for education

1. PERATURAN MENTERI PU PR TERKAIT SANITASI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Pengembangan Penyehatan ingkungan Permukiman
Disampaikan Oleh : Marsaulina FMP, ST, ME
(Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PPLP, Ditjen
Cipta Karya)
Dalam Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.02/PRT/M/2016
tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

2. 2
Outline
 Potret Sanitasi Eksisting
 Keterkaitan Permen PU PR No. 02/PRT/2016 tentang Peningkatan Kualitas
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Permen PU PR
bidang Sanitasi (Drainase , Air limbah , dan Persampahan);
 Penyelenggaraan Sistem Drainase Lingkungan sesuai dengan Permen PU no.
12/PRT/M/2014 tentang Pengelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; Permen
PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 Pengelolaan Air Limbah sesuai Rancangan Permen PU tentang Penyelenggaraan
SPAL sesuai dengan amanat dari PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM.
 Pengelolaan Sampah sesuai Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 Strategi Peningkatan Akses Sanitasi

3. 3
Potret Sanitasi Saat Ini
Permukiman
Kumuh

4. 4
Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sanitasi
UU 36/2009
KESEHATAN
UU 26/2007
PENATAAN RUANG
UU 01/2011
PKP
UU 11/1974
PENGAIRAN
Permen 09/2015
Penggunaan SDA
PP No. 122/2015
SPAM
UU 18/2008
PENGELOLAAN
SAMPAH
PP 81/2012
PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA
Permen 28/2015
Penetapan Garis Sempadan
Sungai & Danau
Permen PU No 12/2014 ttg
Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan
Permen PU 03/PRT/M/2013
Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga
Permen PU 19/PRT/M/2012
Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Sekitar TPA
Sampah
UU 23/2014
PEMERINTAHAN
DAERAH
PP 65/2005
PED. PENYUS. dan
PENERAPAN SPM
Permen PU 01/PRT/M/2014 SPM
Bidang PU dan Penataan Ruang
RUU SANITASI
UU 32/2009 PPLH
PP 27/2012
IJIN LINGK.
Permen PU 10/PRT/M/2008
Penetapan Jenis Rencana Usaha
dan/Atau Kegiatan Bid. PU Wajib
dilengkapi dgn UPL dan UKL
UUD 45
Pasal 28H
Rapermen Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
UUD 45
Pasal 4
UU Nomor 36/2009
UU Nomor 23/2014
PP Nomor 16 /2005
PP Nomor 42/2008
PP Nomor 66/2014
Perpres Nomor 185 tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi
4
Permen PU 16/PRT/M/2008 KSNP
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman
Permen PU 21/PRT/M/2006 KSNP
Sistem Pengelolaan Persampahan

5. 5
Keterkaitan Permen PU PR No. 02/PRT/M/2016 dengan Permen PU
PR Bidang Sanitasi (Drainase, Air Limbah, dan Persampahan)
Kriteria kekumuhan menurut Permen PU PR
No.02/PRT/M/2016
Pengelolaan sanitasi dalam Permen PU PR Bidang
Sanitasi
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan:
- Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air air hujan sehingga menimbulkan genangan
- Ketidaktersediaan drainase
- Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
- Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah
padat dan cair di dalamnya dan/atau
- Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
Permen PU PR No. 12/PRT/M/2014 tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
Kriteria Kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah:
- Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan
standar teknis yang berlaku dan /atau
- Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis
Rapermen PU PR tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Air Limbah
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan
persampahan:
- Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai
dengan persyaratan teknis
- Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis dan/atau
- Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan
sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah,
maupun jaringan drainase
Permen PU PR No. 03/PRT/M/2013 tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

6. 6
PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE

7. 7
Penyelenggaraan Sistem Drainase Lingkungan
Permen PUPR No.15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian PUPR
Mengamanatkan:
Pasal 594 : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan
pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan,
drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait.
A
C
B
A Penanganan dilakukan oleh Dijen SDA
B Penanganan oleh Kab/Kota apabila di dalam daerah Kab/Kota,
Penanganan oleh Provinsi apabila lintas Kab/Kota dengan pembinaan oleh Ditjen. SDA,
Penanganan oleh Ditjen SDA jika kepentingan strategis nasional
C Penanganan oleh Kab/Kota dengan pembinaan Ditjen CK
Penanganan juga dapat dilakukan oleh Ditjen CK untuk kepentingan strategis nasional
Sungai
Kolam Retensi
Kolam Retensi
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman
Kumuh
Drainase Lingkungan
Sistem Drainase Kota
Escape Route
B

8. 8
Paradigma Dalam Penyelenggaraan Drainase
PARADIGMA PENANGANAN DRAINASE
• Secepatnya
mengalirkan
limpasan air hujan
ke saluran/ badan
air terdekat.
LAMA
• Sedapat mungkin menahan
dulu, meresapkan ke dalam
tanah melalui sumur resapan,
waduk, kolam retensi dan
sebagainya kemudian
dialirkan ke badan air.
• Konsep drainase berwawasan
lingkungan.
BARU
Berdasarkan PERMEN PU No. 12 Tahun 2014 tantang Penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan, terdapat perubahan paradigma dalam penyelenggaraan drainase:

9. 9
Isu Penting Penyelenggaraan Drainase
ISU
9
Dampak Perubahan Iklim (climate change) dapat
dirasakan pada perubahan pola curah hujan yang semakin
tidak teratur baik intensitas maupun musim.
Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan akibat
perkembangan kawasan perkotaan yang padat penduduk
melahirkan sebagian kawasan kumuh, kotor dan kualitas
lingkungan yang rendah disebabkan oleh
ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah
dan sampah di saluran drainase.
Penurunan Permukaan Tanah disebabkan oleh
eksplorasi air tanah yang berlebihan dan tidak seimbang
dengan kemampuan untuk mengembalikan atau
menyerapkan air kembali ke tanah terutama di daerah
perkotaan yang padat penduduk.
Perkembangan Kawasan Terbangun dan
Perkotaan baik daerah hulu dan hilir dan mengurangi
luasan tanah sebagai penyerap air. Berkembangnya
kawasan terbangun dan perkotaan menyebabkan
meningkatnya limpasan air permukaan yang tidak dapat
diserap kembali oleh tanah.
KONDISI

10. 10
Spesifikasi Teknis Saluran Drainase Lingkungan
• Saluran drainase / air hujan yang diharapkan
dapat meresapkan sebagian air hujan kedalam
tanah, maka pada:
- saluran tertier setiap jarak 25 m
- saluran sekunder setiap 50 m,
- kedalaman 1-1,5 m)
dibuat sumur – sumur resapan untuk
meresapkan air hujan kedalam tanah.
• Pola pengaliran air hujan bisa dengan pola grid
atau pola kipas, bisa juga sistem radial (jarang
dipakai).
• Pada lokasi yang relatif lebih rendah dari muka
air tinggi sungai perlu dilengkapi pintu air +
pompa.
Kriteria Teknis:
• Tipe-tipe saluran pasangan batu kali, beton
dipilih sesuai kemudahan mendapatkan bahan
• Dipakai di lokasi yang lahannya terbatas, dan
menahan beban
• Kecepatan minimum yang diguanakan = 0,7
m/det, agar tidak terjadi pengendapan
• Kekasaran dinding dan saluran seperti yang
telah ditetapkan sesuai bahannya.
• Kapasitas saluran dan talud harus cukup untuk
aliran utama.
• Batas tinggi banjir harus ditentukan, agar
wilayah banjir dapat dibatasi pada daerah
tertentu.

11. 11
Spesifikasi Teknis Bangunan Pelengkap Resapan
Kriteria Teknis sumur resapan dalam
Lampiran III Tata Cara Operasi dan
Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Permen PU PR No. 12 Tahun 2014 (menurut
SNI S-14-1990-F tentang Standar Spesifikasi
Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan
Pekarangan):
1. Bentuk dan ukuran sumur resapan:
- Berbentuk segiempat atau lingkaran
- Ukuran minimum sisi penampang atau
diameter adalah 0,80 m
- Ukuran maksimum sisi penampang atau
diameter adalah 1,40 m
- Ukuran pipa masuk diameter 110 mm
- Ukuran pipa pelimpah 110 mm
- Ukuran kedalaman maksimum 3,00 m
2. Bahan bangunan berupa: semen, Pasir,
kerikil atau split, batu kali dan batu bata
Persyaratan umum :
 ditempatkan pada lahan yg relatif datar;
Air hujan yang masuk adalah air hujan
yang tidak tercemar;
Penetapan harus mempertimbangkan
keamanan bangunan di sekitarnya
Harus memperhatikan peraturan daerah
setempat
Sumur Resapan

12. 12
Spesifikasi Teknis Bangunan Pelengkap Resapan (lanjutan)
Persyaratan Kolam Resapan dalam Lampiran III
Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem
Drainase Perkotaan Permen PU PR No. 12
Tahun 2014 :
 Kolam resapan air hujan dibuat di lahan
yang cukup luas;
 Kolam resapan direncanakan untuk melayani
beberapa rumah, misalnya per-blok atau
per-RT atau kawasan yang lebih luas lagi;
 Kolam resapan sebaiknya dibuat di tempat
yang paling rendah diantara kawasan yang
dilayani dan di daerah yang memiliki muka
air tanah dangkal (< 5 m);
 Pembuatan kolam resapan dapat dipadukan
dengan pertamanan dan hutan kota
Kolam Resapan

13. 13
Isu Penyelenggaraan Sistem Drainase
ISU
13
Dampak Perubahan Iklim (climate change) dapat
dirasakan pada perubahan pola curah hujan yang semakin tidak
teratur baik intensitas maupun musim.
Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan akibat
perkembangan kawasan perkotaan yang padat penduduk
melahirkan sebagian kawasan kumuh, kotor dan kualitas
lingkungan yang rendah disebabkan oleh ketidakdisiplinan
penduduk dalam membuang air limbah dan sampah di saluran
drainase.
Penurunan Permukaan Tanah disebabkan oleh eksplorasi
air tanah yang berlebihan dan tidak seimbang dengan
kemampuan untuk mengembalikan atau menyerapkan air
kembali ke tanah terutama di daerah perkotaan yang padat
penduduk.
Perkembangan Kawasan Terbangun dan Perkotaan
baik daerah hulu dan hilir dan mengurangi luasan tanah sebagai
penyerap air. Berkembangnya kawasan terbangun dan
perkotaan menyebabkan meningkatnya limpasan air
permukaan yang tidak dapat diserap kembali oleh tanah.
KONDISI

14. 14
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penyelenggaraan Drainase
Sesuai Permen PU No. 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , SPM bidang drainase yaitu:
Jenis
Pelayanan
Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun 2019
Penyediaan
Sanitasi
Meningkatnya
kualitas sanitasi
Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota sehingga
tidak terjadi
genangan (lebih
dari 30 cm selama
2 jam) dan lebih
dari 2 kali setahun
% Penduduk 50 %
% Pengurangan
genangan
50 %

15. 15
SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

16. 16
Konsep Pengelolaan Air Limbah
Sistem
Setempat
(On-Site)
Sistem
Terpusat
(Off-Site)
PENGANGKUTAN
PENGOLAHAN
AKHIR
PENAMPUNGAN
Tangki Septik
Individual/Bersama
Motor dan Truk Tinja
SR  JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH
SR
MANHOLE
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
Skala Kota/Regional
Skala Kawasan
Skala Komunal
Pengolahan
lumpur
residu IPAL
ke IPLT

17. 17
Opsi Pemilihan Teknologi SPAL
Sistem
Setempat
Sistem Terpusat
 Tangki Septik
Konvensional Individual
 Biofilter Anaerobik 1
Kompartemen
 Biofilter Aerobik 1
Kompartemen
 Biofilter Anaerobik Aerobik
IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja):
 Konvensional (contoh);
Kolam stabilisasi (Anaerobik/Aerobik,
Maturasi, Fakultatif)  Sludge Drying Bed
(SDB); SSC (Solid Separation Chamber) 
Kolam Stabilisasi  SDB;
 Advanced Technology:
Dewatering System (Belt Filter Press) 
Kolam Stabilisasi  SDB.
Penampungan Pengangkutan Pengolahan Akhir
 Truk Tinja
 Motor Tinja
Sistem Komunal
Small Bore Sewer
System
Anaerobic Baffled Reactor
Upflow Anaerobic Filter
Sambungan Rumah
Tangga/Household
Connection (Private Box 
House Inlet )
 Jaringan Perpipaan (Pipa
lateral/tertiary, Pipa sekunder,
Pipa primer)
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah):
 Kolam Aerasi
 UASB (Upflow Anaeobic Sludge
Blanket)
 MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
 Oxidation Ditch
 Biofilter
 Lagoons
 (RBC) Rotating Biological Contactor

18. 18
Konsep Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat
Sistem
Setempat
(On-Site)
PENGANGKUTAN
PENGOLAHAN
AKHIR
PENAMPUNGAN
Tangki Septik
Individual/Bersama
Motor dan Truk Tinja
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
Sistem Setempat:
Fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang
dimiliki
Terdiri dari sistem individual dan komunal
Kepadatan < 100 orang/ha
Kepadatan > 100 orang/ha, sarana on-site dilengkapi pengolahan tambahan
seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi
Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m
Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban >
50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya

19. 19
Ketentuan Umum (sesuai Lampiran III buku 6
tentang MCK dalam Rapermen Pengelolaan Air
Limbah Domestik):
•Kepadatan penduduk berada pada kisaran (300 -
500) jiwa/Ha.
•Lokasi untuk MCK telah tersedia dan bebas banjir
•Jumlah pemakai minimum 10 jiwa dan Sanimas
sampai 200 jiwa.
•Tersedia sistem penyediaan air bersih,
•Terdapat sistem pembuangan air bekas mandi dan
cuci
•Jarak maksimal antara lokasi dengan pengguna ±
100 m.
•Air limbah dari MCK umum harus diolah sebelum
dibuang sehingga tidak mencemari air, udara dan
tanah dilingkungan permukirnan
•Harus dibentuk Kelompok Masyarakat (KM)
Pengelola MCK dengan kemampuan memadai.
•MCK Plus yang dilengkapi dengan biodigester tinja
akan menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan
untuk memasak dan atau sebagai bahan penerangan
di waktu malam hari.
•Lokasi MCK umum dekat jalan akses dengan lebar
minimal 3 m yang dapat dijangkau truk tinja untuk
penyedotan lumpur secara periodik.
Ketentuan Teknis:
• Tata letak berdasarkan SNI-03-2399-
1991
• Ketentuan teknis lainnya pada lampiran
III Rapermen Pengelolaan Air Limbah,
Buku 6 tentang MCK
Spesifikasi Teknis Penyediaan MCK Komunal

20. 20
Lubang inspeksi
Muka Air
Endapan lumpur
Inlet Inlet
Tee
Scum
Zona
Pengendapan
Outlet
Secara umum, tangki septik dengan bentuk persegi panjang mengikuti kriteria desain yang
mengacu pada SNI 03-2398-2002 yaitu sebagai berikut:
 Perbandingan antara panjang dan lebar adalah (2-3): 1
 Lebar minimum tangki adalah 0,75m
 Panjang minimum tangki adalah 1,5m
 Kedalaman air efektif di dalam tangki antara (1-2,1)m
 Tinggi tangki septik adalah ketinggian air dalam tangki ditambah dengan tinggi ruang
bebas (free board) yang berkisar antara (0,2-0,4)m
 Penutup tangki septik yang terbenam ke dalam tanah maksimum sedalam 0,4m
Spesifikasi TeknisTangki Septik Individual

21. 21
Spesifikasi Teknis Cubluk Kembar
Cubluk kembar bentuk bulat Cubluk kembar bentuk bujur sangkar
Ketentuan Umum:
• Lokasi cubluk harus ditempatkan pada daerah yang tidak akan mengganggu kualitas sumber air sekitarnya.
• Tersedianya air bersih untuk fasilitas cubluk.
• Cubluk dilengkapi dengan tutup, atau digunakan kloset leher angsa untuk menghindari kehadiran lalat,
serangga dan tikus tanah.
• Untuk kawasan pedesaan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa/hektar
Ketentuan Teknis:
• Jarak minimum sumber air dengan lokasi cubluk adalah 10 m.
• Ketinggian muka air tanah lebih besar dari 2 meter.
• Cubluk di desain untuk waktu 5-10 tahun,
• Pemakaian cubluk tunggal dihentikan setelah terisi 75%.

22. 22
Konsep Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat
Sistem
Terpusat
(Off-Site)
PENGOLAHAN
AKHIR
SR  JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH
SR
MANHOLE
Instalasi Pegolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
Skala Kota/Regional
Skala Kawasan
Skala Komunal
Pengolahan
lumpur
residu IPAL
ke IPLT
•Fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan
dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan.
•Kepadatan > 100 orang/ha
•Terdiri dari pengolahan fisik, biologis, dan kimia
•Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik
tank komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan
konsep perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/ modular
bila ada subsidi tariff
•Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500-1000 sambungan rumah
disarankan menggunakan basis modul.
•Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yang
paralel.

23. 23
Opsi Sistem Jaringan Perpipaan Komunal
IPAL Komunal/
IPAL Kawasan

24. 24
Sistem Jaringan Perpipaan Skala
Kawasan/Kota/Regional

25. 25
Isu Penting Pengelolaan Air Limbah
Hulu Hilir
• > 95% air limbah domestik dikelola secara on-
site (tangki septik dan IPLT), dengan kualitas
yang buruk termasuk terbatasnya jumlah
truk tinja
• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan air limbah, berperilaku hidup
bersih dan sehat
• Kualitas fasilitas sanitasi rendah
• Rendahnya akses terhadap fasilitas sanitasi
• Keterbatasan lahan di daerah kumuh
perkotaan
• Pencemaran sumber air
• Masih buruknya kualitas efluen dari on-site
system
• Biaya investasi dan OM off-site system
sangat tinggi
• Fasilitas sanitasi eksisting tidak berfungsi
optimal
• Rendahnya Investasi di bidang sanitasi baik di level pemerintah maupun Stronger regulation and enforcement is
needed
• Rendahnya kesiapan pemda (ketersediaan lahan, perencanaan , komitmen)
• Belum terpisahnya fungsi regulator dan fungsi operator di beberapa daerah dengan tupoksi yang jelas

26. 26
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Sesuai Permen PU No. 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , SPM bidang Air limbah yaitu:
Jenis Pelayanan Sasaran Indikator Satuan Target Tahun 2019
Penyediaan
Sanitasi
Meningkatnya
kualitas sanitasi
Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
air limbah yang
memadai
% Penduduk 60 %

27. 27
Pengelolaan Persampahan

28. PEMILAHAN
DAN
PEWADAHAN
TEMPAT
PENAMPUNGAN
B3
TPS 3R
RESIDU
TPA
SAMPAH
Kertas dll
Organik
Bahan
Beracun
Berbahaya
Gelas dll
Residu
SUMBER
SAMPAH
TPS 3R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle berbasis masyarakat
TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi
TPST,
termasuk
infrastruktur
WTE
WTE (Waste to Energy), merupakan
proses pengkonversian pengolahan
sampah menjadi energi (listrik dan panas)
yang menggunakan teknologi thermal atau
non thermal.
• Teknologi thermal termasuk: insinerasi,
gasifikasi, pirolisis, dll
• Teknologi non thermal termasuk:
anaerobic digestion, fermentasi, dan
Mechanical Biological Treatment (MBT).
30%
pengurangan
70%
penanganan
20%
Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Mendatang
(Tahun 2025)

29. 29
Pemilahan dari Sumber, melalui pola
pemilahan skala individu dan skala kawasan
Pewadahan berdasarkan 5 jenis (lampiran
Permen PU PR 03 Tahun 2013)
Wadah sampah individual (di sumber)
disediakan oleh setiap penghasil sampah
sendiri sedangkan wadah komunal dan
pejalan kaki disediakan oleh pengelola dan
atau swasta.
Spesifikasi wadah harus dibuat sedemikian
rupa sehingga memudahkan
operasionalnya, tidak permanen dan
higienis. Akan lebih baik apabila ada
pemisahan wadah untuk sampah basah
dan sampah kering.
Pengosongan sampah dari wadah
individual dilakukan paling lama 2 hari
sekali sedangkan untuk wadah komunal
harus dilakukan setiap hari.
Skala kawasan (TPS)
Skala Individu
Pemilahan dan Pewadahan

30. 30
• Pengumpulan sampah dari sumber dapat
dilakukan secara langsung dengan alat angkut
(untuk sumber sampah besar atau daerah yang
memiliki kemiringan lahan cukup tinggi), atau
tidak langsung dengan menggunakan gerobak
(untuk daerah teratur) dan secara komunal oleh
masyarakat sendiri (untuk daerah tidak teratur).
• Sarana pengumpul berupa gerobak dengan
kapasitas ±1 m3 ritasi pengumpulan minimal
2 hari sekali
• Pemindahan sampah dari alat pengumpul
(gerobak) ke alat angkut (truk) dilakukan di
SPA (Stasiun Peralihan Antara) atau container
untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan.
• Lokasi pemindahan harus dekat dengan daerah
pelayanan atau radius 500 m.
• Pemindahan skala kota ke stasiun transfer
diperlukan bila jarak ke lokasi TPA lebih besar
Contoh Pemindahan dari titik pengumpul
(TPS atau TPS 3R) ke alat pengangkut
(truk)
Pengumpulan dan Pemindahan

31. 31
• Pengangkutan secara langsung dari setiap sumber
harus dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak
memungkinkan cara operasi lainnya atau pada
daerah pelayanan tertentu berdasarkan
pertimbangan keamanan maupun estetika dengan
memperhitungkan besarnya biaya operasi yang
harus dibayar oleh pengguna jasa.
• Penetapan rute pengangkutan sampah harus
didasarkan pada hasil survey time motion study
untuk mendapatkan jalur yang paling efisien.
• Jenis truk yang digunakan minimal dump truck
yang memiliki kemampuan membongkar muatan
secara hidrolis, efisien dan cepat.
• Kapasitas truk sampah±6-12 m3 dengan ritasi
pengumpulan setiap hari
• Penggunaan arm roll truck dan compactor truck
harus mempertimbangkan kemampuan
pemeliharaan dan pengoperasian
Pengangkutan Sampah

32. 32
Pengolahan Sampah di TPS/TPS 3R
TPS
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS
• Luas TPS sampai dengan 200 m2,
• Jenis pembangunan penampung sampah
sementara bukan wadah permanen
• Sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24
jam
• Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu
lintas
• TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah
diangkut ke TPA
TPS 3R
Persyaratan teknis penyediaan TPS 3R:
• Luas TPS 3R lebih besar dari 200 m2
• Jenis pembangunan penampung residu/sisa
pengolahan bukan merupakan wadah permanen
• Penempatan TPS 3R sedekat mungkin dengan
daerah pelayanan (tidak lebih dari 1 km)
• Dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan
sampah organik, gudang, zona penyangga, dan
tidak menggangu estetika serta lalu lintas
• Keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan
memilah sampah
TPS TPS 3R

33. 33
Pengolahan Sampah di TPST
Kegiatan pokok di TPST :
1.Pengolahan lebih lanjut sampah yang telah
dipilah di sumbernya
2.Pemisahan & pengolahan langsung
komponen sampah kota
3.Peningkatan mutu produk recovery/recycling
TPST atau Material Recovery Facility (MRF) :
tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan
pengolahan sampah secara terpusat.
Luas area >400 m2
Fungsi TPST:
•Sebagai tempat berlangsungnya pemisahan,
pencucian/pembersihan, pengemasan dan
pengiriman produk daur ulang sampah

34. 34
Pengolahan Sampah di SPA
Syarat yang harus dipenuhi dalam analisis kelayakan SPA:
1. Beban pelayanan kawasan mencapai 20 ton/hr.
2. Ritasi kendaraan ke TPA, rata2 : 1 rit/hari (waktu pengangkutan lama)
3. TPA ke pusat pelayanan ≥ 25 km
4. SPA kawasan dibangun di lahan pemerintah
5. Biaya OP SPA kawasan < dari penyisihan biaya transportasi dikarenakan adanya SPA skala kawasan.
•Kebutuhan Lahan SPA = 560 m2
•Kapasitas 20–30 ton/hr
•Jika luas lahan memungkinkan,
dapat dibangun Unit Pengolahan
Lindi (UPL)

35. 35
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
• Pemilihan lokasi TPA harus mengacu pada SNI 03-3241-
1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA.
• Metode pembuangan akhir minimal harus dilakukan
dengan :
1. Controlled landfill (untuk kota sedang dan kecil)
Penutupan tanah harus dilakukan minimal 5 hari
dengan ketebalan 20-30 cm
2. Sanitary landfill (untuk kota besar dan metropolitan)
dengan “sistem sel”.
Penutupan tanah harus dilakukan secara harian atau
minimal secara berkala dengan ketebalan 20-30 cm
Prasarana dan Sarana TPA Sampah terdiri atas:
•Fasilitasi dasar minimal yang harus disediakan adalah
jalan masuk, drainase keliling dan pagar pengaman
(dapat berfungsi sebagai buffer zone).
•Fasilitas perlindungan lingkungan yang harus
disediakan liner , kolam pengolahan lindi, unit
pengolahan gas bio
•Fasilitas operasional yang harus disediakan berupa alat
berat (buldozer, excavator, loader dan atau landfill
compactor) dan stok tanah penutup.

36. 36
Isu Penting dalam Pengelolaan Persampahan
1. Infrastruktur penanganan sampah tidak sebanding dengan kenaikan timbulan
sampah meningkat 2 - 4 %/tahun), upaya pengurangan sampah (3R) belum
memadai.
2. Operasi TPA sampah sebagian besar masih dengan proses pembuangan
terbuka (open dumping) dan mencemari lingkungan (air lindi dan vektor
penyakit).
3. Keterbatasan penyediaan lahan TPA sampah di perkotaan, memicu kebutuhan
pengelolaan TPA sampah secara regional.
4. Dukungan manajemen pengelolaan sampah masih belum memadai
5. Sebagian besar sampah (80%) diangkut langsung ke TPA tanpa pengolahan.
Baru sekitar 20% sampah yang dimanfaatkan

37. 37
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengelolaan Persampahan
Sesuai Permen PU No. 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , SPM bidang Persampahan yaitu:
Jenis
Pelayanan
Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun 2019
Penyediaan
Sanitasi
Meningkatnya
kualitas
sanitasi
Persentase
pengurangan sampah
di perkotaan
% Penduduk 20 %
Persentase
pengangkutan
sampah
% Penduduk 70 %
Persentase
Pengoperasian TPA
% Pengoperasian
TPA
70 %

38. 38
Strategi Peningkatan Akses Sanitasi Layak
Air Limbah Persampahan Drainase Lingkungan
Membangun Sistem • Rencana Induk
• Rencana Teknis Rinci
• SPAL Terpusat Skala Regional
• SPAL Terpusat Skala Kota
• SPAL Terpusat Skala Kawasan
• SPAL Setempat
• Rencana Induk
• Rencana Teknis Rinci
• TPA Skala Regional
• TPA Skala Kota
• Fasilitas Pengolahan
Sampah Antara (FPSA)
• Rencana Teknis Rinci
• Drainase yang
berwawasan lingkungan
Fasilitasi Pemda
Provinsi/Kab./Kota
1. Bantuan Teknis
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bidang Sanitasi
b. Penyiapan Kelembagaan
c. Pengoperasian PS Sanitasi
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi
2. Peningkatan Kapasitas Operasi & Pemeliharaan PS Terbangun bagi Pemda
3. Pemberian Bantuan dalam Pencapaian SPM
4. Kemitraan
Pembangunan Berbasis
Masyarakat
• Sanitasi Berbasis Masyarakat • TPS 3R • Drainase lingkungan
berbasis masyarakat

39. Thank you
Thank You