02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptxPrimaRendra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait analisis PNBP pertambangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur PNBP, pemeriksaan PNBP, harga patokan batubara, iuran tetap, royalti, dan analisis laporan keuangan dan data produksi pertambangan.
Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
SOP ini mengatur tentang penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. Dokumen ini menjelaskan prosedur penetapan status penggunaan BMN, dasar hukum, ketentuan mengenai dokumen pendukung, format-format surat yang diperlukan, serta batasan nilai BMN berdasarkan tingkat instansi yang berwenang menetapkan status penggunaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo. Pajak ini dikenakan kepada orang atau badan yang mengambil mineral dan batuan tertentu secara komersial. Objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak dijelaskan serta tarifnya 20-25% tergantung jenis barangnya. Wajib pajak harus mengisi SPTPD dan membayar pajaknya ke bank yang ditentukan.
02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptxPrimaRendra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait analisis PNBP pertambangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur PNBP, pemeriksaan PNBP, harga patokan batubara, iuran tetap, royalti, dan analisis laporan keuangan dan data produksi pertambangan.
Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
SOP ini mengatur tentang penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. Dokumen ini menjelaskan prosedur penetapan status penggunaan BMN, dasar hukum, ketentuan mengenai dokumen pendukung, format-format surat yang diperlukan, serta batasan nilai BMN berdasarkan tingkat instansi yang berwenang menetapkan status penggunaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo. Pajak ini dikenakan kepada orang atau badan yang mengambil mineral dan batuan tertentu secara komersial. Objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak dijelaskan serta tarifnya 20-25% tergantung jenis barangnya. Wajib pajak harus mengisi SPTPD dan membayar pajaknya ke bank yang ditentukan.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
Perbedaan pengertian pajak dan PNBP terletak pada: 1) sumbernya dan 2) tingkat pelayanan dari pemerintah. Kawasan Konservasi Perairan Nasional walaupun sebagai wilayah yang dilindungi namun tetap memiliki peluang untuk menghasilkan PNBP. Ada 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Indonesia ini yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dasar hokum dari penarikan PNBP dari pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pertambangan mineral dan batubara. Subjek pajak wajib mendaftarkan atau memperbarui data objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan lampirannya serta melampirkan dokumen pendukung seperti rencana kerja dan anggaran. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan yang terletak di wilayah pertambangan dan digunakan unt
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, bentuk usaha, persyaratan perizinan, dan tata cara memperoleh izin termasuk proses verifikasi lapangan dan rekomendasi dari dinas terkait sebelum penerbitan izin.
Aturan baru pertambangan mineral dan batubara mewajibkan perusahaan melakukan divestasi saham minimal 41% secara bertahap dan melakukan pengolahan mineral sesuai batasan minimum di dalam negeri sebelum diekspor. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia dan mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
Perbedaan pengertian pajak dan PNBP terletak pada: 1) sumbernya dan 2) tingkat pelayanan dari pemerintah. Kawasan Konservasi Perairan Nasional walaupun sebagai wilayah yang dilindungi namun tetap memiliki peluang untuk menghasilkan PNBP. Ada 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Indonesia ini yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dasar hokum dari penarikan PNBP dari pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pertambangan mineral dan batubara. Subjek pajak wajib mendaftarkan atau memperbarui data objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan lampirannya serta melampirkan dokumen pendukung seperti rencana kerja dan anggaran. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan yang terletak di wilayah pertambangan dan digunakan unt
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, bentuk usaha, persyaratan perizinan, dan tata cara memperoleh izin termasuk proses verifikasi lapangan dan rekomendasi dari dinas terkait sebelum penerbitan izin.
Aturan baru pertambangan mineral dan batubara mewajibkan perusahaan melakukan divestasi saham minimal 41% secara bertahap dan melakukan pengolahan mineral sesuai batasan minimum di dalam negeri sebelum diekspor. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia dan mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri.
2. Dasar Hukum
UU No. 20/1997 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU No. 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU No. 4 / 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 55/2005 ttg Dana Perimbangan
PP No. 22/2005 ttg Pemeriksaan PNBP
PP No. 29/2009 ttg Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan
Penyetoran PNBP Terutang
PP No. 09/2012 ttg Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KESDM
Kontrak Karya (KK)
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
3. Surat Edaran Dirjen
Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara No 04 Tgl 4 Juli 2013
tentang Optimalisasi PNBP
Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara No 05 Tgl 4 Juli 2013
tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan Pemasaran terhadap para
pemegang IUP
4. Bentuk Usaha
Pertambangan Umum
Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
IUPK Pengolahan dan Pemurnian
IUPK Pengangkutan dan Penjualan
Kontrak Karya (KK)
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B)
5. Jenis PNBP Sumber Daya
Alam Pertambangan Umum
Iuran Tetap/Landrent/Deadrent
Iuran Produksi (Royalti)
Penjualan Hasil Tambang
10 % dari Keuntungan Bersih (Khusus untuk
IUPK) :
- 4% Pemerintah Pusat
- 6% Pemerintah Daerah
7. Tarif Iuran Tetap
No. Tahapan Izin Tarif dan Pengenaan
Penerimaan Iuran Tetap dari Izin Usaha Pertambangan
PP No. 9/2012
1. IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
(Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan) US$ 2.00/Hektar/Tahun
2. IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara US$ 4.00/Hektar/Tahun
(Konstruksi dan Penambangan)
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
a) Mineral Bukan Logam dan Batuan US$ 1.00/Hektar/Tahun
b) Mineral Logam dan Batubara US$ 2.00/Hektar/Tahun
8. Tarif
Iuran
Produksi
C. Penerimaan dari iuran produksi/ royalti:
1. Batubara (open pit) dengan tingkat
kalori (Kkal/kg, airdried basis):
a) ≤ 5.100 Per ton 3,00% dari harga jual
b) > 5.100 – 6.100 Per ton 5,00% dari harga jual
c) > 6.100 Per ton 7,00% dari harga jual
2. Batubara (underground) dengan tingkat
kalori (Kkal/kg, airdried basis):
a) ≤ 5.100 Per ton 2,00% dari harga jual
b) > 5.100 – 6.100 Per ton 4,00% dari harga jual
c) > 6.100 Per ton 6,00% dari harga jual
3. Gambut Per ton 3,00% dari harga jual
4. Batuan aspal Per ton 3,75% dari harga jual
5. Air raksa Per kg 3,75% dari harga jual
6. Alumina Per ton 3,00% dari harga jual
7. Aluminium Per ton 3,00% dari harga jual
8. Antimonit Per kg 4,50% dari harga jual
9. Barit Per ton 3,25% dari harga jual
10. Bauksit Per ton 3,75% dari harga jual
11. Berilium Per ton 2,00% dari harga jual
12. Bijih besi Per ton 3,00% dari harga jual
13. Pasir besi Per ton 3,75% dari harga jual
14. Sponge iron/pig iron Per ton 2,50% dari harga jual
15. Bismuth Per kg 4,50% dari harga jual
16. Cadmium Per ton 3,00% dari harga jual
17. Cesium Per ton 1,50% dari harga jual
18. Dysprosium Per ton 1,50% dari harga jual
19. Emas Per kg 3,75% dari harga jual
20. Erbium Per ton 3,00% dari harga jual
PP No. 9 TAHUN 2012
11. Tata Cara Perhitungan
Kewajiban PNBP
Iuran Tetap (Landrent/Deadrent)
Luas wilayah berdasarkan SK IUP /KK/PKP2B
Tarif berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012 /KK/PKP2B
Iuran Produksi (Royalti)
Penjualan = Tonase x Harga Jual (invoice/PEB)
Tarif berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012 /KK/PKP2B
Kewajiban Iuran Tetap = Luas wilayah x Tarif
Kewajiban Iuran Produksi = Penjualan x Tarif
12. Tata Cara Pembayaran
Kewajiban PNBP
Iuran Tetap dibayar paling lambat 30 hari setelah tanggal SK IUP atau
Ulang Tahun SK IUP setiap tahunnya
Iuran Produksi dibayar paling lambat 30 hari setelah transaksi/pengapalan
dalam mata uang Rupiah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui
Bank Persepsi atau POS
dalam mata uang US$ Transfer ke Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) No. 600.502.411.980 pada Bank Indonesia
Iuran Tetap Kode Akun 421311
Iuran Produksi Kode Akun 421312
Penjualan Hasil Tambang Kode Akun 423113
15. Contoh Perhitungan
Iuran Tetap
PT A memulai tahapan Operasi Produksi pada
tanggal 3 April 2012 melalui SK Bupati No.
03/ESDM OP/04/2012 dan dengan luas wilayah
2.500 Ha. Berapakah Iuran Tetap yang harus
dibayar? kapan jatuh tempo pembayaran?
Kewajiban Iuran Tetap PT A = US$ 4 x 2.500
= US$ 10.000
Jatuh Tempo Pembayaran tanggal 2 Mei 2012
