1. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Kelompok 5
Indah Agustina
1110082000068
Irfani Lil Islami
1110082000048

2. DASAR HUKUM
• UUD 1945
• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa
Pembangunan Nasional
• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah
• Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3. PENGERTIAN
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
• APBN, perubahan APBN, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
setiap tahun ditetapkan dengan undangundang.

4. STRUKTUR APBN
Pendapatan Negara dan Hibah
 Pendapatan Negara
 Hibah
-
Belanja Negara
 Belanja Pemerintah Pusat
 Transfer ke Daerah
=
Surplus/Defisit Anggaran
Pembiayaan

5. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN APBN
• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU APBN)
oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan
penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan
oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat
pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran
negara (PAN) dan penetapan UU PAN

6. PELAKSANAAN APBN
 Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,
pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan
Presiden.
 Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi
Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.
 Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat
lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan
Pemerintah Pusat.

7. REVISI APBN
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan
Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan
perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan,
apabila terjadi:
 Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai
dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.
 Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja.
 Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
anggaran yang berjalan.

8. Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

 Pemerintah mengajukan rancangan undangundang tentang Perubahan APBN tahun anggaran
yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berakhir.

9. PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBN

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
 Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lainnya.

10. FUNGSI APBN
•
•
•
•
•
•
Otorisasi
Perencanaan
Pengawasan
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi

11. Perbandingan APBN Tahun 2012 & 2013

12. TERIMA KASIH