Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012

1,120 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
185
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012

  1. 1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah KEBIJAKAN HIBAH DAERAH oleh: Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 1
  2. 2. DASAR HUKUM• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 2
  3. 3. DASAR HUKUM• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;• UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;• PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;• PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah• PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);• PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi)• PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah (Proses Revisi) 3
  4. 4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah dan BUMDUU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.PP 10/2011Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerahPP 2/2012Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah 4
  5. 5. UU 33/2004Pasal 1 (28)Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembagadalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barangdan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayarkembali.Pasal 441) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 5
  6. 6. DANA APBN KE DAERAH APBN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN PUSAT MELALUI K/L (MENKEU SELAKU BUN) •RKA - KL •Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN Tugas Transfer keKantor Kantor Dekon- Belanja Pemban- Daerah PinjamanPusat Daerah sentrasi Subsidi Lain- tuan (DAU, dan Hibah (KP) (KD) (DK) lain (TP) DAK,DBH) Mendanai Urusan Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD) Dilaksanakan oleh Pemda 6
  7. 7. DEFINISI, RUANG LINGKUP &KRITERIA PEMBERIAN HIBAHKEPADA PEMDA
  8. 8. DEFINISIPP 2/2012•Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dariPemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yangsecara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melaluiperjanjian•Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untukmendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah danPemerintah Daerah•Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa 8
  9. 9. LINGKUP HIBAH DAERAH PEMDA LAIN PINJAMANLUAR NEGERI HIBAH BADAN, LEMBAGA, PEMERINTAH PEMDA ATAU ORGANISASI PUSAT DALAM NEGERIHIBAH LUAR KELOMPOK NEGERI MASYARAKAT ATAU PERORANGAN DALAM NEGERI BUMD 9
  10. 10. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik• Mekanisme APBN dan APBD• Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah 10
  11. 11. KRITERIA PEMBERIAN HIBAHSumber: Hibah Luar Negeri• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;• kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau• kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri. Sumber: Pinjaman Luar Negeri • digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional Sumber: Penerimaan Dalam Negeri • kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; • kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; • kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau • kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah 11
  12. 12. MEKANISME PERENCANAAN &PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
  13. 13. BAGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI (PP 10/2011)Calon Pemberi Hibah Bappenas DJPU Usulan Kegiatan sumber DRKH Usulan K/L Pinjaman/hibah LN Termasuk Hibah pembiayaan LN yang Usulan diterushibahkan Penilaian : RPJM, Rencana K/L pembiayaan Pemanfaatan Hibah Penetapan MK: pinjaman LN dan DRKH hibah LN yang diterushibahkan Komitmen Pemberian Hibah Negosiasi & Penandatanganan Perjanjian HibahPENERUSAN HIBAH (PP 2/2012) Usulan nilai DJPK K/L hibah dan daftar Penetapan MK Pemberian/Penerusan Hibah pemda Penandatanganan Perjanjian Hibah Penganggaran dalam APBN Penyaluran Hibah Penyaluran Hibah a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; b. Pembayaran langsung; c. Rekening Khusus; d. Letter of Credit; e. Pembiayaan Pendahuluan
  14. 14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH • Penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari PDN • Penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri K/L MENKEU PEMDA PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK: PERJANJIAN HIBAH HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH KEPALA DAERAH HIBAH PEMDAMempertimbangkan: Penyaluran dilakukan • Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerjaa) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah PerjanjianDaerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atasPemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan setelah Pagu APBN penggunaan dana hibahmemenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah setelah Pagu APBN dan Manual Teknisd) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah 14
  15. 15. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
  16. 16. PERJANJIAN HIBAH DAERAH• Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.• Perjanjian paling sedikit memuat:a. tujuan;b. jumlah;c. sumber;d. penerima;e. persyaratan;f. tata cara penyaluran;g. tata cara pelaporan dan pemantauan;h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dani. sanksi. 16
  17. 17. PERJANJIAN HIBAH DAERAHSalinan perjanjian hibah daerah wajib disampaikan oleh:a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah.b. kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepadaBadan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah LuarNegeri.Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negerimengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusanhibah harus disesuaikan. 17
  18. 18. PENGANGGARAN HIBAH
  19. 19. PENGANGGARAN HIBAH PENGANGGARAN DI PUSAT PENGANGGARAN DI DAERAH• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah • Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Bagian Anggaran Bendahara Umum Pendapatan Daerah yang Sah sebagai Negara sesuai ketentuan perundang- jenis pendapatan hibah undangan • Penggunaan dana hibah dianggarkan• Dalam hal APBN telah ditetapkan: sebagai belanja dan/atau pengeluaran penerushibahan kepada Pemerintah pembiayaan Daerah yang bersumber dari hibah luar • Dalam hal APBD telah ditetapkan: negeri dapat dilaksanakan untuk penggunaan dana hibah dapat kemudian dianggarkan dalam perubahan dilaksanakan untuk kemudian APBN dianggarkan dalam Perubahan APBD• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: • Dalam hal Perubahan APBD telah penerushibahan kepada Pemerintah dapat ditetapkan: penggunaan dana hibah dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dapat dilaksanakan untuk kemudian dalam Laporan Keuangan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pusat. Pemerintah Daerah.
  20. 20. PENYALURAN DANA HIBAH
  21. 21. HUBUNGAN FUNGSI:PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD Verifikasi KEMENTERIAN PU PEMERINTAH DAERAH (EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY) 21
  22. 22. PENYALURAN HIBAH [PMK 169/2008] 4 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 3 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 2 Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi PEMDA K/L KEMENKEU1 Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah 5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3Pihak ketiga 22
  23. 23. PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemda• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja• Lima (5) Mekanisme penyaluran: a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; b. pembayaran langsung; c. rekening khusus; d. letter of credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan. 23
  24. 24. BELANJA HIBAH DALAM APBN
  25. 25. HIBAH KE DAERAH DALAM APBN 2010 – 2011NO PROGRAM MEKANISME EXECUTING SUMBER NILAI JUMLAH PENYALURAN AGENCY DAERAH1. Mass Rapid Transit Performance- Ditjen. JICA Rp 5,3 T 1 Pemprov (MRT) based Perkeretaapian, Dephub2. Local Basic Education Performance- Ditjen. Komisi Eropa Rp 125 M 50 Daerah Capacity (L-BEC) based Mandikdasmen, dan Belanda Depdiknas3. Hibah Air Minum Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 199 M 35 Daerah Karya, Dept. PU4. Hibah Air Limbah Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 35 M 5 Daerah Karya, Dept. PU5. WASAP-D Performance- Ditjen. Cipta Belanda Rp 18 M 6 Daerah based Karya, Dept. PU6. Hibah Percepatan Performance- Ditjen. Cipta Australia Rp 48 M 22 Daerah Pembangunan Sanitasi based Karya, Dept. PU
  26. 26. ALOKASI HIBAH T.A. 2010 - 2011 Waktu RealisasiNo Kegiatan Total Alokasi Output Pelaksanaan Penyaluran1. L-BEC* 2009 - 2012 125.000.000.000 71.000.000.000 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota2. Hibah Air Minum 2010 - 2011 199.550.000.000 199.050.000.000 Terpasangnya 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum3. Hibah Air Limbah 2010 - 2011 25.000.000.000 24.130.000.000 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah4. IEG* 2010 - 2012 54.397.500.000 43.389.800.400 Pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kab/kota5. MRT* 2010 - 2014 44.218.410.000 6.777.398.429 Pelaksanaan Tender Assistance Services – 16. WASAP-D* 2010 - 2012 17.952.000.000 6.297.150.700 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi *) Sisa alokasi yang tidak terserap untuk kegiatan L-BEC, IEG, MRT dan WASAP-D akan diluncurkan pada TA 2012
  27. 27. HIBAH DAERAH 2012 Pagu Alokasi WaktuNo Kegiatan APBN TA 2012 Target Output Pelaksanaan (Rp)1. Mass Rapid Transit (MRT)* 2010 - 2014 1.533.136.670.000 1. Constructuction Management Consulting Services 2. Tender Assistance Services – 2 3. Elevated Construction 4. Underground Construction2. Local Basic Education Capacity (L- 2009 - 2012 11.500.000.000 Terselenggaranya kegiatan BEC)* peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 23 kab/kota3. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 147.780.000.000 Desain Irigasi, fisik irigasi dan System Management Project – APL 2 pelatihan kelompok petani (WISMP-2)4. IEG (Transportasi) 2012 Luncuran5. WASAP-D 2012 Luncuran6. Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, Pembahasan Proses Grant Agreement Hibah IEG
  28. 28. TERIMA KASIH 28

×