Provinsi Kepulauan Riau mengalami kendala dalam pengelolaan daerah kepulauan, perimbangan keuangan, dan pelayanan publik karena karakteristik geografis sebagai kepulauan. Kendala-kendala tersebut perlu ditangani dengan stimulus pemerintah pusat dan penambahan sumber dana serta kewenangan daerah yang jelas.
3. AKSES ANTAR WILAYAH
MENGGUNAKAN JALUR LAUT
DI INDONESIA MASIH
Karena adanya arus barang atau perdagangan
di daerah kepulauan riau masih terbilang
kurang serta minimnya sarana dan infrastruktur
pelabuhan, sehingga terjadi ketimpangan
antara beberapa daerah di Indonesia.
BELUM MAKSIMAL
4. KEPULAUAN RIAU ADALAH SEBUAH PROVINSI
DI INDONESIA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA
PULAU-PULAU DENGAN JUMLAH SEKITAR 2.408
PULAU BESAR DAN KECIL.
Yang mana 30% diantara pulau-pulau itu belum bernama dan belum
berpenghuni. Luas wilayahnya sebesar 252.601 km2 dengan sekitar
95% nya merupakan wilayah lautan, dan hanya sekitar 5% adalah
daratan. Secara keseluruhan wilayah kepulauan riau terdiri dari 4
kabupaten dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan atau desa.
Karena adanya hambatan geografis, demografis, dan transportasi
laut yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang
tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan,
mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian dan keterpencilan jika
dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya yang memiliki
aksesibilitas untuk memecahkan berbagai permasalahannya.
5. MENGAPA DAPAT TERJADI?
Hal ini biasanya disebabkan oleh muatan yang kurang, sehingga perusahaan pelayaran tidak
tertarik untuk datang mengangkut karena memang dirasa tidak menguntungkan bagi
usahanya. Meskipun pada dasarnya daerah terpencil tersebut memiliki banyak potensi akan
tetapi tetap saja akan tertinggal jika tidak ada transportasi yang memadai untuk mendukung
pengembangan potensi daerah tersebut. Pola operasi transportasi antar pulau dapat bersifat
internal (interaksi di dalam pulau), interaksi antar pulau kecil, dan interaksi pulau besar.
Angkutan laut perintis adalah angkutan diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh
angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Angkutan laut perintis yang
merupakan salah satu subsistem dari sistem angkutan laut nasional, diselenggarakan oleh
pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada perintis yang diambil dari
dana APBN dan disalurkan setiap tahun anggaran melalui DIPA.
6. SEBAGAI SUBSISTEM
DARI SISTEM
ANGKUTAN LAUT
NASIONAL,
ANGKUTAN
PERINTIS INI TIMBUL
SEBAGAI
KONSEKUENSI
LOGIS DARI:
Keadaan geografis Indonesia, dengan segala
kaitannya antara lain masih beragamnya tingkat
kemampuan di berbagai bidang kehidupan
masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis
tersebut.
Terbatasnya kemampuan angkutan laut nasional
dalam negeri secara komersial.
Kebijakan pemerintah dalam upaya pelaksanan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang
dinamis, pertumbuhan ekonomi dan keutuhan wilayah.
Pengoperasian angkutan perintis pada seluruh wilayah
perairan Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan
hal-hal yang sifatnya non komersial dalam rangka untuk
mengembangkan potensi di wilayah tersebut agar mampu
mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.
7. DI SAMPING ITU KRITERIA LAIN YANG
MENJADI LANDASAN POKOK DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PERINTIS ADALAH:
Daerah yang tidak dilayani oleh perusahaan
pelayaran yang mengoperasikan kapalnya
berdasarkan perhitungan ekonomis;
Daerah tersebut secara ekonomi belum
menguntungkan bagi penyelenggaraan pelayaran
angkutan laut;
Daerah miskin, tertinggal ataupun daerah dengan
tingkat pendapatan per kapita yang masih rendah.
8. BERIKUT BEBERAPA KENDALA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU SEBAGAI PROVINSI
BERBASISKAN KEPULAUAN:
Pengelolaan Daerah Kepulauan
1.
Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
dalam pengelolaan daerah kepulauan.
Pertama, sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan
tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni.
Kedua, keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan,
pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana
komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang
menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya.
Ketiga, terjadinya kegiatan ilegal dan penyelundupan,
kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan
berpotensi mengancam stabilitas keamanan.
9. BENTROKAN DALAM HAL PEMANFAATAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DALAM HAL PENANGKAPAN IKAN
Persinggungan pengelolaan sumber daya di wilayah laut
tidak hanya terjadi antar daerah otonom, tetapi juga terjadi
antara daerah otonom dengan pemerintah pusat terutama
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang bersifat
strategis. Beberapa fakta menunjukkan bahwa terjadi friksi
antar tingkat pemerintahan dalam hal pengelolaan sumber
daya laut. Misalnya dalam hal pengelolaan pelabuhan,
pemerintah daerah merasa pelabuhan yang berada didaerah
provinsi harus dikelola pemerintah daerah bukan oleh
pemerintah pusat. Akan tetapi batas pengelolaan sumber
daya di wilayah laut tidak ditafsirkan batas yuridisiksi seperti
dalam hal batas perbatasan negara.
10. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat
dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian
bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan
sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan
pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi
tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas
beban APBD, pembiayaan penyelenggaraaan pemerintahan dalam rangka pelaksaaan
asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka tugas pembatuan dibiayai atas beban anggaran tingkat
pemerintahan yang menugaskan.
2. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
11. PELAYANAN KESEHATAN
3. Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau
Permasalahan lain dalam bidang pelayanan kesehatan
adalah Standard Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan
tidak memperhitungkan biaya untuk menuju lokasi,
padahal di Kepri sebagai provinsi kepulauan untuk
mengakses fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang
besar karena faktor lokasi yang jauh.
Sebagai contoh ibu melahirkan di pulau kecil tidak
dapat ditangangi oleh puskesmas setempat dibawa
lewat kapal dengan biaya yang mahal ke tanjung
pinang terkadang lahir dikapal atau kadang tidak
tertolong karena jarak yang jauh dan infrastruktur yang
kurang memadai.
12. PELAYANAN PENDIDIKAN
Kepri sebagai provinsi kepulauan dalam melaksanakan
pelayanan pendidikan diantaranya adalah:
Sarana dan prasana pendidikan yang belum
memadai, bahkan dibeberapa lokasi pulau terpencil
belum terdapat fasilitas tersebut sehingga
menyulitkan penduduk untuk mengikutinya;
Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau dan
jarak yang jauh menyulitkan dalam pembangunan
pendidikan di daerah tersebut;
Masih mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak
terjangkau bagi masyarakat pesisir yang dominan
memiliki pekerjaan nelayan.
Jumlah guru baik secara kuantitas dan kualitas yang
masih sedikit.
1.
2.
3.
4.
13. PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN
Mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh provinsi
kepulauan seperti kendala pengelolaan daerah kepulauan,
kendala perimbangan keuangan pusat dan daerah serta kendala
pelayanan publik di daerah kepulauan yang berujung kepada
pembangunan daerah kepulauan yang mengalami hambatan.
Untuk itu maka dibutuhkan keberpihakan terutama dari
pemerintah pusat sebagai penguasa atau pemegang otoritas
kuasa eksekutif terutama dalam hal pemegang kuasa anggaran
dari Negara ini untuk dapat memberikan intervensi terhadap
kendalakendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama
terhadap kendalakendala ekonomi yang dihadapi oleh provinsi
daerah kepulauan.
Adanya berbagai
kelemahan sistem pasar
persaingan sempurna
seperti kecenderungan ke
arah monopoli, kurangnya
perhatian terhadap
kelompok kurang
beruntung, serta tidak
adanya perhatian terhadap
pemerataan menyebabkan
diperlukannya campur
tangan pemerintah.
14. KESIMPULAN
Provinsi Kepualaun Riau sebagai salah satu provinsi kepulauan, mengalami kendala harus dihadapi
oleh Provinsi Kepri, antara lain pertama, karateristik geografis provinsi kepulauan menyulitkan
pemerintah provinsi dalam melakukan pengelolaan terhadap daerah kepulauan. Kendala yang
kedua adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah lebih kongkrit adalah kurangnya sumber
dana penghasilan daerah yang untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
daerah, kekurangan ini terutama dirasakan dalam bentuk kecilnya DAU yang diterima oleh Kepri.
SARAN
Pada RUU Pembangunan Daerah Kepulauan harus memasukan; (a) pola pembangunan untuk wilayah
Indonesia harus mempertimbangkan karateristik daerah tersebut. (b) perlu stimulus dari pemerintah
pusat baik dalam bentuk bantuan infrastruktur untuk daerah kepulauan; (c) diperlukan tambahan
sumber dana baik dalam bentuk penambahan dana transfer, belanja sosial, dan modal untuk
mempercepat proses pembangunan di daerah kepulauan; (d) mengikutsertakan dan
memperdayakan peran serta masyarakat di daerah kepulauan; (e) dan terakhir perlu diatur secara
jelas mengenai kewenangan daerah kepulauan dalam mengelola daerah tersebut agar tidak
melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang terkait.
