SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
2
Pengantar
Cara yang ditempuh orang atau
badan hukum untuk memiliki
rumah
Membangun rumah diatas
tanah haknya sendiri
Membeli rumah milik
orang lain
Mendapatkan hibah rumah
orang lain
Melakukan tukar menukar
rumah
Memenangkan lelang
rumah
Mendapatkan warisan
rumah
2
Pengantar
Rumah dapat dibangun diatas
tanah
Hak Milik
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Negara
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Hak Pengelolaan
Hak Pakai atas Tanah
Negara
2
Pengantar
Persyaratan yang harus dipenuhi
penyelenggara pembangunan
perumahan
PERSYARATAN TEKNIS
Persyaratan tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan
dan kenyamanan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk
kelengkapan prasarana dan fasilitas bangunan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin
lokasi, peruntukannya, status hak atas tanah dan atau IMB
PERSYARATAN TATA RUANG
Kesesuaian pembangunan perumahan dengan RTRW Kabupaten/
Kota yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda
PERSYARATAN EKOLOGIS
Berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi
lingkungan, baik lingkungan buatan, alam, sosial budaya
AMDAL dalam perumahan
2
Pengantar
PEMBELIAN RUMAH
DARI
PENYELENGGARA
PEMBANGUNAN
Pembelian rumah dengan sistem
lunas
Pembelian rumah dengan sistem
kredit
Pembelian rumah dengan sistem
Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Bentuk peralihan hak atas tanah
BERALIH
Berpindahnya hak atas tanahdari pemegang hak nya kepada pihak lain
karena suatu peristiwa hukum
DIALIHKAN
Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain
karena suatu perbuatan hukum sengaja dilakukan dengan tujuan agar
pihak lain memperoleh hak atas tanah tersebut
3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Sifat Jual Beli Tanah menurut
Effendi Perangin
Contant atau Tunai
Harga Tanah yang dibayar itu bisa
tetapi bisa juga sebagian
Terang
Terang artinya jual beli tanah tersebut dilakukan
dihadapan kepala desa (kepala adat) yang tidak
bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam
kedudukannya sebagai pihak yang menanggung
jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum
berlaku
3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Sifat Jual Beli Tanah menurut
hukum adat sebagaimana
dikemukakan Maria .S.W.
Sumardjono
Tunai
Artinya penyerahan hak atas tanah oleh
(penjual dilakukan bersamaan dengan
pembayaran harganya oleh pihak lain
Riil
Artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus
dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan
beli tersebut.
Terang
Artinya perbuatan hukum tersebut haruslah
dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa
itu tidak melanggar ketentuan hukum yang
2
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Syarat syahnya jual beli hak
atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun untuk
kepentingan pendaftaran
pemindahan haknya ada dua :
Syarat Materiil Syarat Formal
Bagi
Pembeli
Bagi
Penjual
2
Penjual adalah yang namanya tercantum
dalam sertipikat
Syarat
Materiil Bagi
Penjual
Dalam hal penjual dibawah pengampuan,
maka diwakili oleh pengampunya
Dalam hal belum dewasa maka diwakili oleh
walinya
Penjual adalah orang
dewasa.
Dalam hal penjual diwakili oleh orang lain
maka penerima kuasa menunjukkan surat
kuasa notariil
Dalam hal objek jual beli adalah tanah
bersama maka penjual terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari istrii/ suami
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Dalam hal objek jual beli adalah HM, maka
pembeli adalahWNI, bank pemerintah,
badan keagamaan dan badan sosial
Syarat
Materiil Bagi
Pembeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Dalam hal objek jual beli adalah HGU maka
pembeli adalahWNI dan badan hukum
Indonesia
Dalam hal objek jual beli adalah HGB maka
pembeli adalahWNI, badan hukum
Indonesia.
Dalam hal objek jual beli adalah hak pakai,
maka pembeli adalahWNI,WNA, Badan
Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing
yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Jual Beli hak atas tanah dibuktikan dengan
akta yang dibuat dihadapan PPAT atau PPAT
sementara
Syarat
Formal
dalam Jual
Beli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Dengan pendaftaran pemindahan hak ke
kantor pertanahan maka terpenuhilah asas
publisitas
Jual beli tanah yang belum terdaftar dan
tidak ada tujuan untuk didaftarkan ke kantor
Pertanahan maka jual belinya dengan akta
dibawah tangan
Jual beli tanah yang belum terdaftar dan ada
tujuan untuk didaftarkan ke kantor
Pertanahan maka jual belinya dengan akta
PPAT
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Persiapan Pembuatan
Akta
Tahapan-
tahapan
dalam
pendaftaran
pemindahan
hak melalui
jual beli
Pelaksanaan
Pembuatan Akta
Pendaftaran
Pemindahan hak
Penyerahan Sertipikat
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Persiapan pembuatan Akta
PPAT wajib memeriksakan pada kantor Pertanahan
mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang
bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor
pertanahan dengan memperlihatkan sertipikat asli.
Kemudian oleh pejabat kantor pertanahan diberikan
stempel dengan kalimat
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor
pertanahan”
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang HAT yang melebihi ketentuan
maksimum menurut peraturan UU
Sebelum
dibuatkan
AJB hak
atas tanah,
calon
pembeli
membuat
pernyataan
sebagai
berikut :
Bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang HAT absentee (guntai) menurut
UU yang berlaku
Bahwa yang bersangkutan menyadari
apabila pernyatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tidak benar, maka tanah
kelebihan atau tanah absentee menjadi
objek landreform
Bahwa yang bersangkutan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh
para pihak yang bersangkutan (penjual dan
pembeli) atau kuasanya
Pelaksanaan
Pembuatan
Akta
Dokumen penjual adalah fotokopi KTP,
fotokopi KK, Surat Nikah, SPPT PBB
sedangkan dokumen pembeli adalah KTP,
KK dan Surat Nikah
Pembuatan akta PPAT wajib disaksikan oleh
2 orang saksi dan wajib dibacakan kepada
para pihak
Akta PPAT asli sebanyak 2 lembar, 1 lembar
disimpan PPAT, 1 lembar disampaikan ke
Kantor Pertanahan sedangkan pihak penjual
dan pembeli diberikan salinannya
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Pendaftaran
Pemindahan
Hak
- Surat permohonan pendaftaran pemindahan hak atau
kuasanya
- AJB PPAT
1. Bukti identitas penjual dan pembeli
2. Sertipikat tanah asli
3. Bukti pelunasan BPHTB dan PPH
PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan
dokumen yang diperlukan selambat-
lambatnya 7 hari kerja
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
3
Pencatatan
Pemindahan
Hak dalam
sertipikat
Nama pemegang hak lama (penjual) dicoret
dan dibubuhi paraf kepala Kantor
pertanahan kabupaten
Nama pemegang hak baru/ pembeli
dituliskan pada halaman dan dibubuhi
tandatangan kepala kantor pertanahan dan
stempel Kantor Pertanahan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
2
Penyerahan Sertipikat
Sertipikat yang telah diubah namanya diserahkan kepada
pemegang hak baru (pembeli) atau kuasanya oleh kepala
kantor pertanahan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS

More Related Content

What's hot (7)

pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsa
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Uu 20 2000
Uu 20 2000Uu 20 2000
Uu 20 2000
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Bea+meterai
Bea+meteraiBea+meterai
Bea+meterai
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 

Similar to Hk perumahan 4

Surat perjanjian
Surat perjanjian Surat perjanjian
Surat perjanjian
Wisda Javas
 
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan YayasanHak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Leks&Co
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Adnan Fauzi Siregar
 
Tanah dan hukum tanah
Tanah dan hukum tanahTanah dan hukum tanah
Tanah dan hukum tanah
Yopi Pebri
 

Similar to Hk perumahan 4 (20)

Jual Beli Hak Atas Tanah - Ricco S Yubaidi
Jual Beli Hak Atas Tanah - Ricco S YubaidiJual Beli Hak Atas Tanah - Ricco S Yubaidi
Jual Beli Hak Atas Tanah - Ricco S Yubaidi
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
 
Surat perjanjian
Surat perjanjian Surat perjanjian
Surat perjanjian
 
Resume bphtb
Resume bphtbResume bphtb
Resume bphtb
 
Contoh Surat Perjanjian
Contoh Surat PerjanjianContoh Surat Perjanjian
Contoh Surat Perjanjian
 
Surat kuasa dan Surat Dagang
Surat kuasa dan Surat DagangSurat kuasa dan Surat Dagang
Surat kuasa dan Surat Dagang
 
Draf surat kuasa jual
Draf surat kuasa jualDraf surat kuasa jual
Draf surat kuasa jual
 
Tugas pajak bphtb
Tugas pajak bphtbTugas pajak bphtb
Tugas pajak bphtb
 
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan YayasanHak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
Hak-Hak Atas Tanah Terkait Aset Perusahaan dan Yayasan
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
 
Pemecahan Bidang Tanah - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Pemecahan Bidang Tanah - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Pemecahan Bidang Tanah - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Pemecahan Bidang Tanah - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
 
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
 
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual BeliPerjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli
 
Tanah dan hukum tanah
Tanah dan hukum tanahTanah dan hukum tanah
Tanah dan hukum tanah
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beli
 
Uu 21 1997
Uu 21 1997Uu 21 1997
Uu 21 1997
 

Recently uploaded

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
ssuser8b8170
 

Recently uploaded (9)

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 

Hk perumahan 4

  • 1. 2 Pengantar Cara yang ditempuh orang atau badan hukum untuk memiliki rumah Membangun rumah diatas tanah haknya sendiri Membeli rumah milik orang lain Mendapatkan hibah rumah orang lain Melakukan tukar menukar rumah Memenangkan lelang rumah Mendapatkan warisan rumah
  • 2. 2 Pengantar Rumah dapat dibangun diatas tanah Hak Milik Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan Hak Pakai atas Tanah Negara
  • 3. 2 Pengantar Persyaratan yang harus dipenuhi penyelenggara pembangunan perumahan PERSYARATAN TEKNIS Persyaratan tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas bangunan PERSYARATAN ADMINISTRATIF Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi, peruntukannya, status hak atas tanah dan atau IMB PERSYARATAN TATA RUANG Kesesuaian pembangunan perumahan dengan RTRW Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda PERSYARATAN EKOLOGIS Berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan, baik lingkungan buatan, alam, sosial budaya AMDAL dalam perumahan
  • 4. 2 Pengantar PEMBELIAN RUMAH DARI PENYELENGGARA PEMBANGUNAN Pembelian rumah dengan sistem lunas Pembelian rumah dengan sistem kredit Pembelian rumah dengan sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
  • 5. 3 PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS Bentuk peralihan hak atas tanah BERALIH Berpindahnya hak atas tanahdari pemegang hak nya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum DIALIHKAN Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak atas tanah tersebut
  • 6. 3 PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS Sifat Jual Beli Tanah menurut Effendi Perangin Contant atau Tunai Harga Tanah yang dibayar itu bisa tetapi bisa juga sebagian Terang Terang artinya jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan kepala desa (kepala adat) yang tidak bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang menanggung jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum berlaku
  • 7. 3 PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS Sifat Jual Beli Tanah menurut hukum adat sebagaimana dikemukakan Maria .S.W. Sumardjono Tunai Artinya penyerahan hak atas tanah oleh (penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain Riil Artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan beli tersebut. Terang Artinya perbuatan hukum tersebut haruslah dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa itu tidak melanggar ketentuan hukum yang
  • 8. 2 PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS Syarat syahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk kepentingan pendaftaran pemindahan haknya ada dua : Syarat Materiil Syarat Formal Bagi Pembeli Bagi Penjual
  • 9. 2 Penjual adalah yang namanya tercantum dalam sertipikat Syarat Materiil Bagi Penjual Dalam hal penjual dibawah pengampuan, maka diwakili oleh pengampunya Dalam hal belum dewasa maka diwakili oleh walinya Penjual adalah orang dewasa. Dalam hal penjual diwakili oleh orang lain maka penerima kuasa menunjukkan surat kuasa notariil Dalam hal objek jual beli adalah tanah bersama maka penjual terlebih dahulu mendapat persetujuan dari istrii/ suami PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 10. 2 Dalam hal objek jual beli adalah HM, maka pembeli adalahWNI, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial Syarat Materiil Bagi Pembeli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dalam hal objek jual beli adalah HGU maka pembeli adalahWNI dan badan hukum Indonesia Dalam hal objek jual beli adalah HGB maka pembeli adalahWNI, badan hukum Indonesia. Dalam hal objek jual beli adalah hak pakai, maka pembeli adalahWNI,WNA, Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 11. 2 Jual Beli hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT atau PPAT sementara Syarat Formal dalam Jual Beli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dengan pendaftaran pemindahan hak ke kantor pertanahan maka terpenuhilah asas publisitas Jual beli tanah yang belum terdaftar dan tidak ada tujuan untuk didaftarkan ke kantor Pertanahan maka jual belinya dengan akta dibawah tangan Jual beli tanah yang belum terdaftar dan ada tujuan untuk didaftarkan ke kantor Pertanahan maka jual belinya dengan akta PPAT PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 12. 2 Persiapan Pembuatan Akta Tahapan- tahapan dalam pendaftaran pemindahan hak melalui jual beli Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendaftaran Pemindahan hak Penyerahan Sertipikat PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 13. 2 Persiapan pembuatan Akta PPAT wajib memeriksakan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan dengan memperlihatkan sertipikat asli. Kemudian oleh pejabat kantor pertanahan diberikan stempel dengan kalimat “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan” PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 14. 2 Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang HAT yang melebihi ketentuan maksimum menurut peraturan UU Sebelum dibuatkan AJB hak atas tanah, calon pembeli membuat pernyataan sebagai berikut : Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang HAT absentee (guntai) menurut UU yang berlaku Bahwa yang bersangkutan menyadari apabila pernyatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak benar, maka tanah kelebihan atau tanah absentee menjadi objek landreform Bahwa yang bersangkutan PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 15. 2 Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) atau kuasanya Pelaksanaan Pembuatan Akta Dokumen penjual adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Nikah, SPPT PBB sedangkan dokumen pembeli adalah KTP, KK dan Surat Nikah Pembuatan akta PPAT wajib disaksikan oleh 2 orang saksi dan wajib dibacakan kepada para pihak Akta PPAT asli sebanyak 2 lembar, 1 lembar disimpan PPAT, 1 lembar disampaikan ke Kantor Pertanahan sedangkan pihak penjual dan pembeli diberikan salinannya PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 16. 2 Pendaftaran Pemindahan Hak - Surat permohonan pendaftaran pemindahan hak atau kuasanya - AJB PPAT 1. Bukti identitas penjual dan pembeli 2. Sertipikat tanah asli 3. Bukti pelunasan BPHTB dan PPH PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen yang diperlukan selambat- lambatnya 7 hari kerja PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 17. 3 Pencatatan Pemindahan Hak dalam sertipikat Nama pemegang hak lama (penjual) dicoret dan dibubuhi paraf kepala Kantor pertanahan kabupaten Nama pemegang hak baru/ pembeli dituliskan pada halaman dan dibubuhi tandatangan kepala kantor pertanahan dan stempel Kantor Pertanahan PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
  • 18. 2 Penyerahan Sertipikat Sertipikat yang telah diubah namanya diserahkan kepada pemegang hak baru (pembeli) atau kuasanya oleh kepala kantor pertanahan PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS