Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
1. Arah Kebijakan Pembangunan Air Minum dan
Sanitasi Nasional serta Strategi Optimalisasi Fungsi
Kelembagaan Pokja AMPL Daerah
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pokja AMPL Tingkat Provinsi NTT
Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
Kamis, 10 November 2022
3. 1. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas
SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui
perluasan cakupan layanan
2. Peningkatan dan pembangunan SPAM
3. Pengelolaan asset (inventarisasi jaringan,
operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)
4. Penyediaan akses air minum untuk daerah
rawan air dan kepulauan
5. Penyediaan akses air minum bukan
jaringan perpipaan terlindungi baik secara
swadaya oleh masyarakat maupun oleh
pemerintah dan pemerintah daerah di
lokasi khuhsus
6. Pengembangan teknologi pengolahan
dan pengamanan air minum
1. Integrasi arah kebijakan dan sasaran
pembangunan dalam dokumen
perencanaan daerah
2. Peningkatan kualitas perencanaan air
minum yang terintegrasi (Jakstrada,
RISPAM, dan Rencana Bisnis PDAM)
yang didukung dengan sistem data
dan informasi
3. Perkuatan fungsi kelembagaan
regulator air minum
4. Optimalisasi pendanaan dan
Pengembangan alternatif pendanaan
untuk pengembangan SPAM (termasuk
skema investasi badan usaha)
1. Penyehatan PDAM melalui bantuan
teknis dan non teknis, antara lain
penurunan tingkat kehilangan air,
efisiensi produksi, pengelolaan
keuangan dan SDM, penerapan tarif
yang memadai, serta peningkatan
kualitas pelayanan
2. Penerapan Rencana
Pengamanan Air Minum dan
Pengawasan Kualitas Air Minum;
3. Penerapan Smart Grid Water
Management
4. Peningkatan kapasitas
penyelenggara SPAM lainnya
(UPTD, BUMDes, KPSAM, dll)
Penyadaran masyarakat untuk dapat :
1. Menerapkan perilaku hemat air
2. Mengakses layanan air minum
perpipaan atau menggunakan
sumber air minum bukan jaringan
perpipaan terlindungi secara
swadaya
3. Menerapkan pengelolaan air minum
aman dalam rumah tangga
ARAH KEBIJAKAN AIR MINUM
DALAM RPJMN 2020-2024
3
Pengembangan dan pengelolaan
SPAM
Peningkatan tata kelola
kelembagaan untuk penyediaan
air minum layak dan aman
Peningkatan kapasitas
penyelenggara air minum
melalui pendampingan
teknis dan non teknis
Perubahan perilaku masyarakat
Penyediaan akses air minum universal yang layak, aman, dan terjangkau untuk semua
4. 1. Penguatan layanan
pengelolaan air limbah
domestik, melalui sistem
pengelolaan lumpur tinja
2. Penguatan layanan
pengelolaan sampah di
perkotaan
3. Penguatan peran dan
kapasitas PDAM sebagai
penyedia jasa layanan
pengelolaan air limbah
domestik, terutama bagi
daerah dengan cakupan air
perpipaan lebih dari 50%
1. Fasilitasi penyusunan
regulasi di daerah mengenai
pengelolaan sanitasi (air
limbah dan sampah
domestik)
2. Penyediaan mekanisme
insentif bagi pemerintah
daerah untuk
mengalokasikan anggaran
pembangunan infrastruktur
sanitasi
3. Penerapan regulasi daerah
yang mengatur kewajiban
pembayaran pengelolaan
sanitasi
1. Pelaksanaan bimbingan
teknis pembangunan
infrastruktur sanitasi
2. Sinkronisasi perencanaan
tata ruang dengan
pembangunan sanitasi
3. Pengembangan konsep
resource recovery dan
circular economy
4. Pembangunan infrastruktur
sanitasi (air limbah
domestik dan sampah)
5. Pengelolaan data berbasis
web
1. Pelaksanaan program
perubahan perilaku di tiap
desa dan kelurahan yang
belum Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) di
tempat terbuka
2. Penguatan mekanisme
monitoring yang terjadwal
3. Penguatan keberlanjutan
STBM di tingkat kabupaten
dan kota (post ODF)
4. Penguatan kampanye
pengurangan sampah
1. Penyediaan pola subsidi
yang tepat untuk
meningkatkan kemampuan
masyarakat
2. Pengembangan layanan
sanitasi melalui sistem
pembiayaan yang inovatif
3. Peningkatan kapasitas
pemerintah daerah untuk
melakukan kerja sama
4. Menciptakan wirausaha
sanitasi di daerah yang
memiliki potensi dan
peningkatan kapasitas
dalam wirausaha sanitasi
ARAH KEBIJAKAN SANITASI
DALAM RPJMN 2020-2024
4
4
Peningkatan kapasitas
institusi dalam layanan
pengelolaan sanitasi
Peningkatan komitmen
kepala daerah untuk
layanan sanitasi yang
berkelanjutan
Pengembangan
infrastruktur dan layanan
sanitasi permukiman
sesuai dengan
karakteristik dan
kebutuhan daerah
Peningkatan perubahan
perilaku masyarakat
dalam mencapai akses
aman sanitasi
Peningkatan peluang
kerja sama dan
pendanaan
Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang
diterjemahkan menjadi 5 arah kebijakan dan strateginya
5. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENYEDIAAN
AIR MINUM DALAM RKP 2023
5
Arah Kebijakan RKP 2023
Rendahnya penyediaan akses air minum aman
sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
1
Terbatasnya dan belum optimalnya infrastruktur
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang
disebabkan oleh:
a. Keterbatasan pendanaan;
b. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam
memprioritaskan akses air minum, baik dari segi
pendanaan maupun kesiapan kelembagaan;
c. Belum optimalnya kapasitas pelaksana
penyelenggara SPAM;
d. Kurangnya kesiapan masyarakat untuk
mengakses SPAM terbangun; dan
e. Rendahnya permintaan masyarakat untuk
mendapatkan layanan akses air minum.
2
Isu Strategis
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum
perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi
secara swadaya
Peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang
difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan kapasitas
SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-revenue water),
peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun
lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan
pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun
1
Perkuatan mekanisme pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan
fungsi kelembagaan regulator air minum guna meningkatan kualitas
perencanaan air minum yang terintegrasi
2
3
6. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENYEDIAAN SANITASI
DALAM RKP 2023
6
Penyediaan akses sanitasi aman yang difokuskan
pada pengembangan sistem terpusat dan setempat
termasuk layanan lumpur tinja dan perluasan
sambungan rumah.
1
Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan
penyelenggara sanitasi dari sisi perencanaan, teknis
dan strategi pendanaan.
2
Arah Kebijakan RKP 2023
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman
masih rendah.
1
Terbatasnya dan belum optimalnya infrastruktur
air limbah domestik yang disebabkan oleh:
a. Keterbatasan pendanaan;
b. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam
memprioritaskan akses sanitasi, baik dari segi
pendanaan maupun kesiapan kelembagaan;
c. Belum optimalnya kapasitas pelaksana
penyelenggara air limbah domestik;
d. Rendahnya permintaan masyarakat untuk
mendapatkan layanan air limbah domestik; dan
e. Rendahnya komitmen Pemda dalam memastikan
kesiapan kelembagaan dan pendanaan
infrastruktur sanitasi.
2
Isu Strategis
7. Target dan Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi
Layak dan Aman Provinsi NTT
8. TARGET RPJMN 2020-2024 DAN SDG’S 2030
8
MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH
DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA
Target 6.1
Pada tahun 2030, mencapai akses universal air minum yang merata, aman, dan terjangkau
untuk semua.
Target 6.2
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata
bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
Target 6.3
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,
dan meminimalkan produksi limbah berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang
tidak diolah, meningkatkan daur ulang (recycle), serta penggunaan kembali (reuse) barang daur ulang.
MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN,
TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN
Target 11.1
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman,
terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
90% layak
(termasuk 15% aman)
Rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi
layak dan aman
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
di Tempat Terbuka
0%
Rumah tangga yang memiliki
akses sampah terkelola dengan
baik (perkotaan)
80% penanganan
20% pengurangan
Tersedianya layanan
sanitasi dan air minum
yang terintegrasi di 3 kota
Tersedianya sistem layanan sanitasi
berkelanjutan
Rumah tangga memiliki
akses air minum layak
100% layak
(termasuk 15% aman)
Rumah tangga dengan
akses air minum perpipaan
10 juta sambungan
rumah
Terpenuhinya akses air minum
layak dan aman
2030
2019
2024
2015
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2020-2024
Target Nasional Pembangunan
Perumahan, Sanitasi Dan Air Minum
70% Rumah Layak Huni (Rumah tangga akses pada Rumah Layak Huni )
9. CAPAIAN AKSES AIR MINUM DI PROVINSI NTT TAHUN 2021
9
SUMBA
BARAT
SUMBA
TIMUR
KUPANG
TIMOR
TENGAH
SELATAN
TIMOR
TENGAH
UTARA
BELU ALOR LEMBATA
FLORES
TIMUR
SIKKA ENDE
Provinsi
NTT
NGADA
MANGGARA
I
ROTE NDAO
MANGGARA
I BARAT
SUMBA
TENGAH
SUMBA
BARAT
DAYA
NAGEKEO
MANGGARA
I TIMUR
SABU
RAIJUA
MALAKA KUPANG
Air Minum Layak 86,70% 79,63% 84,61% 61,59% 87,35% 88,28% 74,43% 92,91% 99,04% 92,11% 98,00% 85,40% 94,55% 91,68% 92,31% 90,63% 60,68% 82,75% 94,29% 75,63% 49,98% 86,02% 96,59%
Air Minum Perpipaan 0,00% 25,75% 7,21% 9,50% 11,58% 7,18% 1,05% 37,59% 13,70% 28,33% 30,70% 18,11% 22,66% 55,04% 18,22% 24,29% 0,00% 1,43% 14,58% 15,13% 0,00% 0,53% 29,34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Target akses air minum
layak provinsi di tahun
2024, yaitu 100% sehingga
masih terdapat gap
sebesar 14,6%
Target akses air minum
perpipaan provinsi di
tahun 2024, yaitu 22,39%
sehingga masih terdapat
gap sebesar 4,28%
Sumber: Susenas BPS, diolah Bappenas, 2022
10. TARGET CAPAIAN BIDANG AIR MINUM PROVINSI NTT
10
No. Indikator Target 2023 Target 2024
1. Akses Air Minum Layak (%) 97,11% 100%
2. Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) (%) 21,41% 22,39%
3. Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) (%) 74,70% 77,61%
4. Akses Air Minum Aman 7,76% 8,47%
5. Penyusunan Jakstrada √ √
6. Review dan Pemutakhiran RISPAM √ √
7. Kinerja PDAM 100% Sehat 100% Sehat
8. Review dan Pemutakhiran Rencana Bisnis PDAM √ √
9. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS √ √
10. PDAM yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR) 100% 100%
11. Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) √ √
12. Penurunan Air Tak Berekening (Non-Revenue Water/NRW) Menjadi max. 25% Menjadi max. 25%
13. Pengembangan Zona Air Minum Prima/Layanan Potable Water Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat
14. Pengembangan Smart Grid Water Management √ √
15. Pengawasan Kualitas Air Minum √ √
11. CAPAIAN AKSES SANITASI PROVINSI NTT
11
Tren Akses Sanitasi dan BABS (2011-2030)
Capaian Akses
Sanitasi Aman 2021
1. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak rata-rata (2011-2020): 0,05% per tahun
2. Penurunan tingkat praktik BABS di tempat terbuka rata-rata (2011-2020): 0,02% per tahun
Meningkat 0,3% dari tahun
2020.
Target RPJMN 2020-2024: 1%
0,9%
Tren Akses Pengelolaan Persampahan di Perkotaan (2016-2024)
Capaian Pengelolaan Sampah Eksisting (2019) di
Perkotaan:
0 % Pengurangan (RT)
22,99 % Penanganan (RT)
77,01 % Tidak Terkelola (RT)
Peningkatan akses terhadap sampah kota yang terkelola (2016 dan
2019) untuk penanganan -4,23% dan pengurangan -0,67% per tahun
3 0
7,82
22,99
55
0
20
40
60
Baseline 2016 Capaian 2019 Target 2024
Pengurangan Sampah (%) Penanganan Sampah (%)
33,32%
43,00%
69,70%
73,36%
69,00%
80%
0,60% 0,90% 1,00%
1%
23,59% 18,22%
9,54%
7,50% 7,00% 0,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2022 Target 2024
Akses Layak Akses Aman BABS di Tempat Terbuka
13. Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota
Air Minum:
UU No.23 Tahun 2014
Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam sub urusan air minum
a. Penetapan Pengembangan SPAM secara nasional
b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah
provinsi dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM lintas
daerah kabupaten/kota
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM di
daerah kabupaten/kota
Air Limbah dan
Persampahan:
Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam sub urusan sanitasi
a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah
domestik dan persampahan secara nasional
b. Pengelolaan dan pengembangan SPALD dan sistem
pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi, serta
SPALD dan sistem pengelolaan persampahan untuk
kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah domestik dan
pengelolaan persampahan
regional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah domestik dan
pengelolaan persampahan di
kabupaten/kota
❑ Gambaran Pembagian Wewenang Berdasarkan UU
Prioritas Pemerintah Pusat
▪ Sistem yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat berdasarkan
undang-undang
▪ Prioritas Nasional (KSPN, KI, dll)
▪ Daerah Affirmasi
▪ Daerah dengan kapasitas fiscal
sedang, rendah, dan sangat
rendah
Pemerintah daerah
dengan kapasitas fiskal
tinggi dan sangat tinggi
melakukan
pengembangan dan
pengelolaan air minum
dan sanitasi melalui
APBD
Pemerintah Daerah Pembinaan Teknis dan Kelembagaan oleh Pemerintah Pusat:
• Perencanaan dan Pendanaan
Kementerian PPN/ Bappenas
• Pendanaan dan Kelembagaan
Kementerian Dalam Negeri
• Pendampingan Teknis Air Minum dan Sanitasi
Kementerian PUPR
• Pendampingan Teknis Kesehatan Lingkungan
dan Perubahan Perilaku
Kementerian Kesehatan
PEMBAGIAN PERAN UNTUK PERCEPATAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
13
14. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan
kabupaten kota dalam penentuan target, arah
kebijakan dan strategi
Konsolidasi pendanaan bersama kab/kota melalui
lokakarya pendanaan (APBN, APBD kab/kota, APBD
Prov, swasta, dll)
Merekrut fasilitator secara mandiri untuk
mendukung OPD dalam perencanaan dan
implementasi perencanaan
Penyesuaian target dalam dokumen perencanaan
daerah dan menyusun arah kebijakan dan strategi
dalam pencapaian target
Sosialisasi pelaksanaan program pendampingan,
persiapan pelaksanaan dan kepesertaan
kabupaten/kota dalam pendampingan
Pendampingan dari provinsi untuk pemutakhiran SSK
& RISPAM, serta implementasi SSK
Advokasi implementasi perencanaan kepada
pemangku kepentingan
Melakukan review Roadmap Sanitasi Provinsi
(RSP) dan RISPAM Provinsi serta pemantauan
capaian RSP dan RISPAM Provinsi
PERAN PEMERINTAH PROVINSI SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
14
15. Target RPJMN 2020-2024
Kebijakan dan Strategi
Pencapaian Target Air Minum
dan Sanitasi 2020-2024
Program Nasional Bidang Air
Minum dan Sanitasi
Pokja PPAS
Nasional
Program AMS di Kab/Kota
dalam koordinasi Provinsi
Pokja PPAS/AMPL
Provinsi
▪ Perencanaan strategis penanganan Bid.AMS
▪ Multi pihak/ multi sektor di tingkat Kab./Kota
▪ demand responsive
▪ Rencana Investasi dan Sumber Pendanaan.
Pokja PPAS/AMPL
Kab/Kota
APBD
APBN
APBD
Prov
Masyarakat
Pemda: Pelaksana program
bidang air minum dan
sanitasi di tingkat kab/kota
Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Perencanaan
1
▪ Menyusun kebijakan, strategi, dan program
dalam rangka pencapaian RPJMN dan SDGs
Advokasi dan Kolaborasi
2
▪ Advokasi dan kolaborasi program dan
pendanaan, seperti:
▪DAK
▪Hibah air minum dan air limbah
▪Program lainnya (kesehatan, kawasan kumuh, dll)
Koordinasi
3
▪Kerangka koordinasi, pengendalian, dan
pemantapan pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi
4
▪ Pengembangan dan pengawasan pembangunan,
termasuk pemanfaatan sumber dana dalam
negeri dan luar negeri
▪ Penyusunan kerangka monev
FUNGSI POKJA
Ilustrasi bauran pendanaan
air minum dan sanitasi
KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR
MINUM DAN SANITASI MELALUI KELOMPOK KERJA (POKJA)
15
17. ASPEK YANG PERLU DIPERKUAT DALAM PERCEPATAN
PENYEDIAAN AIR MINUM
17
Peningkatan Kebutuhan
Masyarakat terhadap Air Minum
Kapasitas Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 Pilar Penyediaan Akses Air Minum
7 Tema Materi P3AM
Kinerja Pelaksana
Penyelenggara SPAM
Pengamanan dan Pengawasan
Kualitas Air Minum
Strategi Pendanaan Air Minum
Peran Pemerintah Provinsi
1. Menyusun Rencana dan Strategi Pencapaian Target Provinsi
2. Mengawal pencapaian target kab/kota
3. Pembinaan dan penguatan kapasitas pemkab/pemkot
4. Memberikan dukungan keuangan kepada kab/kota yang
membutuhkan
18. PROFIL KONDISI BIDANG AIR MINUM PROVINSI NTT
18
Akses Air Minum Layak
85,40%
Akses Air Minum Aman
15,44%
Akses Air Minum Perpipaan
18,11%
11.036 SR
Sumber: Susenas BPS, diolah Bappenas, 2022
1. Data Kependudukan
2. Data SPAM
Tahun 2020 : 5.562.930 jiwa
Tahun 2021 : 5.657.187 jiwa
Penduduk Tidak Terlayani Akses
Air Minum Layak
206.449 RT
Keterangan Nilai Satuan
Jumlah SPAM
Terbangun
684 (287
berfungsi)
Unit
1.700,9 L/dtk
Pemanfaat SPAM
Terbangun
36.081 SR
Belum termanfaatkan
90,18
(5,3%)
L/dtk
KondisiDaerah
4 PDAM Full Cost
Recovery (FCR)
9 PDAM
Sehat
1. Status PDAM
2. Status Tarif PDAM
4 PDAM
Kurang Sehat
1 PDAM
Sakit
PotensiSumberAirBakuuntukMinum
▪ Jumlah Bendungan : 7
▪ Volume tampungan : 114,29 juta m3
▪ Kapasitas intake belum termanfaatkan : 1,08
m3/detik (100%)
Capaian pembangunan SR : 11.036
Sumber : Portal SIMSPAM, Tahun 2022
Sumber: Portal SIMSPAM, November 2022
Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021
Sumber : Buku Kinerja PDAM, Tahun 2021
▪ Jumlah sumber air baku: 98 unit
▪ Kapasitas sumber air baku : 2.558 l/detik
▪ Kapasitas belum termanfaatkan : -565.575
▪ l/detik
1. Data Air Baku (Portal SIMSPAM, 2022)
2. Data Bendungan
19. PRIORITAS PEMBANGUNAN SPAM PROVINSI NTT
19
1. Pemutakhiran data SIMPSPAM, Penyusunan RISPAM Provinsi, Pemutakhiran RISPAM Kab/Kota.
2. Optimalisasi kapasitas SPAM terpasang melalui perluasan SPAM (pembangunan Sambungan Rumah) untuk Belu, Lembata,
Alor, Sikka, Ngada, Flores Timur, Malaka, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba
Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kupang melalui APBD/dana transfer
3. Peningkatan/pembangunan SPAM, untuk Nagekeo, Manggarai, Ende, Sabu Raijua, Kota Kupang, serta penyiapan
readiness criteria
4. Pemanfaatan kapasitas air baku dari Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Napun Gete dan air baku
di Kab. Belu yang telah terbangun dengan pembangunan SPAM
5. Peningkatan kinerja BUMD Air Minum yang belum sehat (Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sikka,
Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao), penurunan Non-Revenue Water (NRW),
pemutakhiran RISPAM, penyusunan RPAM berkonsultasi dengan Kementerian PUPR/Balai PPW Provinsi;
6. Penyesuaian tarif BUMD Air Minum yang belum FCR (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kabupaten
Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao) mengacu pada Permendagri 21/2020, dan penyusunan/pemutakhiran
Rencana Bisnis PDAM, dapat berkonsultasi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Ditjen Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
7. Berkonsultasi dengan Kementerian PUPR apabila diperlukan teknologi SPAM untuk daerah rawan kering, rawan air, serta
teknologi pengolahan kualitas air
21. IMPLEMENTASI MILESTONE PPSP DAN STATUS KAB/KOTA
21
Peningkatan Akses
dan
Penyelenggaraan
Layanan
Berkelanjutan
Tahun Pertama Tahun Kedua
Milestone-1 Milestone-2 Milestone-3 Milestone-4
1. Persamaan persepsi di
tingkat Pokja
2. Dukungan kepala OPD
3. Komitmen Bupati/Walikota
1. Penetapan prioritas
wilayah/komunitas dan skala
layanan
2. Penyusunan program dan
kegiatan
Mendapatkan Komitmen Kepala
Daerah
Penetapan Kebijakan (Untuk uji Coba
Skala Layanan)
1. Melaksanaan ujicoba model
layanan terbatas
2. Memantau pelaksanaan
ujicoba model layanan
3. Evaluasi pelaksanaan ujicoba
model layanan
Uji Coba Model Layanan
Skala Terbatas
Uji Coba Model Layanan Skala
Penuh
1. Melaksanaan ujicoba model
layanan skala penuh
2. Memantau pelaksanaan
ujicoba model layanan
3. Evaluasi pelaksanaan ujicoba
model layanan
(S-1)
Kabupaten/Kota yang SSK dan EHRA
yang Tidak Ada atau Tidak Valid
(S-2)
Kabupaten/Kota yang memiliki
EHRA Masih Valid tetapi SSK
Tidak Valid
(S-3)
Kabupaten/Kota yang memiliki
EHRA dan SSK Masih Valid
(S-4)
Kabupaten/Kota yang sudah
menyelesaikan Implementasi
SSK
Tahapan Implementasi Milestone
Status Kabupaten Kota
22. PENDAMPINGAN PPSP PROVINSI NTT
22
NUSA TENGGARA TIMUR
• Belu (S-2)
• Manggarai (S-2)
24
Provinsi
54
Kabupaten/Kota
0 Tidak ada kab/kota berstatus (S-1)
pada dampingan tahun 2022
43
Ada 43 kab/kota berstatus (S-2) pada
dampingan tahun 2022
9
Ada 9 kab/kota berstatus (S-3) pada
dampingan tahun 2022
2
Ada 2 kab/kota berstatus (S-4) pada
dampingan tahun 2022
Nasional
(2022)
2022
• Sumba Timur
• Flores Timur
2021
• Alor (S-2)
• Rote Ndao (S-2)
2023
23. 23
Peningkatan
Kapasitas
Koordinasi/
Konsultasi
▪ Peningkatan Kapasitas
▪ Bantuan Teknis
▪ Pedoman/Panduan
Koordinasi/
Konsultasi
▪ Peningkatan Kapasitas
▪ Bantuan Teknis
▪ Pedoman/panduan
Koordinasi/
Konsultasi
▪ Perancangan Kebijakan & Strategi
▪ Konsolidasi pendanaan K/L dan Non K/L
▪ Koordinasi dan Konsolidasi Rencana
Pembangunan & Pengadaan Sarana &
Prasarana
▪ Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
▪ Monev Capaian secara Terpadu
Pusat
Tenaga Ahli
• Bantuan Teknis
▪ Perancangan kebijakan dan strategi
provinsi
▪ Advokasi Pemerintah Kab/Kota
▪ koordinasi dan Konsolidasi Rencana dan
Pendanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat
Regional
▪ Monev Capaian Provinsi secara Terpadu
Pokja Provinsi
Fasilitator Provinsi
• Bantuan Teknis
• Pendampingan Proses
• Pemantauan Kemajuan
• Perancangan kebijakan dan strategi
kabupaten/kota
• Advokasi Kepala Daerah-DPRD
• Koordinasi dan Konsolidasi Rencana dan
Pendanaan
• Monev Capaian secara Terpadu
Pokja Kabupaten/Kota
Fasilitator Kab/Kota
• Pendampingan Proses
• Pemantauan Kemajuan
SKEMA PENDAMPINGAN PPSP
PMU, PIU-T, PIU-AE, PIU-KP
