Masalah sengketa tanah termasuk menjadi masalah perdata

1. MAKALAH SENGKETA TANAH
DOSEN PENGAMPU : SITI RAHMA, SH. MH
Disusun oleh :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
2022
MUL EFENDI NIM : 1935037
B. MARULAK NAINGGOLAN NIM : 1953021

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia
yang sangat mendasar. Manusia hidup serta
melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap
saat manusia selalu berhubungan dengan tanah
dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup
manusia baik secara langsung maupun tidak
langsung selalu memerlukan tanah.
Dengan berlakunya hukum agraria yang
bersifat nasional (UU No. 5 Tahun 1960) maka
terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun
tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan
padanannya di dalam UUPA.

3. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penjelasan
Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang
mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas
tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA,
antara lain:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.

4. Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16,
dijumpai juga lembaga-lembaga hak atas tanah yang keberadaanya
dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak-hak yang
dimaksud antara lain :
1. Hak gadai,
2. Hak usaha bagi hasil,
3. Hak menumpang,
4. Hak sewa untuk usaha pertanian.
Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai
berikut :
1.Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa Tanah Bangunan
6. Hak Pengelolaan

5. 2.Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
1. Hak Gadai
2. Hak Usaha Bagi Hasil
3. Hak Menumpang
4. Hak Sewa Tanah Pertanian
B. PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang
pencabutan hak atas tanah dan benda-benda diatasnya hanya
dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat
merupakan wewenang Presiden RI setelah mendengar
pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan
hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan
oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta
menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar
pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan
Keputusan Presiden yang didalamnya terdapat besarnya ganti
rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi

6. BAB III
ANALISIS
A. PENGERTIAN
1. Hak milik
Hak milik dapat dialihkan kepada siapa saja,
dapat didirikan Hak gunabangunan diatasnya.
 Subjek hak milik :
a. Warga Negara Indonesia
b. Badan hukum tertentu ( PP No. 38 tahun 1963)
yaitu, badan hukum perbankan negara, koperasi
pertanian, dan usaha sosial/keagamaan.

7. Berakhirnya suatu hak milik atas tanah yaitu dapat dengan cara
:
a. Pencabutan hak
b. Melanggar prisip nasionalitas
c. Terlantar
d. Penyerahan secara sukarela
e. Tanahnya musnah misalnya karena bencana alam longsor.
Dasar hak milik :
a. Konversi dari tanah-tanah eks-BW dan dari tanah eks-tanah
adat
b. Dari hasil pengelolaan yang teruang dalam perjanjian
pendirian haktersebut
c. SK pemberhentian hak oleh pemerintah BPN

8. 2. Hak guna usaha
Hak guna usaha diatur didalam pasal 28-34 UUPA,
dan PP No. 40 tahun1996.
Hak guna usaha merupakan hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasaioleh negara.
Obyeknya merupakan tanah negara.
Subyek hak guna usaha :
1. Warga Negara Indonesia
2. Badan HukumIndonesia
3. Hak guna bangunan
Hak untuk mengusahakan dan mempunyai
bangunan atas tanah bukanmilik sendiri Subyeknya :
1. WNI
2. Badan Hukum Indonesia

9. Alas/ dasar hak guna bangunan
 PMDN 6/1972 sampai 2000m2 oleh kepala BPN ps 22 PP
40/1996
 Hak pengelolaan Vide PMDN 1/77 jo PMDN 6/1972 jo ps 22 ayat
(2) PP40/1996
 Konversi tanah ex adat
 Kinversi tanah ex BW : hak eigendom, hak opstal, hak erfacht
 Karena perjanjian, pemilik HM dan seseorang untuk
menimbulkan hakguna bangunan

10. 4. HAK PAKAI
1) Hak pakai keperdataan
Jangka waktu :
 Tidak jelas ( pasal 41-43 UUPA)
 PMDN 6/1972 = 10 tahun
 Pasal 45 PP 40/ 1996 -25 tahun dengan perpanjangan 20 tahun
 Hak pakai di atas hak milik = 25 tahun dengan pembaharuan 25
tahun
2) Hak pakai khusus:
Tidak dapat dialihkan :
 Tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan
Berakhirnya hak:
 Jika tidak dapat dipergunakan lagi kembali kepada negara.
Jangka waktu :
 Tidak terbatas selama masih dipergunakan (pasal 45 ayat 1 PP.
40 tahun1996).

11.  Hak-hak sementara
Hak-hak tersebut adalah:
 Hak Usaha Bagi Hasil, berasal dari hukum adat “hak menggarap”, yaituhak seseorang untuk
mengusahakan pertanian diatas tanah milik oranglain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan
dibagi bagi kedua belah pihak berdasarkan perjanjian. Diatur dalam Undang-Undang No.2
tahun 1960tentang perjanjian bagi hasil, Permenag No. 8 tahun 1964, Inpres No.13tahun 1980.
 Hak Gadai, berasal dari hukum adat “Jual Gadai”, yaitu penyerahansebidang tanah oleh
pemilik kepada pihak lain dengan membayar uangkepada pemilik tanah dengan perjanjian,
bahwa tanah itu akandikemalikan apabila pemilik mengembalikan uang kepada
pemegangtanah. Hal itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.56/ Prp/ 1960tentang
penetapan luas tanah pertanian, pasal 7 : “Barangsiapamenguasai tanah pertanian dengan
hak gadai, sudah berlangsung 7 tahunatau lebih, wajjib mengembalikan tanah itu kepada
pemiliknya dalamwaktu sebulan stelah tanaman selesai dipanen. Dengan tidak ada hakuntuk
menuntut pembayaran uang tebusan.”
 Hak Menumpang, yaitu hak yang mengizinkan seseorang untukmendirikan serta untuk
menempati rumah diatas tanah pekarangan oranglain dengan tidak membayar kepada pemilik
pekarangan tersebut, sepertihak pakai, tetapi sifatnya sangat lemah, karena setiap saat pemilik
dapatmengambil kembali tanahnya.
 Hak Sewa Tanah Pertanian, bersifat sementara karena berkaitan denganpasal 10 ayat 1 UUPA
yang menghendaki setiap orang atau badan hukumyang mempunyai suatu hak atas tanah
pertanian. Pada asasnyadiwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif
dengancara mencegah cara pemerasan.

12. BAB IV
KESIMPULAN
 Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang
kepada seseorang yangmempunyai hak untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat atas
tanahtersebut. Di dalam pelaksanaannya banyak
terdapat masalah-masalah akibatketidaktahuan atau
ketidakmengertian masyarakat terhadap hak-hak atas
tanah.
 Masalah tanah bagi manusia seperti tidak ada habisnya
karena tanahmempunyai arti yang sangat penting dalam
penghidupan manusiaOleh karena itu sangat penting
bagi kita untuk mengetahui dan mengertimengenai hak-
hak atas tanah agar kejadian-kejadian persengketaan
tanahseperti kasus