Perjanjian ini mengatur tentang pemberian fasilitas kredit oleh PT. K kepada CV. A untuk pembelian 30 unit dump truck secara kredit. Fasilitas kredit maksimal Rp.__________ dan CV. A mengakui hutang sebesar itu. Sebagai jaminan, CV. A menyerahkan 2 bidang tanah ke PT. K. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dan dapat diakhiri jika CV. A lalai memenuhi kewajibannya.

1. Halaman 1 dari 8
PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DAN PENGAKUAN
HUTANG
Nomor : __________________
Perjanjian Pemberian Fasiltas Kredit dan Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini
dibuatdan ditandatangani di .............. pada hari ................, tanggal ................, bulan .............., tahun
..................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1) PT. _______________, suatu perseroan terbatas berkedudukan di ..........., dalam hal ini diwakili
oleh Tuan ................, bertindak selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama PT. _______________ (selanjutnya disebut “K”);
2) CV. _________________, suatu perseroan komanditer berkedudukan di .........., dalam hal ini
diwakili oleh Tuan ..............bertindak selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama CV. _________________ (selanjutnya disebut “A”).
‘K’ dan ‘A’ selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan masing-masing sebagai
“Pihak”.
Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-
hal sebagai berikut:
 Bahwa ‘K’ merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usahanya selaku Distributor Resmi
kendaraan bermotor jenis .............. & ............... untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia
berdasarkan Surat Pengangkatan Distributor No. ................................. tertanggal
.................................. yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi PT. ........................ ......;
 Bahwa ‘A’ adalah suatu perseroan komanditer yang menjalankan usahanya dalam bidang
Kontraktor yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 1 tertanggal
......................... yang dibuat di hadapan ..........................., S.H., Notaris di Kota
............................;
 Bahwa ‘A’ telah sepakatuntuk membeli 30 (tigapuluh) unit ....................... merek ............. dari ‘K’
dengan pembayaran secara kredit (selanjutnya disebut “Dump Truck”) sebagaimana ternyata
pada Perjanjian Jual Beli antara ‘K’ dan ‘A’ ___________ (lengkapi) (selanjutnya disebut
“Perjanjian Jual Beli”) (terlampir);
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk
mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
FASILITAS DAN PENGAKUAN HUTANG
1.1. ‘K’ dengan ini menyatakan persetujuannya untuk memberikan fasilitas kredit kepada ‘A’ atas
pembelian Dump Truck untuk jumlah pokok tidak melebihi dari Rp. ....................,-
(......................................... Rupiah) (selanjutnya disebut “Fasilitas”);
1.2. Atas Fasilitas yang diberikan oleh ‘K’ tersebut, dengan ini ‘A’ mengaku berhutang kepada ‘K’
untuk jumlah pokok tidak melebihi dari Rp. ......................,- (..................................................

2. Halaman 2 dari 8
Rupiah) atas pembelian Dump Truck dengan cara pembayaran secara kredit menggunakan
Fasilitas yang diberikan oleh ‘K’ tersebut (selanjutnya disebut “Hutang”).
1.3. Para Pihak sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian ini merupakan bukti
yang sah atas keberadaan dan besarnya jumlah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat
1.2. Perjanjian ini dan karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-bukti lainnya untuk
membuktikan jumlah terhutang tersebut.
PASAL 2
MEKANISME PEMBAYARAN HUTANG
2.1. Hutang tersebut wajib dibayar oleh ‘A’ kepada ‘K’ secara kredit setiap bulan dengan cara
membuka Giro pembayaran angsuran yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional yang
ditetapkan oleh ‘K’ dan dengan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal Giro yang juga ditetapkan
oleh ‘K’ sampai dengan seluruh Hutang tersebut dilunasi oleh ‘A’.
2.2. Untuk setiap penerimaan Giro tersebut, ‘K’ akan memberikan tanda terima tersendiri kepada ‘A’
sebagai bukti pembayaran angsuran Hutang ‘A’.
2.3. ‘A’ menyetujui bahwa pembukuan ‘K’ berdasarkan bukti-bukti Delivery Order, Nota-nota debet
dan Giro yang dananya telah dipindahbukukan ke rekening ‘K’ akan menjadi dasar dan bukti
yang sah untuk menetapkan jumlah sisa Hutang ‘A’ kepada ‘K’.
PASAL 3
DENDA KETERLAMBATAN
Giro tidak dapat ditunda pencairannya pada saat jatuh tempo dengan alasan apapun. Apabila
salah satu dan/atau seluruh Giro yang diserahkan oleh ‘A’ kepada ‘K’ pada waktu
dipindahbukukan ke rekening ‘K’ ternyata tidak ada dananya atau ditolak oleh bank pembayar,
maka atas keterlambatan pembayaran tersebut ‘A’ akan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 2% (dua persen) per bulan hingga Fasilitas/Hutang dilunasi oleh ‘A’ (selanjutnya
disebut “Denda Keterlambatan”).
PASAL 4
JAMINAN HUTANG
5.1 Selanjutnya guna menjamin pembayaran Hutang ‘A’ kepada ‘K’ berdasarkan Perjanjian ini
dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau pembaharuannya kemudian serta biaya-biaya
dan/atau Denda Keterlambatan dengan sebagaimana mestinya, ‘A’ akan menyerahkan kepada
‘K’ suatu jaminan berupa 2 (dua) bidang Tanah berstatus Sertifikat Hak Milik dengan perincian
sebagai berikut:
Sertifikat Nomor : .............................;
Terletak di : .............................................................;
Luas : ............. m2 (.......................................... meter persegi);
Atas Nama : .............................. yang akan di balik namakan ke atas .........................
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Jaminan Hutang”)

3. Halaman 3 dari 8
5.2 Para Pihak sepakat bahwa Jaminan Hutang harus diserahkan oleh ‘A’ kepada ‘K’ pada saat
Perjanjian ini ditandatangani di mana selanjutnya akan dilekatkan Akta Hak Tanggungan
terhadap Jaminan Hutang tersebut.
5.3 ‘K’ berhak penuh terhadap Jaminan Hutang ‘A’ dan apabila ‘A’ tidak dapatmelunasi
keseluruhan Fasilitas/Hutang beserta denda keterlambatan dan jumlah lain yang ditimbulkan
oleh ‘A’ maka ‘K’ berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Jaminan Hutang tersebut.
PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan pembayaran Fasilitas/Hutang telah dilunasi seluruhnya
oleh ‘A’ kepada ‘K’ yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya surat keterangan lunas oleh ‘K’ kepada
‘A’.
PASAL 6
SYARAT EFEKTIF PERJANJIAN
6.1. Perjanjian ini akan dinyatakan berlaku efektif oleh ‘K’ dan ‘K’ akan menyerahkan Fasilitas
kepada ‘A’ setelah:
a. Perjanjian telah ditandatangani oleh Para Pihak; dan
b. Perjanjian Jaminan telah ditandatangani oleh Para Pihak; dan
c. ‘A’ telah menyerahkan Jaminan Hutang kepada ‘K’; dan
d. Akta pemberian Hak Tanggungan atas Jaminan Hutang telah ditandatangani oleh Para
Pihak dan didaftarkan di instansi yang berwenang.
(selanjutnya disebut “Syarat Efektif Perjanjian”)
6.2. ‘K’ berhak untuk membatalkan Perjanjian ini apabila sampai dengan tanggal ___________
tahun ........................... (Tgl-Bln-Thn), ‘A’ belum memenuhi Syarat Efektif Perjanjian, kecuali
dalam hal ‘K’ menentukan lain di kemudian hari.
PASAL 7
PELANGGARAN/KELALAIAN
7.1. Salah satu di antara peristiwa atau keadaan yang disebut di bawah ini merupakan
pelanggaran/kelalaian oleh ‘A’ dalam Perjanjian ini:
a. Apabila ‘A’, menurut pertimbangan ‘K’ sendiri, tidak atau belum memenuhi salah satu atau
seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, beserta
perubahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari dan/atau terjadi pelanggaran
terhadap atau kealpaan mengenai syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan
yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, diantaranya tetapi tidak terbatas pada
penggunaan Fasilitas tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 1 di atas; dan/atau
b. Apabila ‘A’ dibubarkan/dilikuidasi atau penanggung jawabnya meninggal dunia atau tidak
berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya sehingga ‘A’, menurut pertimbangan
‘K’ sendiri, tidak dapat membayar Hutangnya lagi; dan/atau
c. Apabila ‘A’ berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin usaha ‘A’ dicabut dan/atau
tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena apasan apapun juga oleh pihak yang

4. Halaman 4 dari 8
berwenang; dan/atau
d. Apabila ‘A’ menangguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut
pendapat ‘K’ dapatmengurangi kemampuan ‘A’ untuk memenuhi kewajibannya kepada ‘A’
berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
e. Apabila ‘A’ mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; dan/atau
f. Apabila terjadi perselisihan dalam perusahaan ‘A’ yang terjadi antara Para Pengurus
dan/atau pemegang saham dan/atau sekutu (baik pasif maupun aktif), sehingga menurut
pendapat ‘K’, perselisihan tersebut menyebabkan ‘A’ tidak dapat melakukan hubungan
hukum secara sah dengan ‘K’; dan/atau
g. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja atas permintaan ‘K’ ternyata salah satu Giro
tersebut tidak ada dananya atau tidak dapat dipindahbukukan ke rekening ‘K’; dan/atau
h. Apabila salah satu jaminan yang dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini baik seluruhnya
maupun sebagian karena sebab apapun disita oleh dan/atau dialihkan kepada pihak lain;
dan/atau
i. Apabila harta kekayaan ‘A’ karena sebab apapun disita oleh pihak lain atau pihak yang
berwenang yang menurut pertimbangan ‘K’ berdampak materiil terhadap Perjanjian ini;
dan/atau
j. Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh ‘A’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini terbukti tidak benar atau tidak sesuai
dengan keadaan yang sesungguhnya.
7.2 Apabila ‘A’ berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu
waktu yang ditetapkan dan ‘A’ lalai melakukannya, termasuk apabila ‘A’ tidak membayar jumlah
terhutang dan/atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan ‘A’
berdasarkan ayat 2.3. dan Pasal 9 Perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu saja sudah
merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian ‘A’ sehingga, pemberitahuan,
keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi.
7.3. Jika terjadi atau berlangsung suatu pelanggaran dan/atau kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7.1. di atas, maka ‘K’ berhak dan berwenang atau wajib, pada setiap waktu dan dari
waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut, melakukan
tindakan sebagai berikut:
a. Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini, maka ‘K’ berhak, tanpa memerlukan
persetujuan terlebih dahulu dari ‘A’, untuk mengakhiri dan/atau menghentikan Perjanjian ini
serta menarik kembali Fasilitas dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal
tersebut kepada ‘A’; dan
b. Menuntut ‘A’ untuk membayar lunas atau memenuhi kewajibannya, penuh dengan seketika
dan sekaligus atas seluruh Fasilitas/Hutang yang pada saat itu terhutang oleh ‘A’
berdasarkan Perjanjian ini dan masih belum dibayar lunas, berikut Denda Keterlambatan
yang terhutang serta jumlah lain dari uang yang wajib dibayar oleh ‘A’ kepada ‘K’
berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
c. Menjalankan dan melaksanakan (mengeksekusi) Jaminan Hutang, sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Perjanjian dan/atau perjanjian jaminan lainnya dan/atau akta hak
tanggungan yang terkait dengan Perjanjian ini, untuk melunasi seluruh Hutang beserta
Denda Keterlambatan dan jumlah lain yang harus dibayarkan oleh ‘A’ kepada ‘K’, dalam hal
‘A’ tidak melunasi dan membayar jumlah terhutang dan/atau membayar tetapi tidak sesuai
dengan jumlah terhutang yang telah ditetapkan ‘A’ berdasarkan ayat 2.3. dan Pasal 9
Perjanjian ini.
PASAL 8

5. Halaman 5 dari 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN
8.1. ‘A’ dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
a) ‘A’ adalah suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
yang berlaku di Indonesia dan menjalankan usahanya dalam bidang Kontraktor yang
dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 1 tertanggal
................................ yang dibuat di hadapan ........................., S.H., Notaris di Kota
..............................;
b) ‘A’ berwenang dan berhak untuk melakukan usaha-usaha yang pada saat ini dilakukannya
dan memiliki seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya;
c) ‘A’ berwenang dan berhak penuh untuk:
i) meminjam uang atau meminta Fasilitas dari ‘K’; dan
ii) membuat dan melaksanakan Perjanjian;
d) Fasilitas/Hutang yang diberikan oleh ‘K’ kepada ‘A’ hanya akan dipergunakan ‘A’ untuk
melakukan pembelian Dump Truck dari ‘K’;
e) ‘A’ telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik menurut anggaran dasar ‘A’
dan/atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang telah dibuat sebelum
ditandatanganinya Perjanjian ini, untuk menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan dari
Perjanjian ini, perjanjian jaminan, dokumen-dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian lain
yang terkait dan harus ada sehubungan dengan Perjanjian ini;
f) Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian, perjanjian jaminan, dokumen-dokumen lain
dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang terkait dan harus ada sehubungan dengan
Perjanjian ini, ‘A’ tidak akan melanggar atau melakukan suatu hal yang bertentangan
dengan undang-undang, hukum, peraturan-peraturan, kebijaksanaan Pemerintah serta
putusan pengadilan yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan pada anggaran dasar ‘A’
beserta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan suatu perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh ‘A’;
g) Seluruh dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh ‘A’
kepada ‘K’ sehubungan dengan pemberian Fasilitas/Hutang, perjanjian jaminan, dokumen-
dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang terkait dan harus ada sehubungan
degan Perjanjian ini adalah asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen yang akan diserahkan sewaktu-
waktu oleh ‘A’ kepada ‘K’;
h) Tidak ada perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang
berlangsung atau menurut pengetahuan ‘A’ terjadi suatu keadaan yang mengancam atau
dapat mempunyai akibat terhadap harta kekayaan/asset ‘A’, sehingga mempengaruhi
keuangan atau usaha ‘A’ atau dapat menghambat kemampuan ‘A’ untuk melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
8.2. Apabila dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan ‘A’ sebagaimana diuraikan dalam
ayat 8.1. huruf a sampai dengan huruf h Pasal ini tidak benar dan menimbulkan kerugian bagi
‘K’, maka ‘A’ wajib bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh ‘K’,
baik materiil maupun immateriil, atas permintaan ‘K’.
PASAL 9
PENGEMBALIAN SISA JAMINAN HUTANG
Bilamana terjadi hal-hal yang tersebut dalam Pasal 7 di atas dan ‘K’ menjalankan hak-haknya dan hak-
hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian ini dan karena salah satu perjanjian pemberian jaminan
atau perjanjian-perjanjian yang dibuat berkenaan dengan perjanjian itu, maka ‘K’ berhak untuk
menetapkan sendiri jumlah Hutang ‘A’ kepada ‘K’ berdasarkan Perjanjian ini, baik karena hutang

6. Halaman 6 dari 8
pokok, denda, dan biaya-biaya penagihan dalam menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya
tersebut untuk mendapatkan kembali jumlah Hutang ‘A’ menurut pembukuan ‘K’. ‘A’ berhak pula bila
setelah jumlah Hutang yang ditetapkan itu dilunasi seluruhnya, ternyata bahwa Hutang ‘A’ jumlahnya
kurang dari apa yang ditetapkan oleh ‘K’, untuk menerima kembali selisih jumlah dari ‘A’, akan tetapi ‘K’
tidak diwajibkan untuk membayar bunga, denda atau ganti rugi dalam bentuk dan cara apapun juga
dan bilamana hasil penjualan dari Jaminan Hutang yang disebut dalam Pasal 4 ternyata belum cukup
melunasi Hutang ‘A’ kepada ‘K’, maka atas kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan
kewajiban ‘A’ untuk melunasinya.
PASAL 10
BIAYA-BIAYA
Mengenai biaya akta ini dan seluruh biaya yang berhubungan dengan Jaminan Hutang akan menjadi
beban dan tanggung jawab serta karenanya harus dibayar oleh ‘A’ sendiri termasuk tetapi tidak
terbatas pada biaya-biaya yang berhubungan dengan balik nama Jaminan Hutang, Pendaftaran Akta
Hak Tanggungan, pelaksanaan Jaminan Hutang maupun biaya eksekusi Jaminan Hutang, biaya-biaya
juru sita dalam hal ‘A’ melakukan tindakan ingkar janji sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 11
KUASA
‘A’ dengan ini memberikan kuasa kepada ‘K’ untuk pada waktunya untuk menetapkan sendiri jumlah
terhutang yang wajib dibayar oleh ‘A’ berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, atas dasar pembukuan ‘K’
berdasarkan bukti-bukti Delivery Order, Nota-nota debetdan Giro yang dananya telah dipindahbukukan
ke rekening ‘K’;
PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
12.1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia;
12.2. Setiap perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
12.3. Apabila musyawarah secara mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
maka Para Pihak memilih tempattinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang ‘K’ untuk
mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap ‘A’ berdasarkan Perjanjian ini di muka
pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
PASAL 13
PEMBERITAHUAN
13.1. Seluruh pemberitahuan yang harus diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang
terkait dengan Perjanjian ini wajib disampaikan melalui surat tercatat atau dikirimkan langsung
melalui kurir, atau melalui faksimili, telephone atau email ke alamat masing-masing Pihak
sebagai berikut:

7. Halaman 7 dari 8
Kepada ‘K’ Kepada ‘A’
PT. _______________
Alamat : .............................................
Telp. : .............................................
Fax. : .............................................
E-mail : .............................................
U.P. : .............................................
CV. _________________
Alamat : .............................................
Telp. : .............................................
Fax. : .............................................
E-mail : .............................................
U.P. : .............................................
13.2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan melalui surat tercatat akan dianggap telah diterima
pada hari ke 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal pengiriminan, atau pada hari pengiriman apabila
dikirimkan langsung melalui kurir, faksmili atau telp, atau pada saat terkirim apabila dikirimkan
melalui e-mail.
13.3. Setiap Pihak dapat sewaktu-waktu melakukan penggantian alamat pemberitahuan
sebagaimana tercantum di dalam ketentuan ayat 13.1. dengan terlebih dahulu melakukan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL 14
LAIN-LAIN
14.1. Tiada suatu keterlambatan yang dilakukan oleh ‘K’ yang akan mengakibatkan
dikesampingkannya ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian, yang dapat
digunakan oleh ‘A’ sebagai alasan untuk mendapatkan penundaan atau keringanan. Setiap
hak, kewenangan, dan manfaat-manfaat lain yang diperoleh oleh ‘K’ berdasarkan hukum yang
berlaku tidak akan hilang atau berkurang oleh karena suatu keterlambatan yang dilakukan oleh
‘K’ sehubungan dengan Perjanjian ini.
14.2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian, perubahan
atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini.
14.3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap ‘A’, ‘K’, serta para pengganti hak masing-masing,
akan tetapi dengan ketentuan bahwa ‘A’ tidak diperkenankan mengalihkan atau mengoperkan
hak dan kewajibannya dalam atau yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan cara
bagaimanapun kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis ‘K’ terlebih dahulu.
14.4. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Jual Beli, perjanjian pinjaman, akta hak tanggungan,
perjanjian-perjanjian lain dan/atau dokumen-dokumen lain berikut lampiran-lampiran yang
mungkin ada yang akan dan/atau telah dibuat oleh Para Pihak terkait dengan Perjanjian ini
adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
14.5. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh ‘A’ dalam Perjanjian ini merupakan bagian
terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan dibuat oleh para pihak tanpa
adanya kuasa dan wewenang tersebut dan sebagai demikian maka kuasa dan wewenang
tersebut tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir/hapus jika yang
memberi kuasa dan wewenang meninggal dunia atau dibubarkan atau karena timbul peristiwa
apapun dan para pihak dengan ini mengeyampingkan ketentuan dalam Pasal 1813, 1814, dan
Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

8. Halaman 8 dari 8
14.6. Mengenai Perjanjian ini Para Pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata terhadap adanya persetujuan pengadilan dalam hal
pengakhiran Perjanjian.
Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama, serta berlaku sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak yaitu pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.
‘K’, ‘A’,
PT. _______________ CV. _________________
_____________ _____________
Direktur Direktur