1. PEMBAGUNAN EKONOMIWILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA di KALIMANTAN(STUDI
PEMBANGUNAN EKONOMI di KABUPATEN SAMBAS)
Usulan Penelitian
Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Tugas
Metode Penelitian Sosial
Nama : Ade Aprilyansyah
NIM : 44310810
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2014
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulisan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya hingga tugas akhir dengan judul ―PEMBAGUNAN
WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA di KALIMANTAN‖
dapat diselesaikan. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada
mata kuliah metode penelitian sosial
Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak ,
sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dosen mata kuliah metode penelitian sosial
2. Teman-teman yang membantu dalam pembuatan tugas akhir ini
3. Pihak-pihak yang terkait yang membantu dalam pembuatan tugas akhir ini
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masi jauh dari kesempurnaan ,
Oleh karena itu , Penulis menharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun
sehingga dapat menyempurnakan tugas akhir ini di masa mendatang .
Akhir kata, semoga Penulisan Tugas Akhir ini bisa dapat bermampaat bagi
para pembacanya.
Bandung, Desember 2013
Penulis
7. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Globalisasi saat ini sudah menyebar kesuluruh dunia yang tidak dapat di
sanggah bahwa globalisasi sudah mempengaruhi tatanan dunia baik dalam aspek-
aspek Negara atau Non Negara. Arus globalisasi ditandai dengan kemajuan
IPTEK yang berkembang pesat, masuknya budaya asing ke suatu Negara,
informasi yang semakin terbuka dan lain-lain tentunya globalisasi bisa
memberikan dampak positif dan negative tidak terkecuali bagi Indonesia terlihat
dari arus globalisasi sangat nyata dialami oleh Indonesia salah satunya dari
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nya yang tentunya memberikan
dampak positif bagi Indonesia terutama di bidang pembangunan yang sangat
penting bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebuah Negara yang maju
tidak hanya maju dibidang teknologi tetapi bisa memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan masayarakat agar cita-cita pembangunan dapat tercapai
Agar cita-cita pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan masayarakat dapat terwujud, maka sangat dibutuhkan serangkaian
strategi kebijakan pembangunan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, pembangunan menjadi sebuah agenda
mutlak yang harus selalu digalakkan di negeri ini. Hal ini perlu dilakukan agar
bangsa Indonesia dapat terbebas dari persoalan ketertinggalan yang terus
menghantuinya. Adapun agenda pembangunan yang paling mendesak adalah
pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
8. Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah
satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah
satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah
nasional.Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi
pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan
wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat di wilayah perbatasan.
Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara
geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau
laut lepas.Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut,
yang tesebar secara luas dengan tipologi yang sangat beragam mulai dari
pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan.
Dari sekian banyak wilayah perbatasan negara yang dimiliki oleh
Indonesia, perbatasan Kalimantan merupakan perbatasan yang saat ini lebih
banyak permasalahannya jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan Indonesia
lainnya. Berbanding terbalik dengan pembangunan dikota/kabupaten Indonesia
lainnya yang memiliki rata-rata tingkat pembangunan yang tinggi terlihat dari
makin modernnya kehidupan yang ada dikota tersebut, pelayanan kesehatan yang
sangat baik, banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi, ekonomi
masyarakatnya yang semakin membaik dan lain sebagainya berbeda dengan
pembagunan yang ada di wilayah perbatasan yang memiliki tingkat pembangunan
yang sangat rendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia.
Pembagunan di daerah perbatasan khususnya di Kalimantan mengalami banyak
9. kendala yang dihadapi walaupun pemerrintah sudah memberlakukan otonomi
daerah tetapi otonomi daerah di Kalimantan tidak berjalan dengan baik padahal
Kalimantan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah yang seharusnya
bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan.
Pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan merupakan masalah yang
sulit teratasi dan kompleks karena berimbas pada semua aspek kehidupan di
antaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain oleh karena
itu pembangunan merupakan bidang yang sangat penting dengan adanya
pembangunan yang baik maka masalah-masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan
lain sebagainya bisa teratasi dengan baik sehingga bisa memperbaiki dan
meningkatkan kesejahteraan masayarakat diwilayah perbatasan Kalimantan dan
memajukan wilayah perbatasan Kalimantan seperti halnya kota/kabupaten lain di
Indonesia
1.2 Identifikasi Masalah
Masalah pembangunan ekonomi yang di hadapi oleh wilayah perbatasan di
Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu masalah
yang sulit teratasi sampai saat ini karena menghadapi berbagai kendala terutama
kurang nya perhatian pemerintah serta pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah
dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan sehingga berimbas kepada
kesejahteraan masayarakat adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini
sebagai berikut :
10. 1. Sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten
Sambas?
2. Apa yang menyebabkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas
jauh tertinggal di bandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan?
3. Apakah terdapat pengaruh masalah pembangunan ekonomi di
Kabupaten Sambas terhadap masalah perbatasan Negara?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pembangunan ekonomi dan permasalahan atau kendaladi Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung berbatasan langsung dengan
Negara Malaysia menyangkut pembangunan ekonomi
1.3.2 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi yang
sudah dicapai oleh Kabupaten Sambas
2. Apa saja penyebab-penyebab pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas
jauh tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi kalimantan
lain nya
3. sejauh mana pengaruh masalah pembangunan ekonomi terhadap masalah
perbatasan Negara Indonesia-Malaysia
11. 1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Untuk Peniliti berguna untuk menambah wawasan tentang pembangunan
ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia dan mengetahui
bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata masih terpusat di kota-
kota besar tidak sama dengan di wilayah perbatasan yang jauh tertinggal
dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Secara praktis berguna untuk lembaga-lembaga mengevaluasi sejauh mana
keberhasilan pembangunan pembagunan diwilayah perbatasan dan agarkebijakan
yang dibuat tepat oleh pemerintah pusat maupun daerah menyangkut wilayah
perbatasan Kalimantan serta instansi-instansi terkait lebih memperhatikan wilayah
perbatasan terutama Kabupaten Sambas
12. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Konsep Wilayah
Konsep wilayah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
A. KONSEPSI WILAYAH BERDASARKAN TIPE
Menyoroti arti dan eksistensi wilayah berdasarkan tipe, titik tolaknya ada
pada ide-ide homogenitas dan heterogenitas.
1. Ide Homogenitas
Populer dengan istilah formal region/homogeneous region/uniform
region.Dalam hal ini yang penting adalah keseragaman dari properti yang
ada pada wilayah tersebut, baik secara individual maupun gabungan dari
beberapa unsur. Dengan kesukaran dalam delimitasinya maka muncul
istilah wilayah inti/core region (Alexander,1963). Wilayah dari segi
homogenitas, yang dipentingkan bukan semata-mata pengenalan sejauh
mana batas-batas terluar wilayah tertentu, melainkan mengenal bagian
intinya.Mengingat karakter utama suatu wilayah tercermin dari bagian
intinya. Daerah inti adalah bagian dari suatu wilayah yang memiliki
derajat diferensiasi paling besar diantara wilayah lain, sedang batas-batas
wilayah dalam pandangan ide homogenitas merupakan bagian dengan
derajat diferensiasi terkecil atau nol dari wilayah tetangganya. Daerah
peralihan semata-mata merupakan wilayah tersendiri dengan ciri tersendiri
13. 2. Ide Heterogenitas
Dalam ide ini tercermin pola interdependensi dan pola interaksi
antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social
system.Penekanan utamanya menyangkut segi-segi kegiatan manusia
(man’s activities).Dalam ide ini tercermin pola unity in diversity dengan
keberbagaian gejala dalam batas-batas tertentu tercipta kesatuan hubungan
dan pola ketergantungan.Biasanya sistem yang ada dalam batas wilayah
tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat.
Selain menekankan ide heterogenitas juga menekankan pandangan
pada ide sentralitas. Banyak cara dalam penentuan batas wilayah
(delimitation of region), baik secara kualitatif maupun kuantitatif, atau
generalisasi maupun klasifikasi atau keduanya. Titik berat pada hubungan
fungsional maka disebut wilayah fungsional (functional region).
B. KONSEPSI WILAYAH BERDASARKAN HIERARKI
Pengertian wilayah selalu ditekankan pada sifat khasnya (unique
characteristic). Untuk meninjau rank/hirarki suatu wilayah dapat bertitik tolak dari
berbagai segi, seperti ditinjau dari segi size (ukuran), form (bentuk), function
(fungsi), faktor lain atau gabungan dari faktor-faktor tersebut. Passarge (Jerman)
mengemukakan ide mengenai rank of region.
14. C. KONSEPSI WILAYAH BERDASARKAN KATEGORI
Wilayah berdasarkan katgorinya memiliki realisasi bermacam-macam.
Penggolongan yang umum digunakan adalah:
1. Single Topic Region (wilayah bertopik tunggal)
Wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu macam unsur saja.Bila
ditinjau dari tipenya dapat berupa wilayah formal atau wilayah fungsional.
Contoh: delimitasi wilayah atas curah hujan.
2. Combined Topic Region (wilayah bertopik gabungan)
Wilayah yang dibentuk sebagai realisasi gabungan beberapa unsur yang
masih satu topik. Contoh: delimitasi regional berdasarkan beberapa topik
seperti curah hujan, temperatur dan tekanan udara, dalam jangka waktu
panjang akan menghasilkan wilayah dengan iklim berkarakteristik
berbeda.
3. Multiple Topic Region (wilayah bertopik banyak)
Wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada beberapa topik berbeda
antara satu dengan yang lain tapi masih berhubungan, tergantung tujuan.
Contoh: delimitasi daerah pertanian, data yang diperlukan iklim, keadaan
tanah, geomorfologi dan lainnya yang dianggap penting.
15. 4. Total Region (wilayah total)
Delimitasi mencakup semua unsur dalam suatu wilayah.Regionalisasi
bersifat klasik dengan kesatuan politik sebagai dasar. Keuntungan total
region terletak pada pelaksanaannya, terutama ditinjau dari segi
administratic convenience. Akan tetapi kesulitan yang dihadapi lebih
banyak karena luasan masalah yang dicakup.
5. Compage
Pertimbangan utama dalam delimitasi adalah menonjolnya aktivitas
manusia di suatu tempat, bukan banyak sedikitnya topik.Orientasi titik
berat bukan pada physical setting tapi bobot kegiatan manusia.
Konsepsi wilayah berdasarkan kategori ini tidak mengharuskan kita untuk
menganut salah satu dari konsep tersebut tapi juga dapat dilakukan
kombinasi silang antara berbagai konsep.Hal ini tergantung pada jenis
kegiatan, lingkup usaha, masalah, luas daerah dan tujuan perancangan
program.
2.2 Paradigma Pembangunan
Paling tidak terdapat lima paradigma dalam konsep pembangunan,
paradigma-paradigma tersebut mendasari proses pelaksanaan pembangunan dalam
suatu negara, yaitu:
paradigma growth, yang menekankan pada trickle down effect dan teori
pertumbuhan Rostowian; paradigma welfare state, yang menekankan pada
redistribution with growth/basic need (Chenery); paradigma neo-economy
yang menekankan pada ekonomi yang mementingkan rakyat kecil (Ul-
16. Haq, Seer); paradigma structuralize, yang menekankan pada kondisi
keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur ekonomi (Frank, Dos
Santos); dan paradigma humanizing, yang menekankan pada wawasan
manusia (Goulet, Korten), (Tjokrowinoto, 1996).
Dari beberapa paradigma terlihat bahwa paradigma yang menekankan
pada ekonomi lebih dominan dari pada paradigma lainnya karena ekonomi
memegang peranan penting dalam pembangungunan
2.3 Strategi Pembangunan
Terdapat beberapa strategi pembangunan, yaitu: Strategi pembangunan
berorientasi pada pertumbuhan (growth strategy); Strategi pembangunan
berorientasi pada kesejahteraan (welfare strategy); Strategi pembangunan yang
berpusat pada manusia (people centered development).
Strategi pembangunan berorientasi pertumbuhan (growth strategy)
merupakan strategi pembangunan yang memandang bahwa pembangunan identik
dengan pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya adalah pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Sedangkan strategi pembangunan yang berorientasi pada
kesejahteraan (welfare strategy)merupakan suatu pendekatan yang di satu sisi
dapat digunakan untuk memacu produktivitas, kesempatan kerja dan pendapatan,
dan di sisi lain mampu pula mengurangi akibat-akibat negatif yang berwujud
ketimpangan-ketimpangan pendapatan serta penguasaan asset pembangunan.
Selain Strategi pembangunan berorientasi pertumbuhan terdapat strategi
pembangunan yang lebih menekankan kepada manusia
Adapun strategi pembangunan yang terfokus pada manusia(People
Centered Development/Human Centered Development) menekankan
pentingnya penguatan (empowerment) manusia yaitu kemampuan manusia
17. untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten,
1988; Tjokrowinoto, 1996).
Dari beberapa strategi pembangunan diatas strategi pembangunan lebih
mengarah kapada manusia sebagai objek dengan adanya manusia yang
berkualitas dan berpotensi pembangunan akan berjalan dengan baik
2.4 Teori Kapitalisme
Menurut Marx, suatu pendekatan pembangunan yang bersifat ”ahistoris”
sebaiknya diganti dengan pendekatan ”dialektika historikal”. Menurutnya, analisis
ekonomi klasik memandang proses pembangunan ibaratnya sebuah fotografi:
hanya menggambarkan realitas pada waktu tertentu. Sebaliknya, pendekatan
dialektikal memandang proses pembangunan sebagai suatu gambar bergerak
(moving picture): mengamati fenomena sosial dengan cara mengkaji ”tempat” dan
”proses” perubahannya. Sejarah bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain (dari
feodalisme ke kapitalisme ke sosialisme), berdasarkan perubahan cara mengatur
kelas-kelas sosial dan relasi antar kelas tersebut. Konflik antara kekuatan-
kekuatan produksi (pengetahuan dan teknologi, organisasi produksi, dan
pengembangan keahlian manusia) dan relasi produksi yang ada (ketepatan dan
distribusi output serta cara berpikir masyarakat, dan ideologi) memberikan
pergerakan yang dinamis dalam interpretasi materialis. Interaksi antara kekuatan
dan relasi produksi membentuk politik, hukum, moralitas, agama, budaya, dan
gagasan-gagasan.
Berbeda dengan pakar yang lain (Smith, Malthus, dan Ricardo), menurut
Karl Marx kapitalisme tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat.Kapitalisme
18. hanya menjadi satu tahap perkembangan historis masyarakat, meskipun
perkembangan historis ini tidak dialami oleh semua negara pada saat yang sama.
Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menciptakan suatu sistem ekonomi
sosialis, dan karenanya, komunis. Marx berpendapat bahwa ketidakmerataan
distribusi kepemilikan sarana produksi adalah hasil dari suatu proses historis
dimana petani kehilangan akses lahan dan dipaksa untuk masuk ke kota dan
menjadi pekerja. Karenanya ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan dalam
masyarakat kapitalis tidak adil. Meski demikian, transisi menuju sosialisme dapat
dicapai bila kapitalisme telah mencapai tahap perkembangan yang cukup tinggi.
Bagi Marx, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dalam lingkungan ekonomi
kapitalis adalah suatu prakondisi bagi masa depan sosialis, dan sistem ekonomi
komunis akan mengikutinya.
2.5 Kerangka Pemikiran
Terdapat beberapa bidang pembangunan dalam kehidupan masyarakat
seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, ifrastruktur, ekonomi dan lain-lain.
Pembagunan Ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam
pembangunan suatu Negara karena saling berkaitan dengan bidang-bidang lain
dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik akan menimbulkan dampak
positif bagi masyarakat menyangkut kesejahtraan terutama pemabangunan
ekonomi di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Baratterlihat pembangunan
ekonomi di Kabupaten Sambas jauh tertinggal dibanding dengan kabupaten lain di
Kalimantan yang saat ini pembangunan ekonomi berjalan sangat baik sehingga
19. berimbas pada bidang-bidang lain seperti terpuruknya pendidikan, kesehatan dan
tidak tersedianya infrastruktur.
Menurut Arief Budiman Pendekatan – Pendekatan dalam mengukur
keberhasilan pembangunan :
1.Kekayaan rata-rata.
Menurut pendekatan ini sebuah masyarakat dikatakan berhasil membangun bila
pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat tersebut cukup tinggi. Cara
mengukurnya adalah diukur dari Gross National Product (GNP) dan Gross
Domestic Product ( GDP) yang dibagi dengan Jumlah penduduk. Dengan
demikian dapat diukur produksi rata-rata setiap orang dari sebuah negara.
2. Pemerataan ketiga.
Pendekatan ini mengkrtik pendekatan pertama yang hanya mengukur
kemakmuran sebuah negara hanya dari produksi rata-rata orang disetiap negara.
Menurut pendekatan ini bisa jadi kekayaan rata-rata tersebut hanya dinikmati oleh
sebagain kecil orang, dan sebagian besar orang yang lain yang tidak mendapat
akses terhadap pertumbuhan ekonomi tetap hidup dalam kemiskinan. Oleh karena
itu pendekatan ini menekankan pada pentingnya pemerataan terhadap hasil-hasil
dari pertumbuhan ekonomi. Cara yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah
dengan melihat berapa prosen dari GNP di raih oleh 40% penduduk miskin, dan
berapa persen dari 40% dinikmati pendudk menengah,serta berapa prosen dari
20% dinikmati penduduk kaya. Kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa maka
pemerataan dalam negara tersebut dianggap tidak tercapai. Cara lain adalah
20. dengan menggunakan indeks gini. Indeks ini diukur dengan angka antara 0-1. Bila
indeks gini sama dengan satu maka terjadi ketimpangan maksimal,tapi bila 0
maka ketimpangan tidak ada.Jadi semakin kecil indek gini maka semakin kecil
pula ketimpangan yang terjadi dalam sebuah negara.
3. Kualitas Hidup
Pendekatan ini tidak hanya mengukur pembangunan dari sudut pandang
ekonomi,melainkan menekanakn pada kesejahteraan penduduk. Salah satu tolak
ukur yang digunakan adalah pendapat moris yang mengenalkan PQLI (Physical
Quality 6 Indeks), yang mengukur tiga indikator yaitu : (1) rata-rata harapan
hidup (2) Rata-rata jumlah kemtian bayi (3) Rata-rata presentasi bauta
huruf.Ketika indeks ini di dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ternyata di
masyarakat negara berkembang terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk.
4. Kerusakan Lingkungan Hidup
Pendekatan ini menekankan pada pentingnya aspek lingkungan hidup sebagai
indikator dalam pembangunan.Pendekatan ini berpendapat bahwa pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan yang didapat saat ini, bisa tidak berarti apa-apa bila
harus mengorbankan lingkungan hidup. Bagi pendekatan ini kerusakan
lingkungan hidup agar berdampak buruk terhadap masyrakat tersebut dimasa
depan. Sebab bila kemampuan lingkungan menurun untuk memenuhi kebutuhan
manusia menurun,maka hal tersebut akan memiskinkan masyarakat tersebut di
masa depan. Oleh karena itu, pendekatan ini memasukan kemampuan untuk
21. melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup sebagai faktor penting yang
menentukan keberhasilan pembangunan.
5.Keadilan sosial dan kesinambungan
Pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan yang sebelumnya sudah
melakukan krtitik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama, yaitu
pendekatan pemerataan dan lingkungan hidup.Dalam pendekatan ini keberhasilan
pembangunan dapat diukur dari sejauh mana pemerataan dapat terwujud,
sekaligus lingkunagn hidup tetap lestari.
Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah
penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk
meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan
meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan
bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan
secara mudah, merata dan murah.Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik.Di dalam
pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan
kesehatan.Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang
diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan
tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih
baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan
merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun
22. kualitas sumber daya manusia.Lincolin (1999) menjelaskan intervensi untuk
memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan
penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari
kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas
golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja,
mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Rendahnya
produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk
memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004: 6).
Teori kemiskinan budaya (cultural proverty) yang dikemukakan oleh
Lewis, seperti yang dikutip Suharto (2009:135) menyatakan bahwa kemiskinan
(internal) dapat muncul sebagai akibat adanya nilai atau kebudayaan yang dianut
oleh orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki
etos kerja, sedangkan faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang
bersangkutan, seperti birokrasi, peraturan resmi yang dapat menghambat
seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (kemiskinan
struktural). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks
pembangunan sosial. Menurut Korten, seperti yang dikutip oleh Sulistiyani
(2004:37) ada dua pendekatan yaitu pendekatan top-down merupakan bentuk blue
print strategi (cetak biru) merupakan pendekatan yang bersumber pada
pemerintah, sebaliknya pendekatan bottom-up adalah pembangunan yang
memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan
sehingga terlibat langsung di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan
dan eavaluasi, pendekatan ini sering disebut sebagai people centered development.
23. Menurut Usman (2004: 33) keterbelakangan pembangunan (underdevelopment)
khususnya di daerah perbatasan antara Negara mencakup masalah kemiskinan dan
kesenjangan.Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (deprevation)
terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang,
papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam katagori miskin,
hidupnya serba kekurangan, sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi di
mana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi
(economic resources). David Cox (2004), seperti yang dikutip oleh Suharto
(2009:132) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :
1. Kemiskinan yang disebabkan globalisasi
2. Kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami perempuan, anak dan kelompok
minoritas
24. BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Kondisi Wilayah Kalimantan
GAMBAR 3.1
PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH KALIMANTAN
Propinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota di mana
dari 12 kabupaten tersebut, 5 diantaranya berada pada garis batas dengan Serawak
Malaysia. Lima kabupaten yang merupakan daerah perbatasan yaitu Kabupaten
Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Panjang garis batas
pada lima kabupaten ini mencapai 966 kilometer yang melintasi 147 desa pada 15
kecamatan
25. Daerah perbatasan negara di Kalimantan Barat sebagian besar terdiri atas
dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut
(dpl), kecuali sebagian kecil dataran tinggi di sekitar Gunung Niut di Bengkayang
dan Gunung Lawit di Kapuas Hulu. Kondisi geografis tersebut, berpengaruh
terhadap persebaran penduduk yang sebagian besar berada di daerah dataran
rendah.Misalnya wilayah Kapuas Hulu yang memiliki daerah dataran tinggi lebih
banyak memiliki kepadatan penduduk rendah.Pembangunan di Kabupaten
Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan langsung Malaysia
jauh tertinggal dibanding dengan provinsi lain di Kalimantan yang bisa dilihat
dari kondisi dan data-data berikut ini
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2004—
2008 menunjukkan pola yang berbeda antarprovinsi. Pada tahun 2004, rata-rata
pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan sebesar 3,1 persen dan pada tahun
2008 meningkat menjadi sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di
Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di
Provinsi Kalimantan Timur.
TABEL 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004 –
2008ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)
Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008
Kalimantan Barat 4,8 4,7 5,2 6,0 5,4
Kalimantan Tengah 5,6 5,9 5,8 6,1 6,2
26. Kalimantan Selatan 5,6 5,1 5,0 6,0 6,1
Kalimantan Timur 1,8 3,2 2,8 1,9 4,8
Sumber : Badan Pusat Statistik
3.1.2 Jumlah Pengangguran
Jumlah pengangguran terbuka tertinggi di wilayah Kalimantan adalah
ProvinsiKalimantan Timur sebesar 157 ribu jiwa, sedangkan pengangguran
terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 47 ribu jiwa.
GAMBAR 3.2
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2006—
2008
3.1.3 Presentase Kemiskinan
Persentase kemiskinan di wilayah Kalimantan masih relatif tinggi, tetapi
dilihat dari jumlah dan persentasenya di setiap provinsi menurun dari tahun 2007
hingga tahun 2009. Berdasarkan data BPS tahun 2009, gambaran persentase
27. kemiskinan di seluruh provinsi di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa
tingkat kemiskinan terbesar berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar
9,3 persen, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,7 persen, Provinsi
Kalimantan Tengah sebesar 7,0 persen, dan terkecil di Provinsi Kalimantan
Selatan sebesar 5,1 persen. Isu kemiskinan berkaitan dengan (1) rendahnya
ketersediaan dan ketahanan pangan, terutama di daerah pegunungan, daerah
pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan; (2)
meningkatnya harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak
tanah, minyak goreng dan terigu; dan (3) tingginya biaya transportasi sebagai
akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan adanya kendala yang bersifat alami
dan musiman seperti gelombang laut yang tinggi.
TABEL 3.2
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2007—2009
Provinsi 2007 2008 2009
Kalimantan Barat 12,9 11,1 9,3
Kalimantan Tengah 9,4 8,7 7,0
Kalimantan Selatan 7,0 6,5 5,1
Kalimantan Timur 11,0 9,5 7,7
Sumber : Badan Pusat Statistik
28. Tabel 3.3. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Barat Tahun 2010
3.1.4 Kondisi Ekonomi
Tabel 3.4. Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2004-2008
29. Tabel 5 memperlihatkan perkembangan kondisi makro ekonomi
Kabupaten Sambas. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2008
mencapai 5,56 persen atau mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun
2007 yang mencapai 5,38 persen. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) per kapita tahun 2008 sebesar Rp. 9,554 juta.
Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2008.
Struktur ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2008 sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 6 didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 43
persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29 persen dan sektor
industri pengolahan sebesar 11 persen. Sektor lain seperti konstruksi,
pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air
bersih, keuangan, real estate dan jasa perusahaan kontribusinya sangat kecil yaitu
antara 3-5 persen.
30. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Kabupaten
Sambas tahun 2006 ternyata tidak berdampak pada angka kemiskinannya yang justru
mengalami peningkatan menjadi 16,77 persen atau meningkat 1,67 persen dibanding
tahun 2005. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas
mengalami penurunan menjadi 14 persen.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yangdidasarkan pada riset
kepustakaan (library research).
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literasi atau
telaah pustaka (Library Research).Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan
cara mempelajari berbagai macam literatur artikel di situs-situs internet, buku,
majalah, dokumen, koran yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Sebagai sarana pendukung, penulis juga memperoleh data-data dari media internet
serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung
penelitian ini.
3.2.3 Teknik Analisa Data
Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah analisa kualitatif, yaitu
menggambarkan permasalahan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dimana
data yang diperoleh disusun kedalam karya tulis ini.
31. DAFTAR PUSTAKA
Sangaji, Anto. 2011 .Manifesto Komunis dan Teori Negara. IndoPROGRESS
Adi, Rukminto I., Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
2003.
Diakses 18 Desember 2013 07.00 PM http://www.google.com
Diakses 02 Desember 2013 07.30 PM
http://www.google.com/url?q=http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/
123456789/53308/BAB%2520IV%2520Gambaran%2520Umum%2520W
ilayah%2520Penelitian.pdf%3Fsequence%3D6&sa=U&ei=8ce
UtPtIIqriAeT2YG4DA&ved=0CBQQFjAE&usg=AFQjCNEbczurqQ9dBe
x8i1MCF7J4CJPhJg
