Materi sosialisasi pergub HDA dan perubahannya terkait perubahan regulasi dan standar ikutannya.

1. Kendal, 18 April 2018

2. DASAR HUKUM
1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
◦ Pasal 2 ayat (2)  Pajak air tanah merupakan jenis pajak
kabupaten/kota
◦ Pasal 69 ayat (4)  Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran CC
(Urusan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Provinsi):
 Penetapan nilai perolehan air tanah.
 Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.
 Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan
izin pengusahaan air tanah.
3. PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah:
◦ Pasal 8 ayat (5)  Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah
Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
◦ Pasal 8 ayat (6)  Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Nilai
Perolehan Air yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. 4. Permen ESDM No. 20/2017 tentang Pedoman Penetapan
Nilai Perolehan Air
5. Permen ESDM No.2/2017 tentang Cekungan Air Tanah di
Indonesia
o Pasal 4 huruf a → Cekungan Air tanah Dalam Wilayah
Provinsi
6. Permendagri No.71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Air Minum
7. Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air
Tanah di jawa Tengah

4. Kondisi & Permasalahan Air Tanah
Provinsi Jawa Tengah
 Ketidakmampuan air permukaan sebagai penyedia air baku/air bersih
 Eksploitasi air tanah semakin intensif , tidak seimbang secara siklus
hidrologis.
 Berbagai dampak negatif eksploitasi air tanah :
 Turunnya muka air tanah
 Penurunan kualitas air
 Intrusi air laut di wilayah pantai
 Land subsidence
 Berkurangnya daerah imbuhan, bertambahnya zona air tanah kritis dan
rusak di beberapa cekungan (Semarang-Demak, Kudus, Boyolali-
Karanganyar, Pekalongan-Pemalang).
 Banyaknya titik sumur tak berizin.
 Kurangnya kesadaran pemakai air tanah dalam melakukan konservasi
 Peraturan Bupati/Walikota di Jawa Tengah terkait Nilai Perolehan Air
tanpa mengacu Peraturan Gubernur Jawa Tengah banyak yang dibatalkan
Kemendagri.

5. MAKSUD DAN TUJUAN PERGUB HDA
MAKSUD: SEBAGAI DASAR UNTUK
MENETAPKAN HDA
TUJUAN: SEBAGAI DASAR UNTUK
MENGHITUNG NPA

6. RUANG LINGKUP PERGUB HDA
1. Harga Dasar Air (HDA)
2. Komponen Kompensasi
Pemulihan (KKP)
3. Pengelompokan KKPP
(Komponen Kompensasi
Peruntukkan dan Pengelolaan)
4. Pembagian Wilayah HDA
5. Perhitungan NPA

7. HARGA DASAR AIR (HDA)
1. Penghitungan besaran HDA berpedoman pada
Kepmen ESDM No. 1451.K/10/MEM/2000 ttg
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah
Tanah dan Permen ESDM RI No. 20 tahun 2017
ttg Pedoman Penetapan NPA.
2. Besaran HDA = HAB x FNA.
3. Harga Air Baku (HAB) = Biaya Investasi
(pembuatan sumur produksi ditambah biaya
operasional selama umur produksi) dibagi
volume pengambilan air selama umur produksi.
4. Faktor Nilai Air (FNA) = 60% dari Bobot Nilai
Komponen Sumber Daya Alam dan 40% dari
Bobot Peruntukan dan pengelolaan.

8. Bobot Sumberdaya Alam Bobot
Potensi besar dan risiko dampak pengambilan
tinggi
9
Potensi besar dan risiko dampak pengambilan
menengah
4
Potensi besar dan risiko dampak pengambilan
rendah
1
Bobot Peruntukan Bobot
Sosial / Non Niaga 1
Niaga Kecil 2
Industri Kecil dan Menengah 3
Niaga Besar 4
Industri Besar 5

9. CONTOH PERHITUNGAN HDA

10. KKP (KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN)
KKP (Komponen Kompensasi Pemulihan)
 merupakan dampak lingkungan
sebagai akibat pengambilan air tanah,
sehingga timbul biaya pemulihan secara
progresif berdasarkan volume
pengambilan air tanah:
0 – 100 m3
101 – 500 m3
501 – 1.000 m3
1.001 – 2.500 m3
2.501 – 5.000 m3
5.001 – 10.000 m3
Lebih 10.000 m3

11. KKPP (Komponen Kompensasi Peruntukan dan
Pengelolaan)  Menjamin prioritas peruntukan
penggunaan air tanah
a. Sosial/non niaga;
b. Niaga kecil;
c. Industri kecil dan menengah;
d. Niaga besar; dan
e. Industri besar.
a. Sosial/non niaga, meliputi:
 Asrama;
 Rumah Sakit Pemerintah;
 Lembaga Pendidikan;
 Terminal Bus;
 Pasar;
 Real Estate; dan
 Kelompok Usaha lain yang sejenis;
KKPP (KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN
DAN PENGELOLAAN)

12. b. Niaga Kecil, meliputi:
 warung/rumah makan;
 kantor swasta;
 rumah sakit swasta;
 poliklinik;
 laboratorium;
 penginapan/mes/apartemen;
 night club;
 bar;
 panti pijat;
 salon;
 service station;
 bengkel;
 warung air;
 kolam renang;
 tempat hiburan;
 usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 pergudangan;
 perikanan;
 tambak;
 lapangan golf;
 pasar tradisional;dan
 kelompok usaha lain yang sejenis.

13. c. Industri Kecil, meliputi :
 industri rumah tangga;
 pabrik es;
 karoseri;
 perakitan;
 pengepakan;
 Percetakan;
 pengecoran logam;
 Furniture; dan
 usaha kelompok lain yang sejenis.
d. Niaga Besar, meliputi :
 hotel berbintang;
 motel;
 restoran;
 jalan tol;
 mall/pasaraya;
 pelabuhan angkutan kereta api;
 kelompok usaha lain yang sejenis.

14. e. Industri Besar, meliputi:
 industri tekstil;
 printing;
 pengolahan;
 garmen;
 makanan;
 minuman;
 air dalam kemasan;
 rokok;
 kertas;
 peleburan besi;
 keramik;
 cat;
 kosmetik;
 dan kelompok usaha lain yang sejenis.

15. PEMBAGIAN WILAYAH HDA
1. Didasarkan Pd Potensi Dan Resiko Dampak Dari
Pengambilan Air Tanah
a.Wilayah A adalah Potensi besar atau
kecil dan risiko dampak pengambilan
tinggi;
b.Wilayah B adalah Potensi besar atau
kecil dan risiko dampak pengambilan
menengah; dan
c.Wilayah C adalah Potensi besar atau
kecil dan risiko dampak pengambilan
rendah.

16. 2. Didasarkan Pd Pembagian Wilayah
a. Wilayah A: Kota Semarang, Kota Tegal, Kota
Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Demak;
b. Wilayah B: Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Batang, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati,
Kabupaten Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten,
Kabupaten Boyolali, dan Kota Magelang; dan
c. Wilayah C: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Temanggung dan Kabupaten Banjarnegara.

17. 1. NPA sebagai dasar pengenaan pajak air
tanah
2. NPA diperoleh dari perkalian Volume
pengambilan air tanah dengan HDA
(Volume x HDA)
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah:
◦ Pasal 69 ayat (4)  Besarnya Nilai Perolehan Air
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota

18. LAMPIRAN REVISI PERGUB 19 TAHUN 2017
KE PERGUB NO.54 TAHUN 2018
NO PERUNTUKAN
AIR
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)
0-100
(Rp)
101-
500
(Rp)
501-1.000
(Rp)
1.001-
2.500
(Rp)
2.501-
5.000
(Rp)
5.001-
10.000
(Rp)
>10.00
0
(Rp)
5 Industri Besar 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100
Sebelum Perubahan
Lampiran Harga Dasar Air Tanah Menurut Peruntukan dan Volume Pengambilan Air
Tanah Romawi Dua Wilayah B Point 5 untuk Industri Besar.
NO PERUNTUKAN
AIR
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)
0-100
(Rp)
101-
500
(Rp)
501-1.000
(Rp)
1.001-
2.500
(Rp)
2.501-
5.000
(Rp)
5.001-
10.000
(Rp)
>10.00
0
(Rp)
5 Industri Besar 6.600 6.700 6.800 6.900 7.000 7.100 7.200
Setelah Perubahan

19. LAMPIRAN PERGUB HDA 2018

20. PERBANDINGAN BESARAN HDA
(SE TH.2010 DNG PERGUB BERLAKU)
HDA 2018

21. 21
(Permen ESDM No.2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia)

23. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
SESUAI PERDA NO.3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
MENINGKATKAN KAPASITAS RESAPAN AIR TANAH, MELALUI REKAYASA TEKNIS :
SUMUR RESAPAN DALAM ( untuk Akuifer Tertekan ) :
MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA AIR TANAH ( pasal 44
huruf g Perda Pengelolaan Air Tanah No 3 Tahun 2018 )
SUMUR RESAPAN DANGKAL ( untuk Akuifer
Bebas ) :
MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK
GUNA USAHA AIR TANAH ( pasal 44 Perda. 3
Tahun 2018 )
SELURUH INDUSTRI PENGGUNA AIR TANAH WAJIB
MEMBUAT KONSTRUKSI PENAMPUNG AIR HUJAN KE
DALAM SUMUR RESAPAN

24. Kesimpulan
 Peningkatan nilai HDA tahun 2018 tetap memperhatikan
kondisi ekonomi masyarakat dan mengakomodir kepentingan,
sehingga peningkatannya tidak secara drastis.
 Sesuai PP 55/2016, NPA ditetapkan oleh Bupati/Walikota
dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
Harga Dasar Air yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah
dengan Pergub Jateng Nomor 54 Tahun 2018.
 Pedoman Penetapan Harga Dasar Air menjadi Dasar
Kabupaten/Kota didalam menetapkan Nilai Perolehan Air.
 Kenaikan Harga Dasar Air Pergub No.54 Tahun 2018 tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan biaya
volume meter air dari PDAM karena perhitungan penetapan
tarif volume meter air PDAM berdasarkan Permendagri No.71
Tahun 2016.

40. PERMENDAGRI NO.71 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN
TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

41. DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Biaya dasar
Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi
setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar
biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi
dikurangi volume kehilangan air standar dalam
periode satu tahun.
Pasal 13 PMDN 71 2016
Biaya dasar =
Biaya Usaha
Vol. Air Terproduksi – Vol. Kehilangan Air Standar

42. DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Biaya dasar
Biaya usaha
Pasal 14 & 15 PMDN 71 2016
NO URAIAN PENJELASAN
1 Biaya Operasi
Dan
Pemeliharaan
semua beban operasional mulai dari sumber air,
produksi sampai dengan distribusi
2 Biaya
Depresiasi/
Amortisasi
semua beban penyusutan terhadap aset yang
berbentuk maupun tidak berbentuk.
3 Biaya Bunga
Pinjaman
beban keuangan yang meliputi bunga, biaya
komitmen, denda dan beban keuangan lainnya
terkait dengan pinjaman
4 Biaya Lain tidak terduga yang mendukung operasional
BUMD Air Minum
5 Keuntungan
yang wajar
merupakankeuntungan yang dihitung
berdasarkan rasio laba terhadap aktiva sekurang-
kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus)

43. DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Biaya Dasar
Volume Air Terproduksi
Pasal 16 & 17 PMDN 71 2016
Volume air terproduksi dihitung berdasarkan
total volume air yang dihasilkan oleh sistem
produksi yang siap didistribusikan kepada
konsumen dalam periode satu tahun.
Volume Kehilangan Air Standar
Volume kehilangan air standar dihitung
berdasarkan standar prosentase yang
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
dikalikan volume air terproduksi.

44. DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Biaya Dasar
• Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan
volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya
usaha dibagi dengan proyeksi volume air
terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan
air standar pada tahun proyeksi.
• Proyeksi biaya usaha air minum dihitung
berdasarkan data historis dengan memperhatikan
proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi,
efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan
rencana investasi beserta rencana sumber
pendanaannya.
Pasal 18 PMDN 71 2016

45. DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Biaya Dasar
• Proyeksi volume air terproduksi dihitung
berdasarkan data historis, dengan memperhatikan
rencana tingkat produksi, distribusi dan
pengembangan pelayanan.
• Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung
berdasarkan proyeksi volume air terproduksi
dikalikan standar prosentase sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
------------
• Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan
dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus
dilakukan secara wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan (accountable dan
auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek
efisiensi biaya.
Pasal 18 & 19 PMDN 71 2016