Dokumen tersebut merangkum roadmap peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, hingga pemindahtanganan BMN/BMD. Beberapa peraturan kunci yang diuraikan antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD, dan Permend
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai acuan perhitungan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran, yang masing-masing diatur fungsi dan penggunaannya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan aset dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut mengatur mengenai ruang lingkup barang milik negara/daerah, siklus pengelolaannya, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya, serta bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Salah satu bent
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan dan pelestarian sumber daya laut.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005-2025. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangungan Kota Probolinggo selama 20 tahun ke depan dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan.
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015. RPJM Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan RPJP Daerah. RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, strategi, program SKPD dan lintas SKPD, serta rencana kerja unt
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai acuan perhitungan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran, yang masing-masing diatur fungsi dan penggunaannya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan aset dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut mengatur mengenai ruang lingkup barang milik negara/daerah, siklus pengelolaannya, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya, serta bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Salah satu bent
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan dan pelestarian sumber daya laut.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005-2025. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangungan Kota Probolinggo selama 20 tahun ke depan dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan.
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015. RPJM Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan RPJP Daerah. RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, strategi, program SKPD dan lintas SKPD, serta rencana kerja unt
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur penyempurnaan ketentuan teknis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan belanja negara yang lebih efektif dan efisien.
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara terpadu dan efisien. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan perbatasan negara serta instrumen perencanaan seperti rencana induk, rencana aksi, dan matrik rencana aksi yang perlu disinkronisasi untuk mencap
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan badan layanan umum daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang se
Dokumen tersebut membahasakan tatacara pengurusan aset alih kerajaan oleh kementerian dan jabatan kerajaan. Ia menyediakan panduan menyeluruh berkaitan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan dan kehilangan aset. Dokumen ini juga menetapkan peranan dan tanggungjawab pegawai pengawal dan unit pengurusan aset
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
PMK baru ini mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan menyempurnakan kaidah penganggaran dan mencantumkan prinsip belanja berkualitas."
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
SOP ini mengatur tentang penatausahaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. SOP ini menjelaskan tentang dasar hukum, prosedur penginputan data barang inventaris ke dalam aplikasi SIMAK BMN, pembuatan berbagai laporan, dan pengiriman data ke instansi terkait. Tujuan SOP ini adalah untuk menginventarisasi dan menatausahaan barang milik negara secara teratur dan akuntabel.
1. TUGAS MANAJEMEN ASET
ROADMAP PERATURAN TERKAIT
PENGELOLAAN BMN/BMD
MULAT DESTAWAN
C1G014012
2. Roadmap Pengelolaan BMN
UU No 17/2003
Tentang Keuangan
Negara
UU No 1/2004
Tentang
Perbendaharaan
Negara
UU No 15/2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tangggung Jawab
Keuangan Negara
Perencanaan dan
Penganggaran BMN
Pengadaan BMN
Penggunaan dan
Pemanfaatan BMN
Penilaian BMN
PP 6/2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Penghapusan BMN
Pemusnahan BMN
Pemindahtanganan
BMN
PP 38/2008 Tentang
Perubahan Atas PP
6/2006
PP 27/2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
1. UU APBN Tiap Tahun
2. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP
3. PMK No 150/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN
4. PMK 226/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN
5. PMK-248/2011 Tentang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Perpres Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Pengadaan
barang dan Jasa
Pemerintah
1. PMK-78 /2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan BMN
2. PMK-164/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan BMN Dalam
Rangka Penyediaan
Infrastruktur
3. PMK-29/2010 Tentang
Penggolongan dan
Kodifikasi Barang
PMK-96/2007 Tentang Tata Cara
Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan
BMN
1. PMK-02/2008 Tentang Penilaian BMN Sebagaimana Telah diubah Melalui PMK-
179/2009
2. PMK-109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan
Pelaporan Dalam Rangka PenertibanBMN
3. PMK-01/2013 Tentang Penyusutan BMN Beruoa Aset Tetap pada entitas
Pemerintah Pusat
4. PMK-59/2013 Tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset tetap pada
Pemerintah Pusat
5. KMK-94/2013 TentangModul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat Sebagaimana Telah Diubah Melalui KMK-145/2014
6. PMK-102/2009 Tentang Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka
Penyusunan LKPP
7. Perdirjen Nomor 07/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN
Dalam Rangka Peny. Laporan BMN dan LKPP
8. SKB Perdirjen DJKN Nomor 57/2010 dan Perdirjen Perben Nomor 174/2010
Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN
1. PMK-96/2007 Tentang Tata
Cara Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan,
dan Pemindahtanganan
BMN
2. PMK Nomor 50/2014
Tentang Penghapusan BMN
1. Penatausahaan BMN PMK-120/2007
Tentang Penatausahaan BMN; PMK-250/2011
Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Tidak Digunakan Untuk
Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi
Kementerian/Lembaga; PMK-97/2007 Tentang
Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang
2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN KMK-
21/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan
PemeliharaanBMN di Lingkungan Kemenkeu
3. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian
BMN PMK 244/2012 Tentang Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan
Pengendalian (Wasdal) BMN; KMK-
271/2011Tentang Pedoman Pelaksanaan TL Hasil
Penertiban BMN pada K/L Sebagaimana Telah Diubah
MelaluiKMK-403/2013;
Perdirjen KN PER-03/2013 Tentang Juknis
Wasdal BMN Oleh Pengelola Barang
PMK Nomor 50/2014
Tentang Penghapusan
BMN
3. Roadmap Pengelolaan BMD
Permendagri No
17/2007 Tentang
Pengelolaan
Teknis
Pengelolaan BMD
PP
56/2005
Tentang
Sistem
Informasi
Keuanga
n Daerah
UU No
17/2003
Tentang
Keuangan
Negara
UU No
1/2004
Tentang
Perbendahar
aan Negara
UU No 15/2004
Tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tangggung Jawab
Keuangan Negara
PP
57/2005
Tentang
Hibah
Kepada
Daerah
Permendagri No
13/2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah
Diubah Menjadi
Permendagri Nomor
21/2011
PP
58/2005
Tentang
Pengelola
an
Keuanga
n Daerah
PP 23
Tahun
2005
Tentang
Pengelola
an
Keuanga
n BLU
PP
6/2006
Tentang
Pengelola
an
Barang
Milik
Negara/D
aerah
PMK Nomor
91/2007 Tentang
Bagan Akun
Standar
PMK Nomor
171/2007
Tentang Sistem
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor 24/2006
Tentang
Pelaksanaan
Penyusunan
Laporan
Keuangan KL
4. Roadmap Pengelolaan BMD
UU No 17/2003
Tentang Keuangan
Negara
UU No 1/2004
Tentang
Perbendaharaan
Negara
UU No 15/2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tangggung Jawab
Keuangan Negara
Perencanaan dan
Penganggaran BMD
Pengadaan BMD
Penggunaan dan
Pemanfaatan BMD
1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negaradari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka
Pelaksanaan otonomi Daerah;
Bab
IX Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
2. Pembinaan, pengawasan dan
Pengendalian BMD Bab XIII Permendagri
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan BMD
Penilaian BMD
PP 6/2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Bab XI Permendagri
Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan
BMD
Penghapusan BMD
Pemusnahan BMD
Pasal 55 Permendagri
Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan
BMD
Pemindahtanganan
BMD
PP 38/2008 Tentang
Perubahan Atas PP
6/2006
PP 27/2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
1. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP
2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
3. Bab III Permendagri No 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
1. Perpres Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Pengadaan
barang dan Jasa
Pemerintah
2. Bab IV Permendagri No
17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
Bab VI dan VIII
Permendagri 17
Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
Bab X Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
Bab XII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD