Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pemerintah pusat berada di Jakarta dan dipimpin presiden. Pemerintah provinsi dipimpin gubernur, kabupaten/kota dipimpin bupati/walikota, kecamatan dipimpin camat, dan desa/kelurahan dipimpin kepala desa/lurah. Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralis

1. RANGKUMAN PKN
PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA,PROVINSI,PUSAT
 PEMERINTAHAN DESA : di pimpin oleh kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan bukan pegawai negeri
sipil dilantik oleh bupati/walikota paling lambat 30 hari setelah di nyatakan terpilih.masa jabatan kepala desa 6 tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu tidak boleh lagi mengikuti pemilihan
calon kepala desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepla Desa, BPD, Sekertaris Desa, dan Perangkat Lainnya ( Kepala
urusan).
 PEMERINTAHAN KELURAHAN : Pemerintahan kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun
warga (RW). Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan Desa dan kelurahan terdapat terlihat dari
pemimpin dan cara pemilihan. Lurah di angkat dan di pilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas . dalam menjalankan tugas nya bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui camat. Pemerintah kelurahan terdiri atas lurah sekertaris lurah dan perangkat lainnya (Kepala
Bagian).
 PEMERINTAH KECAMATAN : Di pimpin oleh Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekertaris daerah
kabupten/walikota dari pegawai negeri sipil. Dalam wilayah kecamatan ada tiga unsur yan mempuntai peranan penting
yaitu Camat, Komando Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor. Kecamatan Terdiri atas: Camat,Sekertaris Camat,
Kepala Bagian, Kelurahan/ Desa.
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA : merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di
sekitarnya,pemerintah kabupaten di pimpin oleh Bupati dan kota di pimpin oleh walikota. Perangkat daerah
Kabupaten/Kota adalah : Sekertaris Daerah,Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
Kelurahan,polisi Pamong Praja.
 PEMERINTAH PROVINSI : dalam pemerintah provinsi ada dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (
Gubernur )dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Provinsi di pimpin oleh Gubernur dan wakilnya di pilih
melalui PILKADA lansung oleh masyarakat dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri dalam
negeri. Sedangkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahdaerah angotanya merupakan perwakilan dari
berbagai partai politik yang di pilih mealui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi sekuran-kurangnya 35 oran dan
palin banyak berjumlah 100 orang memiliki fungsi : Legislasi (menyusun eraturan daerah), angaran dan pengawasan dan
mempunyai hak : Interplasi yaitu untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati/walikota menenai kebijakan yan
berdampak pada kehidupan orang banyak contoh pendirian Tempat sampah akhir dsb, Hak angket yaitu melakukan
penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah, menyatakan pendapat yaitu menyatakan pendapat terhadap
kebijakan kepala daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah. Pemerintah provinsi terdiri atas gubernur,
DPRD,sekertariat daerah, sekertariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah.peraturan daerah di buat oleh kepala
daerah dengan persetujuan DPRD.
 PEMERINTAHAN PUSAT :
LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT :
Sebelum amandemen 1) UUD 45, 2)MPR, 3) DPR, PRESIDEN, BPK, MA, DPA.
Sesudah Amandemen 1) UUD 45, 2) MPR (DPD,DPR LEGISLATIF),PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dan para
menteri (EKSEKUTIF), KEKUASAAN KEHAKIMAN ( MK, MA, KY YUDIKATIF ), dan BPK.
 PRESIDEN wakil presiden dan para menteri adalah lembaga eksekutf, presiden indonesia yang pernah meminpin yaitu
1) Soekarno 2)Soeharto 3) BJ. Habibie 4) Abdurrahman Wahid 5) Megawati Soekarnoputri 6) Susili Bambang
Yudhoyono dan yang sekaran adalah joko widodo.
 Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu : menajukan Rancangan Undang-undang,menetapkan Perpu, menetapkan
peraturan pemerintah untuk melaksanakan undan-undang, memberi grasi, amnesti, abolisi,rehabilitasi,m menetapkan
hakim agung,menetapkan hakim konstitusi, mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR, mengangkat
duta dan konsul.
 Sebagai kepala Negara yaitu : memiliki kekuasaan untuk membuat perjanjian denan negara lain dengan persetujuan
DPR, memberikan tanda jasa, gelar dan kehormatan lainya, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan
mempunyai kekuasaan untuk menyatakan bahaya, menyatakan perang, membuat perdamaian dengan persetujuan DPR
 Dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh wakil presiden urutan wakil presiden diantaranya
1)Mohammad Hatta 2)Sri Sultan hamenkubuono IX 3) Adam Malik 4) Umar Wirahadikusumah 5) Sudharmono 6)Try
Sutrisno 7)BJ. Habibie 8)Megawati Soekarnoputri 9)Hamzah Haz 10) Yusuf Kalla 11) Budiono
BENTUK NEGARA INDONESIA
 Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan bentuk
pemerintahan Republik sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik”, kepala Negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, di dalam Negara
kesatuan pemerintah pusat yang memegang kekuasaan mengatur seluruh daerahnya. Negara kesatuan memiliki satu
Undang-undang Dasar , satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan satu parlemen (badan perwakilan
rakyat)dan ibukota Negara Indonesia adalah Jakarta.
 Negara kesatuan adalah negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian, sedangkan Negara yang terdiri atas negara-
negara bagian di sebut Negara Federal.
 Wilayah NKRI terdiri atas 34 Provinsi yang di kepalai oleh Gubernur. Seiap Provinsi terdiri atas Kabupaten atau Kota
yang di kepalai seorang Bupati atau Walikota.
 Negara Kesatuan dapat di selenggarakan dengan dua cara :

2. 1. Sistem Sentralisasi : adalah negara kesatuan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak terdapat
pelimpahan wewenang kekuasaan kepada pemerintah daerah.
2. Sistem Desentralisasi : terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan
 NKRI adalah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi karena setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur
daerahnya. Setiap daerah di bagi kedalam provinsi-provinsi, dan setiap Provinsi di bagi kedalam Kabupaten-kabupaten/
Kota-kota. Setiap pemerintah daerah harus bertanggungjawab pada pemerintah pusat karena pusat kekuasaan ada pada
pemerintah pusat.
BENTUK PEMERINTAHAN INDONESIA
 Letak astronomis Indonesia yaitu 60
LU-110
LS dan 950
BT-1410
BT
 Republik berasal dari kata republica yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama atau
kepentingan rakyat.
 Bentuk pemerintahan republik di bedakan menjadi 3 yaitu :
1. Republik Monokrasi : adalah pemerintatah yang dijalankan oleh seorang penguasatunggal yang bukan raja.
Penguasanya memegang kekuasaan mutlak sehingga di sebut autokrat atau diktator. Siapapun harus menurut setiap
kebijakan dari penguasa tersebut.
2. Republik Oligarki : adalah pemerintahan oleh suatu golongan atau kelompok partai tertentu. Sebagai contoh, pada
masa orde baru kekuasaan di pegang dan di kuasai oleh Presiden soeharto bersama partainya Golongan Karya
(Golkar).
3. Republik Demokrasi : adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ada dua cara unuk
mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan yaitu dengan melibatkan rakyat dalam pemilihan pejabat pemerintahan
dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilmya.
 Pemerintah Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat sesuai dengan bunyi UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dan
(2) yaitu :
1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar.
 Presiden dan wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat di
pilih kembali untuk satu kali masa jabatan.untuk menjalankan pemerintahannya, presiden membentuk suatu kabinet
yang terdiri atas menteri-menteri koordinator dan menteri-menteri yang mengepalai Departemen. Para menteri di
angkat dan di berhentikan oleh Presiden.
 Setiap Presiden memiliki susunan Kabinet yang di beri nama khusus sebagi contoh Kabinet Soeharto : Kabinet
Pembangunan, Kabinet B.J. Habibie : Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet K.H. Abdurrahman Wahid : Kabinet
Persatuan Nasional, Kabinet Megawati : Kabinet Gotong Royong, Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono : Kabinet
Indonesia bersatu.
 Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. DEMOKRASI PANCASILA adalah demokrasi
yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah negara di laksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang
berada dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 Ciri Demokrasi pancasila :
1. Pemerintah di jalankan berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945.
2. Perlu di adakan secara berkesinambungan untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan.
3. Hak Asasi Manusia di junjung tinggi dan hak kaum minoritas di lindungi.
4. Penyelesaian masalah di lakukan melalui musyawarah untuk menentukan ide-ide yang paling baik, bukan
berdasarkan suara terbanyak.
 Undang-undang No 32 tahun 2004 Pasal 1 Butir (7) menyebutkan : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Tujuan Desentralisasi : mencegah pemusatan keuangan, mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan menyusun program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal karena pemerintah
daerah yang lebih mengenal masyarakat di daerahnya.
 Penerapan sistem desentralisasi adalah di berlakukannya otonomi daerah. OTONOMI DAERAH adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Wewenang otonomi daerah yaitu : mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin
daerah, mengelola aparatur daerah,mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah,
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumbe daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, dan
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
 Kewajiban otonomi daerah :melindungi masyarakat; menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional; menjaga
keutuhan NKRI; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; dan mengembangkan kehidupan demokrasi.
KEUTUHAN WILAYAH
 Utuh artinya satu, padu, tidak berkurang dan tidak terbagi-bagi
 Keutuhan wilayah suatu negara berdaulat meliputi wilayah darat, laut dan udara.
 Batasan wilayah darat suatu negara ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara yang bersangkutan (perjanjian
bilateral), dan perjanjian antara banyak negara ( perjanjian Multilateral), batas wilayah darat dapat berupa batas alam
(lembah, gunung, bukit, dan lain-lain) dan dapat pula berupa batas buatan (kawat berduru, pengamanan dan sebagainya).
 Batasan wilayah laut di tentukan oleh perjanjian internasional, yaitu :
1. Batas Laut Teritorial

3. Adalah batas wilayah laut sejauh 12 Mil di ukur dari garis tepi pantai terluar sebuah plau ke laut bebas, dalam batas itu
Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut dan udara di sekitarnya tetapi Indonesia juga harus
menyediakan jalur pelayaran damai bagi kapal dari Negara lain.
2. Batas Laut Kontinen
Adalah daratan yang berada di bawah permukaan air dari arah pantai ke tengah laut. Landas kontinen sebuah negara
jauhnya 200 Mil dengan kedalaman tidak lebih 200 Meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Adalah zona sejauh 200 milyang ditarik dari garis pantai terluar. Dalam batas tersebut , Indonesia berhak
memanfaatkan kekayaan alamnya. Selain itu, negara juga bertanggungjawab untuk menjaga, melindungi, dan
melestarikan kekayaan alamtersebut untuk kepentingan bersama.
 Batas udara suatu negara tidak di tentukan ketinggiannya,udara yang berada di wilayah laut dan darat suatu negara,
otomatis menjadi wilayah udaranya.
KEUTUHAN BUDAYA
 BHINEKA TUNGGAL IKA artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka
ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda serta tinggal di pulau-pulau yang berbeda
tetapi secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia.
 Faktor yang mempegaruhi persatuan dan kesatuan :
1) Kesatuan sejarah : yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah.
2) Kesatuan nasib, yaitu bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan dari bangsa asing.
3) Kesatuan kebudayaan : yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional.
4) Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul
dalam Pancasila.
 WAWAWASAN NUSANTARA adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu
kesatuan. Bangsa Indonesia memandang wilayah indonesia yang luas dan budaya Indonesia yang beragam sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 Kemerdekaan Indonesia telah diraih dengan susah payah, penuh pengorbanan dari pejuang bangsa tak terhitung jumlah
nyawa yang gugur, pengorbana harta, tenaga.
 Jika setelah merdeka kita tidak mampu mempertahankan keutuhan NKRI. Betapa tidak bersyukurnya kita apabila
membiarkan negara kita di pecah belah dan tercerai berai.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Peraturan di buat untuk mengatur hubungan atau pergaulan hidup masyarakat untuk menciptakan suasana aman,
tenteram, damai damai dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan
sedangkan hukum tidak tertulis adalah adat kebiasaan.
 Pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain : 1) UUD 45 2) Ketetapan MPR 3) Undan-undang/Perpu 4)
Peraturan Pemerintah 5) Peraturan Presiden 6)Peraturan Daerah provinsi 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 Peraturan perundang-undangan tingkat pusat : berlaku untuk seluruh rakyat indonesia yaitu : UUD 45, Undang-undang,
Perpu, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden. Contoh UU pajak, lalulintas, pemberntasan korupsi, larangan merokok
 Peraturan daerah : berlaku untuk daerah tertentu saja/masing-masing daerah saja contoh : peraturan daerah provinsi,
kabupaten/kota. Contoh perda Jakarta nomor 88 tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok.
KEBEBASAN ORGANISASI
 Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan
tertentu. Macam-macam organisasi yaitu organisasi pemerintah : depertemen-departemen, lembaga-lembaga negara,
organisasi non pemerintah : partai politik, persatuan olah raga, organisasi masyarakat : RT, RW, Kelurahan, Karang
Taruna, PKK. Organisasi sekolah : Pramuka, Kelas, Osis, Paskibra, PMR.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Ada tiga cara pengambilan keputusan yaitu : aklamasi adalah pengambilan suara secara bulat, tanpa ada satu pun angota
yang tidak sepakat. Musyawarah adalah proses membicarakan suatu persoalan untuk mencapai kesepakatan bersama.
Voting pengambilan keputusan dengan menghitung suara terbanyak.
PROSES PERUMUSAN PANCASILA
 Untuk menarik hati bangsa Indonesia Bangsa jepang yang terdesak kekalahan oleh tentara Amerika maka jepang
menjanjikan kemerdekaan, untuk menepati janjinya jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan
maksud untuk mempelajari dan menyekidiki hal penting ya berhubungan dengan segi politik, ekonomi tata pemerintahan
dan hal lain yang di butuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia. BPUPKI di ketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodininrat dan angotanya 60 orang pergerakan nasional dari berbagai daerah dan aliran dan 7 orang Jepang sebaai
pengamat.
 MASA PERSIDANGAN BPUPKI PERTAMA di adakan selama 4 hari dan baru di mulai yakni pada tanggal 29 Mei
sampai tanggal 1 Juni 1945 denan tujuan untuk membahas bentuk neara Indonesia, filsafat negara “indonesia merdeka
serta merumuskan dasar negara Indonesia sebelum agenda sidang di awali dengan membahas pandangan mengenai
bentuk negara Indonesia yang di sepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian di lanjutkan
merumuskan konstitusi negara RI, untuk hal ini BPUPKI harus merumuskan dasar negara terlebih dahulu yang akan

4. menjiwai dari isi Undang-undang Dasar NKRI itu sendiri sebab UUD adalah merupakan kontsitusi NKRI maka
agendanya yaitu mendengarkan pidato tentang dasar negara RI dari tiga tokoh :
1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S. H 1) peri kebangsaan; 2)peri kemanusiaan; 3)peri
kerakyatan; 4)kesejahteraan rakyat.
2. Sidang tanggal 31 Mei 1945 Mr. Dr. Soepomo di namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka 1) persatuan; 2)
kekeluargaan; 3) mufaat dan demokrasi; 4)musyawarah ;5) keadilan sosial
3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara RI yang di
namakan Pancasila yaitu 1)kebangsaan Indonesia; 2)internasionalisme dan perikemaanuasiaan; 3)mufakat atau
demokrasi ;5)ketuhanan yang maha esa.
Pidato dari Ir. Soekarno sekaligus mengakhiri persidangan BPUPKI pertama. Sampai akhir dari persidangan pertama masih
belum di temukan titiktemu kesepakatan perumusan dasar negara RI sehingga di bentuk lah panitia sembilan yang di ketuai
oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh Hatta, sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit dari kaum kebangsaan
(nasionalis) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak islam)maka pada tangal 22 Juni 1945 panitia sembilan menghasilkan
rumusan dasar negara yang di kenal piagam Jakarta :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan perakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancanan itu di terima dan selanjutnya di matangkan pada sidang kedua yang di mulai tangal 10 Juli 1945.
 MASA PERSIDANGAN KEDUA BPUPKI 10 Juli 1945-14 Juli 1945 aenda sidan membahas tentang wilayah
NKRI,kearanegaraan Indonesia, Rancangan Undang-undang Dasar.
Tiga masalah pokok : 1) pernyataan tentang Indonesia merdeka 2)peembukaan Undang-undang dasar 3) batang tubuh
Undang-undang dasar yan kemudian di namakan sebaai Undang-undang dasar 1945. Sementara itu perdebatan terus
berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan islam, syariat islamdalam negara Indonesia di
piagam jakarta dan pada akhirnya di setujui dengan urutan dan redaksi yang berbeda.
 Pada tanggal 7 Austus 1945 BPUPKI di bubarkan karena di angap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik yaitu
menyusun Rancanan Undan-undang Dasar bagi negara Indonesiamerdeka dan di antikan dengan di bentuknya PPKI
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan tugas 1)meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD 45. 2)
melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesiadan mempersiapkn
masalah ke tatanearaan bagi negara Indonesia baru yan di ketuai oleh Ir. Soekarno akil Drs. Moh Hatta dan penasihat
Mr. Raden Achmad Soebardjo.
ASEAN
 Untuk mewujudkan kerjasama reigonal negara-negara kawasan Asia Tenggara pada tangal 8 Agustus 1967 di tandai
dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima delegasi dari masing-masing negara yaitu : Adam Malik
(Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S.Rajaratnam ( Singapura), Narciso Ramos (Filipina), Thanat Koman
(Thailand),
 Peran Indonesia dalam lingkungan anggota Asean : sebagai penggagas lahirnya Asean, penggagas pembentukan
komunikas politik keamanan ASEAN, penganjur penhargaan terhadap HAM, memfasilitasi pemerintah Filipina dalam
erakan pembebasan Muslim Moro, Mendamaikan Kamboja, penggunaan bersama satelit palapa, menjadi anggota sea
games.
POLITIK LUAR NEGERI
 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA adalah kumpulan kebijakan untuk mengatur hubungan dengan negara lain
yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan, politik luar negeri adalah salah satu sarana untuk
mencapai tujuan nasional Indonesia.
 Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip bebas aktif, bebas artinya Indonesia bebas
menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak kepada salah satu blok dan menenpuh cara
sendiri dalam menangani masalah-masalah Internasional. Aktif artinya Indonesia ikut secara aktif memperjuangkan
terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam menangani keteangan nasional.
 Faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luarnegeri : kondisi geografis, sejarah perjuangan, penduduk,
kekayaan alam,militer, situasi Internasional, kemampuan diplomasi.
 Landasan politik luar negeri adalah landasan idil yaitu pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 45 dan landasan
operasional yaitu Undang-undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri; kebijakan presiden dalam bentuk
keputusan presiden;kebijakan menteri luar negeri untuk membuat peraturan.
 Peranan politik luar negeri dalam pencaturan internasional
ASEAN : perdaganan bebas, malalui penuruanan bea; GNB :turut melahirkan NB pada tahun 1961 ; KAA : menjadi
tuan rumah konferensi ini ; OKI (Organisasi Kerjasama Islam ) : memperjuangkan kemerdekaan palestina; APEC : ketua
Apec periode 1994-1995 ; PBB : menciptakan perdamaian dunia dengan mengirim pasukan perdamaian dengan nama
misi garuda. Pasukan ini antara lain di terjunkan ke Kongo, Israel, Bosnia dan Vietnam.