APBN AKHIR TAHUN

1. Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Akhir Tahun Anggaran
2015
Jakarta, 2015
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Kerangka Pengaturan
Bab
I
Bab
VI
Bab
VII
Bab
VIII
Bab
II
Bab
III
Bab
IX
Bab
IV
Bab
X
Bab
V
Ketentuan Umum Penerimaan Negara Pengeluaran Negara Penyelesaian UP Pengesahan SP3BLU
Triwulan IV, SP2HL/SP4HL
dan MPHL-BJS
Pengeluaran Negara
atas Beban BA BUN
Akuntansi dan Pelaporan Perencanaan Kas Ketentuan Lain-Lain Ketentuan Penutup

3. LATAR BELAKANG
• Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran
2015 merupakan peraturan pelaksanaan atas PMK Nomor
163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

4. DASAR HUKUM
• UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara.
• UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
• PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
• Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor
67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia.
• PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang
Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011.
• PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan
Anggaran BLU

5. DASAR HUKUM
• PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengembalian
Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
• PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir TA.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan
Negara Secara Elektronik.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

6. Penerimaan Negara (Pasal 2 dan 3)
Penerimaan tanggal
23 s.d 31 Desember2015
Pukul 15.00 s.d 15.00
Pelimpahan ke SUBRKUN
4 Januari 2016
Pukul 09.00
Pelimpahan ke SUBRKUN
Pukul 17.30
Pengiriman
Laporan Penerimaan
Pukul 18.00
Penerimaan tanggal
31 Desember2015
Pukul 15.01 s.d 24.00
Pengiriman
Laporan Penerimaan
4 Januari 2016
Pukul 10.00
Bank

7. Penerimaan Negara (Pasal 2 dan 3)
Pelimpahan tanggal
23 s.d 31 Desember2015
Pukul 15.00 s.d 15.00
Rekonsiliasi RK dan Pencatatan/
penambahan baris pelimpahan
4 Januari 2016
Pukul 15.00
Interface
Pukul 21.00
Pelimpahan tanggal
31 Desember2015
Pukul 15.01 s.d 24.00
Unggah RK (XML)
4 Januari 2016
Pukul 15.00
Interface
4 Januari 2016
Pukul 13.00
Rekonsiliasi RK dan Pencatatan/
penambahan baris pelimpahan
Hari kerja berikutnya
Pukul 10.00
Unggah RK (XML)
Hari kerja berikutnya
Pukul 10.00
KPPN

8. Penerimaan Negara (Pasal 4)
• Pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos
Persepsi pada tanggal 31 Desember 2015 setelah pukul 15.00
sampai dengan pukul 24.00 meliputi:
penerimaan negara yang telah memperoleh NTPN dan tercatat dalam
rekening koran pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi
Mata Uang Asing/Pos Persepsi; dan
penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam
rekening koran pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi
Mata Uang Asing/Pos Persepsi.
Bank

9. Penerimaan Negara secara Elektronik
(Pasal 5 dan 6)
Bank
Penerimaan tanggal
23 s.d 31 Desember2015
Pukul 15.00 s.d 15.00
Pelimpahan ke SUBRKUN
4 Januari 2016
Pukul 09.00
Pelimpahan ke SUBRKUN
Pukul 17.30
Pengiriman
LHP Elektronik
Pukul 18.00
Penerimaan tanggal
31 Desember2015
Pukul 15.01 s.d 24.00
Pengiriman
LHP Elektronik
4 Januari 2016
Pukul 09.00
Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
Pukul 09.00
Hari kerja berikutnya
Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
4 Januari 2016
Pukul 15.00

10. Penerimaan Negara (Pasal 7)
Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan Negara
dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan
Sanksi
Denda

11. Pengeluaran Negara (Pasal 8)
Satker
Pengajuan
Data Kontrak
KPPN
Pengajuan data kontrak tahun tunggal
yang ditandatangani sampai dengan
tanggal 4 Desember 2015 paling
lambat tanggal 7 Desember 2015
Penerbitan Nomor Register
Kontrak (NRK) paling lambat
tanggal 9 Desember 2015
Penyampaian perubahan data kontrak
yang telah terdaftar di KPPN dan telah
memiliki NRK paling lambat tanggal
11 Desember 2015
Penerbitan perubahan Nomor
Register Kontrak (NRK) paling
lambat tanggal 15 Desember 2015
Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani
setelah tanggal 4 Desember 2015 dapat ditagihkan secara non kontraktual
dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM

12. Pengeluaran Negara (Pasal 8 dan 12)
No. Jenis SPM Batas Akhir Pengajuan
SPM/Data Kontrak (Pasal 8)
Batas Akhir Penerbitan SP2D
(Pasal 12)
1. SPM-UP/TUP/GUP 7 Des 2015
10 Des 2015 (UP/TUP)
14 Des 2015 (GUP)
2.
SPM-LS Kontraktual
(BAPP s.d 30 Sept 2015)
30 Okt 2015 13 Nov 2015
3.
SPM-LS Kontraktual
(BAPP tanggal 1 s.d 31 Okt 2015)
27 Nov 2015 7 Des 2015
4.
SPM-LS Kontraktual
(BAPP tanggal 1 s.d 30 Nov 2015)
16 Des 2015 29 Des 2015
5.
SPM-LS Kontraktual
(BAPP tanggal 1 s.d 31 Des 2015) termasuk
SPM-LS atas data kontrak tahun tunggal yang
ditandatangani setelah 4 Des 2015 yang
ditagihkan secara nonkontraktual
23 Des 2015 29 Des 2015
6. SPM-LS Non Kontraktual 16 Des 2015 29 Des 2015
7. SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB 14 Des 2015 29 Des 2015
8. SPM-PP 23 Des 2015 29 Des 2015
9. Surat ralat retur/SPPK 28 Des 2015 30 Des 2015
10.
Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/
atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN
29 Des 2015 30 Des 2015
TIMELINE
SPM/SP2D

13. Pengeluaran Negara (Pasal 9)
KPPN KPP/KPPBC
konfirmasi atas pengajuan
SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB
Jawaban konfirmasi selambat-
lambatnya 2 hari kerja dan
disampaikan melalui faksimile, email
atau sarana tercepat lainnya
Mengembalikan SPM
Menerbitkan SP2D
KONFIRMASI

14. Pengeluaran Negara (Pasal 10)
• Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat
memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu
pengajuan data kontrak/SPM.
• Kondisi tertentu dimaksud meliputi:
Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
Kondisi kahar/force majeure;
Pilkada serentak; dan
Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian data kontrak
dan/atau SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA.
DISPENSASI

15. Pengeluaran Negara (Pasal 11)
1. Khusus untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari
2016, diatur sebagai berikut:
a. Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut
mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-
LS Gaji induk bulan Januari 2016.
b. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 4 Januari 2016 disampaikan ke KPPN
atau disesuaikan dengan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
2. Transfer dana untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan
Januari 2016 dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016.
Pembayaran
Gaji Induk
Januari 2016

16. Pengeluaran Negara (Pasal 13)
Pengajuan
Surat
Penarikan
Dana
IBRD
JICA
Lainnya
25 Nopember 2015
14 Desember 2015
9 Desember 2015
27 Nopember 2015
BATAS WAKTU
PENGAJUAN SPD PHLN

17. Pengeluaran Negara (Pasal 15)
• Pembayaran honorarium, tunjangan dan vakasi bulan Desember
Tahun Anggaran 2015 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan
melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM.
• Pengajuan SPM-LS diterima KPPN paling lambat tanggal 11
Desember 2015 pada jam kerja.
• SPTJM ditandatangani oleh PPK, dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III .
Pembayaran Honorarium,
Tunjangan dan Vakasi

18. Pengeluaran Negara (Pasal 16)
• Pembayaran uang makan dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil
bulan Desember Tahun Anggaran 2015 dapat dibayarkan pada bulan
berkenaan melalui mekanisme UP/TUP.
• Dalam hal pembayaran uang makan dan uang lembur dilakukan
melalui mekanisme LS, ketentuan atas pembayaran uang makan dan
uang lembur mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
Pembayaran Uang Makan
dan Uang Lembur

19. Pengeluaran Negara (Pasal 17)
 Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% (lima per
seratus) dari nilai kontrak, diatur sebagai berikut:
 Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus).
 Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2015 atau
yang melampaui Tahun Anggaran 2015, biaya pemeliharaan dapat
dibayarkan pada Tahun Anggaran 2015 dengan dilampiri salinan jaminan
pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor
dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
 SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan
SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
RETENSI

20. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya
dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,
SPM-LS dilampiri:
Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak ketiga/rekanan
Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa
berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank
Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk
mencairkan jaminan/garansi bank
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%
(seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak
Ketiga/Rekanan

21. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang
belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank
dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari PPK, yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini.

22. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Dalam hal pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan 100%, maka:
PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir
PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus
menyerahkan salinan jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh
bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan
oleh PPK
Pekerjaan
Selesai
100%

23. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat
diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, maka:
PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita
Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya
Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung
Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat
diselesaikan
Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank, apabila penyetoran ke Kas Negara
dilakukan pada bulan Desember 2015 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian
belanja
Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank, apabila penyetoran ke kas negara
dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2015 dicatat/dibukukan sebagai
Penerimaan Kembali BelanjaTahun AnggaranYang Lalu (42395x)
Klaim pencairan jaminan/garansi bank tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang
telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM
Pekerjaan
Tidak
Selesai

24. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Dalam hal BAPP tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja
berikutnya Kepala KPPN:
membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP
mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara
sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan
BAPP Tidak
Disampaikan

25. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Asli jaminan atau garansi bank disimpan dan ditatausahakan oleh
KPPN.
• Penatausahaan asli surat jaminan atau garansi bank oleh KPPN
sekurang-kurangnya meliputi:
Pencatatan atas nama bank penjamin,
Nilai surat jaminan,
Tanggal penerimaan jaminan, dan
Tanggal penyerahan dan/atau klaim jaminan.
Penatausahaan
Jaminan

26. Pengeluaran Negara (Pasal 18)
• Dalam hal terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan tahun
anggaran berikutnya agar mengacu kepada ketentuan yang
mengatur pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun
anggaran.
Pekerjaan Tidak
Terselesaikan s.d
Akhir Tahun

27. Pengeluaran Negara (Pasal 19)
Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan
jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b dan ayat (7)
huruf b, PPK wajib mengembalikan uang
jaminan/garansi tersebut dan menyetorkan
ke Kas Negara.
Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan
jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b dan ayat (7)
huruf b, untuk tahun-tahun berikutnya KPPN
tidak diperkenankan menerima
penjaminan/garansi atau segala bentuk
penjaminan dari bank umum bersangkutan.
Bank tidak
bersedia
mencairkan
jaminan

28. Pengeluaran Negara (Pasal 20)
• Dalam rangka penerbitan jaminan/garansi bank oleh Bank Umum
yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat
menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
• Berdasarkan surat permohonan KPA, Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dapat memberikan surat dispensasi untuk
penerbitan jaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak
berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, dengan ketentuan:
Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat Bank Umum yang dapat
menerbitkan jaminan/garansi bank; dan
Bank Umum penerbit jaminan/garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.
Dispensasi
Penerbitan
Jaminan

29. Penyelesaian UP (Pasal 21 dan 22)
KPPN
Pengajuan SPM-PTUP dan
SPM-GUP Nihil paling lambat
tanggal 8 Januari 2016
Penerbitan SP2D-PTUP/GUP
Nihil paling lambat tanggal
12 Januari 2016
KPPN mencetak Kartu
Pengawasan DIPA
Penerbitan SP2D-PTUP/GUP Nihil dilakukan atas
beban Rekening Pengesahan TUP/GUP Nihil.

30. Penyelesaian UP (Pasal 24)
Kas Negara
KPPN
Bendahara
Pengeluaran
Dapat mencocokan
data sebelum
melaksanakan
penyetoran
Penyetoran sisa
UP/TUP
Bukti SetorSalinan Bukti Setor
Tidak
menyetor sisa
UP/TUP
 Dalam hal Satker/Bendahara
Pengeluaran tidak/belum
menyetorkan sisa dana UP/TUP,
pembayaran UP/TUP dalam tahun
anggaran berikutnya tidak dapat
diberikan sampai sisa dana UP/TUP
tersebut disetorkan ke rekening Kas
Negara.
 Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
pada Satker/Bendahara Pengeluaran masih terdapat
UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan namun
tahun anggaran berikutnya Satker dimaksud tidak
memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar menyampaikan surat
teguran secepatnya kepada KPA terkait, dengan
ditembuskan kepada Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga terkait dan
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI
setempat serta Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Penyetoran
Sisa Dana
UP/TUP

31. Penyelesaian UP (Pasal 25)
Seksi PD/PDMS
Salinan Bukti Setor
Pencocokan
Seksi Bank
Penyampaian
salinan bukti
setor yang
telah
dicocokkan
Seksi Vera/Veraki

32. Penyelesaian UP (Pasal 26)
 Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian
Negara/Lembaga, diatur sebagai berikut:
 Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan SPTB sebagai pengganti
kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile.
 Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB sebagai pengganti
kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Negara/Lembaga melalui faksimile.
 Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPM-GUP
Nihil ke KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2016, dengan dilampiri salinan SPTB yang
diketahui (ditandatangani dan dibubuhi cap dinas) oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat
yang berwenang pada Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Negara/Lembaga
masing-masing.
 KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 12 Januari
2016 dan diberi tanggal 31 Desember 2015.
 Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat
pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2016.

33. Penyelesaian UP (Pasal 27)
1. Sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2015 untuk pembayaran dalam
rangka restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing
tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir Tahun Anggaran 2015.
2. Sisa dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran
berikutnya.

34. Pengesahan SP3BLU Triwulan IV, SP2HL/SP4HL
dan MPHL-BJS (Pasal 28, 29 dan 30)
No. Uraian Pengajuan ke KPPN Penerbitan oleh KPPN
1
SP3B BLU Triwulan IV 8 Januari 2015
SP2B BLU 12 Januari 2015
2
SP2HL/SP4HL 8 Januari 2015
SPHL/SP3HL 12 Januari 2015
3
MPHL-BJS 8 Januari 2015
Persetujuan MPHL-BJS 12 Januari 2015

35. Pengeluaran Negara atas Beban BA
BUN (Pasal 31)
Pengeluaran negara atas beban DIPA Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada akhir tahun anggaran
2015 meliputi:
Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2015
yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015;
Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016
yang diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015; dan
Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2015
yang disahkan pada Tahun Anggaran 2016.

36. Pengeluaran Negara atas Beban BA
BUN (Pasal 31)
 Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2015 meliputi:
a. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO), termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan;
b. Belanja Hibah;
c. Belanja Transfer kepada Pemerintah Daerah (termasuk Penempatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ke dalam
Rekening Dana Cadangan), selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
d. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan);
e. Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan
Penjaminan Pemerintah);
g. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
h. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
i. Pemberian Pinjaman Pemerintah;
j. Penerusan Pinjaman;
k. Penerusan Hibah;
l. Investasi Pemerintah;
m. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan
n. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.

37. Pengeluaran Negara atas Beban BA
BUN (Pasal 31)
• Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016
yang diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 meliputi:
 Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 Belanja Pensiun;
 Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri;
dan
 Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri.

38. Pengeluaran Negara atas Beban BA
BUN (Pasal 31)
• Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2015
yang disahkan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi:
Pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP
Pengesahan atas SPM untuk transaksi P-DTP

39. Batas Waktu Pengajuan SPM dan Penerbitan
SP2D Beban DIPA BA BUN (Pasal 32 dan 33)
No. Jenis SPM Batas Akhir Pengajuan SPM
Batas Akhir Penerbitan
SP2D
1. SPM-LS atas beban DIPA BA BUN TA 2015
yang dapat dibayarkan s.d akhir TA 2015
31 Desember 2015
Pukul 15.00
31 Desember 2015
Diberi tanggal 31 Des 2015
2. SPM-LS DAU dan DAK bulan Januari 2016
diberi tanggal 4 Januari 2016
23 Desember 2015 31 Desember 2015
diberi tanggal 4 Jan 2016
3. SPM-LS Belanja Pensiun bulan Januari 2016
diberi tanggal 4 Januari 2016
23 Desember 2015 30 Desember 2015
diberi tanggal 4 Jan 2016
4. SPM-LS Pembayaran Utang Dalam Negeri
tanggal 4 Januari 2016
30 Desember 2015 4 Januari 2016
5. SPM-LS Pembayaran Utang Luar Negeri:
a. Tanggal valuta 4 Jan 2016
b. Tanggal valuta 5 Jan 2016
c. Tanggal valuta 6 Jan 2016
d. Tanggal valuta 7 Jan 2016
a. 23 Des 2015
b. 23 Des 2016
c. 30 Des 2015
d. 31 Des 2015
a. 29 Des 2015
b. 29 Des 2015
c. 4 Jan 2016
d. 5 Jan 2016
6. SPM-Pengesahan BM-DTP dan P-DTP diberi
tanggal 31 desember 2015
11 Jan 2016 2 hari kerja setelah SPM
diterima

40. Akuntansi dan Pelaporan (Pasal 36)
No. Aktivitas Batas Akhir
1. Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA 15 Jan 2016
2. Penyampaian LK tingkat UAKBUN Daerah ke Kanwil 25 Jan 2016
3.
Penyampaian LK tingkat UAKBUND oleh KPPN KP dan KPPN
KPH ke Dit. PKN, tembusan ke Dit. APK
12 Feb 2016
4. Penyampaian LK tingkat Satker ke UAPPA-W 20 Jan 2016
5. Rekonsiliasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W 26 Jan 2016
6.
Penyampaian LK tingkat UAKKBUN-Kanwil ke Dit. PKN
dengan tembusan Dit. APK
12 Feb 2016
7. Penyampaian LK tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1 29 Jan 2016
8. Penyampaian LK tingkat UAPPA-E1 ke UAPA 8 Feb 2016

41. Perencanaan Kas (Pasal 37)
• Dalam rangka penyusunan Perencanaan Kas:
a. KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian ke
KPPN atas pengajuan semua jenis SPM untuk kebutuhan bulan
Desember paling lambat tanggal 27 November 2015.
b. KPPN menyampaikan RPD Harian sebagaimana dimaksud pada
huruf a ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan ke
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
setempat paling lambat tanggal 1 Desember 2015.

42. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 38)
• KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Desember
2015 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat
Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui
renkas.ditpkn@gmail.com paling lambat tanggal 28 Desember 2015
pukul 09.00 waktu setempat

43. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 39)
• Untuk perencanaan kebutuhan dana pada akhir tahun anggaran 2015 diatur sebagai berikut:
 Membuat perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
 Membuat perkiraan belanja pemerintah pusat (belanja kementerian Negara/Lembaga
dan belanja subsidi) dan dana investasi pemerintah.
 Membuat perkiraan penerimaan hibah, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan
penarikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri; dan
 Membuat perkiraan pembayaran kewajiban utang dalam negeri dan luar negeri.
 membuat perkiraan penerimaan pajak.
 membuat perkiraan penerimaan bea dan cukai.
 membuat perkiraan pembayaran transfer ke daerah.

44. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 39)
• Perkiraan dibuat untuk perencanaan kebutuhan dana mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015.
• Perkiraan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan
Kas Negara paling lambat tanggal 8 Desember 2015.
• Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi terbaru, untuk segera
menyampaikan melalui sarana komunikasi tercepat kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

45. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 40)
• Untuk perencanaan kebutuhan dana pada awal tahun anggaran 2016 diatur sebagai berikut:
 Membuat perkiraan PNBP bulan Januari tahun anggaran 2016; dan
 Membuat perkiraan belanja pemerintah pusat (belanja kementerian Negara/Lembaga
dan belanja subsidi) untuk bulan Januari tahun anggaran 2016.
 Membuat perkiraan penerbitan SBN bulan Januari tahun anggaran 2016; dan
 Membuat perkiraan pembayaran kewajiban utang dalam negeri dan luar negeri untuk
bulan Januari tahun anggaran 2016.
 membuat perkiraan penerimaan pajak bulan Januari tahun anggaran 2016.
 membuat perkiraan penerimaan bea dan cukai bulan Januari tahun anggaran 2016.
 membuat perkiraan pembayaran transfer ke daerah bulan Januari tahun anggaran
2016.

46. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 40)
• Perkiraan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan
Kas Negara paling lambat tanggal 16 Desember 2015.
• Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi terbaru, untuk segera
menyampaikan melalui sarana komunikasi tercepat kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

47. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 41)
• Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran, KPPN diwajibkan untuk
lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI
setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait.
• Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
• Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil
Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan
negara oleh Bank/Pos Persepsi.
KOORDINASI

48. Ketentuan Penutup (Pasal 42)
• Dalam hal terjadi permasalahan terkait aplikasi dan jaringan SPAN,
Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran
2015 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
• Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat
atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

49. Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
T
H
A
N
K
Y
O U