15, BE & GG, Cicilia Eritawanti Widjilestari, Hapzi Ali,Theory and Practice of Corporate Governance, Universitas Mercu Buana, 2019

1. Nama : Cicilia Eritawanti Widjilestari Jurusan Magister Manajemen
N I M : 55118110095 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Etich and Good Governance Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,
MPM
10 Juli 2019
EXECUTIVE SUMMARY
Theory and Practice of Corporate Governance
Teori Tata Kelola Perusahaan
Zabihollah Rezae dalam bukunya yangberjudul “Corporate Governance and Ethics”
mengikhtisarkan bahwa tujuan utama Corporate Governance adalah untuk menciptakan
keseimbangan pembagian kekuasaan yang tepat diantara semua partisipan, khususnya Pemilik
Modal/Pemegang Saham, Dewan Pengawas/Badan Pengawas/Dewan komisaris(Dewas,
Bawas, Dekom) dan Direksi dalam mencapai dan meningkatkan nilai saham denga n tetap
mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya.Teori utama yang terkait dengan
corporate governance adalah Agency Theory,Stewardship Theory dan Stakeholder Theory.
1) Agenchy Theory
Perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegenan (Agency Theory)
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada
konflik yang timbul antara principal dan agen. Principal merupakan pihak yang memberikan
mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak
yang diberi amanat oleh principal untuk menjalankan perusahaan.Agen berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.
Manajemen sebagai “agents” dianggap akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan
sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap Pemegang Saham. Adanya
pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan
agencyproblem (konflik kepentingan).

2. 2) Stewardship Theory
Tidak seperti teori keagenan, teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah
pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan principal mereka.Teori ini
mendasarkan pada adanya toleransi yang baik dalam diri seorang manajer.Manajer
dipandang setia kepada perusahaan dan tertarik dalam pencapaian kinerja yang tinggi. Motif
dominan, yang mengarahkan para manajer untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, adalah
keinginan mereka untuk melakukan tugas dengan sangat baik.Secara khusus, manajer
dipahami sebagai pihak yang termotivasi olehkebutuhan untuk mencapai kepuasan intrinsik
melalui keberhasilan dalammelakukan pekerjaan yang menantang, untuk melaksanakan
tanggung jawab dan wewenang dan dengan demikian untuk mendapatkan pengakuan dari
pimpinan dan pihak lainnya terhadap keberhasilannya. Oleh karena itu ada unsur motivator
yangbersifat non keuangan bagi manajer. Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah
organisasi membutuhkan struktur yang memungkinkan harmonisasi yang akan dicapai dari
hubungan yang efektif antara manajer dan pemilik. Dengan kata lain, Stewardship theory
memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-
baiknya bagi kepentinganpublik maupun stakeholder
3) Stakeholders Theory
Stakeholders Theory atau Teori Pemangku Kepentingan memposisikan Pemegang
Saham/Pemilik Modal hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok stakeholder
yang penting. Sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan dan masyarakat lokat.
Pemegang saham memiliki saham di dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan
perusahaan. (Gibson 2000:247) menguraikan dalam jurnalnya bahwa dengan cara yang
sama bahwa bisnis juga memiliki tugas yang berbeda untuk berbagai kelompok pemangku
kepentimgan.
Prinsip dan Aturan Mengenai GCG di Indonesia (Privat)
Dengan memperhatikan kesesuaian perangkat hukum dan lingkungan BUMD dengan
BUMN, penerapan Praktik Tata Kelola mengacu pada prinsip dasar yang telah dikembangkan
oleh BPKP dengan akronim PRIFAT sebagai berikut :
1. Participation (Partisipasi)
Partisipasi yang dimaksud disini adalah pemenuhan tanggung jawab, hak dan wewenang
serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan posisinya.Menurut kamus

3. Collins “Participate means to become actively involve in”. Jadi partisipasi merupakan
keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu perusahaan tentunya dari setiap pelaku/organ
perusahaan dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan. Eksistensi keberadaan badan
usahan diakui dan difasilitasi, baik secara langsung atau tidak langsung oelh masyarakat
umum lainnya. Karena itu, perusahaan semestinya memperhatikan kepentingan
masyarakat dalam tindakan tindakannya. Penerapan prinsip ini akan membantu
kelanggengan perusahaan dan menciptakan
“sense of belonging” dari banyak pihak. Perusahaan perlu pula membina hubungan dengan
semua karyawan maupun anggota masyarakat sekitar melalui hubungan bisnis yang
langsung atau tidak langsung sehingga perusahaan menjadi bagian dari masyarakat
(corporate citizenship) Perlu dihindari teradinya ketimpangan yang mencolok dengan
keadaan sekitar sehingga mengundang kecemburuan sosial. Selain itu upaya pemeliharaan
lingkungan serta kesehatan wilayah sekitar lokasi usaha juga tidak boleh diabaikan. Beban
sosial (Social cost) terkait pada umumnya dapat diperhitungkan dan dimasukkan sebagai
unsur biaya produksi.
Faktor-faktor yang memengaruhi Prinsip Partisipasi meliputi :
a) Kapabilitas
Seorang yang berada pada posisi tertentu tidak melakukan apa yang seharusnya
dilakukan pasti apa sebabnya. Salah satu sebab seseorang tidak melakukan partisipasi
adalah karena dia tidak mampu (capable) untuk melaksanakan apa yang seharusnya
dilakukan tersebut.
b) Budaya/Nilai-nilai pada Perusahaan
Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perusahaan dipengaruhi oleh budaya atau
nilainilai yang berkembang di perusahaan
c) Sistem Penghargaan
Penghargaan merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik secara materi maupun
non materi. Apabila setiap partisipasi dari setiap orang dihargai, maka akan timbul
kepuasan.
d) Kontrol dari masyarakat/Pemerintah
Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa perusahaan harus berpartisipasi untuk
peningkatan kemakmuran masyarakat sekitar. Disisi lain tekanan masyarakat
mengenai kepedulian perusahaan dalam memenuhi hak-haknya misalnya agar ada
operasi yang ramah lingkungan atau agar dilakukan pembinaan kepada pengusaha

4. ekonomi lemah, jelas memengaruhi kemauan perusahaan untuk berpartisipasi
memperhatikan kepentingan stakeholders tersebut.
2. Responsibility (Responsibilitas)
Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di daam pengelolaan perusahaan
terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
3. Independency (Independen)
Independen merupakan suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak
manapun. Independen menunjukkan sikap bebas yang tidak terpengaruhi oleh
kepentingan pihak tertentu atau kelompok/organisasi tertentu
4. Fairness (Keadilan)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder
desuai dengan oeraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi
faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil
diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.
5. Accountability (Akuntabilitas)
Segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga
masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi. Melalui oenerapan prinsip ini,
suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.
Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri ampai
ke bukti dasarnya, serta reasonbleness yang berarti dapat diterima secara logis.
6. Transparancy (Transparansi)
Secara sederhana transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan.
Transparansi akan mendorong diungkapknnya kondisi yang sebenarnya sehingga pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengentisipasi segala sesuatu
yang menyangkut perusahaan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan
keputusan di lingkungan korporasi, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.
Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya
adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan
• keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi,
• serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder)
• Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak

5. • rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan
• nilai organisasi (corporate value)
• Meningkatkan kepercayaan investor/donator untuk menanamkan modalnya.
Tujuan penerapan GCG yang baik di lingkungan Perusahaan, di antaranya :
• Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham,Dewan
Komisaris,Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat danlingkungan.
• Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan.
• Mengelola sumber daya secara lebih baik.
• Mengelola risiko secara lebih baik.
• Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
• Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
• Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA:
1) Hapzi Ali, BE-GG, Business Ethics and Good Corporate Theory and Practice of
Corporate Governance Modul. Universitas Mercu Buana.