Zonning Text (ITBX).docx

No Ketentuan Uraian Ketentuan
1 SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT – SP ( Sempadan Pantai)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
 Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada
Matriks ITBX pada Lampiran
 Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan
terbatas dan bersyarat adalah :
T B
 Jenis kegiatan peruntukan lainnya berupa wisata
alam dan perikanan, diijinkan terbatas dengan
batasan:
1. Kegiatan yang berbasis alam (memanfaatkan
potensi pantai); dan
2. Tidak mengganggu, merusak, maupun
menurunkan kualitas ekosistem atau lingkungan
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
 GSB : 1 meter
 KDB : 10 %
 KLB : 0,2
 KDH : 30 %
c. Tata Bangunan
d. Sarana-prasarana
minimum
 Pembuatan jalan dengan memperhatikan perkerasan yang dapat menyerap air, tanpa mengubah ekosistem sempadan
pantai. Serta dilengkapi dengan prasarana lingkungan
e. Pelaksanaan  Penggunaan lahan saat ini adalah berupa lahan pasir dan sebagai tempat docking kapal. Pembangunan boleh dilakukan
dengan memperhatikan AMDAL
f. Perubahan Peraturan
Zonasi
 Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona) dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan
dapat diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait.
g. Tambahan
h. Khusus  Pembatasan bangunan dengan hanya memberikan izin pembangunan pada bangunan / aktivitas yang mendukung
kegiatan nelayan / perikanan dan pariwisata alam, disertai dengan prasarana lingkungan permukiman

2 SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT – SS ( Sempadan Sungai)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B
1. Kegiatan perumahan berupa rumah tunggal
diijinkan secara terbatas
2. Kegiatan RTNH untuk parkir
Ketentuan terbatas:
 Jumlah unit dan luas bangunan rumah tidak boleh
bertambah lagi;
 Pemberlakuan zero growth;
3. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
Masyarakat penghuni bangunan rumah tinggal
harus ikut menjaga kelestarian sungai.
1. Kegiatan wisata budaya/ religi dan wisata alam
2. Pertanian
3. Peternakan & perikanan
4. kegiatan RTNH untuk trotoar, taman bermain
5. wisata alam dan budaya serta buatan
6. TPS
7. Daur ulang sampah
8. Pengolahan limbah
9. Rumah pompa dan resevior
10. Menara telekomunikasi/BTS
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
a. Building Coverage tidak lebih dari 10% luas total area
c. Tata Bangunan 1. Garis Sempadan Sungai
2. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 paling sedikit berjarak 10 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai kurang/sama dengan 3 m
 paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai lebih dari 3 m - 20 m;
 paling sedikit berjarak 30 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua
puluh meter).
3. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
4. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri
dan kanan palung sungai
5. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar
kaki tanggul
6. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m dari tepi luar kaki
tanggul
1. Sarana lingkungan
 Air bersih

 MCK
2. Prasarana lingkungan
 Jalur pejalan kaki
o Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
o Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
o Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
o Untuk sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 meter dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track
dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
 Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat
 drainase
 TPS
3. Tempat parkir/RTNH
e. Pelaksanaan  Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai dengan fungsi zona sebelum peraturan ini ditetapkan diperbolehkan
selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya
 Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai dengan fungsi zona sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki
izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi sempadan sungai dalam waktu paling lama 5 tahun
setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
Zonasi
dapat diputuskan oleh bupati.

g. Tambahan Vegetasi
Kriteria untuk pemilihan tanaman adalah sebagai berikut:
 sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;
 tumbuh baik pada tanah padat;
 sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
 kecepatan tumbuh bervariasi;
 tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
 jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas area, harus dihijaukan;
 tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 dominasi tanaman tahunan;
 sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.Contoh tanaman: Bungur, Jening, Khaya, Pingku,
Lamtorogung, Puspa, Kenanga, Tanjung, Trembesi, Beringin, Kepuh, Johar, Kaliandra, Salam, Matoa, Sawo Kecik, Asam,
Angsana, Palem Raja.
Mengutamakan vegetasi khas setempat: Pohon Kawista, Siwalan, dsbnya.
h. Khusus  Untuk sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 meter dapat difungsikan sebagai wisata alam sepanjang sisi sungai.
 Untuk sempadan sungai dengan lebar lebih darimeter dapat dilengkapi jalan inspeksi.
3 ZONA RUANG TERBUKA HIJAU – RTH 4 (Taman Kelurahan/Gampong)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B

1. Swalayan, tempat parkir, dan shelter diijinkan
terbatas dengan batasan:
2. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa warung
diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 Kegiatan peruntukan lainnya berupa pengambilan
air tanah diizinkan secara terbatas
 Tidak mengganggu fungsi RTH;
 Tidak mengganggu, merusak, maupun
menurunkan kualitas ekosistem atau lingkungan
sekitarnya;
 Menyediakan ruang bagi aktivitas pendukung
secara terbatas agar tidak menggangu fungsi RTH
 Berada pada lokasi yang telah disediakan untuk
kegiatan tersebut
 Dibatasi untuk konsumsi RTH tersebut
 Jarak pengambilan air tanah dengan lingkungan
sekitar kurang lebih 10 meter
Kegiatan yang diizinkan bersyarat :
Jenis kegiatan peruntukan lainnya berupa wisata alam/
budaya/religi diijinkan terbatas dengan batasan:
 Tidak mengganggu fungsi RTH pemakaman;
 Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 Menyediakan lahan parkir sesuai dengan kapasitas
pengunjung; dan
 Menyediakan ruang bagi aktivitas pendukung wisata,
termasuk PKL, secara terbatas agar tidak menggangu
fungsi RTH pemakaman, maupun aktivitas pengunjung
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
1. KDB maksimum sebesar 20%.
2. KLB = 0,1
3. KDH minimal sebesar 80% dari luas lahan RTH
c. Tata Bangunan Plaza, warung, tidak berada ditengah Ruang Terbuka Hijau
d. Sarana-prasarana
minimum
1. Jalur pejalan kaki
 Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
 Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
 Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.
 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.
2. Ruang terbuka hijau
3. Ruang terbuka hijau berupa taman RT, taman RW, taman kota, hutan kota, pemakaman.
 Ruang terbuka non hijau
 Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, joging track, areal parkir.
4. Utilitas
 Untuk taman kota, diarahkan membuat kolam retensi, kolam air, kolam air mancur, atau tandon bawah tanah dengan
kapasitas minimal 12.000 liter yang dapat digunakan sebagai pengendali air larian serta pasokan air untuk pemadam
kebakaran.
 Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.

 Dilengkapi dengan MCK lengkap dengan septictank dan peresepan
5. Prasarana
 Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter,
dari bahan yang dapat menyerap air.
 Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah
organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.
 Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber
sampah terbesar.
 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki.
 Untuk taman kecamatan dan taman kota wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari
jalan terdekat.
6. Fasilitas
 Untuk taman RW, fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas
lainnya, beberapa unit bangku taman, dan beberapa jenis mainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh
anak remaja.
 Untuk taman desa/kelurahan aktif, fasilitas yang perlu disediakan adalah lapangan terbuka, track lari, WC umum, kursi
taman. Untuk taman kelurahan pasif, fasilitas yang perlu disediakan adalah WC umum, kursi taman.
 Untuk taman kecamatan aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5
m panjang 325 m, WC umum, kursi taman. Untuk taman kecamatan pasif, dapat menyediakan lapangan WC umum,
kursi taman.
 Untuk taman kota, fasilitas yang perlu disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan basket (14x26 m), lapangan volly
(15x24 m), WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman.
 Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk
e. Pelaksanaan 1. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR Kawasan
Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
2. Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku;
3. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang
disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan;
4. Pembangunan RTH sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan;
5. Pembangunan RTH yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum
disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan
dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif
pada pembiayaannya;

6. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki
izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan
yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan
operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang
bersangkutan;
7. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus
segera disesuaikan dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
Zonasi
Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi zona RTH dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat
diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait.
g. Tambahan 1. Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi
pengemudi.
2. Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah;
 tidak menyebabkan gangguan tehadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau
pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
 tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
 memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
 tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.
3. Jenis vegetasi yang harus ditanam adalah pohon pelindung dari jenis pohon kecil hingga sedang, semak, perdu, penutup
tanah. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau
menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.
4. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut:
 tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
 perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
 kecepatan tumbuh sedang;
 berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 jenis tanaman tahunan atau musiman;
 jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
 tahan terhadap hama penyakit tanaman;
 mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
 sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung

5. Ruang PKL
 RTH pasif maupun aktif, harus menyediakan ruang PKL sesuai dengan jumlah PKL eksisting yang sudah ada di RTH
tersebut.
 Tidak diperkenankan adanya penambahan jumlah PKL.
 Aktivitas PKL dibatasi jumlah, luasan untuk berdagang, dan waktu operasionalnya
h. Khusus
4 ZONA RUANG TERBUKA HIJAU – RTH 7 (Pemakaman)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B
1. Kegiatan RTNH berupa swalayan, tempat parkir,
 Berada pada lokasi yang telah disediakan untuk
kegiatan tersebut
 Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
1. Jenis kegiatan peruntukan lainnya berupa wisata
budaya/religi
 Tidak mengganggu fungsi RTH pemakaman;
 Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 Menyediakan lahan parkir sesuai dengan kapasitas
pengunjung; dan
 Menyediakan ruang bagi aktivitas pendukung wisata,
termasuk PKL, secara terbatas agar tidak menggangu
fungsi RTH pemakaman, maupun aktivitas pengunjung.
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
 KDB maksimum sebesar 0%
 KLB maksimum sebesar 0
 KDH minimal 100%
c. Tata Bangunan Pos pemantauan
d. Sarana-prasarana
minimum
1. Jalur pejalan kaki
 Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.
 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.

2. Ruang terbuka hijau
 Ruang terbuka hijau berupapemakaman.
3. Ruang terbuka non hijau
 Ruang terbuka non hijau berupa areal parkir dan trotoar.
4. Utilitas
 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari
bahan yang dapat menyerap air.
5. Prasarana
 Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah
organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.
sampah terbesar.
 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki.
6. Fasilitas
 Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH pemakaman dan kebutuhan
penduduk.
e. Pelaksanaan  Penyediaan RTH pemakaman harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana kota (RTR
Kawasan Perkotaan/RDTR Kawasan Perkotaan/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
setempat;
 Penyediaan dan pemanfaatannya yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku;
 Penyediaan dan pemanfaatannya yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan
ketentuan perijinan pembangunan;
 Pembangunan RTH pemakaman sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan
perizinan pembangunan;
 Pembangunan RTH yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum
pada pembiayaannya;
 Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki
bersangkutan;

 Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus
Zonasi
Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi zona RTH dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah perencanaan dapat
diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait.
g. Tambahan 1. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan
jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi,
pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan
sebagai sumber pendapatan.
2. Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:
 ukuran makam 1 m x 2 m;
 jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
 tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
 pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman
setempat;
 batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu
sisinya;
 batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau
dengan pohon pelindung;
 ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan
tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.
3. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman
termasuk habitat burung serta keindahan.
4. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut:
 sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
 batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
 sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
 ajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 tahan terhadap hama penyakit;
 berumur panjang;
 dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
 sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung
Contoh Vegetasi

No Nama Lokal Nama Latin Potensi
1 Bougainvillea Bougainvillea sp Berbunga
2 Bunga cempaka Michelia campacha Berbunga
3 Dadap Erythrina Varigata Pengundang Burung
h. Khusus Standar Teknis :
 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat
Pemakaman;
 Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
 Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
 SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.
5 SUB ZONA ZONA PERUMAHAN – R3 (Rumah kepadatan sedang)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B
 Ruko, toko, pasar lingkungan, pasar tradisional,
diijinkan secara terbatas dengan batasan :
1. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
2. KDB maksimum sebesar 60%;
3. KLB maksimum 1,8;
4. KDH minimal 35% dari luas persil; dengan 5%
RTNH
5. jumlah maksimal perbandingan dari masing-
masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah
rumah yang ada di blok tersebut adalah 1 : 4.
 Penyaluran grosir, pergudangan, pusat
perbelanjaan, Supermarket, toko peralatan rumah
tangga, diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 Asrama, Rumah kost, Panti jompo, Panti asuhan, Guest
House dan Rumah dinas diijinkan dengan syarat:
1. menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-
rumah lain yang ada di sekitarnya; dan
2. memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Kepala
Dukuh setempat.
 Penginapan hotel melati, salon, dan perkantoran swasta
diijinkan dengan syarat :
Dukuh setempat,
2. memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat;
3. jumlahnya dibatasi hanya 3 untuk setiap blok.
 Pasar tradisional, jasa bengkel, jasa katering, jasa travel
dan pengiriman barang, restoran, bisnis lapangan
olahraga diijinkan dengan syarat:

RTNH
5. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan
kegiatan tersebut adalah 20% dari luas
keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
 Toko hewan peliharaan, toko dan jasa bangunan,
penitipan hewan, stationery/digital
printing/fotocopy, industri publikasi dan
percetakan,
1. diijinkan secara terbatas dengan batasan :
RTNH
6. disinsentif berupa pengenaan pajak progresif;
7. luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan
keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 Jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa
pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK,
jasa perbaikan/renovasi barang/kendaraan,
industri pakaian jadi, peralatan medis,jam,
instrumen optik, wisata budaya dan wisata buatan
diijinkan secara terbatas dengan batasan :
2. KDB maksimum sebesar 60%
4. KDH minimal 35%; dengan 5% RTNH
5. Disinsentif berupa pengenaan pajak progresif.
 Jasa penyediaan ruang pertemuan, biro perjalan,
jasa pemasaran properti diijinkan secara terbatas
dengan batasan :
Dukuh setempat;
3. jumlah dibatasi hanya 1 untuk setiap blok.
 Pengemasan barang, kerajinan logam, kerajinan non
logam, daur ulang, publikasi dan percetakan, daur ulang
sampah, penimbunan barang bekas, rumah pompa
diijinkan dengan syarat:
1. melaksanakan penyusunan UKL dan UPL;
Dukuh setempat;
3. memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.
 Perguruan Tinggi/akademi - pesantren, diijinkan
dengan syarat:
Dukuh setempat;
3. jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan
(SPM)
 Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B-D diijinkan
dengan syarat:
1. melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
3. melaksanakan penyusunan ANDALIN;
Dukuh setempat,
6. jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan
(SPM)
 Lapangan parkir umum, tempat parkir, hutan kota ,
burung walet dan tempat pemakaman diijinkan dengan
syarat:
Dukuh setempat;

2. KDB maksimum sebesar 60%
RTNH
5. Disinsentif berupa pengenaan pajak progresif.
 Gelanggang olahraga, tempat ibadah, gedung
serba guna, galery/pameran, diijinkan secara
3. KDH minimal 35% dari luas persil. dengan 5%
RTNH
 Taman hiburan, sempadan/penyangga, lapangan
olahraga, tempat parkir dan taman bermain dan
rekreasi, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 Pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering
1. melaksanakan sistem ekstensif/pertanian subsisten;
dan
2. memperhatikan lingkungan (pertanian
organik/permakultur).
 Menara telekomunikasi, diijinkan dengan syarat:
1. melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
Dukuh setempat;
5. menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait.
 Polsek, Koramil dengan syarat khusus sesuai dengan
ketentuan pertanahan dan keamanan nasional
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
a. KDB maksimum sebesar 60%
b. KLB maksimum sebesar 1,2 dari luas lahan/persil
c. KDH minimal 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan, setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan
rindang
d. Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum
Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 200 rumah/ha dan
dilengkapi PSU yang memadai, adapun kepadatan perumahan bersusun maksimum 1000 rumah/ha dilengkapi PSU yang
memadai pula.
c. Tata Bangunan 1) GSB
 Untuk kelas jalan kolektor, GSB minimal 15 meter
 Untuk kelas jalan lokal primer, GSB minimal 10 meter.
 Untuk kelas jalan lokal sekunder, GSB minimal 4 meter.
2) Ketinggian Maksimum
 Ketinggian bangunan maksimum adalah 10 meter (setara dengan 2 lantai).
 Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai 1 lantai penuh.
3) Jarak Bebas antar Bangunan Minimum
 Untuk ketinggian bangunan kurang dari 8 meter, jarak samping bangunan minimal 1,5 meter, sedangkan jarak
belakang bangunan minimal 1,5 meter.

 Untuk ketinggian bangunan antara 8-10 meter, jarak samping bangunan minimal 2 meter, sedangkan jarak belakang
bangunan minimal 2 meter.
 Untuk ketinggian bangunan lebih dari 10-12 meter, jarak samping bangunan minimal 2,5 meter, sedangkan jarak
4) Tampilan Bangunan
 Tampilan bangunan pada zona perumahan ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih detail
(misal RTBL), namun namun tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur
lokal/daerah, dan lingkungan yang ada di sekitarnya
d. Sarana-prasarana
minimum
1) Jalur pejalan kaki
 Jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.
 Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
 Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
 Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
 Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara
jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
2) Ruang terbuka hijau
 Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
a. Taman/tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan
kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.
b. Taman/tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan
kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa.
c. Taman/tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa.
d. Taman/tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m2/jiwa.
 Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa.
 Ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "green roof".
3) Ruang terbuka non hijau
 Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa.
 Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.
4) Utilitas perkotaan

 Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran
lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.
 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air
minimal selama 15 menit.
 Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.
5) Prasarana lingkungan
 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum
3,5 meter.
 Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya
(minimal 40 liter).
 Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal yang sudah dibedakan jenis sampahnya
(organik dan non organik), dapat berupa TPS volume > 1 m3 atau dengan container volume 6-8 m3, dengan metode
angkut tidak tetap.
 Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak
sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal.
 Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran
kota (sistem off site).
 Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki.
 Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke
saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar.
 Penyediaan lahan parkir umum
a. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250 penduduk) lokasinya tersebar di setiap
pusat lingkungan hunian pada skala RT, dan memiliki standar penyediaan 100 m², dengan penyebaran lokasi pada area
pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan
angkutan publik;
b. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500 penduduk) lokasinya tersebar di setiap
pusat lingkungan hunian pada skala RW, dan memiliki standar penyediaan 400 m², dengan penyebaran lokasi pada
area pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan
angkutan publik;
c. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di
setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m², dengan penyebaran
lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²),
dan pangkalan angkot (seluas 200 m²);

d. Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar
di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan
penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas
2.000 m²), dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²).
6) Fasilitas pendukung
 Sarana pendidikan berupa:
a. Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,09 m2/jiwa.
b. PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan
c. Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
1,25 m2/jiwa.
d. SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88
m2/jiwa.
e. SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6
m2/jiwa.
 Sarana kesehatan berupa:
a. Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,048 m2/jiwa.
b. Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,12 m2/jiwa.
c. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung
minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m2/jiwa.
d. Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan
e. Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan
luas lahan 0,025 m2/jiwa.
 Sarana ibadah berupa:
a. Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,36 m2/jiwa.
b. Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,24 m2/jiwa.
c. Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan

d. Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,03 m2/jiwa.
e. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung
kebiasaan setempat.
 Sarana perdagangan dan jasa berupa:
a. Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4
m2/jiwa.
b. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5
m2/jiwa.
c. Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan
d. Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
 Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:
a. Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan
b. Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan
c. Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,025 m2/jiwa.
 Sarana olahraga berupa:
a. Untuk skala desa/kelurahan yang didukung dengan penduduk sebanyak 30.000 jiwa diarahkan menyediakan lapangan
olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka seperti pertandingan olah raga, upacara serta
kegiatan lainnya. Standar kebutuhan lahan 0,3 m2/jiwa.
b. Untuk skala kecamatan yang didukung dengan penduduk sebanyak 120.000 jiwa diarahkan menyediakan 1 lapangan
hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara
serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Standar kebutuhan lahan 0,2 m2/jiwa.
c. Untuk skala kota, minimal menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket (14x26 m), lapangan volly (15x24 m)
e. Pelaksanaan a. Pembangunan rumah sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan.
b. Pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum
pada pembiayaannya.

c. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki
bersangkutan.
d. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus
Zonasi
 Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona rumah kepadatan sedang-rendah) dan tidak mengubah pola ruang
(zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait.
 Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap
fungsi yang baru dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru
g. Tambahan a. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan komersial sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona
perdagangan dan jasa.
b. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan jasa kantor sebagai kegiatan utamanya dan tidak cukup
menempati sebagian rumah saja, masuk ke dalam zona perdagangan dan jasa.
c. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan akomodasi pariwisata (seperti homestay) sebagai kegiatan
utamanya, masuk ke dalam zona peruntukan lainnya.
d. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan industri (home industry) yang semakin berkembang dan
melebihi ambang batas KDB, serta tidak cukup menempati sebagian rumah saja, masuk ke dalam zona industri.
e. 5) Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan sarana pelayanan umum sebagai kegiatan utamanya dan
tidak cukup menempati sebagian rumah saja, masuk ke dalam zona sarana pelayanan umum.
h. Khusus Ketentuan khusus pada sub zona perumahan kepadatan sedang dan rendah pada wilayah perencanaan ini adalah:
1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana longsor, maka :
 Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan longsor,
 Membuat talud sebagai penahan longsor,
 Tidak diperbolehkan membuat bangunan pada kelerengan lebih dari 40%.
2) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan gempa bumi, maka konstruksi bangunan rumah harus mengikuti
standar pembangunan rumah tahan gempa.
3) 3) Untuk perumahan yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan
ketinggian bangunan yang telah ditetapkan.
Standar Teknis :
 Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 Undang-undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan;
 SNI 03-2845-1992 tentang Tata cara perencanaan rumah susun modular;
 SNI 03-2846-1992 tentang Tata cara perencanaan kepadatan bangunan lingkungan, bangunan rumah susun hunian;
 SNI 03-6573-2001 tentang transportasi vertikal.
6 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA – K2 (Skala BWP)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B
 Rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret,
townhouse, rumah susun rendah – sedang, rumah
susun tinggi, asrama, rumah kost, guest house
1) KDB maksimum 70%;
2) KLB maksimum 2,4;
3) KDH minimal 10% dari luas persil, dengan 15%
RTNH
 Bisnis lapangan olahraga, teater/bioskop diijinkan
secara terbatas dengan batasan:
1) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
2) KDB maksimum sebesar 60%;
3) KLB maksimum 0,6-2,4;
1) 4) KDH minimal 25% dari luas persil, dengan 15%
RTNH
 Pasar tradisional, penggilingan padi, taman hiburan,
klub malam/ bar/ karaoke diijinkan dengan syarat:
1) menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan
lain yang ada di sekitarnya; dan
2) memperoleh persetujuan dari Kepala Kelurahan/Desa
dan dinas terkait.
 Kerajinan logam, kerajinan non logam, industri pakaian
jadi, burung walet diijinkan dengan syarat:
1) melaksanakan penyusunan UKL dan UPL; dan
dan dinas terkait.
 Mal/hipermarket, SPBU, Rumah Sakit Tipe A, Rumah
Sakit Tipe B-D diijinkan dengan syarat :
1) melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
2) melaksanakan penyusunan UKL dan UPL;
3) melaksanakan penyusunan ANDALIN;

dan dinas terkait
5) jumlah dibatasi sesuai dengan proyeksi
kebutuhan/SPM.
 TPS, Menara telekomunikasi diijinkan dengan syarat:
1) melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL;
2) melaksanakan penyusunan UKL dan UPL;
dan dinas terkait;
4) menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terkait.
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
b. KLB maksimum sebesar 2,4 dari luas lahan/persil;
c. KDH
 KDH minimal 20% dari keseluruhan luas lahan, setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan
rindang.
 Perdagangan dan jasa untuk KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil/ sedang yang ditanam pada lahan
atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
 Persyaratan penanaman pohon pada perdagangan dan jasa dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan
pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
 Pengembangan roof garden pada bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki ketinggian 2 lantai atau lebih.
 Untuk kelas jalan arteri, GSB minimal 17 meter
 Untuk kelas jalan kolektor, GSB minimal 15 meter

 Untuk ketinggian bangunan antara 10-12 meter, jarak samping bangunan minimal 2,5 meter, sedangkan jarak belakang
bangunan minimal 2,5 meter.
 Untuk ketinggian bangunan lebih dari 15 meter, jarak samping bangunan minimal 8 meter, sedangkan jarak belakang
bangunan minimal 10 meter
 Tampilan bangunan pada zona perdagangan tunggal ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih
detail (misal RTBL), namun tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur
d. Sarana-prasarana
minimum
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
c. jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
d. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
e. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
f. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara
g. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
 Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.
 Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5
m2/jiwa.
 Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3
m2/jiwa.
m2/jiwa.
b. – Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
 Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir.

 Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka
waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.
 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air
3,5 meter.
 Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat
diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas:
 Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/tong volume 40-60 lt dengan tutup, atau bin/tong sampah, volume 50-60
lt yang dipasang secara permanen, atau bin/plastik, volume 120-240 lt ada tutupnya dan memakai roda
 Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter.
 Untuk perkantoran/hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1
m3 beroda.
a. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber
sampah terbesar.
b. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber
air tanah.
c. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki.
d. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke
e. Penyediaan lahan parkir
 Pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;
 Pasar swalayan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;
 Pasar, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;
 Hotel/penginapan/losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3;
 Bioskop, SRP/tempat duduk, dengan kebutuhan ruang parkir 0,1-0,4.
a. Sarana kesehatan berupa:

 Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan
b. Sarana ibadah berupa:
 Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,36 m2/jiwa.
 Masjid warga untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m2/jiwa.
 Masjid lingkungan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12
m2/jiwa.
 Masjid kecamatan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03
m2/jiwa.
 Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung
kebiasaan setempat.
c. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:
 Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan
 Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan
 Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
e. Pelaksanaan 1) Pembangunan bangunan perdagangan dan jasa sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa
kemudahan perizinan pembangunan.
2) Pembangunan bangunan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki
ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat
terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan
ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya.
3) Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki
bersangkutan.
d. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus
Zonasi
1) Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona perdagangan dan jasa tunggal) dan tidak mengubah pola ruang
(zoning map) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait.

2) Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap
fungsi yang baru dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru.
g. Tambahan 1) Kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan hunian sebagai kegiatan utamanya, masuk ke
dalam zona perumahan.
2) Kelompok perkantoran swasta masuk ke dalam zona perdagangan dan jasa.
3) Kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan akomodasi pariwisata sebagai kegiatan
utamanya, masuk ke dalam zona peruntukan lainnya.
4) Kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan industri (misal bakery) yang semakin
berkembang dan melebihi ambang batas KDB, serta tidak cukup menempati sebagian bangunan saja, masuk ke dalam
zona industri.
5) Kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan sarana pelayanan umum sebagai kegiatan
utamanya dan tidak cukup menempati sebagian bangunan saja, masuk ke dalam zona sarana pelayanan umum.
6) Ketentuan pemasangan reklame:
 Lokasi pembangunan billboard/baliho, papan reklame mengikuti ketentuan tata ruang atau disesuaikan dengan
titik-titik lokasi yang ditentukan oleh Bupati dan tidak boleh merusak karakter lingkungan, keserasian lingkungan
dan kelestarian lingkungan.
 Instansi/biro/lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan
 billboard/baliho, papan reklame, harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
 Bangunan billboard/baliho, papan reklame harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang asri, indah,
tertib, nyaman dan aman.
 Penempatan reklame tidak mengganggu sirkulasi dan pandangan.
 Warna reklame pada jalur–jalur cepat tidak terlalu menyolok sehingga dapat mengganggu pandangan pemakai
jalan.
 Reklame terbuat dari material yang tidak merefleksikan sinar sehingga dapat menyilaukan pemakai jalan.
 Ketinggian reklame dalam batas–batas yang aman. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
 Konstruksi reklame dapat menahan beban angin dan faktor–faktor lain, sehingga tidak mudah roboh.
 Desain reklame tidak membahayakan bagi pejalan kaki dan pemakai kendaraan.
7) Ruang PKL
 Kawsan perdagangan dan jasa harus menyediakan ruang PKL sesuai dengan jumlah PKL eksisting yang sudah ada di
RTH tersebut.
 Tidak diperkenankan adanya penambahan jumlah PKL.
 Aktivitas PKL dibatasi jumlah, luasan untuk berdagang, dan waktu operasionalnya.
8) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.

9) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi
persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
10) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM meliputi:
 Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 Kepadatan penduduk;
 Pertumbuhan penduduk;
 Kemitraan dengan UMKM lokal;
 Penyerapan tenaga kerja lokal;
 Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada
sebelumnya; dan
 Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
11) Penentuan jarak harus mempertimbangkan:
 Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada
sebelumnya;
 Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 Perkembangan pemukiman baru.
12) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan
lain wajib memperhatikan:
 Kepadatan penduduk;
 Perkembangan pemukiman baru;
 Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
h. Khusus Ketentuan khusus pada sub zona perdagangan tunggal pada wilayah perencanaan ini adalah:
1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana longsor, maka :
 Konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan longsor,
 Membuat talud sebagai penahan longsor,
 Tidak diperbolehkan membuat bangunan pada kelerengan lebih dari 40%.

2) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan gempa bumi, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar
bangunan tahan gempa.
3) 3) Untuk bangunan yang berada pada zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan
ketinggian bangunan yang telah ditetapkan.
Standar Teknis
1) Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
3) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan
Toko Modern.
4) Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;
5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
6) Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
7 SUB ZONA PERKANTORAN – KT
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B

 Kegiatan perdagangan dan jasa berupa warung,
jasa perawatan/perbaikan/renovasi
barang/kendaraan, jasa bengkel, jasa penyediaan
makanan/minuman/catering, jasa travel, biro
perjalanan, jasa pemasaran property, diijinkan
 Pembatasan waktu pengoperasian sesuai waktu
kerja perkantoran agar tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya, pembatasan jangka waktu
pemanfaatan lahan sesuai peraturan terkait/masa
berlaku ijin usaha dan dapat dipertimbangkan
untuk diperpanjang/dihentikan
 KLB maksimum 1,2-1,4
 KDH minimal 50% dari luas persil
 Jarak bebas antar bangunan minimal 2 m untuk
akses petugas pemadam kebakaran ke bagian
samping dan belakang persil
 Ketinggian bangunan mempertahankan skyline
lingkungan sekitar
 Jumlah maksimal pemanfaatan/perbandingan dari
masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan
jumlah kantor yang ada di blok tersebut sesuai
Pedoman Standar Pelayanan Minimal, dan
berdasarkan variasi jenis/materi dagangan/jasa
yang belum ada pada blok.
 Kegiatan Sarana Pelayanan Umum berupa TK,
PAUD, SD-SMA/SMK, Perguruan
Tinggi/Akademi/Pesantren, Rumah Sakit,
Klinik/RS Bersalin, RS Gawat Darurat, Lab
Kesehatan, Puskesmas/Pustu, Praktik
Bidan/Dokter,Lap OR, Gedung OR, Stadion,
Tempat Ibadah, diijinkan secara terbatas dengan
batasan:
1) Kegiatan perumahan berupa asrama, guest house, rumah dinas
 Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat
 Menyesuaikan/modifikasi tampilan bangunan dengan
desain arsitektur tradisional Jawa, dan bangunan lain
yang ada disekitarnya
2) Kegiatan Perdagangan dan Jasa berupa Studio Ketrampilan,
Laundry, dijinkan dengan syarat:
setempat
 Melaksanakan penyusunan UKL dan UPL
3) Kegiatan Sarana Pelayanan Umum berupa Gedung Pertemuan
setempat
 Melaksanakan penyusunan UKL dan UPL
 Menyediakan ruang parker sesuai kapasitas
4) Kegiatan Peruntukan Khusus berupa
a. BTS, Rumah Pompa, gardu Listrik, , diijinkan dengan
syarat:
 Mendapat persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat, memperoleh persetujuan dari masyarakat
setempat
 Melaksanakan penyusunan AMDAL
 Berada pada tanah kering / tidak subur
b. Koramil/Kodim

 KLB maksimum 1,0 - 1,2
 Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan
keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 Ketinggian bangunan mempertahankan skyline
lingkungan sekitar
jumlah kantor yang ada di blok tersebut adalah
mengacu standar sarana/prasarana
 Kegiatan RTH berupa hutan kota diijinkan secara
 Jumlah pemanfaatan minimal 30% dari luas blok
 Kegiatan RNTH berupa Lapangan, Taman Bermain
dan Rekreasi, diijinkan secara terbatas dengan
batasan:
 Jumlah pemanfaatan mengikuti Pedoman Standar
Pelayanan Minimal
 Kegiatan Peruntukkan Khusus berupa Polsek,
 Mendapat persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat
 Berada pada tanah kering / tidak subur
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
 KDB maksimum adalah 60%
 KLB maksimum untuk bangunan 1 lantai adalah 0,6

 KDH minimal adalah 30%
c. Tata Bangunan 1. GSB
– Untuk kelas jalan lokal primer, GSB minimal 10 meter.
– Untuk kelas jalan lokal sekunder, GSB minimal 4 meter.
2. Ketinggian Maksimum
– Ketinggian bangunan maksimum adalah 20 meter (setara dengan 4 lantai).
– Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai 1 lantai penuh.
3. Jarak Bebas antar Bangunan Minimum
 Untuk ketinggian bangunan lebih dari 10-12 meter, jarak samping bangunan minimal 2,5 meter, sedangkan jarak
 Untuk ketinggian bangunan lebih dari 12-14 meter, jarak samping bangunan minimal 3 meter, sedangkan jarak
belakang bangunan minimal 3 meter.
 Untuk ketinggian bangunan lebih dari 14-28 meter, jarak samping bangunan minimal 4 meter, sedangkan jarak
4. Tampilan Bangunan
 Tampilan bangunan pada zona perkantoran ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih detail
(misal RTBL), namun tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur lokal/daerah,
dan lingkungan yang ada di sekitarnya
d. Sarana-prasarana
minimum
 Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
 Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
 Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya;
Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
 Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.

 Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5
m2/jiwa.
m2/jiwa.
m2/jiwa.
 Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir.
 Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka
waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit
 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air
3,5 meter.
 Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container
volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.
sampah terbesar.
 Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber
air tanah.
 Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki.
 Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke
 Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m2 luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.
a. Sarana ibadah berupa:
 Musholla/langgar, untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.

 Masjid warga, untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m2/jiwa.
 Masjid lingkungan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12
m2/jiwa.
 Masjid kecamatan, untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03
m2/jiwa.
 Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung
kebiasaan setempat.
b. Sarana perdagangan dan jasa berupa:
 Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4
m2/jiwa
e. Pelaksanaan 1. Pembangunan perkantoran sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan.
2. Pembangunan perkantoran yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh
sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan,
namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali
dengan insentif pada pembiayaannya.
3. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki
bersangkutan.
4. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus
Zonasi
g. Tambahan a. Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona perkantoran) dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah
perencanaan dapat diputuskan oleh bupati.
b. Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap
2) Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Bangunan Gedung dan Lingkungan;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
8 SUB ZONA INDUSTRI – SIKM (sentra industry kecil dan menengah)
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B
1) Kegiatan Perdagangan dan Jasa berupa warung, diijinkan
 Pembatasan waktu pengoperasian agar tidak
mengganggu lingkungan sekitarnya, pembatasan
jangka waktu pemanfaatan lahan sesuai peraturan
terkait/masa berlaku ijin usaha dan dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang/dihentikan
 Ketinggian bangunan maksimal 20 m untuk
mempertahankan skyline pada lingkungan sekitar
jumlah kantor yang ada di blok tersebut sesuai
Pedoman Standar Pelayanan Minimal, dan
berdasarkan variasi jenis/materi dagangan/jasa
yang belum ada pada blok.
2) Kegiatan Sarana Pelayanan Umum untuk pendidikan
berupa SD- SMA/SMK, Perguruan
Tinggi/Akademi/Pesantren diijinkan secara terbatas
dengan batasan:
1) Kegiatan perumahan berupa Rumah Tunggal, Rumah Kopel,
Rumah Deret, Townhouse, Rusunawa, Asrama, Rumah Kost, Panti
Jompo, Panti Asuhan, Guest House, Rumah Dinas, diijinkan
dengan syarat:
 Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-
rumah lain yang ada disekitarnya
setempat
 Menyusun UKL UPL
 Menerapkan pengolahan limbah (IPAL)
2) Kegiatan Perdagangan dan Jasa berupa pergudangan, Bahan
Bangunan dan Perkakas, Makanan dan Minuman, Peralatan
Rumah Tangga, Hewan Peliharaan/Petshop, Alat dan Bahan
Farmasi, Pakaian dan Asesoris, Peralatan dan Perkakas Pertanian,
Tanaman, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Jasa
Bangunan, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi, Jasa
Pemakaman, Jasa Riset Pengembangan/Iptek, Jasa
Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang/Kendaraan, Jasa
Bengkel, SPBU, Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan, Jasa
Penyediaan Makanan /Minuman /Katering, Jasa Travel dan
Pengiriman Barang, Biro Perjalanan, Jasa Pemasaran Properti
Taman Hiburan, Taman Perkemahan, Bisnis Lapangan Olah Raga,
Panti Pijat/SPA, Klub Malam/Bar/Karaoke, Teater/Gedung
Kesenian, Bioskop, Klinik Penitipan Hewan, diijinkan dengan
syarat :

 KLB maksimum sebesar 1,0 – 1,2
 Jumlah maksimal dari keseluruhan persil dengan
keseluruhan persil yang ada di sub blok tersebut
 Ketinggian bangunan maksimal 20 m untuk
mempertahankan skyline pada lingkungan sekitar
3) Kegiatan Peruntukkan lainnya berupa Pertanian Lahan
Basah, Pertanian Lahan Kering, Hortikultura, Tambak,
Kolam, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
kegiatan tersebut adalah menurut luas eksisting
dari luas keseluruhan persil yang ada di sub blok
tersebut
4) Kegiatan RTH berupa Hutan Kota, diijinkan secara
keseluruhan persil yang ada di sub blok tersebut
5) Kegiatan Peruntukkan Khusus berupa Penimbunan
Barang Bekas, Polsek, diijinkan secara terbatas dengan
batasan:
 Tidak mengganggu lingkungan sekitar
setempat
 Menyiapkan dokumen AMDAL/UKL/UPL/ANDALIN,
 Disintensif biaya dampak lingkungan,
 Menyediakan ruang parkir
 Menambah RTH
3) Semua Kegiatan Perkantoran, diijinkan dengan syarat :
setempat
 Menyiapkan dokume UKL-UPL
 Menambah RTH
4) Kegiatan Sarana Pelayanan Umum untuk Pendidikan berupa
Perguruan Tinggi/Akademi/Pesantren, Poliklinik, Lapangan Olah
Raga, Gedung Olah Raga, Stadion, Tempat Ibadah, Gedung
Pertemuan, Gedung Serba Guna, Galeri, Pusat Informasi
Lingkungan, lembaga Sosial, diijinkan dengan syarat:
setempat
 Menyiapkan dokumen UKL-UPL/ANDALIN,
 Menambah RTH
5) Kegiatan Peruntukkan Lainnya, berupa Wisata Budaya, Wisata
Buatan
setempat
 Menyiapkan dokumen AMDAL/UKL/UPL/ANDALIN,
 Menambah RTH

6) Kegiatan RNTH, berupa Taman Bermain dan Rekreasi dijinkan
dengan syarat:
setempat
 Menyiapkan dokumen UKL/UPL/ANDALIN,
 Menambah RTH
7) Kegiatan Peruntukkan Khusus untuk Pengolahan
Sampah/Limbah, BTS, Rumah Pompa, Gardu Listrik diijinkan
dengan syarat :
setempat
 Menyiapkan dokumen AMDAL
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
1. KDB
2. KLB
3. KDH
c. Tata Bangunan 1. GSB
2. Ketinggian Maksimum
3. Jarak Bebas antar Bangunan Minimum

4. Tampilan Bangunan
 Tampilan bangunan pada zona perkantoran ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih detail
(misal RTBL), namun tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur lokal/daerah,
dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
d. Sarana-prasarana
minimum
 Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2
 Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
a. Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.
b. Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5
m2/jiwa.
c. Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3
m2/jiwa.
d. Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2
m2/jiwa.
 Ruang terbuka non hijau
a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
b. Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir.
 Utilitas perkotaan
a. Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.
b. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air
c. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
 Prasarana lingkungan
a. Jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 meter.
b. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah
daerah.
c. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

d. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar
permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan
industri.
e. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listri dapat disediakan
oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri (swasta).
f. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun
kabel bawah tanah.
h. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container
i. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber
sampah terbesar.
j. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber
air tanah.
k. Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kapling pabrik.
 Fasilitas pendukung
a. Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umurn, areal penampungan
limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan
e. Pelaksanaan  Pembangunan industri sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan.
 Pembangunan industri yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh
sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan,
namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali
dengan insentif pada pembiayaannya.
bersangkutan.
Zonasi
1. Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona perkantoran) dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah

2. Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap
g. Tambahan 1. Kriteria pertimbangan pengembangan lokasi industri:
 Jarak ke pusat kota minimal 15 km
 Jarak terhadap permukiman minimal 5 km
 Kesuburan tanah relatif tidak subur (non irigasi teknis)
 Peruntukan lahan non permukiman, non pertanian, non konservasi
 Orientasi lokasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi dan dekat dengan potensi sumberdaya manusia.
2. IPAL
 Jenis industri yang akan berlokasi di zona industri berpotensi menghasilkan limbah cair, wajib dilengkapi dengan IPAL
yang mengolah 4 parameter kunci yaitu BOD, COD, pH dan TSS
 Jika limbah cair yang dihasilkan jauh diatas standar influent 4 parameter IPAL, maka limbah cair yang dihasilkan wajib
dikelola terlebih dulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
 Peraturan Menteri Perindustrian RI No 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
9 SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM – SPU-2 ( Skala Kecamatan)
A. Sarana Prasarana Umum - Pedidikan
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B

 Perumahan, diijinkan terbatas untuk rumah
tunggal, kopel, rumah deret, rumah susun rendah-
sedang, rumah susun tinggi
a. Tidak mengganggu fungsi pendidikan
b. KDB maksimum sebesar 60%
c. KLB Maksimum sebesar 1,2 untuk rumah tunggal,
kopel dan deret ; maksimal 2,4 untuk rumah susun
rendah-tinggi
d. KDH minimal 40% dari luas persil
e. Jumlah maksimal dari keseluruhan persil dengan
 Perdagangan dan jasa, diijinkan secara terbatas
dengan batasan :
a. Tidak mengganggu lingkungan sekitar/fungsi
pendidikan
c. KLB Maksimum sebesar 1,2 – 1,4
 Pelayanan umum untuk kesehatan, berupa pos
kesehatan, poliklinik, diijinkan secara terbatas
dengan batasan :
a. Tidak mengganggu lingkungan sekitar
c. KLB Maksimum sebesar 1,2 – 1,4
 Jenis kegiatan pelayanan umum untuk lapangan
olahraga
 Laboratorium kesehatan dan rumah sakit, diijinkan
dengan syarat:
1. Melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL
2. Melaksanakan penyusunan UKL dan UPL
3. Melaksanakan penyusunan ANDALIN
4. Mendapat persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat
5. Jumlahnya dibatasi hanya 1 untuk setiap blok
 Peradagangan dan jasa , yaitu jasa komunikasi (wartel,
warnet) dan bioskop/teater diijinkan dengan syarat :
1. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
2. KDB maksimum sebesar 60 %
3. KLB maksimum untuk bangunan 1 lantai adalah 0,6
4. KLB maksimum untuk bangunan 2 lantai adalah 1,2
5. KDH minimal 40 % dari luas persil
6. Menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung
 peruntukan khusus untuk BTS/tower diijinkan dengan
syarat :
1. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
2. Bukan daerah rawan bencana
3. Berada pada tanah kering/tidak subur
4. Menyusun dokumen AMDAL atau UKP-UPL
5. Perencanaan pembangunan menara sesuai dengan
rencana tata ruang yang ada
6. Ketinggian dan jarak bebas ditentukan dari studi yang
telah dilakukan sebelumnya
7. Pengembangan menara bersama
8. Perencanaan pembebanan bangunan menara, struktur
atas bangunan menara, konstruksi baja, konstruksi
bawah bangunan menara harus sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI)

b. KLB maksimum 1,4 – 1,6
c. KDH minimal 60% dari luas persil
d. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan
 Jenis kegiatan pelayanan umum untuk sosial
budaya berupa balai pertemuan dan pameran,
pusat informasi lingkungan skala kota, lembaga
sosial/organisasi kemasyarakatan
b. KLB maksimum 1,0 – 1,4
c. KDH minimal 60% dari luas persil
d. Jumlah maksimal perbandingan dari masing-
masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah
rumah yang ada di blok tersebut adalah 1 : 5
9. Pengenaan disinsentif berupa pengenaan pajak
progresif jika ditemukan pelanggaran dalam
pemanfaatan ruang
10. Lokasi Pendirian BTS mengacu pada cellplan di
Kabupaten Bantul
 Industri, yakni percetakan dan industri kecil non logam
 Peruntukkan khusus, yakni kantor polisi/militer seperti
polsek dan koramil
b. Intensitas
Pemanfaatan Ruang
 KLB
a. KLB maksimum untuk bangunan 1 lantai adalah 0,6
b. KLB maksimum untuk bangunan 2 lantai adalah 1,2
c. KLB maksimum untuk bangunan 3 lantai adalah 1,8
– Untuk kelas jalan lokal primer, GSB minimal 10 meter.
– Untuk kelas jalan lokal sekunder, GSB minimal 4 meter.
– Ketinggian bangunan maksimum adalah 16 meter (setara dengan 3 lantai).
– Bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai 1 lantai penuh.
– Untuk ketinggian bangunan kurang dari 8 meter, jarak samping bangunan minimal 1,5 meter, sedangkan jarak
– Untuk ketinggian bangunan antara 8-10 meter, jarak samping bangunan minimal 2 meter, sedangkan jarak belakang
– Untuk ketinggian bangunan lebih dari 10-12 meter, jarak samping bangunan minimal 2,5 meter, sedangkan jarak

– Untuk ketinggian bangunan lebih dari 12-14 meter, jarak samping bangunan minimal 3 meter, sedangkan jarak
– Untuk ketinggian bangunan lebih dari 14-28 meter, jarak samping bangunan minimal 4 meter, sedangkan jarak
– Tampilan bangunan pada sub zona sarana pendidikan ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang
lebih detail (misal RTBL), namun tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur
d. Sarana-prasarana
minimum
– Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
– Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter;
– Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
– Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
– Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
– Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara
jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya;
– Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
– Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.
– Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5
m2/jiwa.
– Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3
m2/jiwa.
– Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2
m2/jiwa.
– Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
– Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir.
– Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.
– Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air

– Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
– Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.
– Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum
3,5 meter.
– Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container
– Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber
sampah terbesar.
– Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber
air tanah. Diarahkan berbentuk komunal.
– Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki.
– Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke
saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.
– Penyediaan lahan parkir, SRP/siswa, dengan kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0.
 Sarana ibadah berupa:
– Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,36 m2/jiwa.
Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,24 m2/jiwa.
– Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan
– Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,03 m2/jiwa.
– Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung
kebiasaan setempat.
 Sarana perdagangan dan jasa berupa:
– Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4
m2/jiwa.
 Sarana kesehatan berupa:
– Klinik, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa.
 Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:
– Balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12
m2/jiwa.

– Balai serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,017 m2/jiwa.
– Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
 Sarana olahraga berupa:
– Untuk skala desa/kelurahan yang didukung dengan penduduk sebanyak 30.000 jiwa diarahkan menyediakan lapangan
olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka seperti pertandingan olah raga, upacara serta
kegiatan lainnya. Standar kebutuhan lahan 0,3 m2/jiwa.
– Untuk skala kecamatan yang didukung dengan penduduk sebanyak 120.000 jiwa diarahkan menyediakan 1 lapangan
hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara
serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Standar kebutuhan lahan 0,2 m2/jiwa.
– Untuk skala kota, minimal menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket (14x26 m), lapangan volly (15x24 m).
e. Pelaksanaan  Pembangunan sarana pendidikan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan
perizinan pembangunan.
 Pembangunan sarana pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang
diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin
kembali dengan insentif pada pembiayaannya.
bersangkutan.
Zonasi
1) Perubahan kecil (kurang dari 10% fungsi subzona sarana pendidikan) dan tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah
2) Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang
baru dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru.
g. Tambahan Untuk bangunan sekolah baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Luas lahan minimal 6.000 m2 dengan ruang yang cukup untuk bangunan sekolah, arena bermain, dan pengembangan
di masa depan yang mungkin diperlukan.
b. Memiliki akses yang mudah yang dapat dilalui dengan berjalan kaki bagi sebagian besar siswa-siswi yang akan
bersekolah.
c. Akses yang mudah bagi persediaan air bersih.

d. Lokasi harus:
 Datar dan tidak pada lokasi rawan banj ir.
 Berada cukup jauh dari sumber kebisingan (jalan raya, rel kereta, dsb).
 Berada cukup jauh dari sumber bau (tempat pembuangan sampah, limbah, dsb)
 Memiliki keadaan tanah yang baik untuk daya dukung bangunan, tidak lunak maupun berbatu-batu yang memerlukan
perlakuan khusus sehingga tidak memerlukan biaya lebih bagi pembuatan pondasi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3) Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6) SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan;
Manual Pembangunan Gedung Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
7) SNI-03-1730-2002 tentang Tata caraperencanaan bangunan gedung sekolah menengah umum.
B Sarana Prasarana Umum – Transportasi Sarana
Prasarana
Umum –
Transportasi
a. Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
T B

Zonning Text (ITBX).docx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Zonning Text (ITBX).docx

Similar to Zonning Text (ITBX).docx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Zonning Text (ITBX).docx