Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Paparan Bimtek Penyaluran DD Makassar Kemendes.pptx
Similar to Paparan Bimtek Penyaluran DD Makassar Kemendes.pptx (20)
More from dpmdbusel
More from dpmdbusel (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Paparan Bimtek Penyaluran DD Makassar Kemendes.pptx
- 1. Drs. Luthfy Latief, M.Si Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Bimbingan Teknis Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Senin, 17 Januari 2022 PEDOMAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- 2. TARGET SASARAN LOKUS BIDANG PEMBANGUNAN DESA, PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Berdasarkan RPJMN 2020-2024 74.961 Desa Meningkatnya 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang Meningkatnya 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Mengentaskan 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal Sumber : Renstra 2020 – 2024 Kementerian Desa, PDTT Revitalisasi 52 Kawasan Transmigrasi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 2
- 3. Rp 20,67 Triliun ± Rp 280,3 Jt/Desa Penyerapan 82,82% Rp 60 Triliun ± Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 98,54 % Rp 70 Triliun ± Rp 939,9 Jt/Desa Penyerapan 99,54 % Rp 72 Triliun ±Rp 960,5 Jt/Desa Penyerapan 99,80% per 31 Des 2021 Rp 68 Triliun* *RAPBN 2022 Rp 71 Triliun ± Rp 949,78 Jt/Desa Penyerapan 99,95% Rp 60 Triliun ± Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 99,62 % Rp 46,98 Triliun ± Rp 643,6 Jt/Desa Penyerapan 97,65% UU Desa KEBIJAKAN DANA DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 3
- 4. JALAN DESA 46.612 KM JEMBATAN 88.412 METER PASAR DESA 660 UNIT BUM DESA 2.473 UNIT KEGIATAN TAMBATAN PERAHU 377 UNIT EMBUNG 169 UNIT IRIGASI 3.637 UNIT PENAHAN TANAH 10.271 UNIT SARANA OLAH RAGA 1.457 UNIT AIR BERSIH 26.255 UNIT MCK 21.014 UNIT POLINDES 733 UNIT DRAINASE 2.671.240 METER PAUD 2.001 KEGIATAN POSYANDU 4.893 UNIT SUMUR 2.834 UNIT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA PER 31 DESEMBER 2021 Sumber : Pusdatin Kemendesa PDTT 4
- 5. JALAN DESA 308.490 KM JEMBATAN 1.583.215 METER PASAR DESA 12.244 UNIT BUM DESA 42.317 UNIT KEGIATAN TAMBATAN PERAHU 7.384 UNIT EMBUNG 5.371 UNIT IRIGASI 80.120 UNIT PENAHAN TANAH 247.686 UNIT SARANA OLAH RAGA 29.210 UNIT AIR BERSIH 1.307.423 UNIT MCK 443.884 UNIT POLINDES 14.401 UNIT DRAINASE 45.517.578 METER PAUD 66.430 KEGIATAN POSYANDU 42.007 UNIT SUMUR 74.289 UNIT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA PER 31 DESEMBER 2021 Sumber : Pusdatin Kemendesa PDTT 5
- 6. 01 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangPasal 2 ayat (satu) huruf (i) : melakukan pengutamaan penggunaanalokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian aiokasi, dan/atau pemotongan/penundaanpenyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. 03 PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran PendapatanDan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1) : (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaanDana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. 02 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (2) : (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA DASAR KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2022 Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 6
- 7. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangannegara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa TUJUAN PENETAPAN Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Memberi Acuan Bagi: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 7
- 8. 1 Kemanusiaan 2 Keadilan 3 Kebhinekaan 4 Keseimbangan Alam 5 Kepentingan Nasional Prioritas Penggunaan DD 2021 Permendesa PDTT No.13/2020 1 Kemanusiaan 2 Keadilan 3 Kebhinekaan 4 Keseimbangan Alam 5 Kebijakan Strategis Nasional Berbasis Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan DD 2022 Permendesa PDTT No.7/2021 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA PRINSIP PENETAPAN Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2021 dan 2022 Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 8
- 9. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui : 1 2 3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 9
- 10. a). Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan; b). Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; c). Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 10
- 11. a). Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 2 b). Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; c). Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; d). Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; e). Pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 11
- 12. a). Mitigasi dan penanganan bencana alam; b). Mitigasi dan penanganan bencana non alam; c). Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam 3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 12
- 13. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2022 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. 1 Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari biaya kegiatan PKTD. Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar-Desa. 2 3 4 5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 13
- 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan: a.hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa; b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan c. aspirasi masyarakat Desa. RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2022 (2) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 14
- 15. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Menyampaikan usulan program dan kegiatan; Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan dana Desa. PARTISIPASI MASYARAKAT Masyarakat Desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 15
- 16. PUBLIKASI DAN PELAPORAN Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terdiri atas : Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. Laporandapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. a. Hasil Musyawarah Desa; dan b.Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 16
- 17. PEMBINAAN Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang (dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Sumber : Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 17
- 18. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 18 32% 40% Penggunaan Dana Desa TA 2022 8% 20% Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani Dukungan Penanganan COVID-19 Program Prioritas Lainnya ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TA 2022 Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk : a) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); b) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); c) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan d) Program sektor prioritas lainnya.
- 19. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 19 1. program perlindungan sosial berupa BLT Desa; kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di Desa. • Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2022 (Perpres Nomor 104 Tahun 2021). • Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT (Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021). PENGGUNAAN DANA DESA TA 2022 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk : 2. 3. Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa • Pemerintah Desa menganggarkan dan melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- 20. 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN; 02 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 merupakan rincian APBN tahun 2022 yang mengatur keseluruhan APBN termasuk dana transfer, baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun dana desa; KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 20 Sumber : Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 96/PRI.00/XII/2021 Perihal Tanggapan Atas Pertanyaan Penggunaan Dana Desa Untuk BLT Desa Tahun 2022 Sebagaimana Diatur Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
- 21. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 21 03 Ketika mengalami pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, kebijakan APBN diatur secara khusus dan bersifat darurat melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk memberi arah pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar-besarnya bagi penanganan dampak pandemi; 04 Kebijakan pendetailan APBN telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2022, dibutuhkan perluasan kebijakan pendetailan APBN untuk penanganan COVID-19, utamanya dalam upaya penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, sehingga dilakukan pengaturan lebih detail terhadap penggunaan dana desa, termasuk 40% untuk BLT Desa; Sumber : Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor96/PRI.00/XII/2021 Perihal Tanggapan Atas Pertanyaan Penggunaan Dana Desa Untuk BLT Desa Tahun 2022 Sebagaimana Diatur Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
- 22. 05 BLT Desa menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa; 06 BLT Desa menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; 07 Pengaturan penggunaan 40% dana desa untuk BLT Desa sepenuhnya bertujuan membantu warga miskin desa; 08 BLT Desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 22 Sumber : Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 96/PRI.00/XII/2021 Perihal Tanggapan Atas Pertanyaan Penggunaan Dana Desa Untuk BLT Desa Tahun 2022 Sebagaimana Diatur Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
- 23. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 23 BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DESA Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) Setiap KPM, setiap bulan Dapat dibayarkan maksimal 3 (tiga) bulan sekaligus Januari s.d. Desember 2021 • Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua-kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa bulan kesatu, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua-kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. • Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua-kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLTDesa bulan kesatu. • Dalam hal KPM meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, kepala Desa wajib mengganti dengan KPM baru. • Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tsb ditetapkan dalam peraturan/keputusan kepala Desa. • Dalam hal KPM BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. • Daftar KPM ditetapkan dengan peraturan/keputusan kepala Desa, paling kurang memuat : a. nama dan alamat KPM, b. rincian KPM berdasar jenis kelompok pekerjaan, c. jumlah KM. Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 24. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 24 b. kehilangan mata pencaharian, c. mempunyai anggotakeluarga yang rentan sakit menahun/kronis, d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, a. f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. e. keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan, SASARAN KPM BLT DESA Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 25. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 25 • Rincian kegiatan penanganan COVID-19 termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro (PPKM Mikro) di Desa yang dilaksanakan oleh Desa. memiliki fungsi : a. pencegahan, b. penanganan, c. pembinaan, d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa. PENANGANAN COVID-19 DI DESA Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi COVID-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa. POS KOMANDO (POS JAGA) PENANGANAN PANDEMI COVID-19, • Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan. • Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan COVID-19. • Hasil penyesuaian dukungan pendanaan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa. Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 26. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 26 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan Pembangunan lumbung pangan Desa Pengolahan pasca panen Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022
- 27. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 27 Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi dapat juga mendukung kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani di desa, yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Foto : Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, tahun 2021. Foto : Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, tahun 2021. Foto : PKTD Kegiatan Normalisasi Saluran Irigasi Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Tahun 2020 Foto : PKTD Pembangunan Saluran Irigasi Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB, Tahun 2018 JALAN USAHA TANI & SALURAN IRIGASI DESA
- 28. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 28 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan PKTD Terkait Ketahanan Pangan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 1)pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan 3)penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan- lahan perkebunan. Pertanian Dan Perkebunan Untuk Ketahanan Pangan
- 29. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 29 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan PKTD Terkait Ketahanan Pangan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 1) pemeliharaan bangunan pasar; 2)badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 3)badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa. Perdagangan Logistik Pangan
- 30. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 30 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan PKTD Terkait Ketahanan Pangan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama; 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3)membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama. Perikanan
- 31. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 31 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan PKTD Terkait Ketahanan Pangan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2)penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3)kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. Peternakan
- 32. KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 32 PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI Beberapa Contoh Kegiatan PKTD Terkait Ketahanan Pangan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 1)perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2)perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa. Industri Pengolahan Dan Pergudangan Untuk Pangan
- 33. Pengolahan Ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan) Pengelolaan Wisata Hutan Mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi) Pelatihan Sentra Pembenihan Mangrove dan Vegetasi Pantai Pelatihan Pembenihan Ikan Pelatihan Usaha Pemasaran Dan Distribusi Produk Perikanan KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESAV 33 Pembentukan, Pengembangan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes/BUMDesma untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain : Pengelolaan Hutan Desa Pengelolaan Hutan Adat Pengelolaan Air Minum Pengelolaan Pariwisata Desa Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 01. 02. 03. Pengelolaan Sampah Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 04.
- 35. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial 01 Peningkatan pendapatan 02 berupa : Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel, dll Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa 03 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Penanggulangan Kemiskinan Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 35 antara lain : pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengembangan ekonomi lokal penyediaan akses pekerjaan/ Padat Karya Tunai Desa antara lain membangun/ mengembangkan : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun : jalan Desa jalan usaha tani jembatan sesuai kewenangan Desa 04
- 36. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pembentukan, Pengembangan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes/BUMDesma untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 01. 02. 03. Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 36 04. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain : Pengelolaan Hutan Desa Pengelolaan Hutan Adat Pengelolaan Air Minum Pengelolaan Pariwisata Desa Pengolahan Ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan) Pengelolaan Wisata Hutan Mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi) Pelatihan Sentra Pembenihan Mangrove dan Vegetasi Pantai Pelatihan Pembenihan Ikan Pelatihan Usaha Pemasaran Dan Distribusi Produk Perikanan Pengelolaan Sampah
- 37. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 06 Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 05 Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 04 Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial 01 Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan 02 Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahanyang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan 03 Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulanDesa dan/atau perdesaan Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 37
- 38. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pendataan Desa Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani 01 Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunanDesa 02 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 03 Pengembangan Desa wisata 04 Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewan 05 Pencegahan stunting di Desa 06 Pengembangan Desa inklusif 01 Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan 02 Pembangunan lumbung pangan Desa 03 Pengolahan pasca panen 04 Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 38
- 39. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenanganDesa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital berupa : tower untuk jaringan internet pengadaan komputer smartphone langganan internet Penyediaan informasi pembangunanDesa berbasis aplikasi digital Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 39
- 40. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pencegahan Stunting di Desa Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 02 Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat 01 Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e- HDW); 03 Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, melalui kegiatan : • Kesehatan ibu dan anak • Konseling gizi • Air bersih dan sanitasi • Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan • Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) • Upaya pencegahan perkawinan anak • Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah • Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa. 40 Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022
- 41. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Pengembangan Desa wisata Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Pengembangan Desa inklusif a) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; b) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; c) Pelatihan pengelolaan Desa wisata; d) Pengelolaan Desa wisata; e) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan f) Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. a) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya b) Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan c) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan d) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Des e) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 41
- 42. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi : pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; P3K untuk bencana; pembangunan jalan evakuasi; penyediaan penunjuk jalur evakuasi; kegiatan tanggap darurat bencana alam; penyediaan tempat pengungsian; pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang diputuskan dalam musyawarah Desa. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA Mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan Desa Beberapa Contoh Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Mitigasi dan penanganan bencana nonalam sesuai kewenangan Desa Desa Aman COVID-19 Relawan Desa Aman COVID-19 Bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa Sumber : Lampiran Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2022 42
- 43. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA