Dokumen tersebut membahas pemikiran politik Islam radikal di Indonesia. Islam radikal muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan sosial politik dan menuntut pemenuhan aspirasi Islam di Indonesia, seperti penerapan syariat Islam. Gerakan Islam radikal memiliki dua pola perjuangan, yaitu kultural melalui dakwah dan pendidikan, serta struktural dengan upaya memegang kekuasaan negara. Respons gerakan radikal terhadap pemerintah bervariasi

3. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM RADIKAL DI INDONESIA
Di indonesia dalam perkembangan Islam sangat
kaya dengan polarisasi, apalagi semenjak kejatuhan
orde baru , islam radikal menemukan moment untuk
melakukan akselerasi politik secara cultural ( ormas
islam ) dan structural ( partai islam ) . Namun , dengan
fenomena kelanjutannya gerakan islam di
representasikan sebagai islam radikal di Indonesia .
Kemunculan berbagai gerakan islam bila ditilik secara
historis akan nampak sebagai reaksi dari ketidakadialan
social politik. Kendati demikian, gerakan radikalisme di
Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur tengah
yang sangat menekankan agenda-agenda politk.
Gerakan radikal Islam baru sebatas pada tuntutan
dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan
syariat Islam atau piagam Jakarta.

4. FAKTOR MUNCULNYA GERAKAN ISLAM
RADIKAL DI INDONESIA
 Pertama, factor internal dari
dalam umat islam sendiri
yang telah terjadi
penyimpangan norma-norma
agama.
 Kedua, factor eksternal di
luar umat Islam, baik yang
dilakukan penguasa
maupun hegemoni barat,
seperti kasus gerakan
Warsidi, Salaman hafidz
dan Imron atau yang
dikenal sebagai komando
Jihad telah membangkitkan
radikalisme di Indonesia

5. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM RADIKAL
Hubungan antara agama (Islam) dan Negara (Politik) di
masa modern merupakan salah satu subjek penting. Itu
sebabnya, dalam politik Islam paling tidak ada tiga paradigma
tentang hubungan agama dengan Negara.
 Pertama, adalah paradigma tentang konsep bersatunya
agama dan Negara.
 Kedua, adalah paradigma yang berpendapat bahwa Negara
bukan merupakan suatu kewajiban agama.
 Ketiga, adalah paradigma yang memandang agama dan
Negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan
timbale balik atau saling memerlukan.
Tiga paradigma ini menunjukkan betapa tidak jelasnya
hubungan agama dan Negara dalam sejarah pemikiran islam.
Ini karena, Al-Qur’an pada prinsipnya adalah petunjuk etik
bagi manusia; ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik. Walaupun
begitu, bukan berarti politik atau Negara terlepas sama sekali
dari agama. Agama tetap menjadi penjaga moral dan etika
dalam bernegara, sehingga Negara tidak kehilangan arah
dalam pratek kekuasaannya.

6. GERAKAN ISLAM RADIKAL DI TENGAH PERUBAHAN
POLITIK
 Kultural (dakwah Islam),
adalah pola perjuangan
yang dilakukan dalam
format gerakan pembinaan
akidah, ahlak, pendidikan,
social, dan ekonomi tanpa
mau terlibat dalam urusan
perjuangan politik.
 Struktural, adalah pola perjuangan
yang mengupayakan agar
kekuasaan Negara dipegang oleh
pemimpin Muslim yang jelas
komitmetnya pada Islam dan siap
memberlakukan syariat Islam dalam
lingkungan social kenegaraan,
sehingga kehidupan kenegaraan
dapat dikelola sesuai dengan ajaran
yang dituntunkan oleh Allah Swt.

7. Pada dasarnya, semua ormas Islam beraliran radikal,
seperti; Laskar Jihad, FPI, KISDI, dan Majelis Mujahidin. Dan
dalam merespon kebijakan pemerintah yang berkuasa setiap
Ormas berbeda-beda. Jika pemerintah bersikap akomodatif
terhadap aspirasi Islam, maka sikap Ormas pun bersikap
akomodatif, bahkan bisa jadi pembela secara tegas. Sebaliknya
jika pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi umat Islam,
mereka berbalik menjadi barisan oposisi yang keras. Begitupun
respon yang ditujukan pada periode B.J Habibie, KH.
Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Ketiga
periode ini telah memberi warna pada diri kelompok islam radikal
yang berkembang di Indonesia, dan dari sinilah muncul tiga pola
gerakan Islam radikal dalam menyikapi pemerintah yang
berkuasa:
1. Pertama, akomodasi pada periode B.J habibie. Sikap akomodatif yang
ditunjukan gerakan Islam radikal pada periode ini disebabkan pada
sikap Habibie yang mau mengakomodasi Islam.
2. Kedua,oposisi pada periode Abdurrahman Wahid. Sikap oposan yang
diperlihatkan kelompok Islam radikal disebabkan oleh kebijkan
Abdurrahman Wahid yang tidak simpatik dengan Islam.
3. Ketiga, oposisi setengah hati pada masa. Megawati Soekarnoputri.
Oposisi yang dilakukan kelompok islam pada kasus sikap pemerintah
Indonesia terhadap serangan AS ke Afghanistan dan atas terpilihnya
Megawati sebagai presiden.

8. KESIMPULAN
Berbicara tentang agama dan Negara dimasa modern
merupakan suatu objek penting, walaupun telah di perdebatkan para
pemikir Islam sejak seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum
terpecahkan secara tuntas. Pengalaman masyarakat Muslim di
dunia, khususnya setelah perang Dunia ke-II mengesankan
terdapatkan hubungan yang canggung antara Islam (din) dan
Negara (daulah). Berbagai Eksperiman dilakukan untuk
menyelaraskan antara din dengan konsep dan kultur politik
masyarakat muslim; dan eksperimen-eksperimen itu dalam banyak
hal sangat beragam.
Pada dasarnya, semua ormas Islam beraliran radikal, seperti
Laskar Jihad, FPI, KISDI, dan Majelis Mujahidin yang menyuarakan
aspirasi Islam, terutama nasib umat Islam di Tanah Air dan umat
Islam di negeri lainnya. Sehingga tak berlebihan, jika perjuangan
umat Islam selalu menjadi agenda utama. Dalam konteks inilah, ada
empat isu atau tema yang di perjuangkan kelomopok Islam radikal;
(1). Piagam Jakarta
(2). Pemberantasan tempat-tempat
maksiat (3). Konflik antar agama dan,
(4). Solidaritas dunia Islam.
Meski keempat kelompok Islam radikal memperjuangkan
empat isu tersebut, tetapi masing-masing kelompok memilliki
kosentrasi perjuangan yang berbeda-beda.

9. THANKS FOR YOUR
ATTENTION
AND
SEE YOU NEXT
TIME…. 