Dokumen tersebut membahas konsep birokrasi menurut Max Weber, termasuk 15 karakteristik ideal birokrasi menurut Weber seperti kekuasaan berada pada jabatan bukan pemegangnya, otoritas ditetapkan aturan organisasi, tindakan bersifat impersonal, dan didasarkan pada sistem pengetahuan yang terstruktur. Dokumen ini juga membahas pandangan para ahli lain tentang birokrasi.

1. BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian Birokrasi
secara etimologi
birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu
“bureau” yang artinya meja dan “ cratein” berarti kekuasaan .jadi maksudnya kekuasaan yang
berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedang kan menurut kamus besar bahasa
Indonesia kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai
pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau
susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.
Definisi Birokrasi Menurut Para Ahli
Menurut Pryudi Atmosudirdjo dalam Harbani Pasolong(2007: 67) mengemukakan
bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1) birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu
, (2)birokrasi sebagai system (3)birokrasi sebagai jiwa kerja
B. Teori birokrasi
Budi Setiono dalam Harbani Pasolong ( 2007:74 ) ,membagi empat teori birokrasi yaitu :
1.Teori Rasional Administrative Model(RAM)
Dikemukakan oleh weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal ialah birokrasi
yang berdasarkan pada system peraturan yang rasional sebagai organisasi social yang
diandalkan ,terukur dan dapat diprediksikan dan efisien.
2. Teori Power Blok Model (PBM)
Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau
blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan.
3.Teori Bureaucrati Oversupply Model (BOM)
Yaitu teori berbasis pada pemikiran ideology liberalism yang muncul pada tahun
1970-an ,oleh William niskanen dalam buku representative government(1971),sebagai respon
terhadap teori birorasi weber maupun teori marx,. Teori ini juga banyak pembahasan ahli
politik seperti konsep reinventing government ,new public management , public choise
teory,managerialism, teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi dikurangi dan peran yang
selama ini dilakukan hendaknya di delegasikan kepada sector swasta ( privat sector) dan
mekanisme pasar.
4. Teori New Public Service(NPS)

2. Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada
kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normative dan
konstitusional sebab birokrasi menjalankan tugas sebagai pelayan public.
C.Konsep Birokrasi Model Max Weber
Max Weber adalah seorang sosiolog besar asal Jerman yang pemikirannya tentang
birokrasi telah menjadi sangat klasik dalam literatur akademis,Weber menggunakan istilah
birokratisasi untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip birokrasi dalam
berbagai organisasi dan institusi modern.
Menurut Weber dalam Miftah Thoha ( 2010 : 17-18 ), tipe ideal birokrasi yang rasional
itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya
manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya.
Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan
pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke
samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang
menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik
berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian
tugas (job description) masingmasing pejabat merupakan domain yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal
tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai
dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa me-mutuskan
untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya
dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya
dan resourcesinstansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem
yang dijalankan secara disiplin.

3. Weber dalam Harbani Pasolong ( 2007 : 72 ), menyusun karakteristik birokrasi menjadi 7,
sebagai berikut:
1. Spesialisasi pekerjaan , yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan,rutinitas
,dan mendefinisikan tugas dengan baik.
2. Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal,dengan
posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada
dibawah supervise dan control dari yang lebih tinggi.
3. Formalisasi yang tinggi , yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi
yang didimonstrasikan dengan pelatiah, pendidikan, atau latihan formal.
4. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasrkan atas kemampuan,
yaitu pengambilan keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknik
,kemampuan dan prestasi para calon.
5. Bersifat tidak pribadi ( impersonalitas ), yaitu sanksi – sanksi diterapak secara seragam dan
tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan denga kepribadian individ ual dan
preferensi pribadi para anggota.
6. Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam
organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai
mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka kehabisan
tenaga atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.
7. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi , yaitu pejabat
tidak bebas menggunakan jabatan nya untuk keperluan pribadinya termasuk keluarganya.
Konsep birokrasi weber dalam R Soegiatno Tjakranegara (1992:8) dapat dirangkum
kan didalam jenis definisi ini : dengan birokrasi yang dimaksud adalah suatu badan
administrative tentang pejabat yang diangkat.
1.Pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja : ialah memilki otoritas .
sesuai dengan teori nya bahwa keyakinan dalam legitimasi adalah dasar bagi semua system
otoritas. Ia mulai dengan mengemukakan lima keyakinan yang berkaitan padanya otoritas
yang sah tergantung pada:
1. Bahwa denagn ditegakkan nya peraturan (kode) yang sah maka dapat menuntut kepatuhan
daripada anggota organisasi tersebut.

4. 2. Bahwa hokum merupakan suatu system aturan- aturan abstrak yang diterapkan pada kasus
– kasus tertentu,sedangkan administrasi mengurus kepentingan- kepentingan organisasiyang
ada batas- batas hokum.
3. Bahwa manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan impersonal tersebut.
4. Bahwa qua memberi(anggota yang taat)yang benar- benar mematuhi hokum.
5. Bahwa kepatuhan itu seharusnya tidak kepada person yang menjaminnya untuk menduduki
jabatan itu.
2. berdasarkan konsepsi legitimasi ini Weber dalam harbani pasolong(2007:71) menyusun
delapan proposisi tentang penyusunan system otorita legal, yaitu:
1) Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;
2) Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya,
yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi;
3) Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan
pengaduan (complaint);
4) Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara
legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan;
5) Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi;
6) Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;
7) Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan
kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern; dan
8) Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk
aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.
Selanjutnya, Weber dalam R. soegijatno tjakranegara (1992:8-10)melanjutkan ke sisi pekerja
(staf) di organisasi yang legal-rasional. Bagi Weber, kedudukan staf di sebuah organisasi
legal-rasional adalah sebagai berikut:
1. para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas
impersonal sesuai dengan jabatan mereka;
2. terdapat hirarki jabatan yang jelas;
3. fungsi- fungsi jabatan ditentukan secara tegas;
4. para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak;
5. para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu
diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian;

5. 6. para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi hak-hak pensiun. Gaji bersifat
berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan
dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan;
7. pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat;
8. suatu struktur karir dn promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit)
serta menurut pertimbangan keunggulan (superior);
9. pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber
yang tersedia di pos terbut, dan;
10. pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.
Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat)
mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek
“disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal
oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional
artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
Khususnya, Weber memperhatikan fenomena kontrol superordinat atas subordinat.
Kontrol ini, jika tidak dilakukan pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di
tangan superordinat. Akibatnya, organisasi tidak lagi berjalan secara rasional melainkan
sesuai keinginan pemimpin belaka. Bagi Weber, perlu dilakukan pembatasan atas setiap
kekuasaan yang ada di dalam birokrasi, yang meliputi point-point berikut:
1. Kolegialitas. Kolegialitas adalah suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan
suatu keputusan.
2. Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap
fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran
negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden. Pemisahan kekuasaan,
menurut Weber, tidaklah stabil tetapi dapat membatasi akumulasi kekuasaan.
3. Administrasi Amatir. Administrasi amatir dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu
membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasi
4. Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung berguna dalam membuat orang bertanggung
jawab kepada suatu majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan
prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di- fit and proper-test oleh
DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat
secara keseluruhan.

6. 5. Representasi. Representasi didasarkan pengertian seorang pejabat yang diangkat mewakili
para pemilihnya. Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam
mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung bahwa
anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka.
Hingga kini, pengertian orang mengenai birokrasi sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan
Max Weber di atas. Dengan modifikasi dan penolakan di sana-sini atas pandangan
Weber, analisis birokrasi mereka lakukan.
Secara rinci Weber menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai 15 karakteristik ideal,
yaitu: 1) kekuasaan dimiliki oleh jabatan dan bukan pemegang jabatan; 2) otoritas ditetapkan
melalui aturan-aturan organisasi; 3) tindakan organisasi bersifat impersonal, melibatkan
eksekusi atas kebijakan publik; 4) tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan
yang disipliner; 5) aturan dikodifikasi secara formal; 6) aturan preseden dan abstrak menjadi
standar bagi tindakan organisasi; 7) spesialisasi; 8) batasan yang tegas antara tindakan
birokratis dengan tindakan partikular menentukan legitimasi dari tindakan; 9) pemisahan
fungsional dari tugas-tugas yang diikuti oleh struktur otoritas formal; 10) kekuasaan yang
didelegasikan via hierarki; 11) delegasi kekuasaan diekspresikan dalam istilah tugas, hak,
kewajiban, dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak; 12) kualitas yang
dibutuhkan untuk mengisi posisi diukur dengan pengakuan kredensial formal (ijazah,
sertifikat, dsb); 13) struktur karir dan promosi, baik atas dasar senioritas maupun prestasi; 14)
posisi yang berbeda dalam hierarki akan menerima pembayaran yang berbeda; dan 15)
sentralisasi koordinasi, komunikasi, dan control.
Konsep Birokrasi Martin Albrow
Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan
para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa
konsepsinya seputar birokrasi.
Martin albrow dalam Miftah Thoha (hal87-92) membagi 7 cara pandang
mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna

7. menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi
birokrasi Albrow adalah :
1. Birokrasi sebagai Organisasi Rasional
Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam
administrasi tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi
yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang
diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Albrow memaksudkan birokrasi
sebagai “organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap
tindakan mereka.”
2. Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi
Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang
inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu
banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan
organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya.
Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri
sendiri.
3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.
Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang
profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian
ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali
dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat.
4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)
Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil
ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem
administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan.
Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.
5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat.
Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf
administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu
terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi.
Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi.
6. Birokrasi sebagai suatu organisasi

8. Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern.
Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah
disebut.
7. Birokrasi sebagai masyarakat modern
A. Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat
tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan
antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat
tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa
masyarakat tersebut dikatakan modern.
Konsep Birokrasi Model David Osborn dan Peter Plastrik
Reinventing Government
Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita
meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter
Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah
“transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan
peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan
inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif,
pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”.
Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang
bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk
menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan
organisasi-organisasi yang mam pu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang
dan di masa yang akan datang.
Osborn dalam buku memangkas birokrasi (2000:322)mengemukakan Prinsip-prinsip
Reinventing Government ,yaitu :
1. Pemerintahan katalis
Pemerintahan yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah ( membuat kebijakan
,peraturan,undang-undang) dengan fungsi pelaksana(penyampai jasa dan penegakan).
Kemudian pemerintah menggunakan metode kontrak ,voucher hadiah ,insentif pajak dan
sebagainya untuk membantu organisasi public untuk mencapai tujuan .
2. Pemerintah adalah Milik Masyarakat
Mengalihkan wewenang control yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan
memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang dilakukan
birokrasi .

9. 3. Pemerintah yang kompetitif
Pemerintaha kompetitif mensyaratkan persaingan diantara penyampai jasa atau pelayanan
untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga.mereka memahami bahwa kompetisi adalah
kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan.
4. Pemerintah berorientasi pada Misi
Pemerintah yang berorientasai misi melakukan deregulasi internal ,menghapus banyak
peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrative, seperti
anggaran ,kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk
mendapatkan misi yang jelas ,kemudian member kebebasan kepada manajer untuk
menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas – batas legal.
5. Pemerintah berorientasi pada hasil
Pemerintah yang result oriented mengubah focus dari input( kepatuhan pada peraturan dan
membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan ) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau
hasil .mereka mengukur kinerja badan public,menetapkan target ,memberi imbalan kepada
badan – badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk
mengungkapakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan
Pemerintah yang berorintasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan
yang harus diberi pelayanan dengan melakukan survey pelanggan,menetapkan standar
pelayanan, ,memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk
menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
7. Pemerintah wirausaha
Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran
,tetapi juga menghasilkan uang .pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk
membayar menuntut return on investment . mereka memamfaatkan insentif seperti dana
usaha ,dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah untuk berpikir
mendapatkan dana operasional.
8. Pemerintah antisipatif
Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir kedepan . mereka mencoba
mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan
masalah . mereka menggunakan perencanaan strategis , pemberian visi masa depan,dan
berbagai metopde lain untuk melihat masa depan.

10. 9. Pemerintahan desentralisasi
Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat
pemerintahan melalui organisasi atau system,mendorong mereka yang lansung melakukan
pelayanan atau pelaksana,untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.
10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar
Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memamfaatkan struktur pasar swasta untuk
memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administrative , seperti
menyampaikan pelayanan atau perintah dan control dengan memamfaatkan peraturan .
mereka menciptakan insentif keuangan , insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan
cara ini , organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada
pemecahan masalah sosial
Pembaharuan birokrasi “ banishing bureaucracy”
Ada lima strategi mewirausahakan birokrasi. Osborn dan plastrik(2000),Ssebagai berikut
:
1) Strategi inti , yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan ,peran dan arah organisasi
dengan pendekatan tujuan
2) Strategi konsekuensi,yaitu mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan
kinerja pegawai melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko
ekonomi dan pemberian penghargaan dengan pendekatan persaingan terkendali, manajemen
perusahaan, mananajemen kinerja.
3) Strategi pelanggan yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab kepada
pelanggan dengan menggunakan pendekatan pilihan pelanggan,pilihan kompetitif, pemastian
mutu pelanggan
4) Strategi kekuasaan yaitu kendali di alihkan pada lapisan organisasi paling bawah yaitu
pelaksana atu masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan kepada visi dan misi
yang telah ditetapkan ,dengan demikian terjadi proses pemberdayaan organisasi,pegawai dan
masyarakat.
5) Strategi budaya,yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur – unsure
kebiasaan,emosi dan psikology sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi public
berubah.

11. D. Peran Birokrasi Dalam Pemerintahan Modern
Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi
birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi- fungsi tersebut adalah :
1. Administrasi
birokrasi Fungsi administrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang
telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif.
2. Pelayanan
Birokrasi fungsi pelayanan sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau
kelompok-kelompok khusus.
3. Pengaturan (regulation)
Birokrasi Fungsi pengaturan yaitu dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi
mengamankan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Birokrasi fungsi informasi yaitu menyediakan data-data dan Informasi sehubungan
dengan kebijaksanaan yang mengalami pelanggaran untuk keperluan membuat kebijakan-kebijakan
baru .
E. Permasalahan Birokrasi Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia
1.Permasalahan Birokrasi
Efektivitas peraturan
perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih
tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara
peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set)
dan budaya kerja
(culture-set)
Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar
memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang
lebih baik
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih, bebas KKN
dan akuntabel
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas
kinerja pemerintah
Pelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan
masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk

12. SDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara
optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan
organisasi
2. Reformasi Birokrasi
a. Pengertian Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih,
efisien, efektif, dan produktif).
Sumber: (Roadmap RB Kemenkes)
b. makna reformasi birokrasi
-Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi- fungsi
pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
-Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh,
berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar
biasa
-Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek
manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah
dengan paradigma dan peran baru

13. Reformasi Birokrasi Gelombang I (2007 – 2009)
Sifat:
Instansional
Sasaran:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Area perubahan:
• Kelembagaan (organisasi)
• Budaya Organisasi
• Ketatalaksanaan
• Regulasi – Deregulasi
• SDM
Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)
Sifat:
Nasional dan Instansional
Sasaran:
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

14. 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area perubahan :
• Organisasi
• Tatalaksana
• Peraturan Perundang-undangan
• Sumber daya manusia aparatur
• Pengawasan
• Akuntabilitas
• Pelayanan publik
• Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya
tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama
negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya
(public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan
tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara
mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang
disebut dengan istilah birokrasi.
b. Saran

15. Semoga dengan tersusun nya makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang
birokrasi modern serta menjadi sumber referensi bagi pembacanya.penulis berharap agar
adanya kajian – kajian yang lebih mendalam lagi mengenai birokrasi mengingat birokrasi
sangat berkaitan erat dalam pemerintahan yang modern.

16. DAFTAR PUSTAKA
Martin Albrow,2004 Birokrasi, Cet.3, wacana :Yogyakarta
,Osborn david dan plastrik peter,2000.memangkas birokrasi: lima strategi menuju
pemerintahan wirausaha, PPM: Jakarta
Pasolong harbani,2007. Teori Administrasi Publik, , alfabeta :bandung
www.slidefinder.net/b/birokrasi-kuliah-3-blog1/32514643
Yunus Yasril dkk ,2006.pengantar ilmu administrasi Negara , unp press:Padang
Poltak sinambela ,lijan ,dkk.2006.reformasi pelayanan public: teori,kebijakan dan
implementasi ,bumi aksara:jakarta
Tjakra Negara,R. Soegiatno. 1992. Hukum tata usaha dan birokrasi Negara.rineka
cipta:jakarta