana dan prasarana pengelolaan Perlimbahan Kota
3
Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi,
pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan
sanitasi khususnya perlimbahan
Misi drainase
1 Membangun pusat layanan drainase berbasis masyarakat dan gender
2
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meningkatkan
sarana dan prasarana pengelolaan drainase Kota
3 Meningkatkan perawatan dan pemanfaatan drainase yang ada
5
MPS Prioritas Penanganan Persampahan
1 Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kota
2 Penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan TPA
4 Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya
5 Program Pengelolaan Sampah dari Stasiun Antara Sampai TPA
Prioritas Penanganan Air Limbah Permukiman
1 Penyusunan Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi Skala Kota
2 Penyusunan DED Rencana Induk Sistem dan Teknologi Pengelolaan Air Limbah
3 Program Pembangunan IPAL Komunal/Tangki septik Komunal
4 Program Rehabilitasi IPLT dan Fasilitasnya
Prioritas Penanganan Air Limbah Permukiman
1 Program Penyiapan Dokumen Perencanaan Sub sektor Drainase Permukiman
2 Program Penyiapan Dokumen Perencanaan Sub sektor Drainase Permukiman
3 Prioritas Penanganan Air Limbah Permukiman
4 Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS
5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12. REGULASI DAN KEBIJAKAN YANG PERLU DISUSUN UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KOTA BENGKULU
1. Percepatan penyusunan dan pengesahan Raperda
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh
4. Penyusunan dan pengesahan perda tentang peraturan
pengelolaan limbah domestik
6. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
2. Pengesahan Rencana Peraturan Daerah Bangunan
Gedung
7. Penyusunan dan pengesahan perda tentang peraturan
Ruang Terbuka Hijau
3. Penyusunan Dokumen SPPIP
5. Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kota
13. Dari rekomendasi untuk penyusunan regulasi berkaitan dengan
Pencegahan dan penanganan kumuh di Kota Bengkulu sedang
dilaksakan Penyusunan Raperda Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu
Rapat Pembahasan Awal
Rapat Pembahasan Tengah
RAPAT PRA KONSENSUS
14. LOKASI DAN SEBARAN KUMUH
KOTA BENGKULU
Perkembangan permukiman kumuh di Kota Bengkulu
sebagian besar berada di sepanjang pantai, sungai
dan kawasan perdagangan. Selain itu terdapat
permukiman kumuh di kawasan ilegal secara status
kepemilikan lahan, seperti; lokasi areal milik pelindo,
di Kelurahan Sumber Jaya.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 98
Tahun 2016, Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota
Bengkulu Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi
Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu menetapkan
48 Kelurahan dengan luasan kumuh sebesar 867,27 Ha.
18. Kelurahan : Lempuing
Kecamatan : Ratu Agung
FISIK
Keteraturan Bangunan Hunian Bangunan hunian memiliki keteraturan 63% persentase
Kepadatan Bangunan Hunian Tingkat kepadatan bangunan hunian …..unit/Ha 32 Unit/Ha
Kondisi Fisik Bangunan Bangunan Permanen 26% persentase
Aksesibilitas Lingkungan Kondisi Permukaan Jalan yang Buruk/ Rusak 31% persentase
Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran 16% persentase
Saluran Drainase yang tidak berfungsi dengan baik 68% persentase
Kawasan tergenang/ banjir pada musim hujan 65% persentase
Kawasan yang terlayani saluran air hujan (drainase) 32% persentase
Konstruksi saluran drainase (kontruksi semen/ beton) 5% persentase
Lingkup Pelayanan Jaringan Perpipaan 20% persentase
Sumber Air Bersih Sumur/Sungai 45% persentase
Lingkup Pelayanan Saluran Limbah Air Kotor/Limbah Rumah Tangga 73% persentase
Kepemilikan Jamban & Septic Tank 86% persentase
Pengelolaan Persampahan kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan kota 69% persentase
NON FISIK
Bangunan hunian memiliki IMB 100% persentase
Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah 100% persentase
Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk …..jiwa/Ha (=jumlah penduduk dibagi luas wilayah RT) 27,8 jiwa/Ha
Mata pencarian penduduk
Pekerjaan Penduduk pada sektor informal (pedagang kaki lima, pedagang asongan,
pemulung, penarik becak, pengamen, pedagang pasar, buruh, nelayan, buruh).
81% persentase
Jumlah Penghasilan Rata-rata
Rumah Tangga (KK) _ UMR Kota
penghasilan keluarga diatas UMR Provinsi 37% rumah tangga
Posyandu 7
Puskesmas Pembantu 0
Puskesmas 1
Praktek Dokter 1
Rumah Sakit 0
PAUD/TK 5
SD/MI 2
SLTP/MTS 1
SLTA/MSn 2
Pendidikan Non Formal (Kursus/Pelatihan) 0
-
Tidak tersedia
hidrant pemadam
Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran
Pelayanan Air Minum
Pengelolaan Air Limbah
Drainase Lingkungan
KRITERIA / INDIKATOR PARAMETER NILAI SATUAN
rumah tangga
rumah tangga
Legalitas pendirian bangunan
Pengamanan Bahaya Kebakaran
Fasilitas Pelayanan Pendidikan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Profil Kumuh
(Kel. Lempuing)
20. a. Penilaian Defisiensi Fisik dan Nonfisik
No Kecamatan Kelurahan
Tingkat Defisiensi
Penilaian Fisik
(a)
Tingkat
Kerentanan Non
Fisik
(b)
Total Skoring (a x b)
1 Singaran Pati
1 Panorama 2 2 4
2 LingkarTimur 2 1 2
3 Padang Nangka 3 2 6
4 Dusun Besar 3 2 6
2 Kampung Melayu
1 Teluk Sepang 3 2 6
2 Padang Serai 3 1 3
3 Sumber Jaya 3 2 6
4 Kandang Mas 2 2 4
5 Kandang 2 2 4
3 Muara Bangkahulu
1 Pematang Gubernur 2 2 4
2 Beringin Raya 3 1 3
3 Bentiring 3 1 3
4 Bentiring Permai 2 1 2
5 Rawa Makmur 2 2 4
6 Rawa Makmur Permai 3 1 3
7 Kandang Limun 2 2 4
4 Ratu Agung
1 Sawah Lebar 3 2 6
2 Sawah Lebar Baru 2 2 4
3 Lempuing 3 2 6
4 Kebun Kenanga 2 2 4
5 Kebun Beler 2 1 2
6 KebunTebeng 2 2 4
7 Nusa Indah 2 1 2
8 Tanah Patah 2 1 2
21. No Kecamatan Kelurahan
Tingkat
Defisiensi
Penilaian Fisik
(a)
Tingkat Kerentanan
Non Fisik
(b)
Total
Skoring
(a x b)
5 Ratu Samban
1 Penurunan 2 1 2
2 Belakang Pondok 3 2 6
3 Kebun Dahri 2 1 2
4 KebunGeran 2 1 2
6 Selebar
1 Sumur Dewa 3 1 3
2 Betungan 2 1 2
3 BumiAyu 2 1 2
4 Pagar Dewa 2 2 4
7 Teluk Segara
1 Tengah Padang 2 1 2
2 Sumur Melele 2 1 2
3 Malabero 2 1 2
4 Kebun Keling 2 1 2
5 Kebun Ros 3 1 3
6 Berkas 2 1 2
7 Bajak 3 2 6
8 Pondok Besi 3 1 3
9 Pintu Batu 2 1 2
8 Sungai Serut
1 Kampung Kelawi 3 2 6
2 Pasar Bengkulu 2 1 2
3 Semarang 2 2 4
4 Sukamerindu 3 1 3
5 TanjungAgung 2 2 4
9 GadingCempaka
1 Jalan Gedang 2 1 2
2 Sidomulyo 2 1 2
Skoring pernilaian Defisiensi Fisik :
a. Keteraturan bangunan ( 1 ≥ 60%, 2=30%-60%, 3 ≤ 30%)
b. Kepadatan bangunan (1 ≤ 50 Unit/Ha, 2 = 50-100 Unit/Ha, 3 ≥ 100
Unit/Ha)
c. Kelayakan Fisik Bangunan ( 1 ≥ 60%, 2=30%-60%, 3 ≤ 30%)
d. Aksesibilitas Lingkungan (1 ≥60%, 2 = 30%-6 0%, 3 ≤ 30%)
e. Luas genangan/banjir (1 ≥ 50%, 2 = 30%-50%, 3 ≤ 30%)
f. Pelayanan Air Minum (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
g. Pengelolaan Air Limbah (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
h. Pengelolaan Persampahan (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
i. Pengamanan Bahaya Kebakaran (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
Skoring penilaian Kerentanan Non Fisik:
a. Legalitas pendirian bangunan (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
b. Kepadatan penduduk (1 ≤ 200 jiwa/ha, 2 = 200-400 jiwa/ha, 3 ≥
400 jiwa/ha)
c. Mata pencaharian penduduk/UMR (1 ≥ 60% RT diatas UMR, 2 =
30%-60% RT di atas UMR, 3 ≤ 30% RT di atas UMR)
d. Penggunaan Daya Listrik (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
e. Fasilitas pelayanan kesehatan (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
f. Fasilitas pelayanan pendidikan (1 ≥ 60%, 2 = 30%-60%, 3 ≤ 30%)
22. PRIORITISASI DAN RENCANA PENANGANAN
HASIL PERANKINGAN
STRATEGI PENANGANAN :
Penyediaan
infrastruktur sesuai
Standar Pelayanan
Minimum (SPM)
dalam rangka
peningkatan kualitas
lingkungan dan
perbaikan mutu
kehidupan sosial
ekonomi masyarakat
serta kualitas
Permukiman kumuh
Peningkatan layanan
infrastruktur sesuai
SPM dan perbaikan
kualitas rumah
kumuh serta
peningkatan
penghidupan
masyarakat miskin
pada kawasan
kumuh
Perhatian khusus
pada pengurangan
tingkat kerentanan
sosial-ekonomi
masyarakat miskin
melalui pelatihan,
dan perbaikan
kualitas permukiman
kumuh
Peningkatan taraf
penghidupan dan
kapasitas SDM
masyarakat miskin
pada kawasan kumuh
dan peningkatan
kualitas dan kuantitas
infrastruktur pada
kawasan kumuh dalam
rangka meningkatkan
layanan infrastruktur
sesuai SPM
Memorandum
23. STRATEGI PENANGANAN KUMUH KOTA BENGKULU
No Aspek Strategi Program Strategis Pelaku Sumber Pendanaan
Program pengelolaan lingkungan
permukiman yang sehat dan layak huni
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta, BLH Provinsi, BLH
Kota,
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program penyediaan sarana dan prasarana
pendukung kawasan permukiman
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program pengelolaan lingkungan
permukiman terhadap pencemaran
lingkungan
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta, Kemen LH, BLH
Provinsi.
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program revitalisasi kawasan permukiman
yang cenderung kumuh
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program renovasi rumah yang tidak layak
huni
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
permukiman kembali rumah/permukiman
di sempadan sungai dan sempadan pantai
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
permukiman kembali
perumahan/permukiman di lahan ilegal
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembangunan permukiman di
kawasan yang belum terbangun
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembangunan permukiman bagi
masyarakat yang bernpenghasilan rendah
(MBR)
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembangunan twin block rumah
susun
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang
Perkim Kota, Bappemdal Kota, BPS Kota,
Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
1 Permukiman Merencanakan
Kawasan
Permukiman yang
Sehat
Peningkatan
Kualitas
Permukiman yang
Padat dan
Cenderung
Kumuh
Pemukiman
kembali terhadap
permukiman
padat di
sempadan sungai
dan sempadan
pantai, serta lahan
dengan status
ilegalPembangunan
permukiman bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah (MBR)
24. No Aspek Strategi Program Strategis Pelaku Sumber Pendanaan
Merencanakan
jaringan
pelayanan air
minum
Program perencanaan pengelolaan air
minum Kota Bengkulu
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang CK
Kota, Bappemdal Kota dan PDAM.
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pengolahan air
minum
Program peningkatan sarana dan prasarana Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang CK
Kota dan PDAM
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Meningkatkan
suplai air baku
Program pencarian dan pemanfaatan
sumber air baru
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang CK
Kota, Bappemdal Kota, BLH Kota, BPN
Kota, PDAM dan Dinas Kesehatan Kota.
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Mengembangkan
SPAM dengan
memberdayakan
masyarakat
Program pelatihan dan pengadaan sarana
pendukung SPAM bagi masyarakat
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, Dinas PU Bidang CK
Kota, Bappemdal Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pengolahan
persampahan
Program peningkatan sarana dan prasarana
pendukung pengolahan sampah
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota dan BLH
Kota
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Memperluas
layanan
persampahan
Program perluasan layanan pengangkutan
persampahan
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program penerapan teknologi dalam
pengelolaan sampah menggunakan
metode 3 – R
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program sosialisasi informasi pengelolaan
sampah metode 3 – R
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Meningkatkan
kerjasama dan
peran swasta
dalam
pengolahan
sampah
Program peningkatan kerjasama dengan
pihak swasta dalam pengolahan sampah
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
4 Air Minum
5 Persampahan
Meningkatkan
sosialisasi
pengolahan
sampah dengan
metode 3 – R
25. No Aspek Strategi Program Strategis Pelaku Sumber Pendanaan
Merencanakann
pengelolaan
limbah
Program perencanaan pengelolaan air
limbah
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota dan BLH
Kota
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota
Program pembangunan IPLT Kota
Bengkulu
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, BLH Kota dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembangunan IPAL Kota
Bengkulu
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program penambahan sarana dan prasarana
pendukung sanitasi
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi dan Dinas PU Bidang
CK Kota
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Meningkatkan
pengelolaan
limbah skala
komunal
Program pembangunan pengelolaan
limbah skala komunal sebagai pilot project
Kementerian PU-PR DJCK, Dinas PU
Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, BLH
Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program penyuluhan pengelolaan sampah
dengan 3 – R
Dinas PU Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi,
Dinas PU Bidang CK Kota, Bappemdal Kota
dan BLH Kota
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pelatihan masyarakat dalam
pengolahan sampah
Dinas PU Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi,
Dinas PU Bidang CK Kota, Bappemdal
Kota, BLH Kota dan Pokmas
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pelatihan dalam pengelolaan
SPAM pada kelompok masyarakat
Dinas PU Bidang CK Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, Pokmas
dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembinaan kelompok masyarakat
dalam pengeloaan SPAM
Dinas PU Bidang CK Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, Pokmas
dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program penyuluhan dalam pengelolaan
lingkungan
Dinas PU Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi,
Dinas PU Bidang CK Kota, Bappemdal
Kota, BLH Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pembinaan bagi masyarakat
dalam pencegahan terjadi genangan air
Dinas PU Bidang CK Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, Pokmas
dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta,
CSR dan Masyarakat
Program penyuluhan pada kawasan
permukiman sekitar sempadan sungai
Dinas PU Bidang CK Provinsi, Dinas PU
Bidang CK Kota, Bappemdal Kota, Pokmas
dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Program pemasangan papan larangan
mendirikan bangunan di sempadan sungai
dan kawasan lindung
Dinas PU Bidang CK Provinsi, BLH Provinsi,
Dinas PU Bidang CK Kota, Bappemdal
Kota, BLH Kota, Pokmas dan Swasta
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan
Swasta
Penyusunan
Regulasi
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi
Kebakaran
DAMKAR, PU, BPPD, APBN, APBD
Pembangunan
Sarana/Prasarana
Kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
dan Penyediaan Kendaraan Pemadam
Kebakaran
DAMKAR, PU, BPPD, APBN, APBD
APBN
APBD
Pembangunan
RTH
Pembangunan RTH Lingkungan di
Kawasan Permukiman Kumuh
Dinas PU Propinsi/Kota, BAPPEDA, Dinas
Kebersihan Pertamanan, Komunitas Hujau
Proteksi
Kebakaran
7
Ruang Terbuka
Hijau
8
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
apabila terjadi
genangan air
Meningkatkan
informasi
masyarakat
mengenai
kawasan lindung
yang dilarang
mendirikan
bangunan
Penyusunan
Regulasi
Penyusunan Master Plan Kota Hijau
6 Air Limbah
Melakukan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pengolahan
limbah
Meningkatkan
sosialisasi
pengolahan
sampah 3 – R
(Reuse , Reduce
dan Recycle )
Memfasilitasi
kelompok
masyarakat dalam
pengelolaan
SPAM
26. SKENARIO PENANGANAN KUMUH
ROADMAP DATA CAPAIAN DAN TARGET PENANGAN KAWASAN KOTA PROVINSI BENGKULU
KOTA: BENGKULU
No Kecamatan
Jumlah
penduduk
(jiwa)
No. SK Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh
lokasi Target Pencapaian Penanganan
KetLokasi
Penanganan
Tahun Penanganan Target Pencapaian Penanganan
(Ha)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Selebar 63,701 No.98 Th 2016 196,73 10,4 9 0 28.08 51.45 50 50
2 Gading Cempaka 42,987 No.98 Th 2016 6,3 - 10 0 0 0 0 0
3 Teluk Segara 23,644 No.98 Th 2016 53,24 6,77 16 14.17 0 0 0 0
4 Muara bangkahulu 42,448 No.98 Th 2016 58,92 18,19 23 33.04 0 0 0 0
5 Kampung Melayu 37,486 No.53 Th 2016 149,96 30 9 0 10 35 26 0
6 Ratu Agung 50,619 No.53 Th 2016 202,04 20 17 77 0 15 39.08 0
7 Ratu Samban 25,306 No.53 Th 2016 33,01 5,41 7 0 12.7 0 0 0
8 Sungai Serut 23,544 No.53 Th 2016 60,42 - 5 10 9.8 0 0 0
9 Singaran Pati 41,563 No.53 Th 2016 106,65 18,34 27 21 30 29.64 0 0
27. DAFTAR LOKASI PRIORITAS KAWASAN KUMUH
KOTA BENGKULU
NO LOKASI KAWASAN
LUAS KAWASAN
KUMUH (HA)
KELURAHAN KECAMATAN TIPOLOGI
1 Lempuing 37,2 Lempuing
Tanah Patah
Ratu Agung PermukimanTepiAir
Permukiman dan perumahan dataran rendah
2 Sawah Lebar 131,31 Sawah Lebar
Tanjung Agung
Semarang
Sawah Lebar Baru
KebunTebeng
Sungai Serut
Ratu Agung
PermukimanTepiAir (Pinggiran sungai dan drainase induk kota)
3 Dusun Besar 109,23 Dusun Besar
Padang Nangka
Panorama
LingkarTimur
Singaran Pati Permukiman pendukung kegiatan perkotaan yang juga telah
dilengkapi kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum
lainnya
4 Belakang Pondok 28,79 Belakang Pondok
Kebun Dahri
Sukamerindu
Ratu Samban
Sungai Serut
Permukiman pendukung kegiatan perkotaan yang juga telah
dilengkapi kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum
lainnya
5 Rawa Makmur 54,18 Rawa Makmur
Rawa Makmur Permai
Kampung Kelawi
Muara Bangkahulu
Sungai Serut
PermukimanTepiAir
6 Sumber Jaya 99,02 Sumber Jaya
Teluk Sepang
Padang Serai
Kampung Melayu PermukimanTepiAir
28. KAWASAN
SAWAH LEBAR
Permasalahan infrastruktur jalan yang belum
memadai, masih jalan tanah tanpa perkerasan.
Dibeberapa titik juga terdapat timbunan sampah,
diangkut ke TPS setiap minggu.
Kawasan sepanjang Jalan Irian, Tanjung Agung
– Semarang berada dipinggir sungai, banjir
sering terjadi di wilayah ini.
29. KAWASAN LEMPUING Permasalahan utama di kawasan Lempuing
– Tanah Patah ini adalah sarana
infrastruktur jalan yang kurang memadai,
jalan banyak yang berlubang dan jika
kondisi hujan menyisakan genangan
Pada kawasan ini terdapat jalur
drainase induk kota dari arah
Padang Harapan dengan muara
drainase di Kuala Alam – Pantai
Panjang. Kondisi drainase
sebagian kurang baik, badan
drainase rusak parah,
sendimentasi juga terjadi yang
mengakibatkan terganggunya
aliran air.
30. RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1
ASPEK KONSEP STRATEGI
Jalan lingkungan Peningkatan pelayanan jalan
lingkungan
1. Memperbaiki kualitas jalan lingkungan di areal permukiman
Pengelolaan drainase
lingkungan
Peningkatan sistem dan
jaringan drainase
1. Membangun saluran drainase/gorong-gorong
2. Normalisasi saluran drainase
3. Menambah dimensi saluran drainase
4. Integrasi saluran drainase l ingkungan dengan drainase induk
kawasan
Penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan air
bersih
1. Menambah sambungan rumah (SR)
2. Meningkatkan kuantitas air
3. Memperbaiki jaringan perpipaan untuk memperlancar distribusi
air
Pengelolaan limbah
dan sanitasi
Peningkatan pelayanan air
limbah
1. Membangun MCK komunal
2. Memperbaiki kondisi MCK individual yang tidak layak
Pengelolaan
persampahan
Peningkatan layanan
pengangkutan persampahan dan
pencegahan pembuangan
sampah ke saluran drainase
1. Menambah armada gerobak sampah, motor sampah, dan
gerobak
2. Menyediakan bak sampah di sepanjang jalan di permukiman
nelayan
31. Pembangunan dan Peningkatan
Kualitas Jalan Lingkungan,1
Perencanaan dan pembangunan distem
drainase lingkungan, serta peningkatan
kualitas dan dimensi drainase yang
ada, untuk dapat mengoptimalkan
sistem drainase.
2
Perbaikan jalan Lapis Penetrasi
menjadi Jalan Hotmix dan Saluran
Drainase serta pembangunan bangunan
pelengkap, plat duiker dan gorong-
gorong
3
PERENCANAAN KAWASAN KELURAHAN LEMPUING
32. Lokasi penanganan skala lingkungan kel. lempuing
Penanganan non BLM
2016
Penanganan
melalui BLM
RENCANA PENANGANAN KAWASAN LEMPUING
35. JENIS KEGIATAN BIAYA
Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan
Lempuing, Kota Bengkulu
Rp 5.655.496.354,86
Biaya Umum Rp. 7.425.000
Jalan
Jalan Hotmix 3.545 x 3 x 0,06 m Rp 3.717.050.946
Drainase Jalan Type 40 dan 50 = 2.235 m Rp 931.410.002
Drainase Permukiman Type 80, 150 dan 3 m - 539 m Rp 929.610.407
REKAPITULASI KEGIATAN SKALA KAWASAN LEMPUING
39. Kawasan Sumber Jaya
Penanganan Khusus “Kampung Nelayan”
Deliniasi dengan warna merah merupakan lahan milik
Pelindo, yang direncanakan menjadi kampung nelayan (DED
sedang disusun oleh Satker PKPS Kementerian PU_PR)
40. Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan
RW. 2 Kampung Nelayan Kelurahan
Sumber Jaya
MEMORANDUM PROGRAM
PENANGANAN KUMUH KOTA
BENGKULU
Penganggaran NUSP 2015 sd
2017.xlsx