2. Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
Dari Redaksi 1
Diterbitkan oleh: Suara Anda 2
Kelompok Kerja Air Minum Laporan Utama
dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) Mengapa Perlu Diadakan KSN? 3
Penasihat/Pelindung: Wawancara
Direktur Jenderal Cipta Karya
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc 8
Penanggung Jawab:
Direktur Permukiman dan Perumahan, Peraturan
BAPPENAS
PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Direktur Penyehatan Lingkungan,
DEPKES antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Direktur Pengembangan Air Minum,
Dep. Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten/Kota 11
Direktur Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman,
Wawasan
Dep. Pekerjaan Umum Sanitasi sebagai Tanggung Jawab Bersama 13
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPDAGRI Jelang Konferensi Perubahan Iklim 15
Direktur Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, DEPDAGRI Perspektif Pengelolaan Jejaring AMPL 19
Pembelajaran Pengembangan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga 22
Pemimpin Redaksi:
Oswar Mungkasa Tamu Kita
Dewan Redaksi: H. Bambang Murtiyoso, S.Kar., M.Hum Peluang Isu AMPL
Zaenal Nampira, di Cerita Pewayangan 26
Indar Parawansa,
Bambang Purwanto Reportase
Redaktur Pelaksana: Belajar dari Desa Tanjung Tiga 28
Maraita Listyasari, Rheidda Pramudhy, Mengelola Air Dua Kelurahan 30
Raymond Marpaung, Bowo Leksono
Cermin
Desain/Ilustrasi:
Rudi Kosasih Pembangunan AMPL di Kabupaten Boalemo 32
Seputar WASPOLA 33
Produksi:
Machrudin Seputar AMPL 41
Sirkulasi/Distribusi: Program
Agus Syuhada
Program Cinta Air 45
Alamat Redaksi: Abstraksi
Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.
Telp./Faks.: (021) 31904113 Penurunan Kadar Deterjen dengan Tanah Lempung 47
http://www.ampl.or.id
e-mail: redaksipercik@yahoo.com
Klinik IATPI 48
redaksi@ampl.or.id Info CD 49
oswar@bappenas.go.id
Info Buku 50
Redaksi menerima kiriman
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan Info Situs 51
dengan air minum dan penyehatan lingkungan
Pustaka AMPL 52
dan belum pernah dipublikasikan.
Panjang naskah tak dibatasi. Agenda
Sertakan identitas diri.
Redaksi berhak mengeditnya.
Silahkan kirim ke alamat di atas.
Majalah Percik dapat diakses di situs AMPL: http://www.ampl.or.id

3. DA R I R E DA K S I
I
ndonesia sebagai negara beriklim tropis dikaruniai dua
musim. Kemarau dan penghujan. Kedua musim ini terjadi
sepanjang tahun. Sebagai sebuah karunia, perlu kiranya
disyukuri bersama.
Namun ironinya, kerap kedua musim ini membawa ben-
cana. Dimusim kemarau terjadi kekeringan. Air seperti lenyap
dari permukaan bumi. Orang-orang kelimpungan mencari
sumber mata air.
Pun dimusim penghujan, banjir melanda. Air bah terus
mengintai, bisa datang kapan saja, setiap saat. Dan Jakarta
adalah salah satu daerah yang tak mampu lepas dari persoalan
banjir.
Banjir juga terjadi diberbagai daerah di Indonesia yang
mempunyai predikat langganan banjir. Biasanya musim
penghujan disertai angin kencang dan tanah longsor.
Fenomena alam yang kerap tak sedikit memakan korban jiwa.
Semua itu terjadi, mungkin karena kita benar-benar kurang Akibat pendangkalan Sungai Ciliwung, air meluap di musim penghujan.
Foto: Bowo Leksono.
menyadari bagaimana semestinya kita bersyukur. Manusia
tidak berusaha menjaga sumber mata air untuk menghadapi
musim kemarau dan tidak menjaga kelestarian alam dalam gaskan, masalah sanitasi memang sudah menjadi perhatian
menghadapi musim penghujan. pemerintah, namun belum menjadi prioritas.
Sepertinya, air menjadi sumber bencana. Walaupun sebe- Faktanya, masih terbatas perhatian pada pembangunan
narnya bukan karena air yang menjadi penyebabnya, semata- sanitasi saat pengalokasian anggaran. Rata-rata anggaran sa-
mata karena ulah manusianya. Setelah mengalami masa kema- nitasi untuk kabupaten dan kota di Indonesia berkisar antara
rau cukup panjang yang menyebabkan kekeringan dimana- 0,5 - 1,5 persen APBD.
mana, November adalah bulan dimana musim penghujan tiba. Sementara kebutuhan masyarakat akan sanitasi jelas tak
Musibah banjir, tanah longsor, serta angin ribut mengancam dapat ditunda-tunda lagi. Diperlukan program yang menuntun
kita semua. inisiatif dan kemandirian masyarakat. Program Sanitasi Total
Selain air baku, yang selalu dicari dikala kekeringan dan Berbasis Masyarakat (STBM) atau yang asalnya dikenal sebagai
dikala banjir, kebutuhan dasar manusia lainnya adalah sani- CLTS (Community Lead Total Sanitation) dan Sanimas
tasi. Ketersediaan air baku yang sudah baik, tak menjamin (Sanitasi Masyarakat) adalah program-program yang dinilai
adanya sanitasi yang baik, pun demikian sebaliknya. berhasil dalam membawa masyarakat kepada perbaikan sani-
Pembangunan sektor sanitasi yang berwujud pengelolaan tasi keluarga.
air limbah rumah tangga, termasuk penanganan tinja, meru- Tampaknya, kita semua perlu belajar dari keberhasilan
pakan upaya yang memerlukan dukungan berbagai pihak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Salah satu desa di
mulai dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. kabupaten tersebut, yaitu Desa Tanjung Tiga, masyarakatnya
Untuk itulah digelar sebuah Konferensi Sanitasi Nasional berhasil membangun jamban keluarga tanpa subsidi. Bahasan
(KSN) 2007. Peristiwa besar ini menjadi bahasan laporan ini terdapat pada rubrik Reportase.
utama majalah Percik edisi XX ini. Konferensi tingkat nasional Tidak kalah menariknya dan merupakan hal baru, bahwa
ini digelar pada 19-21 November 2007 di Jakarta dengan isu AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan) diusung ke
mengusung tema "Mobilitasi Sumber Daya untuk Percepatan atas panggung wayang kulit. Hal ini tercetus pada acara
Pembangunan Sanitasi". "Sarasehan Dalang Jawa Tengah 2007" yang digelar Komda
Konferensi Sanitasi Nasional 2007 diadakan sebagai salah Pepadi (Komisariat Daerah Persatuan Pedalangan Indonesia)
satu upaya pemerintah untuk membangun komitmen dan ker- Provinsi Jawa Tengah, 27 Oktober 2007, di Semarang. Tulisan
jasama semua pihak dalam rangka pembangunan sektor sani- ini terangkum dalam rubrik Seputar WASPOLA.
tasi. H. Bambang Murtiyoso, S.Kar., M.Hum, selaku pengamat
Sanitasi di mata para pengambil keputusan diharapkan sekaligus pelaku jagat pewayangan menjadi Tamu Kita edisi
dapat makin mendapat prioritas. KSN 2007 ini merupakan ini. Diyakini lewat dunia pewayangan isu AMPL sedikit banyak
langkah persiapan Indonesia dalam menyambut International akan mampu tersosialisasikan.
Year of Sanitation 2008. Kami menyadari, apa yang kami sajikan dalam majalah ini
Pada edisi kali ini, Percik menghadirkan wawancara de- masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran sangat
ngan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dr. Ir. kami butuhkan demi perkembangannya. Dan semoga media ini
Dedy Supriadi Priatna, M.Sc seputar KSN 2007. Ia mene- menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna bagi kita
Percik
Oktober 2007 1

4. S UA R A A N DA
Minta kiriman Kirim artikel untuk Percik substansi majalah. Lebih baik lagi bila
Percik edisi lalu dilengkapi foto-foto untuk ilustrasi.
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Artikel bisa dikirim via pos atau email
Salam Sejahtera, Sempat saya membaca majalah dilengkapi no rekening yang dimiliki.
Saya ucapkan terima kasih banyak Percik ini di Perpustakaan Daerah. Akan ada imbalan setiap artikel yang
kepada majalah Percik, Insya Allah akan Cukup bagus untuk referensi di bidang- dimuat.
sangat bermanfaat. Saya pun sebetulnya nya. Seperti biasa, setiap kali saya mem- Redaksi.
sudah menyimpan majalah Percik yang buka sebuah majalah, salah satu hal yang
saya dapat dari beberapa pertemuan di menarik bagi saya adalah artikel-artikel-
Jakarta yaitu di Tarkim ataupun nya. Menarik untuk dibaca, dipelajari, Tak tepat waktu
Bappenas. Akan tetapi baru saja saya dan ikut menulisnya. Pertanyaannya,
pamerkan dalam Pameran Masyarakat, bagaimana kriteria artikel yang bisa Salam kenal,
ternyata banyak yang minta. Kalau pun dimuat di Percik? Boleh dibilang, saya termasuk pemba-
memungkinkan, saya mau minta edisi- Demikian, ca setia Percik sejak awal kemunculan
edisi yang telah lalu. Wassalam. majalah seputar AMPL ini. Banyak yang
Terima kasih. bisa diperoleh darinya. Tapi kenapa
Astrid Meutia akhir-akhir ini kiriman tidak tepat
Ria Ismaria, MT Semarang waktu?
Yang terhormat Ibu Ria Ismaria, MT Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bintang
Kami juga berterima kasih Ibu Ibu Astrid, terima kasih banyak atas Perum Islamic, Tangerang
berkesempatan menyebarkan informasi perhatiannya.
yang terdapat dalam majalah Percik. Untuk kriteria artikel yang termuat Bapak Bintang,
Insya Allah kami usahakan untuk di Percik seperti aturan artikel di Terima kasih banyak atas perhatian-
mengirim majalah Percik edisi-edisi majalah lain pada umumnya. Penulisan nya. Sebelumnya kami mohon maaf
sebelumnya. Mohon kirimkan pula ala- tidak terlalu akademis, artinya yang yang sebesar-besarnya atas keterlam-
mat Ibu kepada kami. mudah dimengerti khalayak. Minimal batan kiriman Percik beberapa edisi
Redaksi. untuk dua halaman atau 8.000 karakter terakhir. Ada beberapa kendala teknis
dan tentu dengan bahasan yang sesuai pada bagian percetakan. Semoga ke
depan bisa kembali lancar seperti sedia
kala.
Percikkartun Redaksi
Karikatur: Rudi Kosasih
Sampai kapan?
Salam,
Tidak banyak majalah yang mengu-
pas khusus air bersih dan penyehatan
lingkungan. Padahal cukup banyak yang
bisa dipetik dari majalah ini. Terus akan
sampai kapan majalah ini bertahan?
Naniek Pangestuti
Bogor
rudiKOZ 2007 Ibu Naniek,
Terima kasih sekali tanggapannya.
Kami merasa senang dan bangga
majalah ini bisa berguna bagi pemba-
canya. Dan semoga majalah ini akan
dapat lama bertahan.
Redaksi.
2 Percik
Oktober 2007

5. L A P O R A N U TA M A
MENGAPA PERLU
DIADAKAN KSN?
I
nisiatif penyelenggaraan Konferensi Sanitasi Nasional
(KSN) 2007 berawal dari kekhawatiran para stakeholder
terhadap kondisi sanitasi di Indonesia, terutama dikaitkan
target pencapaian MDG 2015.
Meskipun menurut data statistik tahun 2006 cakupan
layanan sanitasi untuk air limbah sudah cukup tinggi, yaitu
69,34 persen, namun data ini tidak menjelaskan kualitas fasili-
tas sanitasi tersebut, apakah masih berfungsi baik, apakah digu-
nakan sesuai peruntukannya, apakah sesuai standar kesehatan
maupun teknis yang telah ditetapkan dan sebagainya.
Sehingga cakupan layanan sesungguhnya kemungkinan
besar masih rendah. Hal ini dapat diindikasikan masih
banyaknya kejadian wabah penyakit yang terkait kualitas sani-
tasi yang buruk. Permasalahan serupa terjadi pula pada layanan
sanitasi lainnya, yaitu persampahan dan drainase yang cakup-
annya masih jauh dari kebutuhan.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjawab tantangan
ini. Meskipun telah ada upaya dalam pembangunan sanitasi,
namun dampak yang dihasilkan selama ini masih belum
memadai. Mengingat besarnya kebutuhan layanan sanitasi dan
terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah, diperlukan
upaya bersama antara pemerintah dengan mitra-mitra pem-
bangunan yang ada (masyarakat, swasta, LSM, dan lembaga
donor).
Menyadari hal tersebut, pemerintah bersama stakeholder
terkait merasa perlu mengambil langkah penting sebagai upaya
mempercepat kinerja pembangunan sanitasi. Langkah penting
ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Konferensi Sanitasi Pilihan Teknologi dalam Pembangunan Sanitasi. Foto: ISSDP
Nasional 2007.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi pertukaran infor- AMPL).
masi, pembuatan komitmen, dan kerjasama antara stakeholder Setelah melalui pembahasan Tim Pengarah Pembangunan
terkait yang pada akhirnya dapat disusun suatu langkah strate- Air Minum dan Sanitasi, maka disepakati bahwa dengan
gis dan sinergis untuk pembangunan sanitasi di Indonesia. 'Mobilisasi Sumber Daya untuk Percepatan Pembangunan
Sanitasi' akan mendorong proses yang terjadi selama KSN men-
Mobilitasi Sumber Daya untuk Percepatan Pemba- jadi upaya perbaikan jalannya pembangunan sanitasi di
ngunan Sanitasi Indonesia.
Judul di atas merupakan tema besar yang diangkat dalam Terkait tema di atas, Pokja AMPL dan tim konsultan
KSN. Tema ini muncul dari proses panjang melalui berbagai Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)
diskusi dan pertemuan yang melibatkan seluruh komponen menyepakati bahwa isu-isu yang perlu diangkat pada konferen-
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja si adalah kampanye sosial, pendanaan, pelibatan stakeholder,
Percik
Oktober 2007 3

6. L A P O R A N U TA M A
pilihan teknologi, dan kelembagaan.
Isu-isu inilah yang dinilai selama ini
menjadi permasalahan aktual dalam
pembangunan sanitasi di Indonesia.
Untuk itu, tema-tema yang dibahas
dalam diskusi-diskusi selama KSN
didasarkan pada isu-isu tersebut. Pada
akhirnya diharapkan akan diperoleh
keluaran-keluaran yang dapat ditindak-
lanjuti para pengambil kebijakan dalam
rangka perbaikan kondisi sanitasi.
Strategi pendanaan pembangunan
sanitasi
Pada era otonomi daerah enam tahun
terakhir ini, pembangunan sanitasi sudah
menjadi urusan wajib daerah. Belanja
modal yang telah dikeluarkan daerah
untuk sanitasi dalam kurun waktu terse-
but masih rendah, yaitu sekitar 1 persen
dari total APBD. Sementara itu perkem-
bangan kota terus menuntut tersedianya
prasarana sanitasi yang lebih memadai.
Dengan demikian diperlukan belanja
investasi daerah yang lebih besar untuk
Kampanye Sosial dalam Pembangunan Sanitasi. Foto: ISSDP
pembangunan sanitasi sesuai tuntutan
perkembangan kota.
Persoalan umum yang dihadapi dae-
rah (pemerintah kota) adalah terbatasnya ber dana yang potensial bagi pembangun- LSM, swasta, dan masyarakat. Saat ini
kemampuan fiskal untuk dapat mendanai an sanitasi sehingga dapat memberikan diperlukan pemberdayaan melalui pen-
semua kebutuhan, termasuk kebutuhan wawasan tentang sumber-sumber dana dampingan dan fasilitasi agar terbentuk
pembangunan sanitasi. Untuk itu diper- bagi investasi sanitasi sesuai tuntutan peningkatan partisipasi dan keterlibatan
lukan terobosan pemikiran untuk menyi- perkembangan kota. Lebih jauh, dari seluruh stakeholder, terutama masya-
asati sumber-sumber pendanaan yang diskusi ini diharapkan akan muncul rakat dalam suatu perencanaan, operasi,
potensial bagi pembangunan sanitasi keluaran berupa model keuangan yang serta pemeliharaan sarana dan prasarana
perkotaan pada masa mendatang. bisa dikembangkan bagi perencanaan sanitasi.
Berdasarkan perundangan dan per- pembangunan sanitasi di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah seba-
aturan yang berlaku, sebenarnya di- gai penyelenggara harus mampu melak-
mungkinkan kerjasama pendanaan sani- Pilihan teknologi dalam pemba- sanakan pengembangan sanitasi berda-
tasi dengan tingkatan pemerintahan di ngunan sanitasi sarkan pemahaman tanggap kebutuhan
atasnya, yaitu pemerintah provinsi Penyediaan fasilitas layanan sanitasi melalui perubahan paradigma dari sup-
melalui APBD-nya dan pemerintah pusat tidak berarti langsung mengatasi per- ply driven menjadi demand driven.
melalui APBN. masalahan yang ada. Kualitas tangki sep- Pilihan teknologi penanganan sani-
Lebih dari itu, penyediaan sarana tik yang tidak memadai, pemanfaatan tasi sangat beragam, dari yang sederhana
sanitasi dapat juga berasal dari masya- saluran drainase untuk saluran air lim- hingga yang paling rumit dan canggih,
rakat maupun swasta. Ada juga sumber bah dan pembuangan sampah, penggu- konvensional atau inkonvensional.
lain pendanaan sanitasi, yaitu melalui naan prasarana persampahan yang tidak Antara pilihan teknologi dengan investasi
sistem pembiayaan atau pinjaman. sesuai prosedur dengan kapasitas yang terdapat keterkaitan erat dengan kemam-
Dengan menjadikan 'Strategi Pen- tidak memadai merupakan sebagian per- puan sumber daya terutama dana dan
danaan Pembangunan Sanitasi' sebagai masalahan sanitasi di Indonesia. SDM serta tingkat sosial ekonomi
tema diskusi kelompok dalam konferensi Sanitasi bukan lagi masalah pribadi, masyarakat.
diharapkan muncul pemikiran-pemi- tapi telah menjadi masalah bersama, Sumber daya yang rendah menye-
kiran segar untuk menggali sumber-sum- yaitu pemerintah (pusat dan daerah), babkan kecenderungan pengembangan
4 Percik
Oktober 2007

7. L A P O R A N U TA M A
sanitasinya lebih ke sistem on-site, dan daerah. Untuk mengkoordinasikan Kampanye Sosial dalam Pemba-
kemudian seiring dengan adanya pe- berbagai instansi pemerintah yang terkait ngunan Sanitasi
ningkatan sumber daya maka pengem- dalam pengadaan layanan sanitasi telah Penggunaan sungai sebagai tempat
bangan teknologi mengarah kepada sis- dibentuk Pokja AMPL di tingkat pusat buang air besar, pembuangan sampah
tem off-site. dan daerah. rumah tangga, bahkan sebagai sumber
Melalui pertukaran informasi dan Pembentukan Pokja ini diharapkan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-
pengetahuan dalam diskusi 'Pilihan akan mendorong penyediaan layanan hari merupakan pemandangan biasa di
Teknologi dalam Pembangunan Sanitasi' sanitasi yang sinergis. Pembentukan berbagai kota di Indonesia. Ditambah
diharapkan adanya pemahaman langkah- Pokja ini juga harus diikuti komitmen lagi perilaku lainnya seperti membuang
langkah konkrit dalam pemanfaatan yang kuat dari masing-masing departe- sampah sembarangan di jalan atau fasili-
sumber daya yang bisa dimobilisasi. men atau dinas untuk menjalankan kepu- tas umum menunjukkan betapa masih
Diskusi ini juga diharapkan dapat meng- tusan-keputusan yang disepakati. rendahnya kesadaran masyarakat akan
hasilkan masukan untuk pengembangan Berkaitan dengan perlunya pengem- pentingnya sanitasi, terutama di kalang-
kebijakan nasional dalam pemanfaatan bangan kelembagaan dalam pembangu- an masyarakat berpenghasilan rendah.
teknologi tepat guna bagi pengembangan nan sanitasi, perlu dipertimbangkan Untuk menumbuhkembangkan peri-
sanitasi. pemisahan peran antara regulator dan laku hidup bersih dan sehat di kalangan
Kemudian dapat memberikan arahan operator dalam penyediaan layanan sani- masyarakat tentu memerlukan strategi
bagi pemanfaatan opsi teknologi dalam tasi. Fungsi regulator akan tetap melekat kampanye sosial yang tepat agar berjalan
perencanaan kota untuk sektor sanitasi pada departemen atau dinas terkait. efektif, tidak hanya berupa slogan-slogan
(RPJMD, RKPD dan APBD) dalam Sedangkan untuk menjalankan fungsi yang dipasang di tempat-tempat umum.
kerangka meningkatkan akses layanan operator diperlukan suatu lembaga yang Langkah awal yang perlu dilakukan
sanitasi yang berkelanjutan bagi tepat untuk menjalankan layanan sani- adalah dengan memberikan pemahaman
masyarakat. tasi yang lebih efektif, efisien, dan pro- yang jelas bagi para pengambil keputusan
duktif bagi masyarakat. tentang pentingnya kampanye sosial
Pengembangan kelembagaan untuk Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan sanitasi. Untuk
pembangunan sanitasi terkait isu kelembagaan ini, akan melaksanakan suatu kampanye sosial ter-
Pembangunan sanitasi di Indonesia dilakukan diskusi kelompok dalam KSN hadap masyarakat umum dan stake-
bersifat lintas sektor yang melibatkan dengan lingkup bahasan sebagai berikut : holder yang efektif, diperlukan prinsip-
Bappenas, Departemen Pekerjaan
Umum, Departemen Kesehatan, Ke-
No. Sub Tema Ruang Lingkup Rujukan
menterian Negara Lingkungan Hidup,
Departemen Dalam Negeri, Departemen 1. Pemisahan regu- Misi pemerintah dalam memberikan layanan UU Nomor 32
Keuangan, dan Departemen Perin- lator dan opera- kepada masyarakat Tahun 2004
dustrian di tingkat pusat. tor dalam penge- Jenis-jenis pelayanan sanitasi yang menjadi Peraturan
lolaan dan pe- tanggung jawab pemerintah daerah Pe m e r i n t a h
Sedangkan di tingkat daerah terdapat ngembangan sa- Fungsi dan kedudukan pemerintah daerah Nomor 16 Ta-
perbedaan mengenai lembaga yang nitasi di daerah dalam pengelolaan sanitasi. hun 2005
bertanggung jawab terhadap pemba- Kebutuhan pemisahan regulator dan operator Peraturan Pe-
pengelolaan layanan sanitasi merintah No-
ngunan dan pengembangan sanitasi aki- Komitmen politis yang dibutuhkan untuk mor 23 Tahun
bat tidak adanya standar struktur lemba- menjalankan pemisahan regulator dan opera- 2005
ga pemerintah daerah. Hal ini tentu saja tor pengelolaan sanitasi.
Kesimpulan dan rekomendasi.
memerlukan koordinasi yang baik kare-
na dalam pengadaan layanan sanitasi 2. Efektifitas kiner- Bentuk operator layanan umum ideal. Peraturan Pe-
akan menyangkut pengadaan infrastruk- ja operator pe- Bentuk hubungan operator layanan umum merintah
ngelola layanan dengan pemerintah daerah. Nomor 16 Ta-
tur, pengawasan buangan yang umum Standar layanan operator layanan umum hun 2005
dihasilkan, dampak kesehatan dan sosial dalam mengelola layanan kepada ma- Peraturan Pe-
syarakat.
bagi masyarakat, bahkan dapat menyen- Penetapan tarif dan retribusi yang dikenakan merintah No-
untuk pengelolaan layanan umum. mor 23 Tahun
tuh aspek bisnis yang dapat dihasilkan. 2005
Best practice pengelolaan keuangan operator
Mengingat paparan di atas, tentu saja layanan umum.
diperlukan suatu kejelasan peran dan Pertanggungjawaban operator kepada
pemerintah daerah terhadap layanan yang
tanggung jawab masing-masing instansi, dikelola.
pengembangan koordinasi antara instan- Best practice mekanisme kontrol pemerintah
daerah dan masyarakat terhadap kinerja
si, penguatan kelembagaan, dan operator layanan umum.
keputusan yang tegas dari pimpinan Kesimpulan dan rekomendasi.
Percik
Oktober 2007 5

8. L A P O R A N U TA M A
prinsip serta faktor-faktor yang menen-
tukan keberhasilan atau kegagalan suatu
kampanye sosial.
Untuk itu, dalam rangkaian kegiatan
Konferensi Sanitasi Nasional, akan
diadakan diskusi kelompok bertema
'Kampanye Sosial dalam Pengembangan
Sanitasi'. Melalui diskusi ini akan
dilakukan pertukaran pengalaman dari
pemerintah daerah, lembaga swadaya
masyarakat, dan pemerintah negara lain
yang telah berhasil melaksanakan pe-
ngelolaan sanitasi, terutama berkaitan
kampanye sosial untuk meningkatkan
kesadaran dan perubahan perilaku.
Diskusi kelompok tersebut juga
bertujuan menghasilkan peran-peran
yang diharapkan dari pemerintah pusat
dan partisipasi dari media massa serta
masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Pengembangan kelembagaan untuk pembangunan sanitasi. Foto: ISSDP
Pada akhirnya program diskusi ini
diharapkan dapat menciptakan suatu
wacana publik yang pada gilirannya ngenai kebersihan karena lemahnya mendukung hal tersebut, perlu dilakukan
diharapkan pula dapat mencapai solusi penanganan dan pengelolaan sani- upaya meningkatkan pemahaman dan
permasalahan. tasi; pengetahuan serta persamaan persepsi
Belum jelas dan lemahnya kualitas tentang pengembangan dan pengelolaan
Pelibatan stakeholder dalam per- lembaga pengelola sanitasi. sanitasi oleh para stakeholder baik pihak
cepatan pembangunan sanitasi Tantangan yang dihadapi dalam pemerintah, maupun masyarakat dan
Pengembangan pengelolaan sanitasi pengembangan sanitasi adalah bagai- swasta.
seyogyanya merupakan salah satu priori- mana melakukan penanganan secara Sebagai salah satu langkah untuk
tas pemerintah dalam menciptakan lebih baik sehingga diperoleh: menjawab tantangan di atas, perlu
lingkungan permukiman yang sehat. Peningkatan kualitas dan cakupan dilakukan upaya membangun jaringan
Bahkan sangat erat kaitannya dengan pelayanan sanitasi (persampahan komunikasi dan kemitraan antarpe-
upaya peningkatan kualitas kehidupan dan air limbah); mangku kepentingan. Jaringan ini dapat
manusia dalam rangka mendorong Penurunan angka sakit dan kema- meliputi bidang air minum dan sanitasi
indeks pembangunan manusia. tian yang disebabkan waterborne yang diharapkan dapat memicu serta
Namun di sisi lain, berbagai kendala diseases terutama bayi dan anak- memacu peningkatan kondisi sanitasi di
berupa keterbatasan pemahaman, ke- anak; Indonesia.
terbatasan prioritas, keterbatasan pen- Pemenuhan sasaran Millenium Upaya ini juga diharapkan dapat
danaan dari pihak pemerintah menjadi Development Goals (MDG) oleh menumbuhkembangkan langkah-lang-
penyebab rendahnya kinerja pengem- pemerintah dimana untuk dapat kah yang berorientasi solusi dan pengem-
bangan sektor sanitasi di Indonesia. melayani separuh dari populasi pen- bangan kerjasama antara masyarakat
Beberapa indikasi yang menunjukkan duduk yang belum mendapatkan madani, sektor pemerintah, swasta,
bahwa kinerja sektor sanitasi saat ini akses sanitasi dasar sampai tahun media, perguruan tinggi, LSM dan
masih rendah terlihat antara lain: 2015; pemerintah daerah.
Tingginya angka sakit dan kematian Terciptanya lingkungan hidup yang Untuk merumuskan langkah-langkah
yang disebabkan penyakit yang bersih, sehat, nyaman dan harmo- konkrit dalam pemanfaatan sumber daya
bersarang di air kotor (waterborne nis. yang bisa dimobilisasi dalam bentuk par-
deseases); Untuk menghadapi tantangan ini tisipasi berbagai fihak, akan dilakukan
Cakupan akses pelayanan persam- diperlukan kebijakan dan strategi berupa diskusi dengan tema 'Pelibatan Stake-
pahan dan air limbah yang sangat terobosan yaitu dengan melibatkan par- holder dalam Percepatan Pembangunan
rendah; tisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, Sanitasi' sebagai salah satu rangkaian
Tingginya keluhan masyarakat me- pihak swasta, dan lembaga donor. Untuk kegiatan selama konferensi. Tim ISSDP
6 Percik
Oktober 2007

9. L A P O R A N U TA M A
Tim
di belakang konferensi
U
ntuk penyelenggaraan kegiatan telah menyusun daftar undangan dan darinya.
nasional ini, dibentuklah suatu surat-surat yang diperlukan untuk penye- Untuk menjalankan peran tersebut,
kepanitiaan yang bertugas seba- lenggaraan kegiatan ini. Bidang ini juga tim ini telah mengadakan beberapa ke-
gai pelaksana seluruh rangkaian kegiatan yang bertanggung jawab agar kegiatan giatan, yaitu penyelenggaraan empat kali
Konferensi Sanitasi Nasional 2007. nasional ini dihadiri para pemimpin konferensi pers dan dua kali acara talk-
Kepanitiaan ini merupakan salah satu nasional dan daerah sebagai salah satu show di dua stasiun TV nasional. Selain
bentuk kerjasama Kelompok Kerja Air indikator perhatian para pengambil kepu- itu juga dilakukan kampanye dan advo-
Minum dan Penyehatan Lingkungan tusan terhadap sektor sanitasi. kasi melalui media cetak dengan memun-
(Pokja AMPL) yang beranggotakan Bidang materi pembahasan meru- culkan isu-isu sanitasi. Upaya-upaya ini
unsur-unsur dari Bappenas, Departemen pakan dapur dari konferensi ini yang diharapkan dapat menggugah masya-
Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan bertanggung jawab terhadap desain acara rakat luas dan para pemangku kepenting-
Umum, Departemen Kesehatan, Kemen- dan materi-materi yang akan dibahas an.
terian Negara Lingkungan Hidup, dan serta didiskusikan selama kegiatan Membaca suatu kisah sukses dari
Departemen Perindustrian. berlangsung. Keluaran-keluaran sebagai suatu pengelolaan layanan sanitasi ten-
Untuk memudahkan persiapan dan hasil selama konferensi sangat bergan- tunya akan lebih bermanfaat bila disertai
pelaksanaan konferensi ini, kepanitiaan tung dari racikan awal tim ini. peninjauan langsung ke lapangan. Ada-
dibagi dalam lima bidang, yaitu bidang Salah satu parameter keberhasilan nya bidang kunjungan lapangan dalam
protokoler dan undangan, bidang materi dari Konferensi Sanitasi Nasional adalah kepanitiaan konferensi akan memfasili-
pembahasan, bidang kampanye dan meningkatnya profil sanitasi di Indo- tasi keingintahuan peserta KSN untuk
advokasi, bidang kunjungan lapangan, nesia. Di sinilah peran bidang kampanye langsung melihat dan menggali informasi
serta bidang dokumentasi dan pro- dan advokasi. Selain menginformasikan faktual dari lokasi-lokasi pengelolaan
ceeding. Seluruh anggota panitia yang penyelenggaraan KSN, tim ini juga harus layanan sanitasi.
tergabung dalam masing-masing bidang memberikan pemahaman yang benar dan Melalui kegiatan ini diharapkan
telah mulai bekerja sesuai tugas masing- menarik perhatian mengenai sanitasi munculnya inspirasi dan tentu saja seba-
masing. agar masyarakat serta para pengambil gai contoh nyata bagi para stakeholder
Bidang protokoler dan undangan keputusan lebih memahami dan menya- bahwa sesungguhnya 'sanitasi dapat
dikelola dengan baik' dan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
Sebesar dan sepenting apapun suatu
kegiatan akan sia-sia bila tidak terdoku-
mentasikan dengan baik. Kegiatan terse-
but mungkin hanya akan diingat oleh
peserta yang hadir, tidak menjadi peristi-
wa yang harus diketahui dan dipelajari
oleh masyarakat luas.
Akan lebih berarti lagi bila peristiwa
tersebut dilengkapi laporan yang sistem-
atik sehingga orang-orang akan mudah
mempelajari hasil-hasil dari peristiwa
tersebut. Di sinilah peran bidang doku-
mentasi dan proceeding. Bagaimana
menjadikan kegiatan Konferensi Sanitasi
Nasional dan keluaran-keluarannya men-
jadi salah satu referensi dalam pemba-
ngunan sektor sanitasi.
Tim di belakang KSN. Foto: ISSDP Tim ISSDP
Percik
Oktober 2007 7

10. WAWA N CA R A
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc
Sudah Mendapat Perhatian,
Namun Belum Menjadi
Prioritas
di pertukaran informasi, pembuatan
Buruknya penanganan sanitasi di Indo- komitmen dan kerjasama antara stake-
nesia akibat masih adanya anggapan bahwa holder terkait.
masalah sanitasi sepenuhnya tanggung ja-
wab masing-masing rumah tangga, dimana Seperti apa perhatian dunia ter-
permasalahan dianggap selesai jika sebuah hadap sanitasi?
rumah tangga sudah menyediakan fasilitas Secara global, perhatian masyarakat
sanitasi yang baik. Padahal dalam kesehari-
internasional terhadap sanitasi semakin
annya, baik pemerintah, masyarakat, mau-
pun pihak lain turut andil dalam menye- meningkat. Berbagai konferensi sanitasi
babkan buruknya sanitasi di lingkungan se- telah diselenggarakan beberapa negara
kitar. baik secara nasional maupun regional.
Untuk itu perlu diadakan konferensi Puncak perhatian dunia internasional ini
yang khusus menyangkut sektor sanitasi. terlihat dari pencanangan tahun 2008 se-
Bagaimana kondisi riil sanitasi di Indonesia bagai "International Year of Sanitation"
saat ini dan keterkaitannya dengan penyelenggaraan Konferensi Sanitasi
oleh PBB. Pencanangan tersebut dilatar-
Nasional (KSN) 2007? Berikut petikan wawancara bersama Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana Bappenas Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc. belakangi keprihatinan masyarakat inter-
nasional terhadap masih lambatnya
upaya-upaya peningkatan kualitas dan
kuantitas layanan sanitasi secara global
B iasanya tema atau materi kon-
ferensi adalah sesuatu yang
luar biasa atau yang sedang "in".
termasuk dalam negara-negara yang
mengalami kemunduran dalam upaya
pencapaian target MDG. Laporan terse-
dan bahwa diperlukan komitmen dan tin-
dakan nyata oleh seluruh negara,
masyarakat sipil, organisasi-organisasi
Mengapa diselenggarakan konfe- but menempatkan Indonesia dalam kate- non-pemerintah, serta lembaga-lembaga
rensi sanitasi? gori terbawah bersama Banglades, Laos, internasional lainnya.
Sebenarnya, tema konferensi sanitasi Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua
ini adalah tema yang luar biasa karena Nugini dan Filipina. Tantangan Indo- Bagaimana dengan Indonesia?
kualitas layanan sanitasi merupakan fak- nesia untuk mencapai target pada tujuan Di Indonesia, upaya-upaya pe-
tor yang sangat mempengaruhi kese- nomor 7 yaitu mengurangi separuh pada ningkatan kualitas dan cakupan layanan
jahteraan masyarakat. Selain itu, tahun 2015 dari proporsi penduduk yang sanitasi sudah mulai dilakukan. Selain
Indonesia juga merupakan salah satu tidak memiliki akses terhadap air minum mengembangkan berbagai pendekatan
negara yang berkomitmen terhadap dan sanitasi dasar, sangatlah berat. pembangunan sanitasi, berbagai kegiatan
Millenium Development Goals (MDG), Untuk mengejar target MDG ini yang pada intinya adalah advokasi untuk
dimana salah satu targetnya adalah memerlukan keterlibatan semua stake- sanitasi juga sudah mulai dilakukan.
penyediaan layanan sanitasi yang aman holder pembangunan mulai dari peme- Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2007
dan layak bagi masyarakat. Salah satu isu rintah, swasta, masyarakat, lembaga ini juga merupakan bagian dari upaya-
penting dalam sanitasi adalah pencapai- donor, LSM dan perguruan tinggi. Untuk upaya tersebut. Selain itu juga untuk
an target MDG ini. itu, diperlukan sebuah forum Konferensi mempersiapkan dukungan Indonesia ter-
Berdasarkan laporan A Future Within Sanitasi Nasional, yang mempertemukan hadap "International Year of Sanitation
Reach dan Laporan MDGs Asia-Pasifik seluruh stakeholder pembangunan sani- 2008".
tahun 2006 yang dirilis UNDP, Indonesia tasi. Melalui forum ini, diharapkan terja-
8 Percik
Oktober 2007

11. WAWA N CA R A
Sampai dimana pemahaman material, kerugian yang mungkin muncul mengakibatkan air mengeluarkan bau tak
masyarakat dan pengambil kebi- adalah hilangnya opportunity cost akibat sedap dan berwarna hitam. Implikasinya
jakan dalam masalah sanitasi ini? penyakit yang diderita masyarakat akibat adalah meningkatnya biaya pengolahan
Secara umum, kebanyakan masya- sanitasi, terutama berkaitan dengan air untuk air minum.
rakat masih menganggap kualitas kesempatan kerja. Yang paling merugikan adalah
layanan sanitasi merupakan urusan pri- Pada pekerja yang mendapatkan upah rusaknya citra bangsa Indonesia. Selain
badi yang tidak terlalu penting. Masih secara harian, ketidakhadiran di tempat kota-kotanya dianggap kotor, bangsa
ada masyarakat yang tidak memiliki jam- kerja karena menderita penyakit tersebut Indonesia juga dianggap tidak memen-
ban di rumah atau buang air besar sem- dapat mengurangi pendapatan yang tingkan pola hidup yang sehat. Secara
barangan. Mereka belum melihat bahwa didapatkan orang tersebut. Pada anak keseluruhan, berdasar pada studi ADB
buruknya perilaku terkait sanitasi oleh sekolah, dapat mengurangi waktu seko- kerugian ekonomi yang diderita
salah satu anggota masyarakat, juga akan lah akibat sakit. Indonesia terkait kondisi sanitasi yang
mempengaruhi kualitas kesehatan Kondisi diatas juga menimbulkan buruk diperkirakan mencapai Rp 42,3
masyarakat lainnya. Berbagai kasus kerugian lain berupa munculnya addi- triliun per tahun atau sekitar 2 persen
wabah diare yang pernah terjadi, misal- tional cost (pengeluaran tambahan) bagi dari GDP.
nya wabah diare di Kecamatan Sepatan, masyarakat untuk berobat ke dokter.
Kabupaten Tangerang beberapa waktu Studi menyebutkan bahwa tingkat Sebenarnya pemerintah sadar
yang lalu merupakan cerminan dari hal penyakit akibat kondisi sanitasi yang atau tidak terhadap masalah ini?
ini. buruk di Indonesia sudah sangat tinggi. Sebenarnya pemerintah sudah sadar
Sedangkan untuk para pengambil Penyakit tifus mencapai 800 kasus per akan hal ini. Berdasarkan Undang-
keputusan, suatu fakta bahwa pema- 100.000 penduduk. Angka ini meru- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
haman tentang pentingnya pembangun- pakan yang tertinggi di seluruh Asia. Pemerintahan Daerah, pasal 13 dan 14
an sanitasi juga masih perlu ditingkatkan Adapun penyakit diare mencapai 300 menyatakan bahwa penyediaan layanan
di sana-sini. Hal ini tercermin dari masih kasus per 1000 penduduk. sanitasi adalah tanggung jawab pemerin-
terbatasnya perhatian yang diberikan Kerugian lain yang diderita terkait tah daerah. Namun pada kenyataannya
kepada pembangunan sanitasi pada saat dengan pencemaran sumber air per- alokasi penganggaran untuk sanitasi
pengalokasian anggaran. Rata-rata mukaan akibat material organik yang masih rendah. Jadi sebenarnya masalah
anggaran sanitasi untuk kabupaten dan sebagian besar merupakan sisa dan ini sudah menjadi perhatian pemerintah
kota di Indonesia berkisar antara 0,5 - 1,5 ampas makanan yang tidak tercerna. akan tetapi belum menjadi prioritas.
persen APBD. Kandungan BOD yang tinggi tersebut
Apa yang harus dilakukan
masyarakat dan pengambil keputu-
san dalam masalah sanitasi?
Masyarakat sebagai pengguna
layanan sanitasi harus bersedia terlibat
dalam seluruh proses pembangunan.
Masyarakat harus bersedia menyam-
paikan aspirasi dan kebutuhannya karena
informasi ini sangat diperlukan untuk
mengembangkan dan merancang
kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi
yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan terlibat aktif
dalam tahap konstruksi sarana sanitasi
dan pengelolaan sarana terbangun terse-
but secara berkelanjutan.
Apa saja akibat yang ditim-
bulkan dari masalah sanitasi?
Sanitasi yang tidak dikelola dengan
baik akan menimbulkan kerugian secara
material ataupun non material. Secara Foto: ISSDP
Percik
Oktober 2007 9

12. WAWA N CA R A
Bagaimana langkah-langkah meyakinkan orang
bahwa sanitasi itu penting?
Pada dasarnya tidak ada orang yang menyukai masalah.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka ketika melakukan pro-
mosi sanitasi kepada masyarakat hal pertama yang diinfor-
masikan adalah kerugian atau permasalahan yang mungkin tim-
bul ketika sanitasi tidak ditangani dengan baik.
Seperti halnya terhadap masyarakat, informasi mengenai
kerugian tersebut juga diinformasikan secara mendetail kepada
para pengambil keputusan, baik pemerintah maupun lembaga
legislatif sehingga mereka dapat menyadari pentingnya sanitasi.
Langkah berikutnya adalah mengaitkan pembangunan sani-
tasi terhadap isu-isu pembangunan lainnya. Berdasarkan pe-
ngalaman dari proyek sanitasi yang telah dilaksanakan, baik di
dalam maupun luar negeri, didapatkan lesson learned bahwa
peningkatan akses terhadap sanitasi berkorelasi positif terhadap
peningkatan ekonomi masyarakat.
Perwujudan riilnya, bagaimana?
Foto: ISSDP
Upaya advokasi untuk itu sudah dilakukan melalui berbagai
program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasai. Program
terutama yang berbasis masyarakat seperti Sanitasi oleh Community Social Responsibility (CSR) yang dikembangkan
Masyarakat (Sanimas), Water and Santitation for Low Income pihak swasta pun menunjukkan bahwa swasta dapat dilibatkan
Communities (WSLIC), Community-Led Total Sanitation dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi.
(CLTS), Pro Air dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program-pro- Dunia pers juga dapat diikutsertakan dalam program sani-
gram ini, komponen advokasi dan penyiapan masyarakat untuk tasi. Upaya pemberian informasi melalui media pers (terdiri
membangun kesadaran dan kebutuhan terhadap layanan sani- dari cetak, televisi maupun radio) dinilai efektif untuk
tasi yang lebih baik dilakukan sebelum kegiatan-kegiatan kon- meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
struksi fisik dimulai. penanganan sanitasi.
Siapa saja pihak yang bisa diajak kerjasama untuk Kegiatan dan program apa saja yang hendak dilun-
menyelesaikan permasalahan sanitasi di Indonesia? curkan di KSN 2007?
Pihak pertama yang diajak kerjasama adalah masyarakat. Konferensi Sanitasi Nasional yang akan diselenggarakan
Dikarenakan buruknya penanganan sanitasi dapat berpengaruh selama tiga hari meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;
langsung terhadap kehidupan pribadi masyarakat maka upaya Full-day seminar
mengatasi permasalahan tersebut perlu melibatkan masyarakat Untuk membahas aspek pendukung penanganan permasala-
secara menyeluruh. han sanitasi serta merumuskan rencana aksi terkait upaya yang
Pihak lain adalah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun lebih terintegrasi untuk menangani permasalahan sanitasi di
daerah. Pemerintah sebagai fasilitator, perlu lebih mempriori- Indonesia.
taskan penanganan sanitasi untuk meningkatkan aksesibilitas Kunjungan lapangan
masyarakat terhadap fasilitasi sanitasi dasar dan pengurangan Pada lokasi-lokasi sekitar Jakarta yang telah berhasil men-
pencemaran lingkungan. Namun demikian, peran pemerintah gatasi permasalahan sanitasi skala lingkungan, baik masalah air
tidak dapat terlepas dari campur tangan lembaga legislatif di limbah maupun persampahan.
tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam penentuan Expo sanitasi
alokasi anggaran pembangunan. Hal ini berarti bahwa anggota Ini merupakan kegiatan pendukung, menampilkan berbagai
DPR/DPRD perlu dilibatkan dalam menyelesaikan permasala- inovasi dan teknik lingkungan, LSM, dan sektor swasta sebagai
han sanitasi di Indonesia. forum pelatihan dan pertukaran informasi dalam bidang komu-
Pihak lain diluar pemerintahan dapat juga dilibatkan secara nikasi, teknologi, serta best practices dalam program sanitasi.
aktif dalam upaya penanganan sanitasi. LSM, sebagai lembaga Selain itu akan dideklarasikan komitmen seluruh stake-
yang dekat dengan msyarakat dapat menjadi mitra pemerintah holder untuk melakukan upaya-upaya percepatan pemenuhan
dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengadopsi pendekatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak
pada program sanitasi. Selain itu, dunia bisnis dapat dilibatkan serta ajakan kepada stakeholder lainnya untuk bergabung dalam
pada penyediaan prasarana dan sarana sehingga mendekatkan upaya-upaya percepatan ini. Bowo Leksono
10 Percik
Oktober 2007

13. P E R AT U R A N
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
P
eraturan pemerintah (PP) adalah
sebuah produk hukum yang lebih
bersifat teknis yaitu peraturan
yang dibuat untuk melaksanakan un-
dang-undang (UU) atau peraturan hu-
kum di atasnya. Setelah sebuah UU diun-
dangkan, tidak serta-merta bisa dilak-
sanakan karena menunggu peraturan
pelaksananya.
Salah satu peraturan pelaksana yang
ditunggu cukup lama adalah Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah ini untuk me-
laksanakan ketentuan pasal dalam UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Sebelum ter-
bitnya PP No. 38/2007 ini, penyeleng-
garaan kewenangan pemerintahan dae-
rah mengacu pada PP No. 25 Tahun 2000
yang substansinya diatur oleh UU No. 22
Tahun 1999. Foto: WASPOLA
Selama dua tahun lebih, sejak diun-
dangkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dalam melayani masyarakat. Tinggal per- tralisasi di pemerintah pusat. Sementara
secara substansi berisi tentang otonomi soalan yang kemudian muncul, apakah asas desentralisasi seperti tidak mampu
daerah, pemerintah daerah tidak dapat PP ini sudah menjawab kebutuhan mengatasinya.
melaksanakan fungsi pemerintahan seba- pemerintah daerah dalam berotonomi? Bermacam urusan menyangkut
gaimana mestinya. Terjadi tumpang kehidupan masyarakat itu harus didis-
tindih pelaksanaan urusan pemerintahan Pelaksanaan otonomi daerah tribusikan agar membawa hasil optimal
serta tidak berjalannya koordinasi antara Pada dasarnya, otonomi daerah di- bagi kepentingan pemerintahan dan
provinsi dan kabupaten/kota. berlakukan untuk mempermudah penye- masyarakat. Karena itu asas desentral-
Dengan terbitnya PP ini, pemerintah lenggaraan urusan pemerintahan yang isasi penuh (otonomi daerah) diber-
tentu berharap pemerintah daerah dapat terlalu luas dan banyak yang sebelum lakukan yaitu dengan menyerahkan seba-
meningkatkan kinerjanya terutama terbitnya UU otonomi daerah, tersen- gian kewenangan yang dimiliki pemerin-
Percik
Oktober 2007 11

14. P E R AT U R A N
tah pusat pada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksudkan adalah hak dan kewajiban
Pada prakteknya selama ini, desentralisasi cenderung bersi- pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan demi
fat administratif. Semua urusan pemerintahan yang diterima terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
pemerintah daerah adalah bagian dari tugas pemerintah pusat Pada pasal 2 ayat (4) PP No. 38/2007 ini dijelaskan ada 31
yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. urusan (bidang) yang dibagi antara pemerintah pusat dan dae-
Pelaksanaan bermacam urusan tersebut sudah ditentukan rah. Pembagian urusan yang diserahkan pemerintah pusat
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ada. masih dalam proses persiapan di daerah, sebab pelaksanaan
Pemerintah daerah tinggal melaksanakan berdasarkan ketentu- urusan pemerintahan tersebut harus dituangkan terlebih dulu
an yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan pembiayaan, dalam peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non
sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Semuanya sudah departemen yang membidangi urusan yang bersangkutan, di-
disediakan oleh pemerintah pusat. Ini jadi semacam tugas rutin samping peraturan daerah masing-masing.
bagi pemerintah daerah.
Pengaturan bidang AMPL
Dampak terbitnya PP Dari 31 urusan (bidang) tersebut, beberapa diantaranya
Dengan diterbitkannya PP yang baru ini, jelas membawa berkenaan dengan air minum dan penyehatan lingkungan
dampak bagi daerah dalam melaksanakan kewenangannya (AMPL). Bidang-bidang yang terkait seperti kesehatan,
sebagai daerah otonom. Dampak berupa hal-hal yang perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup, pemberdayaan
meringankan dengan adanya kepastian hukum itu maupun yang perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat
memberatkan. Semua ini karena masing-masing daerah mem- desa, kehutanan serta energi dan sumberdaya mineral.
punyai karakter yang berbeda. Sementara untuk pemerintah daerah (provinsi, kabupa-
Adanya PP ini juga berarti adanya kepastian bagi pemerin- ten/kota), diserahi kewenangan membuat peraturan perun-
tah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. dang-undangan yang sudah barang tentu disesuaikan dengan
kondisi daerah berupa pemberian rekomendasi teknis untuk
izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air
pada cekungan air tanah pada wilayah provinsi, kabu-
paten/kota. Disamping kewenangan penetapan wilayah konser-
vasi air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah pada cekung-
an air tanah, pengelolaan data dan informasi berkenaan dengan
air tanah.
Daerah juga diberi kewenangan menetapkan potensi air
tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral serta
pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan
air tanah.
Untuk bidang lingkungan hidup terdiri dari sub bidang pe-
ngendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya
alam (SDA). Pada sub bidang pengendalian dampak lingkungan,
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
daerah memiliki kewenangan yang sangat luas. Mulai dari pe-
ngelolaan, penetapan kelas air pada sumber air, pemantauan
kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengawasan dan
sebagainya.
Pada bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di
daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang dite-
tapkan pemerintah.
Sementara daerah diserahi urusan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
AMDAL.
Keluasan kewenangan daerah juga terdapat pada sub bidang
konservasi SDA keanekaragaman hayati, disamping penegakan
Foto: WASPOLA hukum bidang lingkungan. Bowo Leksono
12 Percik
Oktober 2007

15. WAWA SA N
Sanitasi
sebagai Tanggung Jawab Bersama
Oleh: Dilla Prameswari*
P
ersoalan penyediaan sanitasi yang diare. Sebanyak 90 persen angka kema- tahun 2015, kondisi air bersih dan sani-
baik bagi masyarakat sudah tidak tian akibat diare terjadi pada anak di tasi di Indonesia masih buruk. Laporan
bisa ditunda. Masalah sanitasi bawah umur lima tahun (balita). Program Pembangunan PBB (UNDP)
sudah tidak bisa dianggap lagi masalah Untuk Indonesia, menurut Survei mengenai status pencapaian Tujuan
individu di mana pihak pemerintah lepas Demografi tahun 2003, sekitar 19 persen Pembangunan Manusia atau MDG di
tangan. atau 100.000 anak balita meninggal Indonesia mengalami kemunduran. Pada
Sebab masalah sanitasi berkorelasi karena diare. Pada tahun 2006, tercatat tahun 2015, MDG mencanangkan 69
positif dengan timbulnya berbagai 423 per 1.000 anak balita terserang diare persen penduduk Indonesia dapat meng-
penyakit semacam diare, ispa (infeksi satu hingga dua kali dalam setahun. akses air minum yang layak dan 72,5
saluran pernapasan atas), demam Padahal, menurut Badan Kesehatan persen memperoleh layanan sanitasi
berdarah, dan tuberkulosis. Angka kema- Dunia (WHO), 94 persen kasus diare yang memadai. Faktanya, hanya 58
tian dari penyakit ini sungguh mence- dapat dicegah dengan meningkatkan persen penduduk yang memiliki akses ke
ngangkan. akses air bersih, sanitasi, perilaku higien- sumber air minum dan sekitar 65 persen
Di dunia, minimnya akses air bersih is, dan pengolahan air minum skala mengakses sarana sanitasi memadai.
serta buruknya sanitasi dan perilaku rumah tangga. Kini hanya 10 kota memiliki fasilitas
tidak sehat berkontribusi terhadap kema- Hingga separuh perjalanan program air limbah terpusat, 62,29 persen pen-
tian 1,8 juta orang per tahun karena Tujuan Pembangunan Milenium pada duduk kota dan 24,37 persen di desa
membuang tinja ke jamban dengan tang-
ki septik. Tahun 2004, 41,25 persen pen-
duduk di kota dan 1,49 persen di desa
sampahnya diangkut petugas. Rumah
tangga dengan drainase lancar 57,18
persen. Hal itu menyebabkan sering ada
kejadian luar biasa penyakit, seperti diare
dan sering terjadi banjir.
Hampir 80 persen rumah tangga di
perkotaan menggunakan tangki septik
untuk menampung tinja manusia.
Namun, penggunaan tangki septik terse-
but jauh dari syarat memenuhi standar
kesehatan. Akibatnya ratusan juta pen-
duduk berada di bawah ancaman diare
akibat bakteri E coli yang mengontami-
nasi sumber air bersih.
Data Departemen Kesehatan menun-
jukkan, diare menjadi penyakit pem-
bunuh kedua bayi di bawah lima tahun
atau balita di Indonesia, setelah radang
paru atau pneumonia. Kualitas air
minum buruk menyebabkan 300 kasus
diare per 1.000 penduduk.
Foto: ISSDP
Percik
Oktober 2007 13

16. WAWA SA N
anya sanitasi yang memadai beserta peri-
laku hidup sehat masyarakat merupa-
kan langkah-langkah preventif terha-
dap ancaman berbagai penyakit. Lang-
kah preventif ini ternyata lebih efektif
menjauhkan dari penderitaan si sakit
juga dari segi biaya yang dikeluarkan
pihak pemerintah untuk anggaran ke-
sehatan.
Sebagaimana dikatakan Kepala
Subdirektorat Penyehatan Air Depkes
Zainal Nampira (Kompas, 22/6/07),
kematian bayi juga akan menurun tiga
sampai empat persen jika akses air
minum naik 10 persen. Sementara itu,
peningkatan anggaran kesehatan 10
persen hanya menurunkan angka kemat-
ian bayi hingga 1,5 persen. Artinya, tin-
dakan preventif dengan cara
meningkatkan kualitas lingkungan
Foto: Reski DD adalah jalan yang paling tepat daripada
menunggu jatuhnya korban.
Sanitasi buruk dituding sebagai Pemerintah masih menganggap sanitasi Daripada anggaran tersedot mem-
penyebab banyaknya kontaminasi bakteri adalah tanggung jawab individu, bukan bangun rumah sakit, penyediaan obat-
E coli dalam air bersih yang dikonsumsi investasi publik. obatan, penyediaan dokter dan perawat,
masyarakat. Bakteri E coli meng- Upaya meningkatkan anggaran sani- lebih tepat mengurangi angka timbulnya
indikasikan adanya pencemaran tinja tasi di departemen, misalnya Pekerjaan penyakit dengan membangun sarana air
manusia. Kontaminasi terjadi pada air Umum (PU), ternyata dipotong untuk bersih, tangki septik yang baik, dan gizi
tanah yang banyak disedot penduduk di prioritas lain. Pemerintah yang mencukupi. Ini bukan berarti
perkotaan, dan sungai yang menjadi kabupaten/kota masih memprioritaskan menampik perangkat kesehatan tersebut
sumber air baku di PDAM pun tercemar pembangunan jalan, air bersih, baru soal melainkan mengubah cara berpikir kita
bakteri ini. limbah dan sampah. mengenai makna sehat itu sendiri.
Di Jakarta, hasil penelitian Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Langkah preventif *Mahasiswi Teknik Lingkungan,
(BPLHD) Provinsi DKI Jakarta menun- Sesungguhnya pewujudan tersedi- Fakultas Teknik UNDIP Semarang
jukkan, 80 persen sampel air tanah dari
75 kelurahan memiliki kadar E coli dan
fecal coli melebihi ambang batas. Sebesar
78 persen sungai di Jakarta telah terce-
mar berat bakteri E coli.
Belum prioritas
Sementara itu, masalah sanitasi
belum dijadikan prioritas pembangunan
oleh para pengambil keputusan. Hal itu
tampak dari alokasi anggaran yang
minim. Tak heran, sanitasi di Indonesia
sampai sekarang masih terhitung buruk.
Tahun 2002, anggaran sanitasi hanya
1,8 persen dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), sementara
rata-rata APBD provinsi 3,3 persen dan
Foto: Istimewa
APBD kabupaten/kota 5,7 persen.
14 Percik
Oktober 2007

17. WAWA SA N
JELANG KONFERENSI
PERUBAHAN IKLIM
Denpasar, 3-14 Desember 2007
D
alam waktu dekat Indonesia
akan tercatat dalam sejarah
sebagai salah satu tuan rumah
kegiatan Konferensi Perubahan Iklim.
Tulisan ini berusaha untuk memberikan
sedikit gambaran tentang pentingnya isu
perubahan iklim dan kaitannya dengan
air minum dan penyehatan lingkungan.
Pentingnya Konferensi Perubahan
Iklim
Betapa pentingnya konferensi ini
dapat terlihat dari tamu penting yang
akan hadir diantaranya peraih penghar-
gaan Nobel Perdamaian 2007 Al Gore,
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon,
dan Perdana Menteri Australia yang
baru, Kevin Rudd. Kehadiran mereka dan
12.000 peserta dari 189 negara didorong
oleh kenyataan yang sedang dihadapi Pabrik-pabrik besar turut menyumbang karbondioksida penyebab pemanasan global.
oleh seluruh dunia berupa peningkatan Foto: www_8thfire_net.
temperatur bumi. Data menunjukkan
dalam 100 tahun terakhir temperatur
global meningkat 0,7 derajat Celcius, dan Fakta Penting
diperkirakan akan meningkat lebih dari 3
derajat Celcius pada tahun 2100 jika
tidak terjadi perubahan laju produksi dan Kadar CO2 di atmosfer 200 tahun lalu sekitar 280 ppm (part per million), dan saat
ini telah mencapai 383 ppm. Jika kondisi ini terus berlangsung, menurut Tim
konsumsi. Kondisi ini akan mempe-
Flannery dalam bukunya We are the Weather Makers (2006), kadar CO2 akan men-
ngaruhi iklim dunia dengan konsekuensi capai 560 ppm. Apa yang terjadi?. Temperatur udara akan dapat meningkat sampai
yang beragam mulai dari peningkatan 4,5 derajat Celcius. Air laut naik sampai 90 cm.
permukaan laut yang mengakibatkan Negara maju yang penduduknya hanya 15 persen dari populasi dunia menyumbang
tenggelamnya banyak daratan, pulau hampir separuh emisi gas rumah kaca dunia (khususnya CO2) di atmosfer bumi.
Sebagai gambaran, jejak kaki (emisi CO2 yang dihasilkan dari gaya hidup) 19 juta
bahkan negara kepulauan di Pasifik dan
penduduk New York memiliki jejak kaki lebih dalam dibandingkan 766 juta orang
Atlantik; terancamnya ketahanan pangan di 50 negara kurang berkembang.
karena tidak menentunya iklim; pe- Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on
ningkatan jumlah penderita penyakit Climate Change/IPCC) yang melibatkan sekitar 2.500 ahli dan 800 penulis ilmiah
terkait air dan masih banyak lainnya mengkonfirmasi terjadinya pengurangan jumlah es dan salju di permukaan bumi.
Pada belahan bumi utara, tutupan es pada musim semi berkurang sekitar 2 persen
(Selengkapnya pada Boks Dampak
per dekade sejak 1966. Pada wilayah Arktik, sejak tahun 1978 tutupan es berku-
Pemanasan Global) rang 2,7 persen per dekade.
Percik
Oktober 2007 15

18. WAWA SA N
Faktor Penyebab Dampak Pemanasan Global
Pemanasan global (global warming) terjadi karena
menumpuknya gas polutan yang disebut gas rumah kaca yang a. Perubahan Iklim
Peningkatan temperatur bumi
merupakan selubung gas alami yang pada konsentrasi tertentu Curah hujan yang lebih lebat.
berfungsi menjaga bumi tetap hangat dan nyaman dihuni. Gas Terjadi peningkatan curah hujan 2-3 persen per tahun dan
rumah kaca diantaranya adalah karbondioksida (CO2), dini- musim hujan yang lebih singkat di Indonesia, yang dapat
troksida (N2O), metana (CH4), sulfur heksafluorida (Sf6) dan meningkatkan resiko banjir.
perfluorokarbon (PFCs). Namun meningkatnya konsentrasi gas Sahara dan gurun makin kering. Gelombang panas bahkan
makin sering terjadi
CO2 merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global Musim dingin yang lebih dingin
yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil pada b. Pertanian dan kehutanan
kegiatan industri, transportasi, pembakaran hutan dan peru- Mengubah pola presipitasi, penguapan, air limpasan, dan
bahan tata guna lahan. kelembaban tanah. Peningkatan suhu, musim hujan yang
Kondisi ini diperparah oleh penipisan lapisan ozon (O3) di pendek, dan curah hujan meningkat menjadi penyebabnya.
Resiko terjadinya ledakan hama dan penyakit tanaman
atmosfer sebagai akibat penggunaan aerosol yang berlebihan. Terancamnya ketahanan pangan
Semakin tipis ozon maka semakin leluasa radiasi gelombang Menurunnya produktivitas dan tingkat produksi sebagai aki-
pendek matahari memasuki bumi. Akibatnya terjadi efek rumah bat terganggunya siklus air karena perubahan pola hujan
kaca. Suhu bumi meningkat, mencairkan gunung es di kedua dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim. Data
kutub, sehingga menaikkan permukaan laut dan mengubah pola Bappenas (2004), produktivitas pertanian Indonesia diperki-
rakan menurun dengan nilai setara 6 miliar dolar AS per
iklim dunia. tahun.
Kebakaran hutan. Udara kering, terik matahari dan tiupan
Perjuangan Panjang angin mengakibatkan kebakaran hutan.
Adalah Svante Arrhennius, ilmuwan Swedia, yang pertama c. Kelautan
kali melontarkan kekhawatiran terjadinya pemanasan global Naiknya permukaan air laut rata-rata dunia, yang diperki-
rakan sekitar 0,77 mm per tahun selama periode 1991-2004.
(global warning) pada tahun 1894. Pada intinya ia menyatakan Kenaikan permukaan laut di Indonesia akan berdampak pada
bahwa CO2 merupakan unsur terpenting yang mengendalikan penciutan lahan pertanian subur di sepanjang pantai.
suhu bumi. Kenaikan konsentrasi CO2 mengakibatkan kenaikan Pemanasan air laut yang memengaruhi keanekaragaman ha-
suhu bumi. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan yati laut
menjadi sumber peningkatan CO2 yang berdampak pada d. Penyakit
Peningkatan jumlah penyakit terkait air dan dibawa melalui
kenaikan suhu bumi. vektor.
Kekhawatiran ini belum mendapat sambutan sampai kemu- Pemanasan global akan mengacaukan iklim yang salah satu
dian Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa memprakarsai dampaknya adalah banjir. Ketika banjir, beberapa penyakit
pembentukan Intergovernmental Negotiating Committee akan merebak seperti diare, leptospirosis.
(INC) yang bertugas menegosiasikan draft materi konvensi Perubahan iklim membuat nyamuk demam berdarah dan
malaria lebih berbahaya. Siklus hidupnya menjadi lebih pen-
perubahan iklim. Hasilnya kemudian diajukan ke Konperensi dek. Populasinya lebih mudah meledak.
PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (Konperensi Tingkat e. Satwa
Tinggi Bumi/Earth Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992, dan Perubahan habitat. Hilangnya daerah pesisir berakibat pada
disepakati menjadi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang keanekaragaman hayati serta migrasi penduduk.
Perubahan Iklim. Penurunan populasi amfibi secara global
f. Krisis air tawar
Dimulai pada tahun 1995 untuk pertama kalinya digelar Lapisan es di kutub dan puncak pegunungan meleleh,
Konperensi para Pihak (Conference of the Parties/COP) di sehingga siklus musim berubah drastis, dan dunia akan men-
Berlin. Seterusnya konperensi digelar setiap tahun dan pada galami krisis air tawar.
akhirnya Indonesia mendapat giliran menyelenggarakan
Konperensi para Pihak ke-13 Konvensi Perserikatan Bangsa- arahan nyata bagi pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim.
Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nation Framework Target reduksi emisi gas rumah kaca ditetapkan sebesar 5,2%
Convention on Climate Change/UNFCCC) dan sekaligus juga hingga 2012. Selain itu, diperkenalkan pula praktek bisnis baru
Pertemuan para Pihak tentang Protokol Kyoto (Meeting of yakni transaksi emisi gas rumah kaca atau disebut carbon tra-
Parties on Kyoto Protocol/MOP) ke-3 di Nusa Dua, Bali Tanggal ding. Negara maju yang tidak mampu memenuhi kewajibannya
13-14 Desember 2007. dapat membeli kredit karbon dari negara lain. Kredit karbon
adalah nilai uang dari jumlah emisi karbon yang berhasil diku-
Protokol Kyoto rangi. Indonesia menandatangani protokol ini pada tahun 1998
Diantara rangkaian konperensi tersebut, Konperensi Kyoto dan meratifikasinya tahun 2004.
pada tahun 1997 melahirkan dokumen paling penting yaitu Tercatat 3 (tiga) jurus nyata dalam protokol Kyoto untuk
Protokol Kyoto. Dalam dokumen tersebut tercantum secara jelas menekan gas rumah kaca yaitu (i) perdagangan emisi (emissions
16 Percik
Oktober 2007

19. WAWA SA N
trading). Dimaksudkan sebagai transaksi Panel Antarpemerintah atas Perubah- ditukar dengan sejumlah dana. Jika satu
antara pihak yang berhasil menekan an Iklim (IPCC) menawarkan rekomen- ton dihargai USD 10 maka nilai tukar
emisi karbon dengan pihak lain yang tak dasi mitigasi yang dinilai efektif menu- emisi CO2 sampah Bandung adalah sebe-
bisa memenuhi kewajiban serupa. runkan emisi. Di sektor energi, mengu- sar Rp. 27 miliar setahun.
Mekanisme ini berlaku di antara negara rangi subsidi bahan bakar fosil, menetap- Pengurangan emisi gas metana me-
industri maju. Jadi negara maju yang kan pajak karbon untuk bahan bakar lalui pembakaran gas metana juga dapat
tidak dapat memenuhi target pengu- fosil, mewajibkan energi terbarukan dan dikonversi menjadi uang melalui skema
rangan emisi dapat terbebas dari kewa- diberi insentif subsidi. Di sektor trans- CDM. Cara yang dapat dilakukan adalah
jibannya dengan membayar negara maju portasi, mengurangi penggunaan bahan dengan melakukan fermentasi alamiah
lainnya yang bisa memangkas emisi kar- bakar fosil dan menggantikan dengan yaitu dengan memadatkan sampah. Gas
bonnya dalam jumlah yang setara; (ii) biofuel dan transportasi tidak bermotor. metana yang dihasilkan kemudian di-
kerjasama antarpihak (joint implementa- Memperbanyak transportasi massal. bakar. Pembakaran metana memang
tion). Negara maju yang tidak dapat Dalam Protokol Kyoto telah diperke- menghasilkan gas karbon. Namun me-
memenuhi target pengurangan emisi nalkan 3 skema mitigasi yaitu perdagang- tana mempunyai daya rusak 23 kali lebih
dapat bekerja sama dengan pihak lain an emisi, kerjasama antarpihak, dan besar dari gas karbon. Sehingga nilai 1
dalam sebuah proyek industri yang mekanisme pembangunan bersih. Selan- kubik gas metana adalah sebanding de-
menekan emisi karbon; (iii) mekanisme jutnya saat ini mulai diperkenalkan ske- ngan 23 kubik gas karbon. Artinya pem-
pembangunan bersih (clean development ma terbaru yaitu pengurangan emisi dari bakaran 1 kubik gas metana akan mengu-
mechanism/CDM). Peluang kerjasama deforestasi dan degradasi lahan. Skema rangi emisi gas karbon sebesar 22 kubik.
antara negara berkembang yang tidak ini menawarkan penghutanan kembali Pengurangan emisi gas karbon ini yang
dibebani pengurangan emisi karbon de- atau pencegahan perusakan hutan dapat ditukar dengan sertifikat reduksi
ngan negara maju yang dikenai kewa- (deforestation) sebagai salah satu cara emisi (Certified Reduction Emissi-
jiban menurunkan emisi karbon. mengatasi pemanasan global. on/CER), yang kemudian dijual kepada
negara maju. Dengan membeli sertifikat
Strategi Penanganan Mendulang Dana dari Pengelolaan ini maka negara maju tersebut dianggap
Secara umum terdapat 2 (dua) strate- Sampah telah mengurangi emisinya setara dengan
gi penanganan pemanasan global yang Tanpa disadari, sebenarnya tumpuk- nilai CER tersebut.
disepakati dalam Konvensi Kerangka an sampah dapat mengeluarkan emisi gas Tentu saja sampai saat ini masih ter-
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa me- rumah kaca terutama CO2 dan metana. dapat kontroversi dibalik pemanfaatan
ngenai Perubahan Iklim (UNFCCC), yaitu Sebagai gambaran, sampah kota Ban- sampah sebagai bahan baku listrik.
(i) mitigasi yang meliputi pencarian cara dung menghasilkan 300.000 ton CO2 per Dalam prosesnya, ternyata dihasilkan
untuk menahan laju emisi gas rumah tahun (LPPM ITB). Sementara sampah dioksin dan gas asam dari proses pem-
kaca; (ii) adaptasi berupa cara mengatasi yang ada tersebut dapat dibakar sebagai bakaran sampah. Keduanya sangat ber-
dampak perubahan iklim dengan mela- bahan baku pembangkit listrik sehingga bahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
kukan langkah penyesuaian yang tepat emisi gas buang jadi nol. Inilah yang ke- Namun, penelitian menunjukkan bahwa
dan bertindak untuk mengurangi berba- mudian menjadi peluang untuk menda- dioksin hanya dihasilkan ketika pem-
gai efek negatifnya atau memanfaatkan patkan dana melalui skema CDM. bakaran dibawah 800 derajat Celcius. Se-
efek positipnya. Jumlah emisi CO2 yang dikurangi dapat mentara gas asam dapat dihindari de-
ngan pengoperasian reaktor circulating
fluidized bed (RCB).
Tips AMPL Mengurangi Emisi Gas Bagaimana Kondisi Indonesia?
Menurut Global Fluid Dynamic dan
a. Jangan membakar sampah di pekarangan rumah. Asapnya mengeluarkan gas CO2
Goddart International Space Study,
dan dioksin.
b. Praktekkan prinsip 3 R (kurangi, gunakan kembali, daur ulang/reduce, reuse, dan diperkirakan suhu udara di Indonesia
recycle) sehingga jumlah timbulan sampah menjadi berkurang. akan meningkat 2 hingga 4,2 derajat
c. Jangan menggunakan tas plastik. Didunia, dari 500 milyar tas plastik yang digu- Celcius sampai tahun 2050-2070.
nakan, hanya 3% yang didaur ulang. Gunakanlah tas dari kertas atau material yang Walaupun demikian, pada saat ini
gampang didaur ulang. mulai terlihat beberapa fenomena yang
d. Tisu dan kertas bekas jangan dibuang. Langkah ini dapat mengurangi penebangan menunjukkan terjadinya imbas pema-
pohon untuk keperluan pembuatan kertas dan tisu. Setiap ton kertas yang didaur nasan global di Indonesia. Diantaranya
ulang akan menyelamatkan 19 pohon (Sumber:Gatra). (i) makin menipisnya salju yang dulu
menyelimuti puncak Pegunungan Jaya-
Percik
Oktober 2007 17

20. WAWA SA N
wijaya, Papua, (ii) temperatur udara
beberapa kota seperti Jakarta, Medan,
Denpasar mulai meningkat pada kisaran
0,2 sampai 3 derajat Celcius, (iii) curah
hujan yang lebih banyak sementara
musim kemarau lebih panjang, (iv) seki-
tar 20 pulau kecil telah tenggelam karena
kenaikan permukaan air laut yang sekitar
0,5 sentimeter per tahun, (v) krisis air
mulai terjadi. Aliran air hujan ke Daerah
Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat
sebagai akibat meningkatnya temperatur
dan perubahan tata guna lahan.
Dalam jangka panjang Indonesia
akan menghadapi beberapa kondisi yang
kritis diantaranya Indonesia memiliki ga-
ris pantai yang sangat panjang, yang ren-
tan terhadap dampak kenaikan permu-
kaan air laut. Ratusan pulau di Nusantara
dikhawatirkan akan tenggelam. Keka- Lapisan es di kutub mencair sebagai akibat meningkatnya perubahan iklim dunia.
cauan iklim berdampak pada perubahan Foto: www_rcom_marum_de
musim sehingga ancaman kelaparan aki-
bat kegagalan panen juga makin nyata. Di perkotaan, timbulan sampah Ketidakkonsistenan langkah peme-
Ketergantungan bahan bakar fosil di semakin meningkat yang berpeluang rintah Indonesia, baik antara pusat-dae-
Indonesia makin meningkat. Menurut meningkatkan emisi gas karbon dan gas rah maupun pusat-pusat. Sebagai ilus-
prediksi Badan Energi Internasional metan akibat kurang terkelolanya tempat trasi, perubahan iklim perlu diadaptasi
(2007), ketergantungan Indonesia pada pengolahan akhir (TPA) sampah. Seluruh dengan salah satunya merubah pola
bahan bakar fosil meningkat dari 69% TPA masih mempraktekkan sistem open tanam seperti diversifikasi produksi
(2002) menjadi 82% (2006). Upaya pe- dumping. Praktek 3 R yang dapat ber- diantaranya dengan mengurangi keter-
ngembangan sumber energi ramah ling- potensi mengurangi timbulan sampah gantungan pada sistem bertani sawah
kungan masih terkendala dan minim masih belum mendapat perhatian serius yang selain boros air juga menyumbang
insentif. pemerintah daerah. pada penambahan emisi gas metana. Di-
lain pihak, pemerintah mengalokasikan
dana untuk perluasan sawah termasuk
dengan menebang hutan.
Emisi Karbon Indonesia Isu perubahan iklim masih dilihat hanya
Emisi karbon di AS 20,01 ton per kapita per tahun, Australia 19,36, Kanada 18,4, sebagai isu lingkungan. Akibatnya usaha
Jepang 9,37, Cina, 3,6, Brasil 1,83, Indonesia 1,4 (sebagian terbesar berasal dari adaptasi yang dilakukan masih berat pada
kebakaran hutan), India 1,02 dan Bangladesh 0,27. aspek lingkungan saja. Sementara pema-
Hasil penelitian Wetlands International and Defl Hydraulics (2007) Belanda, menem- nasan global terkait juga dengan isu ekono-
patkan Indonesia sebagai penyumbang ketiga terbesar emisi gas CO2 setelah Amerika mi. Upaya mengarusutamakan pemanasan
Serikat (6.300 MtCO2e) dan Cina (5.000 MtCO2e). Sementara Indonesia menyumbang
global dalam pembangunan nasional belum
sekitar 3.000 MtCO2e
Indonesia menyumbang sepertiga dari 20% emisi global yang berasal dari deforestasi. terlihat hasilnya.
Sumber Emisi Tahunan Gas Rumah Kaca di Indonesia Kemampuan pendanaan Indonesia
Deforestasi dan konversi lahan yang menyumbang sekitar 85% dari total emisi tahu- masih rendah tetapi upaya untuk meng-
nan rumah kaca. Penggundulan hutan, degradasi lahan gambut dan kebakaran gunakan peluang mendapatkan dana dari
hutan menjadi penyumbang terbesar. skema mekanisme pembangunan bersih
Sektor energi (industri, pembangkit lietrik, transportasi) yang menyumbang sekitar (CDM) juga belum digarap. Potensi CDM
10%. Walaupun nilainya jauh lebih kecil tetapi menunjukkan pertumbuhan yang sig- Indonesia mencapai USD 81,5 juta sam-
nifikan.
pai USD 126 juta namun sampai saat ini
Pertanian, sebagian besar dari produksi padi yang menyumbang 4%
Persampahan, yang meskipun kecil sebesar 1% tetapi menjadi penghasil emisi baru sembilan proyek CDM Indonesia
terbesar keenam di sektor sampah dunia. yang telah terdaftar di Badan Eksekutif
CDM. OM dari berbagai sumber
18 Percik
Oktober 2007