Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PANDUAN KEGIATAN
QUICK COUNT IDENTIFIKASI
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2014
Direktorat Pengembangan Permukiman
Direktorat Jend...
PANDUAN PELAKSANAAN 1
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
2 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
PANDUAN PELAKSANAAN 3
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
4 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
PANDUAN PELAKSANAAN 5
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
6 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
PANDUAN PELAKSANAAN 7
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
8 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
PANDUAN PELAKSANAAN 9
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kemente...
10 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 11
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
12 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 13
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
14 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 15
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
16 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 17
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
18 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 19
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
20 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 21
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
22 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 23
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
24 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 25
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
26 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 27
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
28 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
PANDUAN PELAKSANAAN 29
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
30 PANDUAN PELAKSANAAN
Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kement...
Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

356 views

Published on

Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Buku panduan quick_count_identifikasi_kawasan_permukiman_kumuh_djck_2014

  1. 1. PANDUAN KEGIATAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2014 Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
  2. 2. PANDUAN PELAKSANAAN 1 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 PANDUAN QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2014 1. UMUM Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah melalukan upaya pemutakhiran data kumuh di Indonesia. Upaya pemutakhiran tersebut untuk menberikan dukungan data dan informasi yang akurat terkait rencana penanganan kumuh melalui pendekatan kawasan, yang mana penanganan yang dilakukan akan dapat mengurangi luasan kawasan kumuh yang ada (dari target 2014 sebesar 675 kawasan sudah ditangani sebesar 240 kawasan atau sebesar 67%) dan mendukung program MDGs (sebagai dukungan data tanpa kumuh tahun 2020). Untuk mendukung upaya pemutakhiran data kumuh tersebut diatas, diperlukan kegiatan survey identifikasi kawasan kumuh dengan justifikasi yang tepat dalam relevansinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dengan kriteria kumuh yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Namun, mengingat banyaknya kota-kota yang menjadi target data dan sempitnya waktu pelaksanaan pendataan, serta hasil pendataan yang perlu digunakan dalam waktu dekat, maka survey identifikasi kumuh yang akan dilakukan merupakan “Quick Count”, dengan tetap menjamin kualitas data dan informasi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selanjutnya agar kegiatan identifikasi kawasan permukiman kumuh dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, diperlukan suatu panduan pelaksanaan kegiatan. Buku panduan identifikasi kawasan kumuh ini adalah merupakan quick count terkait bagaimana melakukan survey
  3. 3. 2 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 identifikasi kawasan kumuh yang dilengkapi dengan informasi penjelasan lingkup data, penjelasan tahapan, penejelasan hasil dan SOP kegiatan. Tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh yang dilakukan ini merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum. Proses identifikasi dilakukan melalui pendekatan penyederhanaan proses dengan quick count tanpa mengeliminasikan substansi secara keseluruhan mengenai identifikasi kawasan permukiman kumuh yang terdapat pada Rapermen tersebut. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Buku panduan survey identifikasi kawasan kumuh ini bermaksud untuk membantu pelaksana tugas pendataan dan surveyor dalam melakukan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan jenjang yang direkomendasikan, sehingga tujuan dari kegiatan ini dalam mengasilkan produk data kawasan kumuh menurut standar teknis dan tupoksi Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat tercapai. 3. SASARAN Sasaran pokok dari buku panduan survey identifikasi kumuh adalah : 1) Pelaksana kegiatan dan surveyor dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar; 2) Memastikan target data dan informasi terpenuhi; 3) Produk data dan informasi terkait hasil identifikasi kawasan kumuh dapat dipergunakan untuk pemutakhiran data kumuh.
  4. 4. PANDUAN PELAKSANAAN 3 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 4. STRATEGI KEGIATAN Identifikasi kawasan kumuh ini merupakan quickcount, maka agar target waktu, target hasil dan kualitasnya dapat terpenuhi, maka diperlukan strategi pelaksanaan sebagai berikut : 1) Menggunakan kriteria-kriteria penetapan kumuh yang berorientasi ke aspek fisik; 2) Memaksimalkan data-data sekunder terkait informasi kumuh seperti peta citra, peta tata ruang, dan data-data awal kondisi kekumuhan; 3) Melakukan koordinasi dan diskusi untuk melakukan penyepakatan kriteria dan lokasi kumuh, termasuk didalamnya penyepakatan terkait jumlah lokasi, luasan lokasi, peta lokasi dan kualitas tingkat kekumuhan. 5. METODE DAN PENDEKATAN Metodologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan survey ini dengan menggunakan teknik criteria referrenced survey. Yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria survei dari komponen kekumuhan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya dan kemudian diikuti dengan referensi data kebenaran normatif yang bersumber pada hasil praktik di lapangan. 6. INFORMASI DASAR YANG DIPERLUKAN Informasi dasar yang dapat diperlukan dalam kegiatan ini mencakup. 1) Data Spasial RTRW a. Peta dasar Citra Satelit b. Peta Administrasi c. Peta Kawasan strategis d. Peta Perkotaan e. Peta Penggunaan Lahan f. Peta Sebaran Permukiman
  5. 5. 4 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 g. Peta Jumlah dan Kepadatan Penduduk h. Peta Jaringan Jalan i. Peta Jaringan Drainase j. Peta Jaringan Air Bersih k. Peta Jaringan Limbah dan Sanitasi l. Peta Jaringan Persampahan 3 2) Data SPPIP/RPKPP : a. Peta Kawasan Permukiman prioritas b. Peta Permukiman Padat c. Peta Potensi dan Permasalahan Permukiman 3) Data penetapan kawasan kumuh : a. Data SK Kumuh i. Lokasi Kumuh ii. Luas Kumuh b. Rekomendasi Hasil Studi atau Laporan terkait Kumuh 4) Data PPSP – Direktorat PPLP Data Kelurahan/Desa Rawan Sanitasi 5) Data Studi Direktorat PAM Data Kelurahan/Desa Rawan Air 6) Data Statistik BPS 7. SUBSTANSI PELAKSANAAN SURVEI Adapun secara substansi, quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh terdiri dari 2 proses, yaitu : 1) Tahapidentifikasi lokasi, yang meliputi: a. Identifikasi Satuan Permukiman; b. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan (Fisik); 2) Tahap penetapan lokasi, yang meliputi: a. Penilaian Daftar Lokasi;
  6. 6. PANDUAN PELAKSANAAN 5 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 b. Penentuan Klasifikasi; c. Penentuan Skala Prioritas; dan d. Penetapan SK Kepala Daerah. Secara skematis, tata caraquick count identifikasi kawasan permukiman kumuh dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Gambar 1 Skema Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh PERSIAPAN Satuan Perumahan1 01 IDENTIFIKASI SATUAN PERMUKIMAN KEGIATAN IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHAP IDENTIFIKASI 02 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN Kondisi Bangunan1 Kondisi Aksesibilitas2 Kondisi Drainase3 Pelayanan Air Minum4 Tingkat Kekumuhan1 Pengelolaan Sanitasi5 Pengelolaan Persampahan6 TAHAP PENETAPAN Skala Prioritas2 04 PENETAPAN LOKASI 03 PENILAIAN KEKUMUHAN SK Kepala Daerah1 Daftar Lokasi2 Peta Lokasi3 1) Identifikasi Satuan Permukiman Identifikasi satuanpermukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan obyek kajian yang difokuskan pada skala skala permukiman.Sesuai dengan pengertian dalam UU-PKP, maka satuan permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan (minimal dua satuan perumahan) yang mempunyai PSU. Pendekatan Pendekatan yang dilakukan melalui indikasi lokasi permukiman kumuh yang terdapat pada beberapa dokumen pembangunan pada kota/kabupaten.
  7. 7. 6 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Melalui identifikasi indikasi awal lokasi ini, maka akan diperoleh sebaran indikasi permukiman kumuh dalam suatu wilayah kabupaten dan kota sebagai obyek kajian quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada tahap selanjutnya. Adapun dokumen tersebut seperti : Tabel 1 Sumber Referensi Indikasi Awal Lokasi Permukiman Kumuh DOKUMEN JENIS DATA/INFORMASI SPPIP Permukiman kumuh prioritas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Permukiman kumuh SK Penetapan Permukiman Kumuh Permukiman kumuh PPSP Kel/desa rawan sanitasi Studi Dit. PAM - BPS Kel/desa rawan air Studi Pemutakhiran Dit. Bangkim Permukiman kumuh Studi Kota/Kab Terkait Kumuh Permukiman kumuh 2) Identifikasi Permasalahan Kekumuhan Identifikasi Permasalahan Kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi secara quick count. Identifikasi permasalahan kekumuhan dinilai berdasarkan pemenuhan terhadap kriteria dan indikator dengan merujuk pada pertimbangan pengertian permukiman kumuh secara yuridis di dalam undang-undang dan/atau peraturan, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Penilaian terhadap permasalahan kekumuhan ini dilakukan secara sederhana dengan melihat pada pemenuhan minimal satu indikator dari sebelas indikator penilaian pada kegiatan ini. Berikut ini merupakan kriteria dan indikator yang dipergunakan dalam identifikasi permasalahan kekumuhan:
  8. 8. PANDUAN PELAKSANAAN 7 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 2 Kriteria dan Indikator dalam Identifikasi Permasalahan Kekumuhan (Fisik) KRITERIA INDIKATOR Kondisi Bangunan Hunian Keteraturan Bangunan Hunian Kepadatan Bangunan Hunian Kelayakan Bangunan Hunian Kondisi Aksesibilitas Lingkungan Jangkauan Jaringan Jalan Kualitas Jaringan Jalan Kondisi Drainase Lingkungan Kejadian Genangan Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku Kualitas Sumber Air Minum/Baku Kecukupan Pelayanan Air Minum Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana Sanitasi Lingkungan Kondisi Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan Lingkungan a. Kondisi Bangunan Hunian Terdapat 3 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada kriteria kondisi bangunan hunian, yaitu keteraturan bangunan hunian, kepadatan bangunan hunian, dan kelayakan bangunan hunian. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi bangunan hunian sebagai berikut.
  9. 9. 8 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 3 Penjelasan Kriteria Keteraturan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Indikator Keteraturan Bangunan Penjelasan Parameter 1. Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda-beda tetapi memilikipola tipe yangjelas serta bentuk bangunan, dan walaupun tampak berbeda-beda tetapi memilikiketeraturan pola tertentu. 2. Ketidakteraturan bangunan dilihat dari orientasi, ukuran dan bentuk, sebagai contoh:  Bila orientasi bangunan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, misalnya tidak menghadap jalan, membelakangi sungai, dll  Bila orientasi bangunan cenderung menghambat pelayanan PSD Permukiman karena terhadang oleh bangunan lainnya (ketidakserasian pola blok hunian dan sarana )  Bila bangunan hunian berdiri diatas lahan dengan topografi kemiringan melebihi 15%  Bila jaringan jalan berkelok-kelok tidak menandakan struktur dan arah akses yang jelas  Bangunan berdiri diatas lahan kawasan lindung (catchment area), daerah buangan limbah pabrik, diatas lahan rawa tanpa pertimbangan syarat ekologis, lahan bantaran sungai, lahan dibawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet), dll 3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Analisis Peta Citra Satelit 3. Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000 Penilaian  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak teratur  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman teratur Catatan Dapat menyertakan proporsi dari bangunan hunian teratur atau tidak teratur (%)
  10. 10. PANDUAN PELAKSANAAN 9 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 4 Penjelasan Kriteria Kepadatan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Kriteria Kepadatan Bangunan Hunian Penjelasan Parameter 1. Kepadatan tinggi bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunan terhadap satuan luas (ha). 2. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Analisis Peta Citra Satelit 3. Analisis Peta Block Plan Kawasan Skala 1:5000 Penilaian  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan tinggi  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan sedang  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan rendah Catatan Informasi Tambahan Untuk Kota Metro & Kota Besar Kepadatan Bangunan tinggi (>300 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan sedang (250 - 300 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan rendah (<250 Unit/Ha) Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Bangunan tinggi (>250 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan sedang (200 - 250 Unit/Ha) Kepadatan Bangunan rendah (<200 Unit/Ha)
  11. 11. 10 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 5 Penjelasan Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian KRITERIA KONDISI BANGUNAN Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian Penjelasan Parameter 1. Persyaratan teknis bangunan ditentukan dengan melihat beberapa indikator sebagaimana diacu dalam indikator MDGs, yaitu:  Rumah tidak memenuhi luas lantai per kapita > 7,2 m2. Misalnya rumah yang dihuni 5 jiwa tidak memenuhi luas minimal 5x7,2 = 36 m2.  Jenis material atap, lantai dan dinding tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Misalnya lantai masih tanah atau dinding atau atap terbuat dari dedaunan, tidak dapat menahan hujan dan terik matahari, serta sirkulasi tata udara tidak sehat. 2. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi Observasi lapangan Penilaian  Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai < 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunianmemiliki dengan luas lantai > 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap dan dinding non permanen  Mayoritas bangunan hunianmemiliki material alas, atap dan dinding permanen
  12. 12. PANDUAN PELAKSANAAN 11 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 b. Kondisi Aksesibilitas Lingkungan Terdapat 2 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini pada kriteriakondisi aksesibilitas lingkungan, yaitu jangkauan pelayanan jaringan jalan, dan kualitas jaringan jalan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteriakondisi aksesibilitas lingkungan sebagai berikut. Tabel 6 Penjelasan Indikator Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Kriteria Jangkauan Pelayanan Jaringan Jalan Penjelasan Parameter 1. Jangkauan pelayanan jaringan jalan ditentukan dengan melihat jaringan jalan di dalam lokasi kajian, bila ada bagian dalam lokasi yang tidak terlayani maka cakupan layanan jaringan jalan belum memadai 2. Kemudahan pencapaian (aksesibilitas), jalan permukiman yang memberikan rasa aman, nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara bermotor dengan ketersediaan prasarana pendukung jalan (co. perkerasan, drainase, trotoar, rambu, lansekap, dll) 3. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan intra perumahan dalam satu satuan permukiman, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi lalu-lintas orang dan kendaraan secara aman dan sekaligus mendukung terciptanya perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman 4. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi Observasi lapangan Penilaian  Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai  Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai
  13. 13. 12 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 7 Penjelasan Indikator Kualitas Jaringan Jalan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Indikator Kualitas Jaringan Jalan Penjelasan 1. Kualitas jaringan jalan ditentukan dengan melihat kondisi permukaan jalan yang ada di lokasi kajian. Merujuk pada fungsi jaringan jalan/ kenyamanan pengguna jalan dan keselamatan/keamanan pengguna jalan 2. Hal ini tidak dipengaruhi oleh material penutupnya apakah beton, aspal, conblok, jerambah kayu, sirtu, dll. Dalam arti apapun materialnya bila kondisinya baik tidak menjadi masalah. 3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi Observasi lapangan Penilaian  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam keadaan rusak  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam keadaan baik c. Kondisi Drainase Lingkungan Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini pada kriteria kondisi drainase, yaitu genangan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi drainase sebagai berikut.
  14. 14. PANDUAN PELAKSANAAN 13 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 8 Penjelasan Indikator Kejadian Genangan KONDISI DRAINASE Indikator Kejadian Genangan Penjelasan 1. Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasi permukiman. Apakah di lokasi kajian terjadi genangan dengan:  tinggi lebih dari 30 cm (setinggi betis dewasa);  selama lebih dari 2 jam;  terjadi lebih dari 2 kali setahun. 2. Apabila genangan yang terjadi tidak lebih dari ketiga hal tersebut, maka masih dalam batasan toleransi. 3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Wawancara Penduduk 3. Data Sekunder terkait genangan Penilaian  Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman  Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadigenangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman d. Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku Terdapat 2 indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini pada kriteria kondisi pelayanan sumber air minum/baku, yaitu kualitas sumber air minum/baku, dan kecukupan pelayanan air minum/baku. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pelayanan sumber air minum/baku sebagai berikut.
  15. 15. 14 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 9 Penjelasan Indikator Kualitas Sumber Air Minum/Baku KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU Indikator Kualitas Sumber Air Minum/Baku Penjelasan 1. Kualitas air baku terlindungi ditentukan dengan melihat kondisi sumber air yang tersedia, yaitu kondisi warna (keruh), kondisi bau dankondisi rasa (asam, asin, payau, dll). 2. Sumber air baku yang tidak memenuhi dimaksud berasal dari non perpipaan seperti air permukaan (sungai, danau, setu, dll), dan air tanah/sumur tidak terlindungi. 3. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Wawancara Penduduk Penilaian  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau non perpipaan  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non perpipaan Tabel 10 Penjelasan Indikator Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU Indikator Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku Penjelasan 1. Kebutuhan pelayanan air baku ditentukan dengan melihat penggunaan air oleh individu dalam rumah tangga dapat menggunakan air untuk minum/konsumsi, mandi, dan cuci minimal 60 liter per orang per hari. 2. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Wawancara Penduduk Penilaian  Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)  Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci) Catatan Kebutuhan minimal air adalah 60 liter per orang per hari atau lebih, yaitu untuk kebutuhan minum/makan, mandi, dan cuci. Sebagai gambaran 60 liter sama dengan 15 galon atau sama dengan bak 1 m x 1m dengan kedalaman 6 cm.
  16. 16. PANDUAN PELAKSANAAN 15 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh pada kriteria kondisi pengelolaan air limbah, yaitu prasarana sanitasi lingkungan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pengelolaan air limbah sebagai berikut. Tabel 11 Penjelasan Indikator Prasarana Sanitasi Lingkungan KONDISI PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH Indikator Prasarana Sanitasi Lingkungan Penjelasan 1. Persyaratan teknis air limbah ditentukan dengan melihat apakah sistem pengelolaan air limbah pada lokasi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Kloset leher angsa terhubung dengan septik tank, atau  Sistem pengolahan komunal atau terpusat (Septik tank/ MCK Komunal). 2. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Penilaian  Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal  Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal Catatan Cakupan pelayanan MCK Komunal : 50-100 kk f. Kondisi Pengelolaan Persampahan Indikator dalam quick count identifikasi kawasan permukiman kumuh ini pada kriteria kondisi pengelolaan persampahan, yaitu pengelolaan persampahan lingkungan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi berdasarkan kriteria kondisi pengelolaan persampahan sebagai berikut.
  17. 17. 16 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 12 Penjelasan Indikator Pengelolaan Persampahan Lingkungan KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Pengelolaan Persampahan Lingkungan Penjelasan 1. Sistem persampahan pada lokasi tidak memenuhi ketentuan dengan melihat sistem pengangkutan sampah skala lingkungan (Gerobak/Angkutan Sampah) dengan frekuensi pengangkutan sampah dua kali seminggu; 2. Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian Sumber Referensi 1. Observasi lapangan 2. Wawancara Penduduk Penilaian  Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA  Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA 8. TAHAPAN PELAKSANAAN Sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu 6 hari untuk dapat melaksanakan kegiatan survey identifikasi kumuh disetiap kota dengan merujuk pada kegiatan pokok sebagai berikut : Hari 1 Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat Provinsi Hari 2 Koordinasi dan pendataan sekunder di tingkat kota/kabupaten Hari 2 Penyiapan regu/personil survey dan peralatannya sesuai lokasi Hari 3 Koordinasi dan Pendataan sekunder di Tingkat Kecamatan Hari 3-5 Survey Mikro di tingkat Kelurahan, RW dan RT Hari 5-6 Sinkronisasi hasil survey Berikut ini adalah panduan rinci mengenai jadwal pelaksanaan survei
  18. 18. PANDUAN PELAKSANAAN 17 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 Tabel 13 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Survei Lokasi NO KEGIATAN HARI PELAKSANAAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 TINGKAT PROVINSI 1 Melakukan koordinasi pelaksanaan survei pada Satker Cipta Karya Provinsi (Satker Randal, Satker PKP, dan Satker PBL) 2 Inventarisasi Data Sekunder dan Peta Melengkapi yang sudah disediakan oleh Tim Teknis Pusat 3 Inventarisasi Laporan SPPIP/RPKPP, dan Studi Kumuh atau data lainnya terkait kumuh Melengkapi yang sudah disediakan oleh Tim Teknis Pusat 4 Inventarisasi Stakeholder di Kab/Kota TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1 Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pada instansi Kab/Kota  Bappeda  PU Cipta Karya  Dinas Perumahan dan Permukiman  lainnya Dapat dilakukan koordinasi antar instansi melalui Bappeda Kab/Kota 2 Inventarisasi Data Sekunder dan Peta Melengkapi yang sudah disediakan oleh Tim Teknis Pusat 3 Inventarisasi laporan  Pendataan Kumuh  Studi Kumuh  Program Penanganan Kumuh 4 Mendapatkan kesepakatan awal terkait lokasi-lokasi
  19. 19. 18 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 NO KEGIATAN HARI PELAKSANAAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 kumuh  Kawasan  Kecamatan  Kelurahan/Desa  RW  Informasi mengenai delineasi dan karakteristik kumuh 5 Penyiapan surveyor dan peralatan survei sesuai lokasi TINGKAT KECAMATAN 1 Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan 2 Inventarisasi Data Sekunder dan Peta Melengkapi yang sudah disediakan oleh Tim Teknis Pusat 3 Mendapatkan informasi dan karakteristik lokasi- lokasi permukiman kumuh  Kelurahan/Desa  RW  Informasi mengenai delineasi dan karakteristik kumuh 4 Detail permasalahan fisik lingkungan permukiman TINGKAT KELURAHAN/DESA 1 Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan Pendampingan kegiatan oleh perangkat desa/kelurahan 2 Inventarisasi Data Sekunder, Peta, serta informasi dan karakteristik lokasi-lokasi permukiman kumuh  RW dan RT
  20. 20. PANDUAN PELAKSANAAN 19 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 NO KEGIATAN HARI PELAKSANAAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6  Luas, delineasi, demografi 3 Detail permasalahan fisik lingkungan permukiman melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi visual  Bangunan  Aksesibilitas  Drainase  Layanan Air Minum/Baku  Sanitasi Lingkungan  Persampahan Foto/Video/Catatan Wawancara atau Sketsa 4 Pemetaan lokasi, persebaran dan luasan permukiman kumuh  GPS  Plotting di peta Data Lokasi dan koordinat GPS 5 Penarikan kesimpulan hasil wawancara 6 Sinkronisasi hasil Catatan : Survey di tingkat lokasi keluarahan/desa dapat dibentuk tim survey kecil per keluarahan/desa, misalnya dengan memanfaatkan peran fasilitator atau BKM, dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan singkat tata cara kegiatan survey.
  21. 21. 20 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 LAMPIRAN FORM QUICK COUNT IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH INFORMASI UMUM LOKASI Nama Kawasan : Nama Kecamatan : Nama Kelurahan/Desa : Lingkup RW : Luas Kawasan : Tipologi/Karakteristik Jumlah Penduduk Kawasan : Jumlah KK : SKETSA/PETA LOKASI/PETA DASAR/ DELINIASI KAWASAN Koordinat
  22. 22. PANDUAN PELAKSANAAN 21 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 A. KONDISI FISIK BANGUNAN 1) Keteraturan Bangunan ORIENTASI BANGUNAN Bangunan membelakangi Sungai/Badan Air  Jika terdapat bangunan membelakangi sungai/badan air, sebutkan lingkup RW/RT:..... Bangunan tidak menghadap jalan  Jika terdapat bangunan tidak menghadap jalan, sebutkan lingkup RW/RT:..... UKURAN BANGUNAN Bangunan ukuran bervariasi  Jika terdapat bangunan dengan ukuran bervariasi, sebutkan lingkup RW/RT:..... LOKASI BANGUNAN Bangunan berdiri lahan yang tidak sesuai peruntukam   Topografi melebihi 15%  Di atas sempadan rawa/sungai/pantai/gambut  Di bawah Saluran Listrik Tegangan Tinggi  Kawasan lindung/fungsi ekologis PENILAIAN  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTIDAK TERATUR  Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukimanTERATUR CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  23. 23. 22 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 2) Kepadatan Bangunan KEPADATAN BANGUNAN DALAM UNIT/HA Kepadatan bangunan tinggi Kota Metro/Besar > 300 unit/Ha Kota Sedang/Kecil> 250 unit/Ha  Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang TINGGI, sebutkan lingkup RW/RT:..... Kepadatan bangunan sedang Kota Metro/Besar  251 - 299 unit/Ha Kota Sedang/Kecil201 - 249 unit/Ha  Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang SEDANG, sebutkan lingkup RW/RT:..... Kepadatan bangunan rendah Kota Metro/Besar <250 unit/Ha Kota Sedang/Kecil< 200 unit/Ha  Jika terdapat lokasi permukiman dengan kepadatan bangunan yang RENDAH, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan TINGGI  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan SEDANG  Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan RENDAH CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  24. 24. PANDUAN PELAKSANAAN 23 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 3) Kelayakan Bangunan Hunian LUAS LANTAI HUNIAN PER KAPITA Bangunan hunian lebih kecil dari 7,2 M2 per orang  Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata luas lantai bangunan lebih kecil dari 7.2 m2 per orang, sebutkan lingkup RW/RT:..... DAYA TAHAN MATERIAL BANGUNAN HUNIAN Material Bangunan tidak permanen Perlu mendapat perhatian mengenai kearifan lokal terhadap penggunaan materian bangunan (atap, alas, dan dinding)  Jika terdapat lokasi permukiman dengan rata-rata bangunan tidak permanen dari 7.2 m2 per orang, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai< 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai> 7,2 m2  Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen  Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding permanen CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  25. 25. 24 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 B. KONDISI AKSESIBILITAS 1) Jangkauan Jaringan Jalan JANGKAUAN PELAYANAN JARINGAN JALAN Lokasi permukiman tidak terlayani akses jaringan jalan  Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terlayani jaringan jalan memadai, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas lokasi permukimantidak terlayani jaringan jalan yang memadai  Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  26. 26. PANDUAN PELAKSANAAN 25 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 2) Kualitas Jaringan Jalan KUALITAS FISIK JARINGAN JALAN Kondisi ruas permukaan jaringan jalan lingkungan permukiman buruk Kondisi permukaan jalan dapat mengganggu fungsi jaringan jalan/ kenyamanan dan keselamatan/keamanan pengguna jalan  Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi jaringan jalan rusak, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan rusak  Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukimandalam keadaan baik CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  27. 27. 26 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 C. KONDISI DRAINASE Kejadian Genangan TINGGI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan setinggi 30 cm (eq. tinggi betis orang dewasa)  Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan setinggi 30 cm, sebutkan lingkup RW/RT:..... DURASI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan selama lebih 2 jam  Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan selama lebih dari 2 jam, sebutkan lingkup RW/RT:..... FREKUENSI GENANGAN Lokasi permukiman terjadi genangan dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam setahun  Jika terdapat lokasi permukiman yang mengalami genangan dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam setahun, sebutkan lingkup RW/RT:..... SUMBER GENANGAN Sumber genangan pada lokasi permukiman berasal : Rob Air Laut/Pasang Laut  Air Sungai/Danau/Rawa  Limpasan Air Hujan  PENILAIAN  Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman  Mayoritas lokasi permukiman tidak terjadi genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  28. 28. PANDUAN PELAKSANAAN 27 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 D. KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKU 1) Kualitas Sumber Air Minum/Baku KUALITAS FISIK AIR MINUM/BAKU Sumber air minum/baku rumah tangga pada lokasi permukiman berasal dari : PDAM  Sumbur Bor  Sumur Gali  Sungai/Danau/Setu  Laut  Lainnya: ......  Kualitas air minum/baku rumah tangga pada lokasi permukiman : Berwarna (keruh)  Berbau  Berasa (asam/asin/payau)  Jika terdapat lokasi permukiman yang kondisi air minum/baku buruk, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimantidak terlayani air minum/baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau non perpipaan  Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukimanterlayani air minum/baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non perpipaan CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  29. 29. 28 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 2) Kecukupan Pelayanan Air Minum/Baku PENGGUNAAN AIR MINUM/BAKU Penggunaan air baku pada rumah tangga dapat dipergunakan untuk : Konsumsi (masak/minum)  Mandi/Cuci  Jika terdapat lokasi permukiman yang tidak terpenuhi kebutuhan air untuk aktivitas rumah tangga, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)  Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci) CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  30. 30. PANDUAN PELAKSANAAN 29 Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 E. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH Prasarana Sanitasi Lingkungan PENGGUNAAN JAMBAN Jenis jamban rumah tangga pada lokasi permukiman menggunakan : Model Leher Angsa  Model Cubluk atau lainnya  Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman yang menggunakan jamban model cubluk, sebutkan lingkup RW/RT:..... PEMBUANGAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA Jenis pembuangan air limbah rumah tangga pada lokasi permukiman berupa : MCK + Septiktank Pribadi/Induvidual  MCK + Septiktank Komunal  Pembuangan air limbah pada sungai/danau/laut Jika terdapat rumah tangga pada lokasi permukiman yang membuang air limbah pada sungai/danau/laut, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal  Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat
  31. 31. 30 PANDUAN PELAKSANAAN Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum | 2014 F. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan Lingkungan KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN LINGKUNGAN Tidak terdapat TPS pada lokasi permukiman  Jika tidak terdapat TPS yang melayani pengelolaan persampahan pada lokasi permukiman, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN LINGKUNGAN Lokasi permukiman tidak terlayani sistem pengangkutan sampah domestik skala lingkungan (gerobak/angkutan sampah) dengan frekuensi pengangkutan dua kali seminggu dari tempat sampah individual menuju TPS dan/atau TPA  Jika terdapat rumah pada lokasi permukiman yang tidak terlayani pengangkutan persampahan skala lingkungan, sebutkan lingkup RW/RT:..... PENILAIAN  Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA  Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA CATATAN Catatan pengisian : 1. Setiap kolom diberi catatan “checklist” Jika sesuai karakteristiknya 2. Titik-titik diisi data singkat

×