Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Puskesmas mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan kesehatan keluarga dan intervensi selama pandemi Covid-19 karena harus menjaga jarak sosial
2. Terdapat masalah internal di Puskesmas yaitu iklim kerja yang kurang kondusif dan kerjasama antar program yang rendah berkat pimpinan yang labil dan ragu dalam membuat keputusan
3. Pimpinan Puskesmas perlu
3. STUDY KASUS KEPEMIMPINAN DI PUSKESMAS “CAHAYA”
• Puskesmas Cahaya telah melakukan pendataan KS pada seluruh wilayahnya, namun 80 % dari hasil
pendataan IKS bernilai Pra Sehat, terdapat nilai rendah pada beberapa indicator. Dalam proses
intervensi keluarga sehat, mengalami kendala dalam upaya pembinaan keluarga, sehubungan
dengan kondisi COVID 19 yang menuntut Puskesmas untuk menjaga kontak social untuk
menghindari penularan yang semakin luas. Sedangkan Puskesmas sebagai institusi pelayanan
kesehatan primer harus tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan
promosi dan pencegahan penularan Covid 19 serta masalah kesehatan lainnya.
• Salah satu hambatan terbesar di Puskesmas tersebut adalah suasana kerja kurang kondusif,
kerjasama antar stakeholder internal (penanggung jawab program) yang rendah. Pimpinan
puskesmas adalah seorang yang memiliki watak labil, dan ragu-ragu dalam membuat keputusan.
Namun hubungan antara Puskesmas dengan lintas sektoral (stakeholder eksternal) sudah terbina
sejak lama, sehingga hubungan tersebut tetap bertahan baik. Puskesmas sedang mempersiapkan
diri untuk menjalankan Puskesmas Terakreditasi. Sebagai kepala Puskesmas anda harus melakukan
upaya terobosan dalam menghadapi permasalahan yang ada.
•
4. IDENTIFIKASI MASALAH
•Hasil IKS 80 % dari hasil pendataan IKS
bernilai Pra Sehat, terdapat nilai rendah pada
beberapa indicator karena situasi pandemi
COVID 19 yang menuntut Puskesmas untuk
menjaga kontak social untuk menghindari
penularan yang semakin luas
5. PENYEBAB MASALAH
•suasana kerja kurang kondusif,
•kerjasama antar stakeholder internal (penanggung
jawab program) yang rendah.
•Pimpinan puskesmas adalah seorang yang memiliki
watak labil, dan ragu-ragu dalam membuat
keputusan
•Tuntutan Akreditasi
6. KESENJANGAN ANTI KORUPSI
• SUASANATIDAK KONDUSIF ANTAR PENANGGUNG JAWAB KURANG PEDULI (
MASUK DALAM NILAI-NILAI ANTI KORUPSI “KEPEDULIAN)
• KURANGNYA SIFAT KEBERANIAN SEHINGGA DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN
YANG RAGU-RAGU DAN LABIL ( MASUK DALAM NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
“KEBERANIAN”)
• KEMANDIRIAN PIMPINAN SANGAT DIPERLUKAN DALAM MEMIMPIN DIRIYA
SENDIRI DAN ORANG LAIN DALAM KASUS INI PIMPINANYANG LABIL
MENYEBAKAN PARA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KURANG PEDULI
DENGANTANGGUNG JAWABNYA ( MASUK DALAM NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
“ KEMANDIRIAN”)
• PJ PROGAMYANG KURANG MEMPUNYAI SIFAT DISIPLIN DALAM
MENGERJAKAN TANGGUNG JAWABNYA
7. 1. 3. Pimpinan Puskesmas melakukan
analisis situasi dan pemetaan masalah
sehingga dapat mendistribusikan
sumber daya di Puskesmas secara
tepat guna dan tepat sasaran agar
mencapai target baik target PIS PK,
program dan akreditasi
INOVASI /PEMECAHAN MASALAH
8. 2. Dalam melakukan intervensi PIS PK sebaiknya
dilakukan secara kolaboratif dengan program-
program lain, agar dapat mengakomodir efisiensi
dan efektivitas SDM dan waktu (juga berkaitan dgn
situasi pandemic)
3. Dalam masa pandemi COVID 19 pendataan PIS-
PK bisa menggunakan Google Form dan Sosialisasi
melalui Media Sosial yang ada dengan
memanfaatkan stake holders terkait
9. PRINSIPANTI KORUPSI
•KESESUAIAN ANTARA ATURAN DAN
PELAKSANAAN KERJAYANGTIDAK SESUAI
DIKARENAKAN ADANYA PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT PANDEMI COVID
19 ( PRINSIP –PRINSIP ANTI KORUPSI
“AKUNTABILITAS”)