AKUISISI TANAH : PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA

1. Disampaikan oleh :
Sulistijo Edhy Purnomo, ATP, MT
P R O G R A M S T U D I T E K N I K S I P I L
F A K U L T A S T E K N I K
U N S W A G A T I – C I R E B O N
AKUISISI TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

2.  1. Pelaksana konstruksi pada sumber air, seperti : jembatan,
 pipa air minum/gas, pembangkit listrik tenaga air/mikro
 hidro, wisata tirta dll.
 2. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, meliputi :
 A. Kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat
 B. Kebutuhan pokok sehari-hari oleh kelompok orang dan badan
sosial, seperti penyediaan air bersih perumahan/komunal
 C. Keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada, seperti dengan pompa/sprinkler
 D. Kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air, seperti usaha
air minum dalam kemasan , PDAM, Industri, kolam ikan dll

3.  1. PERMOHONAN, YG MEMENUHI
PERSYARATAN
 2. EVALUASI AWAL, OLEH BBWS CIM-CIS
 3. REKOMENDASI TEKNIS DARI BBWS
CIM-CIS
 4. VERIFIKASI DARI TIM REKOMTEK
DITJEN SDA
 5. IZIN DARI MENTERI PEKERJAAN UMUM

4. • Identitas pemohon
• Lokasi, jenis peruntukan, tujuan
• Jumlah, cara, jangka waktu pengambilan
air
• Gambar, spesifikasi teknis bangunan
• Dokumen amdal/ UKL-UPL/ SPPL
• Izin yang sudah dimiliki, bukti pembayaran
pajak air permukaan (untuk perpanjangan)

5. • Ditujukan kepada Menteri Pekerjaan
Umum cq Dirjen. Sumber Daya Air
• Data pemohon, lokasi, tujuan,
jumlah air, konstruksi yang
dibangun, jangka waktu dll sesuai
format baku (tersedia di BBWS C-C)

6. • Pemohon bersama BBWS Cim-Cis
melakukan ekspose, pembahasan,
kunjungan lapangan dan penilaian
kelayakan
• BBWS Cim-Cis menyampaikan
rekomendasi teknis kepada Dirjen.
Sumber Daya Air

7. • Pemeriksaan data dan kelengkapan
permohonan oleh Tim Evaluasi
• Permohonan yang tidak lengkap
dikembalikan, yang lengkap diproses
lebih lanjut.

8. Tim evaluasi melakukan verifikasi
atas permohonan dan rekomendasi
teknis BBWS Cim-Cis

9. Dirjen. Sumber Daya Air a/n Menteri
Pekerjaan Umum menerbitkan izin

10. DATARAN BANJIR
(DAERAH PENGUASAAN
SUNGAI)
M.A. DEBIT BANJIR > 50 TAHUNAN
GS GS
DATARAN BANJIR
(DAERAH PENGUASAAN
SUNGAI)
DAERAH SEMPADAN *)/
DAERAH MANFAAT SUNGAI
SKETSA SUNGAI DAN DATARAN BANJIR
PALUNG
SUNGAI
SUMBER:
1.PP NO.35/1991 TENTANG SUNGAI
2.PERMEN PU NO.63/1993 TENTANG GARIS
SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT
SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DAN BEKAS SUNGAI
*) TERLARANG UNTUK:
a. membuang sampah, limbah padat & limbah cair
b. mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha

11. DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN
BANTARAN
TANGGUL
MASALAH BANJIR
M.A.N
M.A.B
M.A.B
MASALAH BANJIR
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
BANJIR > DARI YANG DIKENDALIKAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
M.A.B
TANGGUL
PENGENDALIAN BANJIR DENGAN STRUKTUR (A.L:TANGGUL)
BANTARAN BANTARAN
BUKAN KEJADIAN
YANG LUAR BIASA

12. DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN BANTARAN
TANGGUL
M.A.N
M.A.B
MASALAH GENANGAN
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
GENANGAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
TANGGUL
GENANGAN
MASALAH GENANGAN

13. DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
M.A.N
M.A.B
BANJIR
KONDISI BANJIR
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
TANGGUL
UPAYA MENGATASI MASALAH BANJIR DARI WAKTU KE WAKTU
1. MENYESUAIKAN DENGAN FENOMENAALAM
2. REKAYASA SUNGAI (STRUCTURAL MEASURES)

14. DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN BANTARAN
TANGGUL
M.A.N
M.A.B
M.A.B
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
BANJIR > DARI YANG DIKENDALIKAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
M.A.B
TANGGUL
BANTARAN BANTARAN
3. KOMBINASI REKAYASA DAN PENYESUAIAN THD.FENOMENAALAM
RUMAH PANGGUNG

15. DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
M.A.N
M.A.B
KONDISI BANJIR
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
DEBIIT > 50 TAHUNAN
4. MENYESUAIKAN DENGAN FENOMENAALAM
TANGGUL DIBONGKAR
MEANDER DIKEMBALIKAN
RUMAH PANGGUNG

16. DAERAH MANFAAT SUNGAI
Bantaran Sungai
Tanggul
Palung Sungai

17. DAERAH MANFAAT SUNGAI
Bantaran Sungai
Palung Sungai
Tanggul Sungai

18.  Sumber Daya Air
 Sumber Air
 Daerah Aliran Sungai
 Wilayah Sungai
 Sungai
 Bantaran Sungai
 Garis Sempadan Sungai
 Daerah Sempadan Sungai
 Daerah Manfaat Sungai
 Tanggul Sungai
 Pemerintah
 Pemerintah Daerah
 Badan Usaha Milik Negara
 Pejabat Yang Berwenang
 Menteri yang bertanggung jawab

19.  Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan.
 Untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan
 Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta
rambu-rambu pekerjaan
 Untuk pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum
maupun kereta api.
 Untuk penyelenggaraan kegiatan -kegiatan yang bersifat sosial dan
kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi
kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
 Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan
dan pembuangan air.
.
Pelaksanaan ketentuan tersebut diatas harus memperoleh izin terlebih dahulu
dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Izin pemanfaatan lahan di daerah manfaat sungai yang berada pada wilayah
sungai yang pembinaannya menjadi kewenangan Menteri (sungai lintas
Propinsi), diberikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri.

20.  Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemanfaatan
daerah manfaat sungai dilakukan oleh satuan kerja atau Badan Hukum
yang menangani sungai yang bersangkutan sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing.
 LARANGAN-LARANGAN.
 a. Membuang sampah, limbah padat dan atau cair
 b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
 SANKSI
 Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat
dikenakan sanksi berupa :
 a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan
 denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta
 rupiah) :
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
 mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya,

21.  Pemeliharaan Fisik dengan cara
 - Membabat tanaman liar yang tumbuh disepanjang bantaran sungai
 - Memotong tanaman berbatang keras, berumpun yang tumbuh di bantaran
 - Tidak menanam tanaman berbatang keras, berumpun di bantaran
 - Tidak mendirikan/membangun dengan bangunan permanen di bantaran
 - Tidak menanam tanaman yang cara panennya dengan dicabut
 - Menanam tanaman dengan pola tanam yang benar untuk tanaman musiman
 yang diizinkan.
 - Tidak membuat galian semena mena sehingga dapat menimbulkan
 perubahan arah aliran sungai
 - Tidak membuat timbunan pada bantaran sungai, terutama pada saat
 memasuki musim penghujan
 - Pada waktu mau memasuki musim penghujan, membersihkan bantaran dari
 tanaman dan bangunan sementara yang ada, agar aliran sungai tidak
 terganggu.
 Pemeliharaan Non Fisik dengan cara sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dan
juga pengawasan secara kontinue oleh aparat yang berwenang
 agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada.

22.  Sebagai penutup dari uraian ini diharapkan masyarakat
sekitar wilayah sungai terutama para penggarap lahan
bantaran sungai dapat memahami, memaklumi, mentaati
serta mengetahui segala tata cara, aturan, larangan dan
sanksi hukum yang berlaku.
 Juga diharapkan masyarakat timbul rasa memiliki dalam
artian mau memelihara bantaran sungai tersebut dengan
cara-cara yang telah diuraikan diatas.
 Dengan pemahaman dan pengertian masyarakat akan arti
pentingnya bantaran sungai bagi suatu wilayah sungai ,
pelestarian sumber daya air dapat terwujud dan tidak
meninggalkan kesengsaraan bagi generasi penerus
nantinya.

23. SULISTIJO EDHY PURNOMO