Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, perbedaan penduduk dan warga negara, pengakuan de facto, sifat-sifat negara, tujuan negara menurut beberapa ahli, fungsi negara, dasar hukum bela negara, pengertian upaya bela negara, tugas TNI dan POLRI, ancaman terhadap negara, sikap siswa dalam upaya bela negara.

1. pengertian negara
a. Prof. Soenarko :Negara adalah organisasi masyarakat daerah tertentu, yang mengatur atau mengendalikan bersama atas nama masyarakat.
unsur-unsur negara
a. Unsur konstitutif atau unsur pokok Rakyat,wilayah,b. Unsur deklaratif atau unsur tambahan Unsur suatu negara berupa pengakuan dari negara lain (secara nyata)dan pengakuan de jure (secara hukum).
terjadinya negara berdasarkan teori
Teori terbentuknya Negara:
1. Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan tumbuhnya manusia berkembangnya Negara.
2. Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu 3. Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam Teori tentang asal mula atau teori terbentuknya Negara yakni : (a) teori yang bersifat spekulatif, dan (b) teori a) Teori yang Bersifat Spekulatif

2. Teori yang bersifat spekulatif, meliputi antara lain : masyarakat, dan teori kekuatan/ kekuasaan.
arti penduduk bukan warga negara
a. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk secara turun-temurun dan besar di dalam suatu Negara b. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis instansi tertentu di dalam suatu Negara.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan kewajibannya. Misalnya, hanya yang berstatus penduduk melakukan pekerjaan di suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya negaranya adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai proses naturalisasi.

3. b. Bukan warga Negara (orang asing), adalah mereka Negara lain sebagai negaranya, dan belum diakui secara Negara adalah mereka yang berada dalam suatu Negara besar, konsuler, kontraktor, atau pedagang Negara pengakuan de facto
Pengakuan De Facto adalah Pengakuan yang diberikan negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, dan wilayahnya berdasarkan kenyataan (fakta).
Sifat-Sifat Negara :
1. Sifat memaksa:
penjelasan=agar peratura perundang-undangan di taati penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan kekerasan fisik secara lega.
2. Sifat Monopoli :
penjelasan=Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan

4. percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.
3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing).
penjelasan=Semua peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali
tujuan negara menurut Merriam Budiardjo
Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo Sebagai berikut.....
1. Fungsi Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui 2. Fungsi Pertahanan adalah untuk menjaga kemungkinan sehingga negara harus mempunyai alat-alat pertahanan
3. Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan bertindak sebagai stabilisator.
4. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negar karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tangan dan peran aktif dari negara.
fungsi negara menurut Jacobsen dan Lipman
G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa

5. Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan meliputi : (1) memelihara angkatan perang untuk mempertahankan luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri; kepolisian untuk memberantas kejahatan; (3) memelihara mengadili pelanggaran hukum; (4) mengadakan hubungan mengadakan pemungutan pajak.
Fungsi jasa, yaitu aktifitas yang mungkin tidak akan diselenggarakan oleh negara.
Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh memperoleh keuntungan. Fungsi ini dapat pula dilaksanakan mempertimbangkan bahwa modal swasta tidak mencukupi memperluas menyelenggarakan berbagai fungsi diseluruh dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
arti monarkhi
kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang negara.

6. bentuk-bentuk negara
Bentuk negara ada dua macam yaitu
a) negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk ciri sebagai berikut :Terdapat pemerintah pusat ke dalam maupun ke luar.Terdapat satu UUD yang wilayah negara.Terdapat satu kepala negara atau badan perwakilan rakyat
b) bentuk negara serikat merupakan negara yang bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki upaya bela negara bagi siswa
Menaati tata tertib :
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
arti upaya bela negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin dan negara tersebut
tugas POLRI

7. Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakan hukum, dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan bentuk ancaman militer
1) Agresi : penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap 2) Pelanggaran wilayah: pelanggaran wilayah yang yang melakukan kapal maupun pesawat non komersial.
3) Spionase: mencari dan mendapatkan rahasia militer 4) Sabotase dari luar negeri: merusak instalasi penting nasional yang membahayakan keselamatan bangsa 5) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan kedudukan Menwa dalam upaya bela negara
Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
tugas TNI
Tugas pokok TNI adalah
a) menegakkan kedaulatan negara,
b) mempertahankan keutuhan wilayah Negara

8. c) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
komponen-komponen siskamhamkarata
a) KOMPONEN UTAMA : TNI dan Kepolisian RI terdiri b) KOMPONEN CADANGAN :Wamil, Kamra, Hansip, seluruh warga Negara.
c) KOMPONEN PENDUKUNG :Sumber daya alam pengertian ancaman non militer
ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah segenap bangsa.
ancaman dari dalam negeri

9. a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat kebijakan pemerintah pusat.
b. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan hara/kerusuhan massa.
c.Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan d. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik masalah politik, maupun akibat masalah SARA.
e. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri
ancaman dari luar negeri:
1. agresi
2. pelanggaran wilayah
3. spionase

10. 4. pemberontakan bersenjata
5. aksi teror bersenjata
ancaman dari dalam negeri
1.tawuran
2. demo
3.unjuk rasa
4. pelanggaran HAM
5. teroris
bentuk ancaman terhadap pancasila
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa sikap siswa dalam upaya bela negara
a. belajar yang tekun agar menjadi pelajar yang perlombaan dunia
b. membuat sebuah karyaa yang berguna dan diakui (beraaat tapi kalo berusaha pasti bisa)
tujuan pertahanan dan keamanan nasional

11. a. Kedalam, menciptakan suasana dan keadaan dinamis, yang merupakan landasan dan iklim pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
b. keluar, ikut serta menjamin adanya perdamaian mewudjudkan kestabilan di Wilajah Asia Tenggara.
c. Siap menghadapi segala kemungkinan ancaman manifestasinja baik dari luar maupun dari dalam, mengganggu serta dapat membahayakan kelangsungan negara.
Pengertian Otonomi Daerah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat peraturan perundang-undangan.
Pengertian Daerah Otonom
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Republik Indonesia.
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah Berdasarkan a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan

12. c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.
Landasan hukum otonomi daerah
UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah
-UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
pengertian dari otonomi yang bertanggung jawab
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat utama dari tujuan nasional.
Asas-asas otonomi daerah
1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala pemerintah pusat.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan

13. kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau wilayah tertentu.
4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan realisasi Asas Dekonsentrasi
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik pengertian asas pembantuan (Mede Bewind)
Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan aurusan ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung menugaskan
pengertian azas kepastian hukum
Asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan
peraturan perundangan,kepatutandan keadilan dalam penyelenggaraNegara.

14. tujuan pemberian otonomi daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin 2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan persyaratan Penyelenggaraan otonomi daerah
a) Kemampuan Ekonomi
b) Potensi Daerah
c) (kemampuan secara) Sosial Budaya
d) (kemampuan secara) Sosial Politik
e) Kependudukan
f) Luas daerah

15. Tugas dan wewenang Kepala Daerah
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
c.menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan kepada DPRD untuk dibahas an ditetapkan bersama;
Komponen- komponen pemerintah pusat
PRESIDEN DAN MENTERI
fungsi DPRD
Fungsi DPRD
 Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Kepala Daerah ;
 Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah  Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

16. Hak Interpelasi
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala pemerintah daerah yang penting dan strategis yang kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
pengertian Kebijakan publik
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat atau berkaitandengan hukum, dan peraturan perundang-ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan berwenang
tujuan diadakannya kebijakan public
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak–hak masyarakat
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat dari Kebijakan Publik
a. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat
b. Untuk memecahkan masalah/mencari solusi
wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

17. a. Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, diperbaiki karena rusak.
b. Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota kampung-kampung/desa-desa bahwa masyarakat membutuhkan sarana transportasi.
c.Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah memihak kepentingan masyarakat, misal kebijakan dalam kebijakan
tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi terkena jalan.
d. Masyarakat memberikan masukan masalah yang
dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi lewat telepon atau SMS dengan menunjukkan fakta-akibat negatif apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam
a. tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan b. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan a) Ikut Pemilu , jangan GolPut

18. b) Memberikan kritik dan saran buat pemerintah pembaca
c) Mengikuti pemilihan kepala daerah
d) Ikut membantu tugas pemerintah dengan merawat umum di daerah
dampak negatif Apabila kebijakan publik tidak menjamin dalam masyarakat
Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
perilaku yang sesuai dengan semangat otonomi daerah a. Daerah akan berlomba lomba meningkatkan b. Berlomba lomba membangun daerah masing-contoh penerapan kebijakan publik di lingkungan sekolah
a. Mentaati tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.
b. Belajar sesuai jadwal dengan penuh semangat.
c. Menunjukkan prestasi belajar secara optimal.
d. Aktif dalam kegiatan ekstra kurikules atau pengembangan e. Melaksanakan jadwal piket kebersihan dengan f. Menjaga nama baik sekolah dimana pun berada.

19. g. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru dampak positif dari kewenangan yang lebih luas dan Indonesia
a. kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih daerahnya,
b. Pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di