tugas kuliah magister management BUSINESS ETHICS AND GOOD GOVERNANCE Dosen Pengampu: Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, CMA

1. Teori Tata Kelola Perusahaan
Zabihollah Rezae dalam bukunya yangberjudul “Corporate Governance and Ethics”
mengikhtisarkan bahwa tujuan utama Corporate Governance adalah untuk
menciptakan keseimbangan pembagian kekuasaan yang tepat diantara semua
partisipan, khususnya Pemilik Modal/Pemegang Saham, Dewan Pengawas/Badan
Pengawas/Dewan komisaris(Dewas, Bawas, Dekom) dan Direksi dalam mencapai
dan meningkatkan nilai saham denga n tetap mempertimbangkan kepentingan
stakeholder lainnya.Teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah
Agency Theory,Stewardship Theory dan Stakeholder Theory.
1) Agenchy Theory
Perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegenan (Agency
Theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut
mendasarkan pada konflik yang timbul antara principal dan agen. Principal
merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama
prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk
menjalankan perusahaan.Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa
yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Manajemen sebagai „agents”
dianggap akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif
dan bijaksana serta adil terhadap Pemegang Saham. Adanya pemisahan kepemilikan
dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan agencyproblem
(konflik kepentingan).
2) Stewardship Theory
Tidak seperti teori keagenan, teori stewardship mengasumsikan bahwa
manajeradalah pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan principal
mereka.Teori ini mendasarkan pada adanya toleransi yang baik dalam diri seorang
manajer.Manajer dipandang setia kepada perusahaan dan tertarik dalam pencapaian
kinerja yang tinggi. Motif dominan, yang mengarahkan para manajer untuk
menyelesaikan pekerjaan mereka, adalah keinginan mereka untuk melakukan tugas
dengan sangat baik.Secara khusus, manajer dipahami sebagai pihak yang termotivasi
olehkebutuhan untuk mencapai kepuasan intrinsik melalui keberhasilan
dalammelakukan pekerjaan yang menantang, untuk melaksanakan tanggung jawab
dan wewenang dan dengan demikian untuk mendapatkan pengakuan dari pimpinan
dan pihak lainnya terhadap keberhasilannya. Oleh karena itu ada unsur motivator
yangbersifat non keuangan bagi manajer. Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah
organisasi membutuhkan struktur yang memungkinkan harmonisasi yang akan
dicapai dari hubungan yang efektif antara manajer dan pemilik. Dengan kata lain,
Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya
untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentinganpublik maupun stakeholder
3) Stakeholders Theory
Stake holder Theory atau Teori Pemangku Kepentingan memposisikan Pemeganag
Saham/Pemilik Modal hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok
stakeholder yang penting. Sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan dan
NOVITA DEWI PURNAMA NIM 55118110149 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM

2. masyarakat lokat. Pemegang saham memiliki saham di dan dipengaruhi oleh
keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Gibson 2000:247 menguraikan dalam
jurnalnya bahwa dengan cara yang sama bahwa bisnis juga memiliki tugas yang
berbeda untuk berbagai kelompok pemangku kepentimgan.
Prinsip dan Aturan Mengenai GCG di Indonesia (Privat)
Dengan memperhatikan kesesuaian perangkat hukum dan lingkungan BUMD
dengan BUMN, penerapan Praktik Tata Kelola mengacu pada prinsip dasar yang
telah dikembangkan oleh BPKP dengan akronim PRIFAT sebagai berikut :
1) Participation (Partisipasi)
Partisipasi yang dimaksud disini adalah pemenuhan tanggung jawab, hak dan
wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan
posisinya.Menurut kamus Collins “Participate means to become actively involve in”.
Jadi partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu perusahaan
tentunya dari setiap pelaku/organ perusahaan dalam menunjang peningkatan nilai
perusahaan. Eksistensi keberadaan badan usahan diakui dan difasilitasi, baik secara
langsung atau tidak langsung oelh masyarakat umum lainnya. Karena itu, perusahaan
semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam tindakan tindakannya.
Penerapan prinsip ini akan membantu kelanggengan perusahaan dan menciptakan
“sense of belonging” dari banyak pihak. Perusahaan perlu pula membina hubungan
dengan semua karyawan maupun anggota masyarakat sekitar melalui hubungan
bisnis yang langsung atau tidak langsung sehingga perusahaan menjadi bagian dari
masyarakat (corporate citizenship) Perlu dihindari teradinya ketimpangan yang
mencolok dengan keadaan sekitar sehingga mengundang kecemburuan sosial.
Selain itu upaya pemeliharaan lingkungan serta kesehatan wilayah sekitar lokasi
usaha juga tidak boleh diabaikan. Beban sosial (Social cost) terkait pada umumnya
dapat diperhitungkan dan dimasukkan sebagai unsur biaya produksi.
Faktor-faktor yang memengaruhi Prinsip Partisipasi meliputi :
a. Kapabilitas
Seorang yang berada pada posisi tertentu tidak melakukan apa yang seharusnya
dilakukan pasti apa sebabnya. Salah satu sebab seseorang tidak melakukan
partisipasi adalah karena dia tidak mampu (capable) untuk melaksanakan apa yang
seharusnya dilakukan tersebut.
b. Budaya/Nilai-nilai pada Perusahaan
Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perusahaan dipengaruhi oleh budaya atau nilai-
nilai yang berkembang di perusahaan
c. Sistem Penghargaan
Penghargaan merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik secara materi
maupun non materi. Apabila setiap partisipasi dari setiap orang dihargai, maka
akan timbul kepuasan.
d. Kontrol dari masyarakat/Pemerintah
Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa perusahaan harus berpartisipasi untuk
peningkatan kemakmuran masyarakat sekitar. Disisi lain tekanan masyarakat
mengenai kepedulian perusahaan dalam memenuhi hak-haknya misalnya agar
NOVITA DEWI PURNAMA NIM 55118110149 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM

3. ada operasi yang ramah lingkungan atau agar dilakukan pembinaan kepada
pengusaha ekonomi lemah, jelas memengaruhi kemauan perusahaan untuk
berpartisipasi memperhatikan kepentingan stakeholders tersebut.
2) Responsibility (Responsibilitas)
Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di daam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan
yang berlaku.
3) Independency (Independen)
Independen merupakan suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat
dengan pihak manapun. Independen menunjukkan sikap bebas yang tidak
terpengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu atau kelompok/organisasi tertentu
4) Fairness (Keadilan)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak
stakeholder desuai dengan oeraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan
fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan
jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.
5) Accountability (Akuntabilitas)
Segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi.
Melalui oenerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja
dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya
traceableness yang berarti dapat ditelusuri ampai ke bukti dasarnya, serta
reasonbleness yang berarti dapat diterima secara logis.
6) Transparancy (Transparansi)
Secara sederhana transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan.
Transparansi akan mendorong diungkapknnya kondisi yang sebenarnya sehingga
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengentisipasi
segala sesuatu yang menyangkut perusahaan. Dengan adanya transparansi di
setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan korporasi, maka keadilan (fairness)
dapat ditumbuhkan.
Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Tata kelola perusahaan yang baik,
diantaranya adalah sebagai berikut :
 Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan
 keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi,
 serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan
 (stakeholder)
 Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak
 rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan
 nilai organisasi (corporate value)
 Meningkatkan kepercayaan investor/donator untuk menanamkan modalnya.
NOVITA DEWI PURNAMA NIM 55118110149 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM

4. Tujuan penerapan GCG yang baik di lingkungan Perusahaan, di antaranya :
 Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham,Dewan
Komisaris,Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat danlingkungan.
 Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan.
 Mengelola sumber daya secara lebih baik.
 Mengelola risiko secara lebih baik.
 Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
 Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
 Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.
Daft Pustaka;
Hapzi Ali, BE-GG, Business Ethics and Good Corporate Theory and Practice of
Corporate Governance Modul. Universitas Mercu Buana
NOVITA DEWI PURNAMA NIM 55118110149 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM