Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Peduli Kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengalokasian dana desa untuk program kesehatan dan sosial di desa, serta prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang mendukung program Desa Peduli Kesehatan.

1. Pemanfaatan Dana Desa
untuk Desa Peduli Kesehatan
Lokakarya Penguatan Implementasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok,ADINKES
Rabu, 16 Februari 2022
Drs. Luthfy Latief, M.Si.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa,
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan,
Kemendesa PDTT

2. TARGET SASARAN LOKUS BIDANG PEMBANGUNAN DESA,
PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Berdasarkan RPJMN 2020-2024
74.961 Desa
Meningkatnya
10.000 desa
tertinggal
menjadi desa
berkembang
Meningkatnya
5.000 desa
berkembang
menjadi
desa mandiri
Revitalisasi 60
Kawasan
Perdesaan
Prioritas
Nasional
(KPPN)
Mengentaskan
25 daerah
tertinggal dari
62 daerah
tertinggal
Sumber :
Renstra 2020 – 2024
Kementerian Desa,PDTT
Revitalisasi
52 Kawasan
Transmigrasi
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
2

3. Rp 20,67 Triliun
± Rp 280,3 Jt/Desa
Penyerapan 82,82%
Rp 60 Triliun
± Rp 800,4 Jt/Desa
Penyerapan 98,54 %
Rp 70 Triliun
± Rp 939,9 Jt/Desa
Penyerapan 99,54 %
Rp 72 Triliun
±Rp 960,5 Jt/Desa
Penyerapan 99,80%
per 31 Des 2021
Rp 71 Triliun
± Rp 949,78 Jt/Desa
Penyerapan 99,95%
Rp 60 Triliun
± Rp 800,4 Jt/Desa
Penyerapan 99,62 %
Rp 46,98 Triliun
± Rp 643,6 Jt/Desa
Penyerapan 97,65%
UU Desa
KEBIJAKAN DANA DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
Rp 68 Triliun*
Penyerapan 1,15%
(per 7 Feb 2022)
2

4. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
JALAN DESA
308.490
KM
JEMBATAN
1.583.215
METER
PASAR DESA
12.244
UNIT
BUM DESA
42.317
UNIT
KEGIATAN
TAMBATAN
PERAHU
7.384
UNIT
EMBUNG
5.371
UNIT
IRIGASI
80.120
UNIT
PENAHAN
TANAH
247.686
UNIT
SARANAOLAH
RAGA
29.210
UNIT
AIR BERSIH
1.307.423
UNIT
MCK
443.884
UNIT
POLINDES
14.401
UNIT
DRAINASE
45.517.578
METER
PAUD
66.430
KEGIATAN
POSYANDU
42.007
UNIT
SUMUR
74.289
UNIT
PER 31 DESEMBER 2021
Sumber : Pusdatin Kemendesa PDTT
3

5. 01
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Pasal 2 ayat (satu) huruf (i) :
melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tertentu (refocusing), penyesuaian aiokasi, dan/atau
pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, dengan kriteriatertentu.
03
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1) :
(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran.
02
PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Pasal 19 Ayat (2) :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
DASAR KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2022
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat.
Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
4

6. Pemulihan Ekonomi
Nasional Sesuai
Kewenangan Desa
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022
Program Prioritas
Nasional Sesuai
Kewenangan Desa
Mitigasi Dan Penanganan
Bencana Alam dan Non-Alam
Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui :
1 2 3
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
5

7. a). Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan
Desa tanpa kemiskinan;
b). Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan
kapasitas pengelolaan badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
pertumbuhan ekonomi Desa merata;
c). Pembangunan dan pengembangan usaha
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa
sadar lingkungan
Pemulihan
Ekonomi
Nasional Sesuai
Kewenangan
Desa
1
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
6

8. a). Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya
memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
Program
Prioritas
Nasional Sesuai
Kewenangan
Desa
2 b). Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;
c). Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk
mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
d). Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa
sehat dan sejahtera;
e). Pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
7

9. a). Mitigasi dan penanganan bencana alam;
b). Mitigasi dan penanganan bencana non alam;
c). Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Penggunaan
Dana Desa
untuk Mitigasi
Bencana Alam
dan Non-Alam
3
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
8

10. KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
32%
40%
Penggunaan
Dana Desa TA 2022
8%
20%
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Program Ketahanan Pangan dan Hewani
Dukungan Penanganan COVID-19
Program Prioritas Lainnya
Pasal 5
(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b ditentukan penggunaan untuk :
a) program perlindungan sosial berupa bantuan
langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh
persen);
b) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit
20% (dua puluh persen);
c) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan
persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
d) Program sektor prioritas lainnya.
ALOKASI PENGGUNAAN
DANA DESA TA 2022
Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022
10
9

11. KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
10
PENGATURAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Pasal 12
(1) Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a) pengalihan anggaran antar kementerian/lembaga;
b) penyesuaian belanja negara secara otomatis; dan/atau
c) earmarking belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan.

12. KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
11
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan
prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
1.
program perlindungan sosial
berupa BLT Desa;
kegiatan bidang ketahanan
pangan dan hewani; dan
kegiatan penanganan pandemi
COVID-19 di Desa.
• Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA2022 (Perpres Nomor 104 Tahun 2021).
• Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT
(Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun2021).
PENGGUNAAN DANA DESA TA 2022
2. 3.
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia
Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

13. SDGs DESA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DESA
12
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan

14. Desa Peduli Kesehatan
Dalam upaya percepatan pencapaian SDGs Desa, salah satu
wujud dalam peningkatan pelayanan dasar yaitu melalui Desa
Peduli Kesehatan.
Desa Peduli Kesehatan, upaya terpadu Pembangunan Desa dalam
rangka akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di
desa (SDGs Desa No.3, 6, 11).
13

15. Desa Peduli Kesehatan
SDGs Desa No.3 Desa Sehat dan Sejahtera
1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga
kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah)
mencapai 100%
9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%
10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11. Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang
menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)
mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5.
14

16. 1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%
3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%
4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang
aman untuk pertanian
7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat
9. Tersedianya informasi sumber dayaair
10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta
danau
12. Air danau dan sungai tidak berwrna, tidak berbau, tidak berasa
13. Tidak ada lahan tandus danerosi
1. Rumah kumuh mencapai 0%
2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda
transportasi umum >50%
4. Penduduk yang pindah ke kota <15%
5. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk
pembangunan desa
6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%
8. Tersedia peringatand ini bencana
9. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga
mencapai 100%
10. Terdapat taman/lapangan di desa
Desa Peduli Kesehatan
SDGs Desa No.6
Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
SDGs Desa No.11
15

17. Pencegahan Stunting di Desa
1. Kesehatan ibu dan anak
2. Konseling gizi
3. Air bersih dan sanitasi
4. Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan
5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB)
6. Upaya pencegahan perkawinan anak
7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa
untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, balita dan anak sekolah
8. Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM),
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),
kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang menjadi kewenangan Desa
Pengelolaan advokasi konvergensi
pencegahan stunting di Desa dengan
menggunakan aplikasi digital electronic-
Human Development Worker (e-HDW);
Tindakan promotif dan preventif untuk
pencegahan stunting melalui Rumah
Desa Sehat;
Peningkatan layanan kesehatan,
peningkatan gizi dan pengasuhan anak,
melalui kegiatan :
a
b
c
untuk Mewujudkan Desa Sehat & Sejahtera
Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022
16
Sumber : Lampiran Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun2021
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022

18. Penanganan COVID-19 di Desa
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui pos komando
penanganan pandemi COVID-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
POS KOMANDO (POS JAGA) PENANGANAN PANDEMI COVID-19,
memiliki fungsi : • Rincian kegiatan penanganan
a. pencegahan, COVID-19 termasuk pelaksanaan
b. penanganan, pemberlakuan pembatasan
c. pembinaan, kegiatan masyarakat mikro (PPKM
d.pendukung pelaksanaan penanganan Mikro) di Desa yang dilaksanakan
COVID-19 di tingkat Desa. oleh Desa.
17
• Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau
pelaksanaan kegiatan.
• Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan
pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus
COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 (tiga)
bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan
penanganan COVID-19.
• Hasil penyesuaian dukungan pendanaan dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

19. TERIMA KASIH
Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa PDTT