Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KONHAM
Similar to KONHAM (20)
More from Yuli Eko
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KONHAM
- 2. 2016008432 Hanantya Dimas Pratama 2016008428 Maya Ruli Renanda 2016008345 Muhamad Ismail 2016008430 Windara Tresna Lestari 2016008239 Yuli Ekowati 2016008224 Yogiana Widya Sari 2016008343 Ayu Purnamaningsih 2016008434 Alfian Nur Rahim 2016008427 Nur Zakiah 2016008369 Jefri Nur Syahfuddin 2016008421 Hesti Lusiana 2016008125 Wahyu Ari Setyo Wibowo 2016008162 Nafanda Hafsah Nur Azizah 2016008439 Alifah Nur Karimah 2016008225 Ana Rizki Wulandari 2016008393 Yuli Santika Pencari Materi Pengolah Materi Penyusun Makalah Penyusun PPT
- 3. KONSTITUSI
- 4. Adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - dalam kasus bentukan Negara KONSTITUSI Menurut EC Wade : Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut dan menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Dalam ketatanegaraan dikenal ada dua macam konstitusi (hukum dasar) yaitu : - Hukum dasar tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD). - Hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi (convention).
- 5. KONSTITUSI INDONESIA => UUD 1945 Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 1. UUD 1945 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 05 Juli 1959 4. UUD 1945 05 Juli 1959 - 19 Oktober 1999 5. UUD 1945 (Hasil Amandemen) 19 Oktober 1999 - Sekarang UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 Sebagai hukum dasar, UUD 1945 bersifat mengikat, mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat setiap warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yaitu : - Pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. -Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- 7. HAK ASASI MANUSIA Adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”
- 8. a. Hak asasi pribadi (Personal Rights) Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. c. Hak asasi ekonomi (Property Rights) Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak. d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights). Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi. e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (Rights Of Legal Equality) Misalnya : hak memperoleh keadilan dan perlindungan dalam hukum. Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :
- 9. PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- 10. Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (2002:5) : . Faktor hukumnya sendiri . Faktor penegak hukum . Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung . Faktor masyarakat . Faktor kebudayaan Al. Wisnubroto dalam bukunya yang berjudul “Hakim dan Peradilan di Indonesia” (1997:88-90) : 1. Faktor Subjektif . Sikap prilaku apriori . Sikap perilaku emosional . Sikap Arrogence power . Moral 2. Faktor Objektif - Latar belakang sosial budaya - Profesionalisme FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM
- 12. Konstitusi merupakan dasar hukum suatu negara.keberadaan konstitusi merupakan kesepakatan umum dan konsensus bersama seluruh warga negara • dasar kepentingan dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak- haknya sebagai manusia . • hak asasi manusia merupakan inti dari undang-undang dasar negara modern. • maka dari itu konstitusi selau berhubungan dengan hak asasi manusia • Hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia dapat juga dilihat dari dari perkembangan sejarahnya • Memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme
- 13. Hubungan Konstitusi dengan Penegakan Hukum di Indonesia
- 14. Konstitusi merupakan sebuah peraturan hukum mendasar,yang mengatur tugas-tugas dan organisasi kekuasaan negara serta mengatur hubungan hukum negara terhadap masing-masing warga negara • Negara – negara hukum yang berlandaskan konstitusi juga tidak selalu terlepas dari ketegangan yang terdapat antara konstitusi tertulis yang relatif statis dengan kenyataan politik,ekonomi dan sosial yang dinamis dan kerap kali berubah-ubah • Agar konstitusi dapat tercapai maka diperlukan prosedur resmi dihadapan mahkamah konstitusi yang mana prosedur tersebut memberikan landasan bagi kemungkinan penafsiran konstitusi dari sudut oandang baru
- 15. Hubungan Penegakan Hukum dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
- 16. • Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun • Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di indonesia.hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu komnas HAM
- 17. - KESIMPULAN - Konstitusi merupakan suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang dijunjung tinggi serta diakui oleh semua orang. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Penegakan Hukum harus bersumber pada Konstitusi sebagai dasar peraturan suatu negara yang didalamnya terdapat Hak-hak Asasi Manusia yang merupakan kepentingan mendasar dari setiap warga negara. Dan ketiganya saling berhungan dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.