eraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_21_Tahun_2022.pdf

1. BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani
kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih
penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah
menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena
sesungguhnya pemerintah berfungsi melayani
masyarakat/pelayanan publik (public service) dengan
menerapkan prinsip equity, artinya tidak ada diskriminatif
sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan
pemerintah;
b. bahwa dalam rangka menjamin akses warga negara terhadap
kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik
melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di
Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 64 Tahun Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang lebih efektif, efisien,
transparan, akuntabel dan berkesinambungan, maka
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan
dan dicabut;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

3. Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga non
kementerian, kesekretariatan lembaga negara,
kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga
pemerintah lainnya.
7. Pemerintah daerah lain adalah pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

4. 8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah
daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur
SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta
Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah
infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di
lingkungan Pemerintah daerah.

5. 22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran
Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer atau prosedur yang dirancang untuk
melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar,
dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/
atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi
pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat
dan pemerintah daerah lain.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan secara
terpadu.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan
informasi antar media.
28. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi
29. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
didengar, dilihat, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun nonelektronik.
30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana
terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan dari informasi.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik
secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

6. Pasal 3
(1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. efektifitas;
b. keterpaduan;
c. kesinambungan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas;dan
g. keamanan.
(2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai
dengan kebutuhan
(3) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang
mendukung SPBE.
(4) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara
terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya.
(5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber
dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan kejelasan fungsi dan
pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
(7) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
(8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan
aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu
tindakan akses data dan informasi.
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi sebagai berikut:
a. Kebijakan Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Penyelenggara SPBE; dan
e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

7. BAB III
KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE
Bagian kesatu
Pasal 5
(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan
unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Arsitektur SPBE Daerah;
b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
c. Rencana dan Anggaran SPBE;
d. Proses Bisnis;
e. Data dan Informasi;
f. Infrastruktur SPBE;
g. Aplikasi SPBE;
h. Keamanan SPBE; dan
i. Layanan SPBE.
Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 6
(1) Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan
panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data
dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE
yang terpadu.
(2) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3) Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.
(4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Arsitektur SPBE Daerah dapat dilakukan reviu pada
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah
Daerah;
c. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(7) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan
Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

8. (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. referensi arsitektur; dan
b. domain arsitektur.
(9) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur
baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan
setiap domain arsitektur.
(10) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf b terdiri atas:
a. domain arsitektur proses bisnis;
b. domain arsitektur data dan informasi;
c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur layanan SPBE.
Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
Pasal 7
(1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman
pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2) Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit TIK.
(3) Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.
(4) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada tahun
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.
(6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Daerah dengan
Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
(7) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.

9. Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 8
(1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan
proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah
Daerah.
(2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran
Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK..
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan
Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan SPBE pada setiap tahunnya melalui
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
(2) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui
mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA).
(3) Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE,
penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Proses Bisnis
Pasal 10
(1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk
memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan
SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
(2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada
Arsitektur SPBE Daerah.
Pasal 11
(1) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara
terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang
terintegrasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 12
(1) Data dan Informasi dalam SPBE mencakup semua jenis
data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

10. (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai
data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah
dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan
akses data dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.
(3) Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data
yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem
pengamanan data dan informasi.
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada
Arsitektur SPBE Daerah.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria:
a. berdasarkan standar data dan informasi;
b. berbagi pakai data dan informasi;
c. mudah diakses; dan
d. selaras dengan Arsitektur SPBE.
Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Daerah
Pasal 13
(1) Infrastruktur SPBE Daerah digunakan untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan
integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan
Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
(2) Infrastruktur SPBE Daerah terdiri dari:
a. Pusat Data;
b. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center);
c. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah;
d. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah;
(3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar
simpul jaringan dalam Instansi Pusat dan/atau dalam
Pemerintah Daerah.
(4) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data
dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.
(5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d merupakan Sistem Penghubung Layanan yang
diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

11. (6) Untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar
Layanan SPBE, digunakan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah.
(7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
(8) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE
Daerah.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.
Pasal 14
(1) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk
seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
b. standarisasi manajemen jaringan; dan
c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
(2) Pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang
perangkat aktif jaringan.
Paragraf 1
Pusat Data
Pasal 15
(1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data
Pemerintah Daerah.
(2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
dapat berupa:
a. Pusat Data Nasional; dan/atau
b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
(3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
(4) Pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai
dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan
dengan Pusat Data Nasional.
(5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a harus memenuhi Standar Nasional
Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat
Data.
(6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah
Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus
menggunakan standar internasional terkait desain
Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

12. (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di
Pusat Data.
Pasal 16
(1) Penyimpanan data dilingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat
Data.
(2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan
data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah
pemilik data.
Pasal 17
(1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan
(back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat
Data Pemerintah Daerah.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban
pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang
disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pasal 18
(1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf c merupakan jaringan intra yang
diselenggarakan oleh Dinas.
(2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah
Daerah.
(3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun
oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
(4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan
Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi
dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah
Daerah.
(6) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan antar Perangkat Daerah; dan
b. jaringan intra Perangkat Daerah.
(7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,
pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

13. (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan,
pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah
hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah
Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah
Daerah;
b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah; dan
c. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah
sesuai dengan kewenangannya dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah.
Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan
Pasal 19
(1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d merupakan sistem
penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas
untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra
Pemerintah Daerah;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan
SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE
Pasal 20
(1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan
SPBE.
(2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem
elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa
dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang
terkait.
(3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Aplikasi Umum; dan

14. b. Aplikasi Khusus.
(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar,
dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat
Daerah.
(5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum
atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi
Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
(6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan aplikasi yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
(7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE
dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau
pengembangan aplikasi metodologi SDLC.
(8) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE harus dikoordinasikan oleh Dinas.
(9) Siklus pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari tahap:
a. perencanaan;
b. analisis;
c. desain;
d. implementasi; dan
e. pemeliharaan.
(10) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan
pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE
harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi
tersebut secara berkala.
(11) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan
aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11)
dengan mempertimbangkan:
a. capaian program;
b. kebutuhan program;
c. keluaran program; dan
d. kerangka acuan kerja.
(2) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam dokumen yang memuat identifikasi
sebagai berikut:
a. analisis kebutuhan;
b. analisis proses bisnis;
c. analisis pengguna; dan
d. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang
direncanakan.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserahkan saat pengajuan permohonan pembuatan
aplikasi kepada Kepala Dinas.

15. (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
menyinkronkannya dengan Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah serta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(5) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dinyatakan sinkron dengan Arsitektur SPBE
Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah,
dilampirkan oleh Kepala Dinas bersama dengan analisis
beban biaya sebagai dasar pengajuan penganggaran
aplikasi atau sistem dan belanja kegiatan SPBE Daerah.
(6) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak sinkron dengan Arsitektur SPBE
Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah, maka kepala
Dinas mengembalikan permohonan di maksud kepada
Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk
disesuaikan.
Pasal 22
(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
(2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.
Pasal 23
(1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
(2) Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menggunakan
Aplikasi Umum.
(3) Perangkat Daerah/Unit kerja dapat melakukan
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sendiri
setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
standar teknis dan prosedur pembangunan dan
pengembangan aplikasi umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak
menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat
menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum,
dengan syarat sebagai berikut:
a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi
umum ditetapkan;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap
penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis

16. c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang
disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada
Aplikasi Umum; dan
d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
(6) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada
repository Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum
ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang
mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g. kepegawaian; dan
h. pengaduan pelayanan publik.
Pasal 24
(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan
pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
melalui Kepala Dinas.
(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
Arsitektur SPBE Daerah.
(3) Pembangunan dan Pengembangan standar teknis dan
prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi
khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja
setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Pasal 25
(1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) harus
menggunakan kode sumber terbuka (open source).
(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan
integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan
memperhatikan metodologi SDLC yang paling sedikit
mencakup kebutuhan:
a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam
spesifikasi desain;

17. b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak,
termasuk pengendalian aplikasi/Application Control
yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti
lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan
dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi
(application security controls) yang memungkinkan
terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentiality),
ketersediaan (availability) dan integritas (integrity);
c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode
program/sumber (coding);
d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas
sistem;
e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan
informasi pada aplikasi;
f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
g. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance);
h. instalasi dan akreditasi; dan
i. melaksanakan uji coba (testing), meliputi;
1) Unit testing;
2) Penetration testing;
3) System testing;
4) Integration testing;
5) User Acceptance Test (UAT).
(3) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi
khusus, Perangkat Daerah/Unit kerja dan Dinas
membuat dokumentasi sistem, meliputi:
a. diagram;
b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
c. struktur basis data dan relasinya;
d. diagram alir data;
e. user interface dan alurnya;
f. spesifikasi teknis aplikasi;
g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui
backup dan restore system, penggunaan aplikasi paling
sedikit pada penggunaan admin dan user; dan;
h. penerapan keamanan sistem.
(4) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh
pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi
yang dibangun dan dikembangkan menjadi milik
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem Government
Service Bus untuk mengelola integrasi informasi dan
pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/
atau Instansi Pusat.
(2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang
berfungsi sebagai Government Service Bus.
(3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan
pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.

18. Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE
Pasal 27
(1) Keamanan SPBE mencakup:
a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui
penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses,
dan pengendalian keamanan lainnya;
b. keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
c. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan
dan pemulihan;
d. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme
verifikasi dan validasi; dan
e. kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait
data dan informasi dilakukan melalui penerapan tanda
tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya
melalui penggunaan sertifikat digital.
(2) Lingkup Keamanan SPBE :
a. data dan informasi SPBE;
b. infrastruktur SPBE; dan
c. aplikasi SPBE
(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar
teknis dan prosedur Keamanan SPBE. sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar teknis dan
prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE
Paragraf 1
Umum
Pasal 28
(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan
SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

19. Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 29
(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang
dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang
milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan
layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi
pemerintah daerah.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 30
(1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,
dan sektor strategis lainnya.
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah
Daerah.
Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE
Pasal 31
(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses
menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan
SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada
Arsitektur SPBE Daerah.
(3) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
BAB IV
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
(1) Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen resiko;
b. manajemen keamanan informasi;
c. manajemen data;

20. d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan;dan
h. manajemen Layanan SPBE.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Standar Nasional Indonesia.
Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 33
(1) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko SPBE.
(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko
SPBE.
Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 34
(1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk
menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan
dampak risiko keamanan informasi.
(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen keamanan informasi SPBE.
(4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
atau Keputusan Bupati.
Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 35
(1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya
data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat
diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
(2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data
SPBE.

21. (3) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah
Daerah:
a. mampu memahami kebutuhan Data;
b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan
memastikan integritas Data;
c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang
efektif dari penggunaan Data.
(4) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE dilaksanakan dan
dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya
(5) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian
proses pengelolaan:
a. arsitektur data;
b. data induk dan data referensi;
c. basis data; dan
d. kualitas data.
(6) Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas
keakuratan data dan informasi yang disediakan serta
Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis
dan/atau rahasia.
Pasal 36
(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik
oleh Dinas.
(2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan standar
interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 37
Dinas mempunyai tugas dan fungsi untuk mengintegrasikan
data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) dan harus menjamin keamanan, kerahasiaan,
keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi
sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Pengelolaan Arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (5) huruf a adalah terdiri atas komponen
utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
(2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk
dan Data Referensi.

22. (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan,
pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
(4) Dalam rangka menyelaraskan rancangan Arsitektur Data
SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE
Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
Kementerian Perencanaan.
Pasal 39
Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b dilaksanakan
untuk menyediakan data yang:
a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang
akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
c. menghindari duplikasi.
Pasal 40
Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (5) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis
data yang bersifat:
a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan
dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Nasional;
b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus;
dan
c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai
ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan Data.
Pasal 41
Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (5) huruf d untuk menjamin data yang
dihasilkan Produsen Data, meliputi:
a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
Pasal 42
(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan
manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data harus
memperhatikan tahapan input, proses, dan output data.
(3) Tahapan input sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
prosedur yang harus dijalankan meliputi:
a. prosedur akses data;
b. prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi;
c. kelengkapan dan validitasnya;
d. prosedur pencegahan kesalahan input data.

23. (4) Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
prosedur yang harus dijalankan meliputi:
a. prosedur pengolahan data;
b. prosedur validasi dan editing;
c. prosedur penanganan kesalahan.
(5) Tahapan output sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
prosedur yang harus dijalankan meliputi
a. prosedur distribusi;
b. penanganan kesalahan; dan
c. keamanan data.
Pasal 43
(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data melakukan
tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, melalui:
a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola
b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi
yang dikelola;
c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi
data dan informasi;
d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan
informasi; dan
e. menentukan periode backup dan media backup data
dan informasi.
(2) Daftar data dan informasi yang dikelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. basis data;
b. file digital;
c. kode sumber; dan
d. dokumen TIK.
(3) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. data dan informasi publik; dan
b. data dan informasi dikecualikan.
Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 44
(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi
dalam SPBE.
(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat
keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi
informasi dan komunikasi SPBE.

24. (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat konsultasi dengan Dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 45
(1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk
menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu
layanan dalam SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengembangan,
pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia
dalam SPBE.
(3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen sumber daya manusia SPBE.
Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 46
(1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses
pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian
proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pengunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang
dihasilkan dalam SPBE.
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
pengetahuan SPBE.
Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 47
(1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam
SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian
proses perencanaan, analisis, pengembangan,
implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap
perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
perubahan SPBE.

25. Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 48
(1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian
proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian
Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan,
gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan
SPBE dari Pengguna SPBE.
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan
pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan
pengembangan aplikasi yang berpedoman pada
metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE.
(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
Layanan SPBE.
(7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat
Daerah harus berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan Dinas.
BAB V
AUDIT TIK
Pasal 49
(1) Audit TIK terdiri atas:
a. audit infrastruktur SPBE;
b. audit aplikasi SPBE; dan
c. audit keamanan SPBE.
(2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang
dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
(3) Audit TIK dapat dilaksanakan oleh tim pelaksana audit
pemerintah daerah atau lembaga pelaksana Audit TIK
Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
(4) Tim pelaksana Audit TIK Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
TIK.

26. (6) Pelaksanaan Audit TIK berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh
Dinas.
BAB V
PENYELENGGARA SPBE
Pasal 50
(1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan
berkesinambungan dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
(2) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Teknis.
(3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan koordinasi
dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah,
antar Pemerintah Daerah lain, dan/atau Pemerintah
Daerah dengan Instansi Pusat.
(4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 51
(1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Tata Kelola SPBE Daerah, Bupati
membentuk Tim Asesor Internal Daerah.
(2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 52
(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk
mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE
pada Pemerintah Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara
sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
(4) evaluasi SPBE dilakukan oleh:
a. asesor internal; dan
b. asesor eksternal.
(5) Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a adalah asesor yang ditetapkan oleh Keputusan
Bupati.
(6) Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b adalah asesor yang ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(7) Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada
Pemerintah Daerah.

27. (8) Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi
dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.
Pasal 53
Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7)
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 tahun 2021 tentang Tata
Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
FARID MA’RUF
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 21