Al Haryono Jusup - Pengantar Akuntansi 2

1. Penggajian
Pengantar Akuntansi 2
Anita Julia
Pendidikan Ekonomi-Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

2. Akuntansi Penggajian
Akuntansi penggajian tidak semata-mata
menyangkut soal pembayaran pembayaran gaji
atau upah kepada para karyawan. Perusahaan juga
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan
administrasi penggajian untuk setiap karyawan
termasuk juga data pajak penghasilan tiap
karyawan

3. Gaji dan Upah
Gaji Manajer,
pegawai kantor
Tarip gaji per
bulan
Upah Karyawan
Tarip upah dalam
rupiah per jam, per
unit, per unit
produk, atau satuan
lainnya
Terkadang istilah
gaji dan upah
diartikan sama
Uang jasa atau
honorarium tidak
masuk dalam gaji

4. Pengendalian Intern atas Penggajian
Tujuan
pengendalian
Untuk mengamankan
kekayaan perusahaan dari
pembayaran gaji yang tidak
Untuk menjamin ketelitian dan
dapat dipercayanya catatan
akuntansi tentang penggajian

5. Pengendalian Intern atas Penggajian
Hal ini
dilakukan
agar
menghindari:
Karyawan fiktif
Membayar upah lebih besar daripada pendapatan
karyawan sesungguhnya
Pencatatan yang keliru, memanipulasi jam karyawan
Menggunakan tarif yang tidak diotorisasi pejabat
yang berwenang
Mencantumkan nama pegawai yang telah berhenti
dalam daftar gaji
Check ganda.

6. Pengendalian Intern atas Penggajian
Fungsi Pengangkatan pegawai,
Penghitungan waktu kerja,
Pembuatan daftar gaji,
Pembayaran gaji
Agar pengendalian berjalan dengan efektif, maka
keempat fungsi tersebut harus didelegasikan
pada bagian atau orang yang berbeda.

7. Pengangkatan Pegawai
Pendaftaran calon pegawai,
wawancara, dan seleksi
pendaftar serta
pengangkatan pegawai
Bagian
personalia
Melakukan pengawasan,
terutama dalam hal
dokumentasi dan
pemberian otorisasi

8. Pengangkatan Pegawai
Setiap perubahan
atas informasi
tersebut harus
selalu dicatat dan
mendapat
persetujuan dari
bagian personalia
Formulir
persetujuan
pengangkatan
pegawai
dikirimkan ke
bagian penggajian
Pencantuman
nama karyawan
baru dalam daftar
gaji harus
mendapat
persetujuan dari
kepala bagian
personalia.

9. Pengangkatan Pegawai
Bagian personalia
juga bertanggung
jawab untuk
mengotorisasi:
Perubahan tingkat gaji atau upah
Pemberhentian pegawai
Pemberian otorisasi harus dilakukan secara
tertulis dan salah satu copy perubahan status
harus dikirim ke bagian penggajian

10. Pencatatan Waktu Kerja
Karyawan
harian atau
upah per
jam
Mencatatkan
waktu kerja
saat masuk
maupun
pulang
Memasukkan
kartu ke
dalam mesin
pencatat
waktu
Adanya
pengawas
atau satpam
• Pengawasan harus
menandatangani
waktu kerja
pegawai
Akhir periode
gaji
• Ada persetujuan
pengawas
Lembur

11. Pembuatan Daftar Gaji
Daftar gaji dibuat oleh bagian penggajian
berdasarkan dua sumber berikut:
1. Otorisasi dari bagian personalia
2. Kartu waktu yang telah mendapat
persetujuan
Berhubung perhitungan gaji cukup rumit,
kadang-kadang diperlukan petugas kedua, yang
bekerja secara terpisah, untuk memeriksa
perhitungan yang dilakukan petugas pertama.

12. Pembuatan Daftar Gaji
Daftar gaji dibuat
oleh bagian
penggajian
berdasarkan dua
sumber berikut:
Otorisasi dari bagian
personalia
Kartu waktu yang telah
mendapat persetujuan
Berhubung perhitungan gaji cukup rumit, kadang-
kadang diperlukan petugas kedua, yang bekerja secara
terpisah, untuk memeriksa perhitungan yang dilakukan
petugas pertama.

13. Pembayaran Gaji
Biasanya
dilakukan oleh
kasir di bagian
keuangan
Menggunakan
check agar
mengurangi
resiko
Check gaji
harus benomor
urut cetak dan
pemakaiannya
dapat
dipertanggung
jawabkan
Harus
ditandatangani
oleh kepala
bagian
keuangan atau
bendahara
atau pejabat
yang ditunjuk
Penyerahan
kepada
pegawai harus
di bawah
pengawasan
bagian
keuangan
Check dapat
dibayarkan
oleh bagian
keuangan atau
juru bayar

14. Pembayaran Gaji
Pembayaran dengan menggunakan uang
Orang kedua untuk menghitung uang
Mendapat tanda tangan penerimaan dari pegawai

15. Penghasilan Kotor Karyawan
• Total upah = Tarif upah per jam X Jumlah jam kerja
pegawai
• Total gaji = Tarif per bulan atau per tahun sesuai periode
pembayaran gaji pada perusahaan bersangkutan
Gaji dan Upah
• Faktor: kelebihan penjualan di atas jumlah tertentu atau
laba bersih
• Beban belum dibayar: Beban Bonus di sebelah Debet
dan Utang Bonus di sebelah Kredit
• Setelah dibayar: Utang Bonus di Debet dan Kas di Kredit
Bonus

16. Potongan atas Penghasilan Karyawan
Potongan
wajib
Potongan yang harus dilakukan oleh perusahaan
atas penghasilan kotor para karyawannya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah. Pengurangan-pengurangan
ini tidak menjadi beban perusahaan
Potongan
sukarela
Penghasilan kotor karyawan bisa dipotong untuk
tujuan-tujuan atas permintaan atau persetujuan
secara perorangan atau kelompok. Dilakukan atas
penghasilan karyawan tertentu

17. Potongan Wajib-Pajak Penghasilan
Karyawan (PPh)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan: Perusahaan wajib melakukan
pemotongan pajak atas penghasilan para
karyawannya yang memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam undang-undang
Undang-Undang PPh 1984 pasal 21: Pajak yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan
nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan atau sebagai imbalan atas jasa

18. Potongan Wajib-Pajak Penghasilan Karyawan (PPh)
Wajib
pajak
Pegawai, karyawan atau karyawati tetap
Pegawai, karyawan atau karyawati lepas
Penerima honorarium
Penerima upah, baik upah harian, upah borongan, maupun upah satuan
Objek
pajak
Penghasilan rutin bulanan, baik berupa penghasilan pokok maupun tunjangan-tunjungan
rutin bulanan
Penghasilan tidak rutin bulanan dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam
setahun
Upah harian, mingguan, upah satuan dan upah borongan
Upah pensiun, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunggu, uang
pesangon dan pembayaran lainnya
Honorarium, komisi atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di
Indonesia

19. Tarif Pajak
Penghasilan kena pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan
Rp250.000.000,00
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan
Rp500.000.000,00
Di atas Rp500.000.000,00
Tarif pajak
5%
15%
25%
30%

20. Penghitungan PPh Pasal 21
Untuk Penghasilan Rutin Bulanan
Penghasilan:
Gaji sebulan (gaji pokok ditambah tunjungan lainnya yang berbentuk rupiah)
Iuran Asuransi kecelakaan kerja*)
Iuran Asuransi kematian*)
xxxx
xxxx
xxxx
+
Penghasilan bruto sebulan xxxx
Potongan-potongan yang diperkenankan:
Beban jabatan: 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp45.000,00
Iuran pensiun**)
Iuran Tunjangan Hari Tua**)
Jumlah Potongan yang diperkenankan
xxxx
xxxx
xxxx
+
xxxx
-
Penghasilan Netto sebulan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Kena Pajak Sebulan (PKPb)
xxxx
xxxx -
xxxx

21. Potongan Wajib-Iuran Program
Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 pasal 3 ayat 1:
Perusahaan wajib menyelenggarakan program ASTEK baik
dengan mempertanggungjawabkan tenaga kerjanya yang
bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan Perusahaan dalam
program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian,
maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program
tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara
Program
ASTEK
Program Asuransi Kecelakaan Kerja
Program-Program Tabungan Hari Tua yang
dikaitkan dengan Asuransi Kematian

22. Iuran Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)
Pasal 9 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
No. Kep-1 16/Men/1977: Pembayaran iuran ASTEK dilakukan secara
bulanan oleh perusahaan dan paling lambat telah dibayarkan tanggal 15
bulan berikut dari iuran bulan yang bersangkutan
Iuran ASTEK sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi
ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Bagian dari iuran yang ditanggung
oleh perusahaan adalah menjadi beban perusahaan
Iuran Asuransi
Kecelakaan
Ditanggung perusahaan. Besarnya
dibagi dalam 10 kelas, paling rendah
2,4 per mil dan tertinggi 36 per mil
Iuran Tabungan Hari
Tua
Ditanggung oleh perusahaan (1,5%
dari upah) dan tenaga kerja (1% dari
upah).
Iuran Asuransi
Kematian
Ditanggung perusahaan, besarnya
0,5% dari upah