Zakat & Pajak

1. Anggita Sari DIR
21112034
Frandes Rajagukguk
21112217
Inneke Sunarya
21112067
Irsya Rizkaliani
21112071
Muhammad Syahmi A
21112262
Putri Yulia R
21112050
Rivan Dachlan T
21112290
Rohmatul Marwijah
21112255
KELOMPOK 2

2. ZAKAT
&
PAJAK
Present

5. PENGERTIAN
ZAKAT
“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 164
(1999 : Pasal 1 ayat 2)
Yusuf Qardhawi (1999 : 34) mengartikan zakat dalam bukunya yang
dibagi menjadi dua yaitu menurut bahasa (lughah) dan menurut syara’
(hukum fikih).
UU
ISLAM

8. DASAR HUKUM ZAKAT
1. Al Qur’an
Nas al-qur’an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali
diulang sebutanya dengan memakai kata-kata sinonim denganya, yaitu
sodaqoh dan infaq. Ayat-ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan
diwajibkannya zakat antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 43, surat At-
Taubah ayat 103, surat Al-An’am ayat 141 dan surat An-Nuur ayat 56.
2. As-Sunnah
Dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah salah satunya adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, serta
hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra.

11. PENERIMA ZAKAT
Fakir
Miskin
Riqab
Gharimin
Sabilillah
Ibnu Sabil
Muallaf
Amil

14. JENIS-JENIS
ZAKAT
1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya
adalah pada bulan Ramadhan.
2. Zakat Harta (al-maal), yakni zakat yang dikeluarkan
karena telah diperolehnya suatu harta kekayaan.

17. SYARAT
ZAKAT Hak milik penuh (al-milku at-tam)
 Berkembang (an namaa’)
 Cukup nisbah
 Lebih dari kebutuhan pokok
 Bebas dari hutang
 Sudah satu tahun

20. BATASAN-BATASAN
ZAKAT
Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi dua syarat
seperti yang dikemukakan oleh Muhammad (2005 : 160),
yaitu :
a. Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang
diistilahkan dengan nisab.
b. Pemilik harta tetap memiliki se-nisab ini dalam masa satu
tahun penuh.

21. BATASAN-BATASAN
ZAKAT
Menurut April Purwanto (2009 : 14 - 37), batas minimum
terhadap barang atau harta yang dimiliki seperti :
1. emas dan perak
2. barang tambang dan harta karun
3. binatang ternak
4. produk pertanian
5. barang komersial dan industri

24. PENGERTIAN
PAJAKUU
ISLAM
“Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Undang-Undang No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
pada Pasal 1 ayat 1
Pajak dikenal dengan nama ُُ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ع‬ْ‫(ال‬Al-Usyr) atau ُُ‫س‬ْ‫ك‬َ‫م‬ْ‫(ال‬Al-Maks), atau bisa
juga disebut ُُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ي‬ ِ‫َّر‬‫ض‬‫(ل‬Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut
ُُ‫ج‬‫ا‬ َ‫َر‬‫خ‬ْ‫(ال‬Al Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-
pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

27. DASAR HUKUM PAJAK
UU
1. “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp“ :
Undang-undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-undang no.16/2000
2. "Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh“ : Undang-undang
No.7/1983, diubah dengan Undang-undang No. 17/2000
3. "Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN/PPn BM” : Undang-undang
No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000
4. "Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB“ : Undang-undang
No. 12/1985 diubah dengan Undang-undang No. 12/1994

28. DASAR HUKUM PAJAK
UU
5. "Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP“ :
Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No.
19/2000
6. "Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU
BPHTB“ : Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang
No. 20/2000
7. "Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP“ : Undang-undang No.
14/2002
8. "Undang-undang Bea Meterai/UU BM“ : Undang-undang No. 13/1985

29. DASAR HUKUM PAJAK
ISLAM
Hadist Riwayat Muslim :
Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita
bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan
(mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda;
“Pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan
apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi
setengahnya 10% (yaitu 5%)”

30. DASAR HUKUM PAJAK
ISLAM
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya.” (QS. al- Maidah: 2)
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan
rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS. an-Nisa’: 59)

33. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
a) Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-
benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak
diperoleh.
b) Pemungutan Pajak yang Adil.
c) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai
kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
d) Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.

36. JENIS-JENIS PAJAK
Menurut Golongan
Menurut Sifatnya
 Pajak Langsung, adalah jenis pungutan pemerintah secara langsung
dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.
 Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya boleh dipindah-
pindahkan kepada pihak lain.
 Pajak Subjektif, adalah pajak yang erat hubunganya dengan subjek
yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan
subjek pajak.
 Pajak Objektif, adalah pajak yang erat hubunganya dengan objek
yang dikenakan pajak.

37. JENIS-JENIS PAJAK
Menurut Lembaga Pemungutnya
 Pajak Negara/Pusat, adalah pajak yang diadministrasikan oleh
pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan,
yaitu Direktorat Jenderal Pajak.
 Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah, seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya.

38. JENIS-JENIS PAJAK
Menurut Islam
 Jizyah (Pajak Jiwa), Pajak yang dikenakan pada kalangan non
muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu
Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.
 Kharaj (Pajak Bumi dan atau hasil (baca:tanaman)), Kharaj (pajak
tanah) yang dipungut kepada nonmuslim ketika khaibar ditaklukan,
jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi.
 Ushr (Pajak Perdagangan/bea cukai), Ushr adalah bea impor yang
dikenakan kepada semua pedagang.

41. PERBEDAAN ZAKAT & PAJAK
PEMBEDA ZAKAT PAJAK
Pengertian Suci, Berkah Kewajiban, tanggungan
Sumber Al Qur’an, As Sunnah Undang-Undang suatu negara
Batasan
Berlaku bagi setiap muslim yang telah
mencapai nisab tanpa memandang di
negara mana ia tinggal,
Hanya berlaku dalam batas garis
teritorial suatu negara saja.
Subjek Muslim (Muzzaki)
Muslim dan Non-Muslim (seluruh)
(Wajib Pajak)
Batasan Objek Nishab PTKP
Sifat Mengikat Memaksa
Tujuan
Ibadah yang diwajibkan kepada umat
sebagai tanda bersyukur kepada Allah
dan mendekatkan diri kepadanya.
Sebagai bentuk kewajiban warga
kepada negaranya.
Status Hukum Allah SWT Negara

42. PERBEDAAN ZAKAT & PAJAK
PEMBEDA ZAKAT PAJAK
Syarat
Kelebihan dari kebutuhan pokok, tidak
punya hutang dan harus mencapai
nisab tertentu bagi sebagian zakat
Ditarik dari orang miskin yang
berada dibawah batas kecukupan
dan sama saja apakah dia punya
hutang atau tidak.
Sasaran
8 golongan ashnaf/Mustahik, yaitu
fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab,
gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah
(QS. At-Taubah: 60)
Seluruh sektor kehidupan publik.
Untuk membangun infrastruktur,
lain waktu untuk program
pendidikan, atau untuk membayar
pokok dan bunga pinjaman.
Pengelola
Badan Amil Zakat/Lembaga Zakat
Lainya. (baca : langsung=sesama
muslim)
Direktorat Jenderal Pajak

43. PERBEDAAN ZAKAT & PAJAK
PEMBEDA ZAKAT PAJAK
Ketentuan
kadar dan
nishab
Tidak akan berubah dengan adanya
perubahan situasi dan kondisi.
Hukum zakat harta mempuyai ciri
tetap, pasti dan tidak terpengaruh
oleh lingkungan, waktu dan kondisi.
Mengalami perubahan sesuai
dengan situasi dan kondisi.
Karena undang-undang pajak
berubah dan mengalami perbaikan
sejalan dengan hari dan waktu.
Konsep
Menghubungkan Antara kaum fakir
dengan orang kaya.
Mengakibatkan sifad hasad dan
kebencian antara manusia secara
umum dan Antara donator dengan
instansi perpajakan secara khusus.
Sanksi Pahala dari Allah SWT Dari Negara
Niat Didahului niat Tidak didahului niat
Penghitungan
Dipercayakan kepada muzzaki dan
adanya amilin (petugas zakat)
Self Assesment System. Wajib
Pajak menghitung sendiri besarnya
pajak terutang melalui penyampaian
SPT

46. PERSAMAAN ZAKAT & PAJAK
Bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan, dan ada
sanksi jika mengabaikannya.
Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai
optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya.
Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu
penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
Zakat dan pajak dikelola oleh Negara pada pemerintahan Islam.

50. 1
2
Tidak sedikit masyarakat
yang masih bingung
mengenai dua hal (Zakat &
Pajak) ini.
Pada prinsipnya, baik pajak
maupun zakat memiliki persamaan
yaitu tujuan yang sama untuk
menyelesaikan masalah ekonomi
dan keduanya telah diatur agar
dapat dikelola menurut cara yang
dianggap tepat untuk mencapai
tujuan adil.

51. 3
4
Secara mendasar pajak sendiri
berumur lebih muda daripada zakat,
zakat sudah dikenal jauh sebelum
sistem perpajakan masuk ke
Indonesia.
Sebuah sistem yang
merupakan konsekuensi logis
dari Du Contract Sosial atau
Perjanjian Sosial hasil
pemikiran JJ. Rousseau.

52. 6
5
Di Indonesia, praktik
perpajakan yang berlaku
telah menempatkan Zakat
sebagai unsur yang tidak
dipisahkan dalam
pemenuhan kewajiban
perpajakan para wajib
pajak.
Perbedaan yang
paling pokok
antara Pajak dan
Zakat adalah
sumber perintah
pelaksanaanya.

54. 21112040 Arsista
Upaya pemerintah untuk tidak terjadi pembayaran ganda antara
pajak dan zakat ?
21112140 Lastry
Boleh tidak membayar pajak dengan niat zakat? Perbedaan
mendasar aturari segi sistem dan tat
21112087 Tusnia
Bolehkah membayar zakat fitrah di luar waktu yang ditentukan?
Kalau ibu yang sedang mengandung, haruskah dizakati?
21112092 Dewi J
Pengaplikasian zakat dan pajak dalam syariah?
1
2
3
4

55. 21112060 Denis A
Kalau sudah bayar zakat sudah termasuk pajak belum?
21112220 Albert S
Pemungut pajak, haram?
21112284 Santi
Bagaimana prosenya zakat mengurangi pajak?
21112
5
6
7
8

56. 21112
21112
21112
21112
+
+
+
+

57. THANK YOU