Dokumen tersebut membahas tentang hukum agraria di Indonesia yang mengatur tentang tanah, air, dan ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dokumen ini menjelaskan pengertian agraria, asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah, serta sejarah terbentuknya hukum agraria di Indonesia."

1. Shelly Selviana Pritadevi

2. Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis
yang mengatur Agraria.
Pengertian
Menurut UUPA No.
5 Tahun 1960
Agraria : Bumi, air, dan kekayaan alam yg
terkandung didalamnya, bahkan sampai batas-
batas tertentu termasuk juga ruang angkasa.
Bumi : Bukan hanya meliputi permukaan bumi itu
saja, tetapi juga termasuk tubuh bumi dan
kekayaan yg berada di bawah air.
Air : Air laut (lautan) maupun perairan pedalaman
dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut
yg termasuk wilayah negara RI (ayat 5).
Ruang Angkasa : meliputi diatas bumi dan lautan
yang termasuk wilayah RI (ayat 6).
Dikuasai
oleh
Negara

3. Digunakan untuk
kepentingan &
kemakmuran
seluruh rakyat
Indonesia, & dapat
dikuasakan/
didelegasikan
kepada daerah-
daerah swatantra &
masyarakat hukum
adat.
Negara
berwenang untuk :
a. Mengatur, menyelenggarakan peruntukkan,
penggunaan dan pemeliharaan
terhadapnya.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang dengan
bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yg mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.
Tujuan
Hukum Agraria
a. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yg
merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan,
keadilan bagi rakyat & negara, terutama rakyat tani dalam rangka
menuju kemasyarakatan adil-makmur.
b. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum pertahanan.
c. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

4. Sejarah Hukum Agraria
Sebelum
1960,
bersifat
dualistis
Hukum adat
Hukum
Perdata Barat
Tersusun dari
sumber-sumber
yg berasal dari
pemerintahan
jajahan
Berlaku bagi
golongan Eropa
& Timur Asing
Tanah dengan
hak-hak Barat
Tanah dengan
hak adat
Berlaku bagi golongan
bumiputera (pribumi)
Setelah
1960,
bersifat
nasional
24 Sep 1960 berlaku
UU No. 5/ 1960
melalui Lembaran
Negara 1960 No.
104 (UUPA)
Hukum
Agraria
Tercipta unifikasi
hukum, disusun
dengan dasar
Hukum Adat
Peraturan tertulis yg dicabut:
1. Buku II KUH Perdata
(Hak eigendom, hak erpacht, hak
postal, dll)
1. Staatsblad 1870 No. 55
2. Staatsblaad 1870 No. 118
3. Staatsblaad 1875 No. 119a
4. Psl 1 Staatsblaad 1874 No. 94f
5. Psl 1 Staatsblaad 1888 No. 55
6. Psl 1 Staatsblaad 1888 No. 58
7. Koninklijk Besluit 16 Apr 1972 No.
17 & peraturan pelaksanaannya.

5. Asas
Hukum
Agraria
a. Asas Kesatuan  Psl 1 ayat (1) & (3)
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air daari seluruh rakyat Indonesia yg bersatu
sebagai bangsa Indonesia.
b. Asas Kepentingan Nasional  Psl 2 ayat (1) & (3), Psl 5, 7, 12, 13
Seluruh wilayah Indonesia & kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai negara demi
kemakmuran rakyat Indonesia. Kepentingan Nasional mendapat perhatian utama dari negara
c. Asas Nasionalisme  Psl 9 ayat (1) & (2)
Hanya WNI yg dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, & ruang angkasa, serta
memiliki kesempatan yg sama untuk memperoleh hak atas tanah, untuk mendapat manfaat &
hasilnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya.
d. Asas Manfaat
- Psl 10 ayat (1)  Setiap orang/ badan hukum yg mempunyai suatu hak atas tanah pertanian
diwajibkan mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- Psl 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, e  Pemerintah harus membuat rencan umum tentang
penyediaan, peruntukkan & penggunaan bumi, air & ruang angkasa serta kekayaan alam yg
terkandung didalamnya:
1. Untuk keperluan negara
2. Untuk keperluan peribadatan & keperluan suci laiinya (Sila 1 Pancasila)
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social kebudayaan, dll kesejahteraan
4. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan & perikanan
5. Untuk keperluan mengembangkan industry, transmigrasi & pertambangan.
- Psl 15  Tiap-tiap orang/ badan hukum yg mempunyai hubungan dengan tanah wajib
memelihara, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan, tanah dengan
memperhatikan pihak ekonomi lemah

6. Hak-hak
atas tanah
dalam Pasal
16 UUPA
1. Hak Milik
Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yg dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa
setiap hak itu mempunyai fungsi sosial (Psl 20 UUPA).
Badan hukum yg dapat mempunyai hak milik atas tanah :
a. Bank-bank yg didirikan oleh negara
b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yg didirikan berdasarkan UU
c. Badan-badan keagamaan yg ditunjuk oleh mendagri setelah mendengar saran dari menag
d. Badan-badan sosial yg ditunjuk oleh mendagri setelah mendengar seruan dari mensos
Hak milik dapat diperoleh melalui cara :
a. Peralihan hak, misalnya jual beli, pewarisan dan penghibahan;
b. Dengan ketentuan menurut hukum adat, yaitu terkait dengan hak ulayat;
c. Dengan penetapan pemerintah;
d. Dengan ketentuan UU, artinya karena UU menentukan konversi hak atas tanah tertentu menjadi hak
milik. Contohnya konversi hak eigendom, konversi hak erpacht, konversi hak opstal.
Hak milik dapat di hapus karena sebab-sebab tertentu, yaitu :
a. Karena dicabut ;
b. Karena dengan sukarela diserahkan oleh pemegangnya kepada orang lain ;
c. Karena ditelantarkan ;
d. Karena jatuh pada orang asing yang berkewarganegaraan rangkap ;
e. Karena tanahnya musnah.
2. Hak Guna Usaha
Hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) dalam waktu tertentu,
paling lama 25-35 tahun menurut jenis usahanya yg masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun bila
diperlukan. Tanah tersebut diusahakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dengan luas minimal 5 ha
(Psl 28 ayat (1) & (2) & Psl 29 UUPA).

7. Hak-hak
atas tanah
dalam Pasal
16 UUPA
3. Hak Guna Bangunan
Hak untuk mendirikan & mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah bukan milik sendiri dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun, & bila perlu dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Psl 35 ayat (1) &
(2) UUPA). Hak ini dapat dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum yg didirikan menurut hukum di
Indonesia.
4. Hak Pakai
Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil
dari tanah yg langsung dikuasai oleh negara atau
tanah milik orang lain, yg memberi wewenang atau
kewajiban yg ditentukan dalam pemberiannya oleh
pejabat yg berwenang atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yg bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa &
ketentuan UU (Psl 41 UUPA)
5. Hak Sewa
Hak seseorang atau suatu badan hukum untuk
menggunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan dengan membayar seejumlah
uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik
tanah yg bersangkutan (Psl 44 UUPA), hak sewa
mempunyai sifat khusus yaitu :
- Adanya kewajiban penyewa untuk membayar
sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya
- Bersifat sementara
Untuk hak pakai & hak sewa, jika yg
dipakai adalah tanah negara, biasanya
berjangka waktu 10 tahun. Jika milik
seseorang, maka jangka waktunya
menurut kesepakatan penyewa & pemilik
atau para pihak yg bersangkutan.
Hak pakai & hak sewa dapat dimiliki oleh:
- WNI
- Orang asing yg berkedudukan di
Indonesia
- Badan hukum asing yg mempunyai
perwakilan di Indonesia (Psl 42 & 45
UUPA)

8. Hak-hak
atas tanah
dalam Pasal
16 UUPA
6. Hak Membuka Tanah
Hak yg berhubungan dengan hak ulayat, yaitu hak yg dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat
hukum adat tertentu untuk membuka tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.
7. Hak Memungut Hasil Hutan
Hak yg dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yg
termasuk wilayah hukum tersebut. Orang yg akan memungut hasil hutan harus mendapat izin dari
kepala persekutuan hukum/ kepala adat yg bersangkutan dan luas tanahnya tidak lebih dari 2 ha.
Jika mencapai 5 ha harus ada izin dari Bupati setempat.
8. Hak-hak yg Bersifat Sementara
Hak-hak seperti hak menumpang, hak usaha bagi hasil, hak gadai, yg bersifat sementara & akan
dihapuskan dalam waktu singkat.
Hak Menumpang : Hak seseorang untuk mendirikan & menempati sebuah bangunan rumah diatas
tanah milik orang lain setelah mendapat izin dari pemilik tanah tanpa membayar sewa. Hak ini
hapus apabila tanah tersebut diminta pemiliknya.
Hak Usaha Bagi Hasil : Hak seseorang untuk menggarap sebidang tanah pertanian milik orang lain
dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dibagi antara penggarap & pemilik tanah menurut
kesepakatan.
Hak Gadai : Hak atas tanah pertanian/ perkarangan & bangunan, yg terjadi karena seseorang telah
melakukan perbuatan hukum jual gadai. Hak ini berakhir bila pemilik tanah telah menebus/
mengembalikan sejumlah uang kepada pemegang gadai sesuai dengan jumlah uang yg diterima
pemilik tanah saat transaksi gadai.

9. Psl 16 ayat (2)
UUPA tentang
Hak atas air &
ruang angkasa
1. Hak Guna Air
Hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.
2. Hak Guna Ruang Angkasa
Wewenang untuk menggunakan tenaga & unsur-unsur dalam ruang angkasa untuk usaha-usaha
memelihara & mengembangkan keesuburan bumi, air serta kekayaan alam yg terkandung di
dalamnya & hal-hal lain yg bersangkutan dengan itu.
8. Hak Pemeliharaan & Penangkapan Ikan
Tidak diberikan gambaran pengertian tertentu dalam UUPA, tetapi jika dilihat dalam UU No. 16/1964
L.N. tahun 1964 No. 97 tentang bagi hasil perikanan, dapat disimpulkan pengertian hak
pemeliharaan ikan adalah hak untuk memperoleh perikanan darat. Sebaliknya penangkapan ikan
adalah hak untuk memperoleh perikanan laut.
Hak atas air & ruang angkasa menurut Psl 16 ayat (2) UUPA